Subsidi Tarif KRL Berbasis NIK Bisa Tambah Beban Kelas Menengah
Rencana penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK dinilai akan berdampak terhadap pengeluaran kelas menengah, Halaman all
(Kompas.com) 02/09/24 16:40 14870530
JAKARTA, KOMPAS.com - Beban masyarakat kelas menengah berpotensi kembali meningkat, menyusul adanya rencana penyesuaian pemberian subsidi tiket KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Perencana keuangan Andy Nugroho mengatakan, penyesuaian tarif KRL tentu akan berdampak terhadap pengeluaran kelas menengah. Sebab pos pengeluaran masyarakat untuk transportasi saat ini dinilai sudah melampaui "angka ideal".
Sejumlah hasil riset menunjukkan, rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia yang berada di kota besar untuk transportasi sehari-hari mencapai 25-30 persen terhadap total pengeluaran, lebih tinggi dari angka ideal sebesar 10 persen.
"Kelas menengah ini biasanya sudah memiliki pos-pos pengeluaran yang cukup banyak dan ketat," kata Andy, kepada Kompas.com, Senin (2/9/2024).
Pendapatan Tidak Tumbuh Signifikan
Secara paralel, pendapatan masyarakat kelas menengah dinilai tidak tumbuh secara signifikan. Hal ini membuat ruang pengeluaran tambahan untuk transportasi, yang merupakan kebutuhan tidak bisa dialihkan, menjadi lebih terbatas.
Oleh karenanya, apabila wacana penyesuaian tarif KRL berdasarkan NIK terealisasi, masyarakat kelas menengah mau tidak mau harus mengorbankan pos pengeluaran lainnya. Pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan sekunder atau tersier berpotensi semakin tergerus.
"Sehingga apabila terjadi kenaikan harga tiket KRL yang merupakan salah satu komponen pengeluaran rutin sehari-hari, akan berpengaruh pada harus dikuranginya pengeluaran lainnya," tutur Andy.
Subsidi Tepat Sasaran
Selama ini, seluruh tiket KRL Jabodetabek disubsidi pemerintah dalam bentuk public service obligation (PSO), sehingga pemberian subsidi dilakukan secara merata kepada seluruh penumpang KRL.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyatakan, dengan penerapan tiket KRL berbasis NIK, pemerintah ingin subsidi PSO disalurkan lebih tepat sasaran.
"Rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," ujarnya dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Jumat (30/8/2024).
Kemenhub masih akan mengkaji rencana ini dengan matang dan membahasnya dengan pihak terkait agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran.
Terpisah, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyebut bahwa rencana tersebut sudah pernah mencuat sejak 2023 namun sampai saat ini belum direalisasikan. Rencana ini kembali didorong pemerintah dengan memasukkannya pada Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025.
"Di 2025 memang ada banyak penurunan alokasi APBN. Salah satunya kan pasti konsekuensinya ada juga subsidi atau keperintisan yang itu harus disesuaikan. Makanya ini sebenarnya selaras dengan rencana untuk tarif KRL berbasis NIK itu supaya tepat sasaran karena memang keterbatasan dananya," jelas Adita saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
#kelas-menengah #tarif-krl #kenaikan-tarif-krl #tarif-krl-sesuai-nik