Pilkada Jakarta Dianggap Rentan Politisasi, Bawaslu DKI Minta Komitmen Netralitas ASN, TNI dan Polri
Bawaslu DKI minta komitmen ASN, TNI, dan Polri menjaga netralitas saat Pilkada Jakarta 2024. Halaman all
(Kompas.com) 06/08/24 17:04 13534035
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri untuk bersikap netral saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
"Mereka harus profesional dan juga menjaga meritokrasi. Supaya apa? supaya di dalam tubuh ASN ini tidak ada politisasi birokrasi," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, kepada Kompas.com, Selasa (6/8/2024).
Permintaan itu sangat ditekankan kepada ASN, TNI, dan Polri karena diduga kontestasi politik daerah, terlebih di Jakarta tak lepas dari adanya politisasi.
"Jangan sampai hajatan Pilkada rentan sekali adanya politisasi ASN. Jadi tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan dan merugikan salah satu calon, bahkan melakukan mutasi (jelang Pilkada) itu kan tidak boleh," ucap Benny.
Bawaslu DKI disebut telah mengeluarkan surat imbauan kepada ASN, TNI, dan Polri, bahkan lembaga non struktural untuk bersikap netral pada Pilkada Jakarta.
"Kami sudah mengeluarkan surat imbauan kepada ASN, TNI, dan Polri lalu jajaran lembaga non struktular supaya dalam hajatan Pilkada ini mereka menjaga netralitasnya. Apapun ASN ini tidak boleh politik praktis," kata Benny.
Namun, Benny tak menjelaskan secara rinci kapan surat imbauan soal netralitas ASN itu dikeluarkan. Tetapi dipastikan surat itu hanya bersifat imbauan.
"Itu berlaku bukan hanya untuk gubernur, tetapi penjabat gubernur juga sama," ucap Benny.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar pada 27 November 2024.
Pada hari itu, seluruh daerah di Indonesia akan secara serentak memilih calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota.