Penyaluran Subsidi Berbasis NIK Bakal Naikkan Tarif KRL Jabodetabek? Ini Kata Menhub Halaman all
Pemerintah berencana menerapkan penyaluran subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek melalui pembelian tiket berbasis NIK. Halaman all?page=all
(Kompas.com) 29/08/24 18:33 14815141
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerapkan penyaluran subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek melalui pembelian tiket berbasis nomor induk kependudukan (NIK).
Lantas apakah wacana ini dapat menaikkan tarif KRL Jabodetabek? Pasalnya, dengan penyaluran subsidi berbasis NIK tentu akan ada penumpang yang dikenakan tarif nonsubsidi.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini rencana penyaluran subsidi KRL berbasis NIK itu masih dalam tahap kajian. Meski demikian, dia memastikan pemerintah akan memberikan keputusan tarif terbaik untuk masyarakat.
KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024)."Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengungkapkan, pihaknya masih belum ada rencana untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
"Sampai saat ini kita belum ada rencana (menaikkan tarif KRL)," kata Adita.
Masih perlu kajian
Adita juga menyebut rencana penerapan tiket elektronik berbasis NIK ini masih sangat awal sehingga dia belum dapat memastikan ketentuan penerapannya.
"Jelas basisnya NIK, nah NIK-nya ini nanti akan diambil dari sisi apanya, itu yang sebenarnya sedang kita bahas," ucapnya.
Sebelumnya, Adita juga pernah menyebut rencana rencana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada KRL Jabodetabek masih perlu kajian yang mendalam.
#tiket-elektronik #krl-jabodetabek #tarif-krl-jabodetabek #subsidi-krl-berbasis-nik