PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) resmi meluncurkan layanan Central Counterparty (CCP) untuk sektor Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) pada 30 September 2024, di Bank Indonesia. Langkah ini menandai pencapaian signifikan dalam pengembangan infrastruktur keuangan Indonesia, sekaligus memperluas peran KPEI di luar pasar modal.

Direktur Utama KPEI, Iding Pardi, menjelaskan bahwa KPEI juga telah mendapatkan status Qualifying CCP (QCCP) dari Bank Indonesia. “Pemberian status QCCP dari Bank Indonesia menegaskan bahwa pengaturan, prosedur, serta mekanisme KPEI telah sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku secara global,” ungkap Iding Pardi dalam keterangan tertulis pada Kamis (3/10/2024).

Implementasi CCP PUVA merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memodernisasi dan memperkuat infrastruktur pasar keuangan. Pengembangan ini sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, serta komitmen G20 dalam OTC Derivatives Market Reform.

KPEI, yang selama ini telah menjalankan fungsi kliring dan penjaminan di pasar modal, memperluas cakupan layanannya sebagai CCP untuk menjamin transaksi pasar uang dan valuta asing. "KPEI siap memberikan layanan kliring, penjaminan, manajemen risiko, dan manajemen agunan yang andal untuk mendukung implementasi mekanisme CCP dan pengembangan pasar uang serta valuta asing," tambah Iding.

CCP PUVA akan menjamin transaksi keuangan tetap berjalan lancar meskipun terdapat risiko seperti gagal bayar, risiko likuiditas, atau risiko pasar. Kehadiran CCP PUVA diharapkan menciptakan pasar yang lebih stabil dan aman, membuka peluang lebih besar untuk transaksi domestik maupun internasional.

“Dengan kehadiran CCP PUVA, pasar keuangan Indonesia diharapkan dapat lebih terlindungi dari risiko sistemik, terutama di tengah ekonomi global yang semakin dinamis dan terkoneksi,” kata Iding.

Sebagai bagian dari pengembangan CCP PUVA, Bank Indonesia dan delapan bank besar Indonesia – di antaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Central Asia Tbk. – telah resmi menjadi pemegang saham baru KPEI. Sinergi ini semakin memperkuat kolaborasi antara lembaga-lembaga keuangan besar dalam mendorong pendalaman pasar uang di Indonesia.

Tahap pertama implementasi CCP PUVA dilakukan melalui transaksi perdana Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) dengan mekanisme kliring melalui KPEI. “Dengan bergabungnya Bank Indonesia dan delapan bank besar ini sebagai pemegang saham KPEI, menegaskan komitmen kami untuk bersinergi mengembangkan pasar uang dan valuta asing di Indonesia,” pungkas Iding.

Peluncuran CCP PUVA ini menandai tonggak penting dalam memperkuat sistem keuangan Indonesia, sekaligus menempatkan KPEI sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung integrasi dan stabilitas pasar keuangan nasional.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) kini resmi beroperasi sebagai Central Counterparty Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA) di Indonesia, setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia pada 28 Juni 2024.

Selain itu, KPEI juga mendapatkan status qualifying CCP (QCCP) dari Bank Indonesia, yang menegaskan bahwa semua prosedur, pengaturan, dan mekanisme yang diterapkan oleh KPEI sudah memenuhi standar internasional.

Direktur Utama KPEI, Iding Pardi menjelaskan, pengembangan CCP PUVA, akan membuat pasar keuangan Indonesia dapat lebih terlindungi dari risiko sistemik di tengah dinamika ekonomi global yang semakin terkoneksi.

KPEI, yang sebelumnya telah menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) untuk transaksi efek di pasar modal, kini memperluas cakupan layanannya sebagai CCP bagi sektor pasar uang dan valuta asing.

Transformasi ini menjadi langkah signifikan dalam memperkuat peran KPEI sebagai pilar penting dalam mendukung integrasi dan pendalaman pasar keuangan nasional.

KPEI akan memberikan layanan kliring, penjaminan, manajemen risiko, serta manajemen agunan yang andal guna mendukung implementasi CCP dan pengembangan pasar uang serta valuta asing.

Sebagai bagian dari implementasi CCP PUVA, Bank Indonesia bersama delapan bank besar nasional telah resmi menjadi pemegang saham KPEI pada 26 September 2024. Bank-bank tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati, Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komposisi pemegang saham PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) berubah. PT Bursa Efek Indonesia kini bukan satu-satunya pemegang saham KPEI.

Perubahan komposisi pemegang saham ini terjadi setelah Bank Indonesia (BI) dan delapan bank menyuntik modal KPEI. Realisasi suntikan modal terjadi pada 25 September 2024.

Penyertaan modal ini sebagai dukungan terhadap inisiatif pengembangan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter (CCP-SBNT).

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Selain BI, bank-bank yang juga menyuntik modal ke KPEI adalah:

• PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
• PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
• PT CIMB Niaga Tbk (BNGA)
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN)
• PT Maybank Indonesia Tbk (BNII)
• PT Bank Pertama Tbk (BNLI)

Bank-bank ini masing-masing menggengam 2.500 saham KPEI. Nilai 2.500 saham KPEI ini sebesar Rp 20 miliar. Dengan asumsi bahwa Bank Indonesia juga menyuntik modal dengan besaran yang sama, maka KPEI mengantongi dana Rp 180 miliar.

Informasi saja, dalam siaran pers 12 Agustus 2024 lalu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyatakan bahwa pembentukan CCP ini merupakan bentuk konkrit antara BI, OJK, Self Regulatory Organization (SRO), dan industri dalam upaya pengembangan pasar uang yang modern dan maju. Tidak hanya perbankan, Bank Indonesia pun turut menunjukkan komitmennya sebagai pemegang saham CCP dalam rangka meningkatkan confidence pasar.

Lalu seperti apa komposisi kepemilikan saham KPEI?

Berdasarkan laporan tahunan 2023 KPEI, BEI menjadi pemegang saham tunggal dengan kepemilikan 200.000 saham. Total modal disetor KPEI mencapai Rp 1,6 triliun.

Artinya, BI dan delapan bank yang baru-baru ini menyuntik modal, memiliki 10,11% saham KPEI secara bersama-sama. Sedangkan BEI masih menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 89,89%.

KPEI telah memperoleh izin usaha sebagai CCP PUVA dari Bank Indonesia (BI) pada 28 Juni 2024. Namun sinergi antara lembaga jasa keuangan baru diresmikan pada Senin (12/8).

Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia Iding Pardi menuturkan, kehadiran pemegang saham baru ini sebagai bentuk komitmen dari regulasi pengembangan CCP PUVA.

"Kami menerbitkan saham baru atau rights issues yang diambil oleh pemegang saham baru. Delapan bank itu akan menjadi anggota dari CCP PUVA," kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (12/8).

Iding bilang ada potensi jumlah pemegang saham KPEI akan bertambah. Jika ada peminatnya dan sesuai dengan kriteria, maka KPEI juga akan menerbitkan saham baru untuk dicaplok oleh pemegang saham anyar.

Adapun dalam menjalankan perannya sebagai CCP, KPEI akan bertindak sebagai lembaga yang menjalankan kliring dan pembaruan utang alias novasi bagi transaksi anggotanya.

Dalam melakukan novasi, CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembentukan dan pengembangan Central Counterparty (CCP) di pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) semakin terang. Pada Senin (12/8/2024), Bank Indonesia (BI) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta delapan bank telah menyepakati pembentukan dan pengembangan CCP.

Kedelapan bank tersebut yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Bank Permata. Bentuk kerjasama para stakeholder tersebut dilakukan dengan penandatanganan Perjanjian Antar Pemegang Saham (PAPS) bertajuk 'Kerja Sama Pembentukan dan Pengembangan CCP' pada KPEI, yang merupakan penyelenggara CCP PUVA berizin dari BI.

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, langkah pengembangan CCP sebagai infrastruktur pasar keuangan (IPK) di Indonesia merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Juga bentuk implementasi dari Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, serta komitmen G20 OTC (over-the-counter) Derivatives Market Reform.

"Penandatanganan PAPS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (NK) yang telah ditandatangani 11 entitas yang sama pada 18 Maret 2024. CCP bertindak ​sebagai lembaga yang menjalankan kliring dan pembaruan utang (novasi) bagi transaksi anggotanya," kata Erwin dalam siaran pers, Senin (12/8/2024).

Proses penandatanganan ini turut dihadiri Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas yang berwenang atas KPEI dalam fungsinya sebagai lembaga kliring dan penjaminan di pasar modal. Serta selaku otoritas sektor perbankan yang akan menjadi anggota CCP.

Erwin menjelaskan, dalam melakukan novasi, CCP menempatkan dirinya diantara para pihak yang melakukan transaksi, guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar.

Diterangkan bahwa pembentukan CCP tersebut merupakan bentuk konkrit antara BI, OJK, Self Regulatory Organization (SRO), dan industri dalam upaya pengembangan pasar uang yang modern dan maju.

Lebih lanjut, Erwin menuturkan, implementasi CCP membutuhkan peran aktif Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) yang mewakili industri bersama dengan otoritas. Sinergi tersebut diyakini dapat mendorong percepatan implementasi pengembangan dan keberlangsungan bisnis CCP sebagai instrumen pasar keuangan (IPK) sistemik.

"CCP rencananya akan beroperasi penuh pada akhir tahun ini. Ke depan, implementasi CCP akan diperkuat secara berkesinambungan dan mengikuti praktik global terbaik," tutup Erwin.

JAKARTA, investor.id – PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) resmi memperluas cakupan layanannya dengan menjadi Central Counterparty (CCP) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Melalui ransformasi ini, pengaruh KPEI kian merambah ke sektor perbankan dan keuangan nasional.

Bank Indonesia (BI) telah memberikan izin usaha kepada KPEI sebagai CCP PUVA pada 28 Juni 2024. Dengan mandat baru tersebut, KPEI akan melayani transaksi di pasar uang dan valuta asing, bertindak sebagai lembaga kliring dan pembaruan utang (novasi) untuk transaksi anggotanya.

Direktur Utama KPEI Iding Pardi menyatakan, perluasan peran tersebut didukung dengan kedatangan delapan pemegang saham baru dari sektor perbankan besar di Indonesia. Di antaranya PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), PT Maybank Indonesia Tbk (BNII), dan PT Bank Permata Tbk (BNLI). Bank Indonesia juga menjadi bagian dari konsorsium ini.

"Kami telah menerbitkan saham baru atau rights issue yang diambil pemegang saham baru, dan mereka akan menjadi anggota dari CCP PUVA. Kehadiran pemegang saham baru ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung regulasi pengembangan CCP PUVA," ungkap Iding Pardi dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta (12/8/24).

Iding menambahkan, jumlah pemegang saham KPEI juga berpotensi bertambah, sehingga KPEI siap menerbitkan saham baru jika terdapat peminat yang memenuhi kriteria.

Sebagai CCP, KPEI berperan strategis dalam memitigasi berbagai risiko—termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar—dengan menempatkan diri sebagai perantara antara para pihak yang bertransaksi. Ini penting dalam memastikan stabilitas dan keamanan transaksi di pasar keuangan yang terus berkembang.

Di samping itu, KPEI juga mencatat berbagai keberhasilan operasional hingga akhir Juli 2024. Iding menuturkan, efisiensi mekanisme kliring yang diterapkan KPEI menunjukkan hasil impresif, dengan rata-rata efisiensi penyelesaian mencapai 56,60% untuk nilai transaksi bursa dan 59,95% untuk volume transaksi bursa.

Lebih jauh, KPEI juga berhasil mengelola agunan anggota kliring dan nasabahnya dengan total nilai mencapai Rp33,18 triliun, serta Dana Jaminan yang telah mencapai Rp 8,15 triliun. KPEI tidak hanya fokus pada operasi harian, tetapi juga terus mengembangkan kapabilitasnya.

Pada kuartal pertama 2024, KPEI meluncurkan aplikasi Pengawasan Terintegrasi (OSROPASI) Tahap I dan memperkuat kerja sama internasional dengan menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan software internasional, VERMEG, untuk pengembangan sistem manajemen agunan. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menjadi Central Counterparty (CCP) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Dengan begitu, KPEI tak hanya melayani transaksi di pasar modal.

Sebenarnya, KPEI telah memperoleh izin usaha sebagai CCP PUVA dari Bank Indonesia (BI) pada 28 Juni 2024. Namun sinergi antara lembaga jasa keuangan baru diresmikan pada Senin (12/8).

Sejalan dengan ini, KPEI kedatangan pemegang saham baru. Yakni, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Kemudian masih di sektor perbankan ada PT CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), PT Maybank Indonesia Tbk (BNII), PT Bank Pertama Tbk (BNLI). Terakir ada Bank Indonesia (BI).

Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia Iding Pardi menuturkan kehadiran pemegang saham baru ini sebagai bentuk komitmen dari regulasi pengembangan CCP PUVA.

"Kami menerbitkan saham baru atau rights issues yang diambil oleh pemegang saham baru. Delapan bank itu akan menjadi anggota dari CCP PUVA," jelasnya saat ditemui Kontan, Senin (12/8).

Iding bilang ada potensi jumlah pemegang saham KPEI akan bertambah. Jika ada peminatnya dan sesuai dengan kriteria, maka KPEI juga akan menerbitkan saham baru untuk dicaplok oleh pemegang saham anyar.

Dalam menjalankan perannya sebagai CCP, KPEI akan bertindak sebagai lembaga yang menjalankan kliring dan pembaruan utang alias novasi) bagi transaksi anggotanya.

Dalam melakukan novasi, CCP menempatkan diri di antara para pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar.

IDXChannel -Bank Indonesia (BI) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menyepakati pengembanganCentral Counterparty(CCP) di pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).

Kolaborasi ini juga turut menggandeng delapan bank yaitu Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata.

Momentum ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Antar Pemegang Saham (PAPS) pada Senin (12/8/2024) tentang “Kerja Sama Pembentukan dan Pengembangan CCP" pada KPEI, yang merupakan penyelenggara CCP PUVA berizin dari Bank Indonesia.

Departemen Komunikasi dan Asisten Gubernur BI Erwin Haryono mengatakan pengembangan CCP sebagai infrastruktur pasar keuangan (IPK) di Indonesia merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK),BlueprintPengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, serta komitmen G20OTC Derivatives Market Reform.

“CCP difokuskan sebagai lembaga yang menjalankan kliring dan pembaruan utang (novasi) bagi transaksi anggotanya,” kata Erwin di Jakarta, Senin (12/8).

Dalam melakukan inovasi, CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menambahkan pembentukan CCP ini merupakan bentuk konkret antara BI, OJK, Self Regulatory Organization (SRO), dan industri dalam upaya pengembangan pasar uang yang modern dan maju.

“Tidak hanya perbankan, Bank Indonesia pun turut menunjukkan komitmennya sebagai pemegang saham CCP dalam rangka meningkatkanconfidencepasar,” kata Destry.

Selanjutnya implementasi CCP membutuhkan peran aktif Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) yang mewakili industri bersama dengan otoritas.

“Sinergi ini diharapkan dapat mendorong percepatan implementasi pengembangan dan keberlangsungan bisnis CCP sebagai instrumen pasar keuangan (IPK) sistemik,” ujar dia.

(Febrina Ratna)

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) berupaya meningkatkan layanan bagi anggotanya serta mendukung perkembangan infrastruktur pasar, khususnya terkait collateral management atau manajemen agunan.

Terbaru, KPEI menggandeng Vermeg, sebuah perusahaan perangkat lunak internasional, untuk pengembangan collateral management. Keduanya telah melakukan pendatantangan nota kesepahaman (MoU) pada Selasa (30/7).

Sebetulnya, kerja sama KPEI dengan Vermeg untuk pengelolaan collateral management telah terjalin sejak tahun 2021. Namun, baru sebatasa melalui produk Megara.

Direktur Utama KPEI Iding Pardi mengatakan, peningkatan kerja sama dengan Vergmen diharapkan bisa memperkuat strategi digital KPEI dan memberikan nilai tambah bagi KPEI dan pelaku pasar.

“Melalui kolaborasi yang mencakup Collateral Optimization, Collateral Assessment, Customer Onboarding, Default Management, dan aplikasi-aplikasi lainnya diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi KPEI dan pelaku pasar,” kata dia dalam keterangan resminya, Selasa (30/7).

Iding juga antusias menyambut kolaborasi KPEI dan Vermeg dalam rangka memperluas peran sebagai Central Counterparty (CCP) untuk pasar keuangan Indonesia.

Ia berharap kerja sama ini dapat menjadi pintu baru bagi anggota KPEI dan pelaku pasar lainnya atas manfaat dari platform dengan teknologi terkini (cloud-ready application). “Kerja sama ini juga diharapkan dapat berperan dalam pengembangan infrastruktur dan efisiensi pasar keuangan di Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Vermeg merupakan perusahaan perangkat lunak (software) internasional yang bergerak di bidang penyediaan solusi finansial digital. Vermeg telah memiliki berbagai pengalaman dengan lembaga keuangan internasional di dunia seperti KPMG dan PwC.

JAKARTA, investor.id - PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengembangan sistem collateral management atau manajemen agunan dengan VERMEG, sebuah perusahaan perangkat lunak internasional pada Selasa (30/7/2024) di Jakarta.

MoU yang ditandatangani oleh Direktur Utama KPEI Iding Pardi dan CEO VERMEG Badreddine Ouali menjadi komitmen kedua belah pihak dalam memperkuat kerja sama strategis dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur pasar modal.

“Kolaborasi strategis melalui penandatanganan MoU ini dilakukan dalam rangka meningkatkan layanan bagi anggota KPEI dan mendukung perkembangan infrastruktur pasar, khususnya terkait collateral management,” ujar Iding.

Kerja sama KPEI dengan VERMEG untuk pengelolaan collateral management sendiri telah terjalin sejak tahun 2021 melalui produk MEGARA. Adapun peningkatan kerja sama ini diharapkan bisa memperkuat strategi digital KPEI dan memberikan nilai tambah bagi KPEI dan pelaku pasar.

“Melalui kolaborasi yang mencakup Collateral Optimization, Collateral Assessment, Customer Onboarding, Default Management, dan aplikasi-aplikasi lainnya diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi KPEI dan pelaku pasar,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Iding juga antusias menyambut kolaborasi KPEI dan VERMEG dalam rangka memperluas peran sebagai Central Counterparty (CCP) untuk pasar keuangan Indonesia. KPEI berharap, kerja sama ini dapat menjadi pintu baru bagi anggota KPEI dan pelaku pasar lainnya atas manfaat dari platform dengan teknologi terkini (cloud-ready application).

“Kerja sama ini juga diharapkan dapat berperan dalam pengembangan infrastruktur dan efisiensi pasar keuangan di Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, VERMEG merupakan perusahaan perangkat lunak (software) internasional yang bergerak di bidang penyediaan solusi finansial digital. VERMEG telah memiliki berbagai pengalaman dengan lembaga keuangan internasional di dunia seperti KPMG dan PwC.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan perusahaan software Vermeg, terkait dengan pengembangan sistem collateral management.

Direktur KPEI Iding Pardi mengungkapkan bila hal ini dilakukan atas komitmen kedua belah pihak untuk memperkuat kolaborasi strategis dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur pasar serta meningkatkan layanan bagi anggota KPEI, khususnya terkait collateral management.

“Penandatanganan MoU ini, diharapkan akan memperkuat strategi digital Perusahaan lewat kolaborasi yang mencakup Collateral Optimization, Collateral Assessment, Customer Onboarding, Default Management, dan aplikasi-aplikasi lain yang

mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan pelaku pasar,” ujar Iding, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya, kolaborasi antara Vermeg dan KPEI dalam rangka memperluas peran sebagai central counterparty untuk pasar keuangan Indonesia dengan harapan dapat menjadi pintu baru yang dapat memberikan kesempatan bagi anggota KPEI dan pelaku pasar lainnya atas manfaat dari aplikasi atau platform dengan teknologi terkini (cloud-ready application).

“Kerjasama ini juga diharapkan dapat berperan dalam pengembangan infrastruktur dan efisiesi pasar keuangan di Indonesia,” tutup Iding.

Adapoun, KPEI telah bekerja sama dengan Vermeg sejak tahun 2021 untuk pengelolaan collateral management melalui produk Megara dari Vermeg.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) berkerja sama dengan perusahaan perangkat lunak internasional, Vermeg. Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan sistem collateral management atau manajemen agunan.

Direktur Utama KPEI Iding Pardi mengatakan tujuan kerja sama ini untuk meningkatkan layanan bagi anggota KPEI. Kerja sama ini juga mencerminkan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kolaborasi strategis dalam mendukung pengembangan infrastruktur pasar modal.

“Dan mendukung perkembangan infrastruktur pasar, khususnya terkait collateral management,” ujar Iding dalam keterangan resmi, Selasa (30/7).

Kerja sama keduanya dalam pengelolaan manajemen agunan telah berlangsung sejak 2021 melalui produk MEGARA. Tak hanya itu, kolaborasi ini juga mencakup berbagai aspek, seperti optimalisasi agunan, penilaian agunan, proses onboarding pelanggan, manajemen default dan aplikasi lainnya.

Memperluas Peran di Pasar Keuangan RI

Kerja sama ini juga bertujuan memperluas peran KPEI sebagai Central Counterparty (CCP) di pasar keuangan Indonesia. KPEI berharap kerja sama ini dapat membuka peluang baru bagi anggota KPEI dan pelaku pasar lain untuk mendapatkan manfaat dari platform teknologi terbaru atau aplikasi siap cloud.

“Kerja sama ini juga diharapkan dapat berperan dalam pengembangan infrastruktur dan efisiensi pasar keuangan di Indonesia,” kata dia.

Vermeg adalah perusahaan perangkat lunak internasional yang menyediakan solusi finansial digital. Perusahaan ini memiliki pengalaman luas bekerja dengan lembaga keuangan internasional terkemuka, seperti KPMG dan PwC.