BADUNG, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, hingga akhir 2024 tarif tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek masih akan menggunakan sistem yang sama seperti sebelumnya.

Dengan demikian, rencana untuk menerapkan subaidi tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) belum akan diterapkan pada 2024.

"Jadi banyak hal yang harus kita bahas. Jadi saat ini memang belum ada yang bisa kita sampaikan lebih lanjut. Intinya masih menggunakan skema tarif yang ada (yang dipakai saat ini) Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Bali, Selasa (17/9/2024).

DOK. Humas KAI Commuter Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter mencatat rekor volume tertinggi Commuter Line Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sepanjang 2024.

Saat ditanya lebih lanjut soal batasan dalam waktu dekat yang ia maksud, Adita memastikan akan melihat dulu seperti apa kebijakan di pemerintahan selanjutnya.

"Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya (skema tarif KRL tidak berubah). Enggak tahu (setelah akhir 2024), coba nanti kita lihat pemerintahan baru seperti apa," ungkapnya.

Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama.

Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.

Adita pun menjelaskan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah. Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.

Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dengan demikian, Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.

Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK menjadi perbincangan publik usai terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

BADUNG, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, hingga akhir 2024 tarif tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek masih akan menggunakan sistem yang sama seperti sebelumnya.

Dengan demikian, rencana untuk menerapkan subaidi tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) belum akan diterapkan pada 2024.

"Jadi banyak hal yang harus kita bahas. Jadi saat ini memang belum ada yang bisa kita sampaikan lebih lanjut. Intinya masih menggunakan skema tarif yang ada (yang dipakai saat ini) Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Bali, Selasa (17/9/2024).

DOK. Humas KAI Commuter Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter mencatat rekor volume tertinggi Commuter Line Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sepanjang 2024.

Saat ditanya lebih lanjut soal batasan dalam waktu dekat yang ia maksud, Adita memastikan akan melihat dulu seperti apa kebijakan di pemerintahan selanjutnya.

"Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya (skema tarif KRL tidak berubah). Enggak tahu (setelah akhir 2024), coba nanti kita lihat pemerintahan baru seperti apa," ungkapnya.

Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama.

Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.

Adita pun menjelaskan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah. Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.

Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dengan demikian, Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.

Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK menjadi perbincangan publik usai terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

Pemerintah dikabarkan tengah berencana mengubah pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Hal ini terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Padahal selama ini dengan subsidi yang diberikan pemerintah, masyarakat bisa memanfaatkan layanan KRL Jabodetabek dengan tarif Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk 10 kilometer berikutnya. Pengenaan tarif ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2016.

Sedangkan sisa ongkos perjalanan ini akan ditanggung pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO).

Lantas berapa tarif KRL Jabodetabek yang harus dibayar pengguna layanan kalau tidak ada subsidi dari pemerintah?

Pengamat Transportasi Deddy Herlambang menjelaskan potongan tarif yang diterima pengguna KRL saat ini bukanlah subsidi melainkan PSO (Public Service Obligation). Berbeda dengan subsidi, menurutnya PSO ini diberikan rata untuk semua orang tanpa membeda-bedakan.

Meski aturan terkait pemberian PSO ini sudah ada dalam Keputusan Menteri Perhubungan, namun dalam aturan itu tidak disebutkan berapa besaran subsidi yang diberikan. Melainkan hanya mengatur kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan PSO itu.

"Pertama subsidi dan PSO itu berbeda. PSO, itu adalah sisi tarif yang merupakan kewajiban pemerintah bayarkan kepada masyarakat, itu kewajiban pemerintah. Jadi sisi tarif KRL saat ini adalah PSO, bukan subsidi. Jadi PSO ini sifatnya adalah insentif, bukan subsidi," jelas Deddy kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

"Biaya perjalanan KRL itu kurang lebihnya Rp 25 ribu per 25 kilometer. Nah sekarang ini 25 kilometer pertama itu Rp 3 ribu, jadi pemerintah berkewajiban sisi tarif atau PSO atau yang orang bilang itu subsidi sebesar Rp 22 ribu, cukup besar. Makanya pemerintah sebut ini terlalu besar, tapi itu bukan masalah, itu kewajiban pemerintah," terangnya lagi.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tarif normal KRL tanpa subsidi Rp 25.000 per 25 kilometer ini bukanlah tarif tetap, melainkan tarif normal. Sebab perhitungan PSO diberikan berdasarkan perhitungan jumlah orang yang menggunakan layanan per kilometer perjalanan.

Padahal untuk moda transportasi umum seperti kereta, sekali pemberangkatan rangkaian membutuhkan biaya operasional yang sama terlepas dari jumlah penumpang yang naik. Artinya semakin sedikit penumpang yang naik KRL untuk satu kali pemberangkatan rangkaian, maka semakin besar juga PSO yang diberikan.

"Rp 25.000 per 25 kilometer kurang lebihnya. Tapi bisa Rp 20.000 atau Rp 30.000 juga bisa tergantung penumpangnya. Kalau penumpangnya sama, biaya subsidinya menyusut. Karena biaya produksi operasi kereta itu kan ditanggung bareng oleh penumpang," terang Deddy.

"Nah kalau penumpangnya sedikit, seperti pas pandemi kemarin itu (tarif normal) bisa sampai Rp 30.000 per penumpang, karena memang yang penggunanya 50%. Jadi biaya operasi yang ditanggung bersama 100% oleh penumpang, kalau menyusut 50% berarti subsidi pemerintah naik dua kali lipat. Karena biaya produksi orang yang naik satu dengan yang naik 100 kan sama, biaya listriknya sama, gaji karyawannya sama, masalah perawatannya sama," jelasnya lagi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah mengantongi hasil kajian mengenai rencana kenaikan tarif KRL atau Kereta Rel Listrik Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menjelaskan bahwa tarif KRL direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, belum diketahui kapan kenaikan tarif KRL bakal diterapkan.

“Kajian itu [rencana menaikan tarif KRL] ada sebenarnya, waktu itu kita mau naikan sebesar Rp1.000 perak posisinya. Tapi untuk penerapannya belum,” kata Risal saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Risal menjelaskan bahwa tarif KRL belum akan naik dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana kenaikan tarif itu masih akan menunggu restu kabinet Prabowo Subianto.

Di samping itu, Risal juga menyinggung penetapan skema tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK bakal dirumuskan lebih lanjut pada pemerintahan ke depan.

“Kenaikannya juga belum ada keputusan itu apakah ada atau tidaknya. [Soal terif berbasis NIK] tunggu deh, kita nunggu kabinet baru deh seperti apa arahnya ya, kalau tebak-tebakan tidak keren juga,” ujarnya.

Kabar mengenai kenaikan tarif ini sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter Asdo Artriviyanto. Dia mengatakan sejak 2016 tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, KAI Commuter mengatakan adanya rencana untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Meski demikian, Asdo enggan memperinci secara detail kapan penyesuaian tarif itu akan dilakukan.

"Kalau ditanya apakah ada kenaikan, nanti ada. Tapi, tunggu tanggal mainnya," ujar Asdo.

Sebagai informasi, rencana kebijakan subsidi KRL berdasarkan NIK diketahui berdasarkan dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2025. Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa subsidi Public Service Obligation (PSO) dalam RAPBN 2025 ialah Rp7,96 triliun atau naik 0,9% dibandingkan dengan anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp7,88 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut diklaim sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.

Dari total subsidi PSO Rp7,69 triliun di 2025, sebanyak 60,26% di antaranya akan dialokasikan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu sekitar Rp4,79 triliun.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

Dalam dokumen pemerintah memberikan catatan dalam pemberian PSO 2025, yakni dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi buka suara soal wacana pemerintah untuk menerapkan skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025. Budi mengatakan hal itu masih dibahas.

"Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik," kata Budi Karya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Kendati demikian, Budi tidak menjawab jika wacana tersebut bakal betul-betul diimplementasikan. Sebab untuk diketahui, rencana tersebut awalnya muncul dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.

Ada beberapa opsi perbaikan yang akan dilakukan untuk skema public service obligation (PSO) alias subsidi, salah satunya perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek. Perbaikan akan dilakukan dengan menerapkan tiket elektronik berbasis NIK bagi pengguna KRL.

Terpisah, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, turut menegaskan bahwa pembahasan skema subsidi KRL Jabodetabek berdasarkan NIK masih dibahas. Kajian skema subsidi pakai NIK sebetulnya sudah dilakukan sejak 2023, tapi dia mengatakan hal itu sampai saat ini belum direalisasikan.

"Tapi intinya ini semua memang sebenarnya sudah dikaji, sudah dibahas. Dan sebenarnya sudah sejak tahun lalu ya, udah pernah jadi wacana kan. Tapi memang masih belum direalisasikan," kata Adita.

Di sisi lain, hanya karena opsi subsidi berbasis NIK termaktub dalam Nota Keuangan RAPBN 2025, Adita mengatakan belum tentu kebijakan itu langsung diterapkan pada 2025. Sebab, pihaknya masih perlu berkonsultasi dan mendiskusikan hal tersebut dengan berbagai pemangku kepentingan.

"(Artinya hanya karena ada di Nota Keuangan mengenai subsidi pakai NIK, belum tentu bakal diterapkan tahun depan?) Iya, karena kan bisa aja dinamika situasinya ya. Kita juga lihat juga nanti seperti apa respon dari stakeholders," tutur Adita.

Adita menegaskan, bahwa tahapan pembahasan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK cukup panjang. Pihaknya perlu melakukan studi internal lintas sektoral bersama operator. Setelah tahap tersebut ditempuh, barulah pihaknya melakukan konsultasi publik.

Oleh karena itu, Adita menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Sebab, jika skema subsidi
lewat NIK yang memang diterapkan, sumber data NIK juga harus dipastikan.

"Sampai saat ini kita belum ada rencana (menaikkan tarif KRL)," tegasnya.

Simak Video: Pimpinan DPR soal Tarif KRL 'Orang Kaya': Perlu Diperjelas Kriterianya

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan belum akan ada kenaikan tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. Hal ini menjawab kekhawatiran masyarakat di tengah rencana perubahan skema subsidi KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub juga menyatakan skema subsidi termasuk penarifan KRL Jabodetabek belum diubah menjadi berbasis NIK.

"Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan memastikan belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. Dalam hal ini, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan," kata Risal Wasal, Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).

Risal menyampaikan rencana penerapan skema tarif subsidi KRL berbasis NIK merupakan bagian dari upaya Kemenhub untuk menyalurkan subsidi dengan lebih tepat sasaran.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," sebut Risal.

Pihaknya juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema penarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.

"Sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk dapat mengkonfirmasi berbagai informasi terkait tarif dan layanan KRL Jabodetabek kepada petugas, maupun langsung kepada DJKA melalui kanal media sosial Instagram (@ditjenperkeretaapian), Twitter/X (@perkeretaapian) maupun kanal resmi lainnya," sebut Risal.

Simak Video: Wapres Soal Tarif KRL 'Orang Kaya' Akan Naik: Perlu Uji Coba

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerapkan penyaluran subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek melalui pembelian tiket berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Lantas apakah wacana ini dapat menaikkan tarif KRL Jabodetabek? Pasalnya, dengan penyaluran subsidi berbasis NIK tentu akan ada penumpang yang dikenakan tarif nonsubsidi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini rencana penyaluran subsidi KRL berbasis NIK itu masih dalam tahap kajian. Meski demikian, dia memastikan pemerintah akan memberikan keputusan tarif terbaik untuk masyarakat.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

"Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengungkapkan, pihaknya masih belum ada rencana untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.

"Sampai saat ini kita belum ada rencana (menaikkan tarif KRL)," kata Adita.

Masih perlu kajian

Adita juga menyebut rencana penerapan tiket elektronik berbasis NIK ini masih sangat awal sehingga dia belum dapat memastikan ketentuan penerapannya.

"Jelas basisnya NIK, nah NIK-nya ini nanti akan diambil dari sisi apanya, itu yang sebenarnya sedang kita bahas," ucapnya.

Sebelumnya, Adita juga pernah menyebut rencana rencana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada KRL Jabodetabek masih perlu kajian yang mendalam.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa tarif kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek tidak akan berubah dalam waktu dekat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatajan bahwa skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan sehingga belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek.

Meskipun demikian, Risal menyampaikan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (29/8/2024).

DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.