Bisnis.com,JAKARTA - Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Sakhroji menuturkan bahwa dana kampanye para pasangan calon Gubernur Jakarta perlu menjadi perhatian.

Hal ini diungkapkan oleh Sakhroji kala Komisi Pemilihan Umum (KPU) meresmikan pasangan pasangan Pramono-Rano, RK-Suswono dan Dharma-Kun maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Terkait dana kampanye, saya kira ini menjadi perhatian semua, agar Bapak Ibu semua sebagai tim kampanye mempelajari, membaca, dan memahami apa yang ada di peraturan KPU," terangnya.

Adapun, hal tersebut dimaksudkan agar proses kampanye dapat berjalan dengan lancar dan menghindari larangan yang dilanggar.Pihaknya juga meminta agar soal laporan awal dana kampanye yang telah diinformasikan dapat diikuti oleh para tim paslon.

"Juga laporan awal dana kapanye yang saya kira keduanya sudah disampaikan oleh KPU beberapa hari yang lalu agar kita semua pedomani," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Jakarta resmi menetapkan ketiga paslon tersebut untuk maju di Pilkada 2024 mendatang.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata dalam nomor 125 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024.

"Kesatu, menetapkan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahub 2024 yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam pelampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini," jelasnya di KPUD Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).

Adapun, keputusan tersebut telah berlaku sejak pengumuman Minggu hari ini (22/9).

Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta akan membuat posko pengaduan bagi masyarakat yang KTP-nya dicatut sepihak untuk mendukung pasangan calon (paslon) Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub DKI 2024.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Munandar Nugraha, dalam Rakernis Penanganan Pelanggaran dengan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jakarta Selatan, Jumat, 16 Agustus 2024.

“Saya akan berikan penekanan, pulang dari sini langsung lakukan koordinasi dengan staf di kantor untuk segera membuat posko pengaduan terhadap pencatutan nama dari pasangan calon yang sudah ditetapkan memenuhi syarat,” kata Munandar.

Baca juga: Waduh, KTP 2 Anak Anies Turut Dicatut Dukung Dharma-Kun di Pilgub DKI

Munandar juga mengatakan telah meminta jajarannya membuat spanduk untuk memudahkan masyarakat memahami proses pengaduan. Tidak lupa menyertakan kontak yang bisa dihubungi oleh warga.

“Flyer yang sudah dibuat Bawaslu provinsi segera dibuat juga oleh kabupaten kota, ganti nomor WA centrenya, silakan dikreasikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mempersilakan masyarakat yang menduga KTP-nya dicatut untuk kebutuhan calon independen Dharma-Kun di Pilgub DKI 2024 segera melapor ke polisi.

Baca juga: Kacau! Warganet Ngamuk KTP Dicatut Dukung Dharma Pongrekun di Pilgub Jakarta

“Polda Metro Jaya berkomunikasi dengan stakeholder, bekerja sama, silakan apabila ada yang merasa dirugikan membuat laporan ke instansi terkait,” jelasnya kepada wartawan.

Ade Ary lantas mengimbau warga untuk berhati-hati dalam menggunakan data pribadi. Sementara itu, aduan terkait penyalahgunaan data pribai yang dianggap merugikan secara pidana akan ditangani oleh kepolisian.

“Apabila ada yang dirugikan secara pidana, dapat membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya atau menghubungi 110. Itu call center gratis yang bisa cepat direspons oleh petugas kami,” tuturnya.

(WAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta mendirikan posko pengaduan terkait munculnya persoalan pencatutan nomor warga sebagai pendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

"Kita buat posko pengaduan untuk warga. Ada tujuh poso pengaduan yang didirikan, lima tingkat kota, provinsi dan kabupaten," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo kepada Kompas.com, Jumat (16/8/2024).

Dengan demikian, warga yang merasa nomor induk kependudukan (NIK) dicatut sebagai dukungan Dharma-Kun bisa segera melapor dengan membawa bukti-bukti untuk diserahkan.

"Kalau (melapornya) datang ke kantor (Bawaslu), itu nanti mengisi form laporan. Nanti laporan itu kami kaji apakah mekanismenya memenuhi syarat formil maupun materiil," ucap Benny.

Selain itu, Bawaslu DKI juga memberikan kemudahan bagi warga yang tidak bisa melapor di posko pengaduan, dapat melakukannya melalui aplikasi pesan singkat.

"Bisa melalui nomor Whatsapp. Namor Whatsapp itu ada di web Bawaslu. itu silahkan dibuka," kata Benny.

Benny mengingatkan kepada jajaran Bawaslu di tingkat kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan warga agar segera diproses mengingat waktu pendaftaran kandidat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kian dekat.

"Dan jangan sekali-sekali mengabaikan laporan masyarakat. Saya pastikan kalau itu diabaikan, kalau ada yang mengadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pasti kena (sanksi)," kata Benny.

Diberitakan sebelumnya, beberapa warga Jakarta mengaku NIK mereka dicatut sebagai dukungan pasangan Dharma-Kun. Salah satu yang namanya dicatut yakni adik dan anak Anies Baswedan.

Hal itu diutarakan Anies melalui akun X-nya @aniesbaswedan. Kompas.com sudah mendapatkan izin untuk mengutip posting itu.

Dalam tulisannya, Anies menuturkan, nomor KTP sejumlah timnya juga tercatut sebagai pendukung Dharma-Kun.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen :)" kata Anies di akun X-nya dikutip Jumat (16/8/2024).

Anies turut mengunggah tangkapan layar dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menampilkan identitas kedua anaknya tercatat sebagai pendukung Dharma-Kun.

Warga lainnya, Elisa (bukan nama sebenarnya) menegaskan, suaminya tak pernah mendukung Dharma-Kun.

Namun nomor KTP suaminya di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatut sebagai salah satu pendukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta 2024.

Pengecekan dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan dilakukan melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.

"Enggak (dukung), enggak kenal juga. Bahkan kami saja baru tahu kalau ada calon itu," ujar Elisa saat dihubungi Kompas.com.

Elisa mengatakan, suaminya, Putra (bukan nama sebenarnya) mengaku kesal nomor KTP-nya digunakan untuk mendukung paslon independen.

Padahal, kata Elisa, Putra tidak pernah menyerahkan KTP untuk mendukung Dharma-Kun.

"Aku konfirmasi ke suamiku, memangnya kamu dukung? Kata suami 'Enggak, saya enggak dukung siapa-siapa, enggak tahu'," ucap Elisa.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta sebelumnya menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual (verfak) untuk maju Pilkada Jakarta 2024 jalur independen.

Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya menuturkan, Dharma-Kun dinyatakan lolos verfak setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan.

"Pada verifikasi faktual pertama jumlahnya 183.001 data dukungan. Maka total hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468. Data ini melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," ujar Dody di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dharma-Kun sebelumnya tidak lolos tahap verfak pertama karena kekurangan 538.178 data dukungan.

Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat usai pengecekan tim verifikator di lapangan.

Setelah melakukan perbaikan, keduanya berhasil mengumpulkan data dukungan dalam tahap verifikasi administrasi dengan total jumlah yang memenuhi syarat 826.766 dukungan dari data disampaikan 933.040.

"Dari 826.766 yang lolos verifikasi administrasi. Data yang memenuhi syarat ada 494.467 ditotal dengan verfak pertama 183.001 menjadi 677.468," jelas Dody.

Dody menuturkan, tahapan berikutnya bagi calon independen adalah penyerahan surat keterangan (SK) yang menjadi modal untuk mendaftar pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Dengan demikian, Dharma-Kun bakal bersaing dengan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik (parpol) pada Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri untuk bersikap netral saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.

"Mereka harus profesional dan juga menjaga meritokrasi. Supaya apa? supaya di dalam tubuh ASN ini tidak ada politisasi birokrasi," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, kepada Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Permintaan itu sangat ditekankan kepada ASN, TNI, dan Polri karena diduga kontestasi politik daerah, terlebih di Jakarta tak lepas dari adanya politisasi.

"Jangan sampai hajatan Pilkada rentan sekali adanya politisasi ASN. Jadi tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan dan merugikan salah satu calon, bahkan melakukan mutasi (jelang Pilkada) itu kan tidak boleh," ucap Benny.

Bawaslu DKI disebut telah mengeluarkan surat imbauan kepada ASN, TNI, dan Polri, bahkan lembaga non struktural untuk bersikap netral pada Pilkada Jakarta.

"Kami sudah mengeluarkan surat imbauan kepada ASN, TNI, dan Polri lalu jajaran lembaga non struktular supaya dalam hajatan Pilkada ini mereka menjaga netralitasnya. Apapun ASN ini tidak boleh politik praktis," kata Benny.

Namun, Benny tak menjelaskan secara rinci kapan surat imbauan soal netralitas ASN itu dikeluarkan. Tetapi dipastikan surat itu hanya bersifat imbauan.

"Itu berlaku bukan hanya untuk gubernur, tetapi penjabat gubernur juga sama," ucap Benny.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar pada 27 November 2024.

Pada hari itu, seluruh daerah di Indonesia akan secara serentak memilih calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta memerintahkan anggotanya di tingkat kota hingga kecamatan untuk tidak ragu menindak pelanggar saat pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024.

"Ini khusus untuk menggembleng bagaimana menangani perkara baik perkara administrasi maupun pidana pemilihan atau perkara melanggar perundang-undangan lainnya," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo kepada Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Benny mengatakan, pelanggaran yang diantisipasi Bawaslu di tingkat provinsi dan kota dilakukan menjelang sampai penyelenggaraan Pilkada Jakarta.

"Kalau saat ini yang menjadi fokus kami, soal verifikasi faktual calon independen, pencatutan dukungan. Ini tak dibenarkan secara regulasi," ucap Benny.

Para anggota Bawaslu tingkat kota diminta telusuri kasus-kasus dugaan pelanggaran Pilkada Jakarta sampai menjadi temuan agar dapat diproses di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

"Nanti kita proses. Kalau pidana nanti kita selesaikan di sentra gakkumdu untuk melakukan proses klarifikasi dan kajian," ucap Benny.

Guna memudahkan para anggotanya, Bawaslu DKI telah memberikan pelatihan mengenai pola pikir, daya nalar, imajinasi serta mentalitas agar memudahkan menangani perkara Pilkada Jakarta.

"Semakin banyak perkaran ditangani semakin pinter. Mau gelar doktor, lawyer, tetep nothing. Karena jam terbang butuh portofolio," kata Benny.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar pada 27 November 2024.

Pada hari tersebut, seluruh daerah di Indonesia akan secara serentak memilih calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta menemukan adanya dugaan kasus Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menyerahkan tugas ke orang lain atau joki untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada Jakarta 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo menuturkan, ada empat kasus Pantarlih yang memakai joki coklit di tiga kecamatan.

"Ya diduga seperti itu (ada joki Pantarlih). Masih kami telusuri lebih lanjut. Saran perbaikan Bawaslu DKI sekaligus sebagai pesan tidak boleh ada joki dalam proses coklit," ucap Benny saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Empat Pantarlih yang diduga menyuruh orang untuk melakukan tugasnya itu ada dua orang di Kecamatan Senen, satu di Kecamatan Tanjung Priok, dan satu di Kecamatan Kebayoran Lama.

Dengan adanya temuan itu, Benny menegaskan kepada KPU DKI bahwa persoalan daftar pemilih ini fundamental dan hak memilih itu hak konstitusional warga.

"KPU DKI tidak boleh main-main dalam proses coklit, mesti cermat, akurat, muktahir, dan komprehensif," ucapnya.

Benny mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada KPU DKI untuk segera melakukan perbaikan sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan pihaknya tidak menemukan Pantarlih yang menyerahkan tugas ke orang lain untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

"Kami memastikan di Jakarta tidak terjadi karena kami diawasi oleh teman-teman pengawas Pemilu secara melekat," kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dody menegaskan, penggunaan joki untuk coklit sudah dipastikan dilarang di wilayah manapun, termasuk di DKI Jakarta.

Sebab, Pantarlih dipilih untuk menentukan pemilih yang akan memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kalau hal gitu enggak diperbolehkan karena petugas coklit itu kan punya SK. Dia punya kewenangan untuk menentukan status data coklit ini memenuhi syarat atau tidak," imbuhnya.