Jadi Central Counterparty (CCP) PUVA, KPEI Kedatangan 9 Pemegang Saham Baru
KPEI menjadi Central Counterparty (CCP) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).
(Kontan-Investasi) 12/08/24 19:19 14312846
Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menjadi Central Counterparty (CCP) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Dengan begitu, KPEI tak hanya melayani transaksi di pasar modal.
Sebenarnya, KPEI telah memperoleh izin usaha sebagai CCP PUVA dari Bank Indonesia (BI) pada 28 Juni 2024. Namun sinergi antara lembaga jasa keuangan baru diresmikan pada Senin (12/8).
Sejalan dengan ini, KPEI kedatangan pemegang saham baru. Yakni, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).
Kemudian masih di sektor perbankan ada PT CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), PT Maybank Indonesia Tbk (BNII), PT Bank Pertama Tbk (BNLI). Terakir ada Bank Indonesia (BI).
Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia Iding Pardi menuturkan kehadiran pemegang saham baru ini sebagai bentuk komitmen dari regulasi pengembangan CCP PUVA.
"Kami menerbitkan saham baru atau rights issues yang diambil oleh pemegang saham baru. Delapan bank itu akan menjadi anggota dari CCP PUVA," jelasnya saat ditemui Kontan, Senin (12/8).
Iding bilang ada potensi jumlah pemegang saham KPEI akan bertambah. Jika ada peminatnya dan sesuai dengan kriteria, maka KPEI juga akan menerbitkan saham baru untuk dicaplok oleh pemegang saham anyar.
Dalam menjalankan perannya sebagai CCP, KPEI akan bertindak sebagai lembaga yang menjalankan kliring dan pembaruan utang alias novasi) bagi transaksi anggotanya.
Dalam melakukan novasi, CCP menempatkan diri di antara para pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar.
#pasar-uang #bursa-saham #pasar-valas #kpei #berita-nasional #indonesia #pemerintah #kebijakan-ekonomi #market-amp-rekomendasi #n-a