JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari ini, Minggu (20/10/2024), sejumlah operator transportasi umum di DKI Jakarta memberikan tarif khusus Rp 1.

Promo KRL Jabodetabek, LRT Jabodebek, MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta ini diberlakukan khusus hari ini dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Sebab, pada hari ini pemerintah telah menyiapkan 13 panggung hiburan atau pesta rakyat akan digelar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin untuk memeriahkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

SHUTTERSTOCK/RAHMAN HILMY NUGROHO Ilustrasi MRT Jakarta.

Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan transportasi umum untuk mencegah kepadatan lalu lintas.

“Orang yang akan hadir ke pesta rakyat tersebut, saya mengimbau menggunakan angkutan umum,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman di Polda Metro Jaya, Kamis (17/10/2024).

Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan masyarakat jika ingin memanfaatkan tarif khusus Rp 1 ini.

Berikut rangkuman ketentuan tarif khusus Rp 1 untuk berbagai moda transportasi di DKI Jakarta pada Minggu (20/10/2024).

1. Promo tarif KRL Commuter Line Jabodetabek

PT KAI Commuter (KCI) menerapkan tarif KRL Rp 1 untuk seluruh perjalanan di lintas Jabodetabek khusus 20 Oktober 2024 dengan syarat saldo minimum saat tap-in sebesar Rp 5Ruteny

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengimbau, masyarakat untuk Kartu Multi Trip (KMT) dan Kartu Uang Elektronik (KUE) untuk memudahkan proses pembayaran.

Pasalnya, diperkirakan pada hari ini jumlah penumpang KRL akan meningkat 45 hingga 50 persen atau mencapai 1 juta hingga 1,2 juta orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari ini, Minggu (20/10/2024), sejumlah operator transportasi umum di DKI Jakarta memberikan tarif khusus Rp 1.

Promo KRL Jabodetabek, LRT Jabodebek, MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta ini diberlakukan khusus hari ini dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Sebab, pada hari ini pemerintah telah menyiapkan 13 panggung hiburan atau pesta rakyat akan digelar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin untuk memeriahkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

SHUTTERSTOCK/RAHMAN HILMY NUGROHO Ilustrasi MRT Jakarta.

Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan transportasi umum untuk mencegah kepadatan lalu lintas.

“Orang yang akan hadir ke pesta rakyat tersebut, saya mengimbau menggunakan angkutan umum,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman di Polda Metro Jaya, Kamis (17/10/2024).

Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan masyarakat jika ingin memanfaatkan tarif khusus Rp 1 ini.

Berikut rangkuman ketentuan tarif khusus Rp 1 untuk berbagai moda transportasi di DKI Jakarta pada Minggu (20/10/2024).

1. Promo tarif KRL Commuter Line Jabodetabek

PT KAI Commuter (KCI) menerapkan tarif KRL Rp 1 untuk seluruh perjalanan di lintas Jabodetabek khusus 20 Oktober 2024 dengan syarat saldo minimum saat tap-in sebesar Rp 5Ruteny

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengimbau, masyarakat untuk Kartu Multi Trip (KMT) dan Kartu Uang Elektronik (KUE) untuk memudahkan proses pembayaran.

Pasalnya, diperkirakan pada hari ini jumlah penumpang KRL akan meningkat 45 hingga 50 persen atau mencapai 1 juta hingga 1,2 juta orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari ini, Minggu (20/10/2024), sejumlah operator transportasi umum di DKI Jakarta memberikan tarif khusus Rp 1.

Promo KRL Jabodetabek, LRT Jabodebek, MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta ini diberlakukan khusus hari ini dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Sebab, pada hari ini pemerintah telah menyiapkan 13 panggung hiburan atau pesta rakyat akan digelar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin untuk memeriahkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

SHUTTERSTOCK/RAHMAN HILMY NUGROHO Ilustrasi MRT Jakarta.

Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan transportasi umum untuk mencegah kepadatan lalu lintas.

“Orang yang akan hadir ke pesta rakyat tersebut, saya mengimbau menggunakan angkutan umum,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman di Polda Metro Jaya, Kamis (17/10/2024).

Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan masyarakat jika ingin memanfaatkan tarif khusus Rp 1 ini.

Berikut rangkuman ketentuan tarif khusus Rp 1 untuk berbagai moda transportasi di DKI Jakarta pada Minggu (20/10/2024).

1. Promo tarif KRL Commuter Line Jabodetabek

PT KAI Commuter (KCI) menerapkan tarif KRL Rp 1 untuk seluruh perjalanan di lintas Jabodetabek khusus 20 Oktober 2024 dengan syarat saldo minimum saat tap-in sebesar Rp 5Ruteny

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengimbau, masyarakat untuk Kartu Multi Trip (KMT) dan Kartu Uang Elektronik (KUE) untuk memudahkan proses pembayaran.

Pasalnya, diperkirakan pada hari ini jumlah penumpang KRL akan meningkat 45 hingga 50 persen atau mencapai 1 juta hingga 1,2 juta orang.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu VP Public Relations KAI Joni Martinus saat ditemui di Stasiun LRT Jabodebek Halim, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada hari ini, KCI berencana menambah 32 perjalanan KRL sehingga total akan mengoperasikan sebanyak 1.080 perjalanan.

KCI juga telah bekerja sama dengan pihak Polri/TNI dan menambah petugas pengamanan. Terdapat 325 petugas dikerahkan terutama di stasiun-stasiun sekitar tempat perayaan seperti Stasiun Manggarai, Stasiun Juanda, Stasiun Gondangdia, Stasiun Sudirman, Stasiun BNI City, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Palmerah.

2. Promo tarif LRT Jabodebek

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menerapkan tarif khusus Rp 1 untuk seluruh perjalanan LRT Jabodebek pada haPalmerah

Untuk menggunakan tarif LRT Jabodebek ini, penumpang harus menyiapkan saldo minimum bagi pengguna KMT dan KUE sebesar Rp 1.000 dan saldo minimum LinkAja sebesar Rp 20.000.

"Perlu diperhatikan, setiap kartu KMT dan KUE hanya dapat digunakan oleh satu pengguna," kata Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono dalam keterangannya, dikutip Minggu.

Mahendro mengimbau masyarakat untuk menggunakan KUE atau KMT untuk mempercepat proses pembayaran dan mengurangi waktu tunggu di pintu masuk stasiun.

"Metode pembayaran ini membantu mengurangi kepadatan dan memberikan efisiensi di tengah volume pengguna yang diprediksi akan meningkat signifikan," ucapnya.

Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI akan menambah jumlah perjalanan LRT Jabodebek dari 260 menjadi 364 perjalanan khusus hari ini.

SHUTTERSTOCK/WIBISONO.ARI Ilustrasi LRT Jabodebek. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengumumkan penambahan perjalanan LRT Jabodebek menjadi 364 perjalanan pada Minggu (20/10), dari sebelumnya 260 perjalanan.

Dengan penambahan perjalanan ini headway LRT Jabodebek berlaku secara merata sepanjang hari yakni 11 menit pada lintas Jatimulya/Harjamukti-Cawang, dan 5 menit pada lintas Cawang-Dukuh Atas.

Adapun jadwal perjalanan terakhir LRT Jabodebek pada 20 Oktober 2024, yaitu rute Dukuh Atas-Jatimulya pukul 22:48, rute Dukuh Atas-Harjamukti pukul 22:53, rute Jatimulya-Dukuh Atas pukul 21:54, dan rute Harjamukti-Dukuh Atas pukul 22:00.

3. Promo tarif MRT Jakarta, Transjakarta, dan LRT Jakarta

Mengutip pemberitaan sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan tarif khusus Ro 1 untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta khusus Minggu (20/10/2024).

Informasi tersebut disampaikan oleh Dishub DKI Jakarta melalui unggahan akun Instagram resminya, @dishubdkijakarta pada Jumat (18/10/2024).

Tarif Rp 1 ini digelar dalam rangka pelantikan Presiden Republik Indonesia (RI) pada hari yang sama, Minggu (20/10/2024).

"Nikmati pengalaman menjelajahi Jakarta dengan tarif angkutan umum khusus Pelantikan Presiden RI sebesar Rp 1," bunyi keterangan dalam unggahan.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa tarif khusus ini berlaku untuk seluruh rute Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta.

"Masyarakat dapat menggunakan transportasi publik di Jakarta dengan tarif khusus Rp 1 pada Minggu, 20 Oktober 2024 nanti," ucap Syafrin kepada Kompas.com, Sabtu (19/10/2024).

Mengutip Instagram resmi MRT Jakarta (@mrtjktinfo), syarat untuk menggunakan tarif khusus Rp 1 di MRT Jakarta, yaitu memiliki saldo minimal Rp 1 pada KMT, KUE, maupun Multi Trip Ticker (MTT) yang akan digunakan untuk membeli tiket MRT Jakarta.

SHUTTERSTOCK/JOKO SL Ilustrasi MRT Jakarta.

Tarif khusus ini juga dapat dinikmati pengguna aplikasi MyMRTJ yang telah dihubungkan dengan e-wallet AstraPay, ISaku, DANA, MartiPay dan akun bank digital blu BCA yang telah berisi saldo, kartu kredit Mastercard, serta akun Kredivo yang masih memiliki limit.

Selain itu, pihak MRT Jakarta juga menjual secara langsung tiket untuk tarif khusus Rp 1 per perjalanan menggunakan Ticket Vending Machine MyMRTJ Lite yang ada di seluruh stasiun MRT Jakarta menggunakan metode pembayaran QRIS, kartu debit dan kartu kredit.

Perlu dicatat, khusus untuk pembelian melalui TVM MyMRTJ Lite, terdapat biaya jasa pengiriman tiket Rp 1.000 untuk setiap pembelian tiket.

4. Promo Mikrotrans, Transjakarta Cares, dan lainnya

Sementara layanan khusus seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares, dan layanan dengan tarif Rp 0 akan tetap berlaku sesuai aturan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Angkutan Umum Massal di Jakarta.

PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menerapkan tarif penumpang KRL Commuter Line sebesar Rp 1 untuk 20 Oktober 2024. Tarif Rp 1 itu sebagai bentuk mendukung perayaan untuk masyarakat salam menyambut pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih.

"Besok 20 Oktober, KCI mendapat penugasan dari Kementerian Perhubungan, KCI untuk angkutan KRL menerapkan Rp 1. Kemarin kita sudah rapat dengan kepala dinas perhubugan, surat resmi KRL commuter diberikan penugasan penerapan Rp 1 selama satu hari besok," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus, dalam sosialisasi penerapan KRL 20 Oktober di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024).

Tarif ini berlaku untuk KRL Commuter Line untuk 83 stasiun di Jabodetabek. Joni menerangkan tarif tersebut berlaku mulai operasi atau perjalanan pertama KRL pada 03.30 WIB.

"Tarif Rp 1 diberlakukan dari kereta pertama sampai kereta terakhir. Kereta pertama 03.30 WIBsampai berjalan beroperasi terakhir," jelasnya.

Adapun syarat tarif Rp 1 itu bisa digunakan dengan minimal saldo kartu Rp 5.000. Joni juga mengatakan, pihaknya memprediksi peningkatan penumpang akan terjadi sangat signifikan.

"Penerapan Rp 1 selama satu hari besok dalam rangka mendukung pergerakan masyarakat merayakan hari pelantikan presiden baru dan tentu pengguna punya harus punya saldo Rp 5.000," pungkasnya.

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait isu kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL). Pria 67 tahun ini berdalih semua yang dilakukan untuk kebaikan masyarakat.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL berbasis NIK pada 2025 ramai menjadi perbincangan publik. Sebelumnya, Kemenhub berencana menaikan tarif tiket KRL sebesar Rp 1.000 - Rp 2.000 walau sudah membuat kajian.

Hingga kini pemerintah belum memutuskan opsi mana yang dipilih.

Secara singkat Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan semua yang dilakukan demi memberikan kenyamanan untuk masyarakat.

"Kalau KRL itu bukan domain saya saja. Jadi kalau saya punya prinsip satu penumpang masyarakat harus diberikan yang terbaik," terangnya dikutip dari laporan jurnalis KompasTV, Minggu (22/9/2024).

Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejatinya masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket kereta rel listrik (KRL).

"Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.

"Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," ujarnya.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv berjudul: Menhub Budi Karya Sumadi Buka Suara Tarif KRL Bakal Naik: Masyarakat Harus Diberikan yang Terbaik

BADUNG, KOMPAS.com - Kelanjutan realisasi rencana subsidi kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan artificial intelligence (AI), masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyusul kepastian subsidi tarif KRL berbasis NIK dan AI tidak akan diterapkan pada 2024.

"Intinya (tarif KRL Jabodetabek) masih menggunakan skema tarif yang ada. Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat. Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya. Enggak tahu coba nanti kita lihat (kebijakan) pemerintahan baru seperti apa," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Badung, Bali, pada Selasa (17/9/2024).

Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama. Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.

Adita pun mengungkapkan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah.

Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.

Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.

"Semuanya masih dalam pembahasan. Karena itu, kita tentu harus berbicara dengan Kementerian Keuangan kan ya, yang melakukan alokasi anggaran. Dan juga kalau nanti kalau nanti ada basis itu, kita harus bicara dengan yang mengelola data," kata Adita.

Sehingga Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.

Adit menegaskan, pada intinya teknologi AI diadopsi untuk membantu pelayanan transportasi agar masyarakat lebih aman dan nyaman.

Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

"Jadi kalau rakyat umum (yang menerima subsidi) tidak akan ada merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi," ungkapnya.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

BADUNG, KOMPAS.com - Kelanjutan realisasi rencana subsidi kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan artificial intelligence (AI), masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyusul kepastian subsidi tarif KRL berbasis NIK dan AI tidak akan diterapkan pada 2024.

"Intinya (tarif KRL Jabodetabek) masih menggunakan skema tarif yang ada. Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat. Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya. Enggak tahu coba nanti kita lihat (kebijakan) pemerintahan baru seperti apa," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Badung, Bali, pada Selasa (17/9/2024).

Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama. Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.

Adita pun mengungkapkan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah.

Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.

Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.

"Semuanya masih dalam pembahasan. Karena itu, kita tentu harus berbicara dengan Kementerian Keuangan kan ya, yang melakukan alokasi anggaran. Dan juga kalau nanti kalau nanti ada basis itu, kita harus bicara dengan yang mengelola data," kata Adita.

Sehingga Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.

Adit menegaskan, pada intinya teknologi AI diadopsi untuk membantu pelayanan transportasi agar masyarakat lebih aman dan nyaman.

Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

"Jadi kalau rakyat umum (yang menerima subsidi) tidak akan ada merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi," ungkapnya.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

BADUNG, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, hingga akhir 2024 tarif tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek masih akan menggunakan sistem yang sama seperti sebelumnya.

Dengan demikian, rencana untuk menerapkan subaidi tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) belum akan diterapkan pada 2024.

"Jadi banyak hal yang harus kita bahas. Jadi saat ini memang belum ada yang bisa kita sampaikan lebih lanjut. Intinya masih menggunakan skema tarif yang ada (yang dipakai saat ini) Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Bali, Selasa (17/9/2024).

DOK. Humas KAI Commuter Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter mencatat rekor volume tertinggi Commuter Line Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sepanjang 2024.

Saat ditanya lebih lanjut soal batasan dalam waktu dekat yang ia maksud, Adita memastikan akan melihat dulu seperti apa kebijakan di pemerintahan selanjutnya.

"Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya (skema tarif KRL tidak berubah). Enggak tahu (setelah akhir 2024), coba nanti kita lihat pemerintahan baru seperti apa," ungkapnya.

Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama.

Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.

Adita pun menjelaskan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah. Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.

Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dengan demikian, Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.

Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK menjadi perbincangan publik usai terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

BADUNG, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, hingga akhir 2024 tarif tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek masih akan menggunakan sistem yang sama seperti sebelumnya.

Dengan demikian, rencana untuk menerapkan subaidi tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) belum akan diterapkan pada 2024.

"Jadi banyak hal yang harus kita bahas. Jadi saat ini memang belum ada yang bisa kita sampaikan lebih lanjut. Intinya masih menggunakan skema tarif yang ada (yang dipakai saat ini) Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Bali, Selasa (17/9/2024).

DOK. Humas KAI Commuter Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter mencatat rekor volume tertinggi Commuter Line Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sepanjang 2024.

Saat ditanya lebih lanjut soal batasan dalam waktu dekat yang ia maksud, Adita memastikan akan melihat dulu seperti apa kebijakan di pemerintahan selanjutnya.

"Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya (skema tarif KRL tidak berubah). Enggak tahu (setelah akhir 2024), coba nanti kita lihat pemerintahan baru seperti apa," ungkapnya.

Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama.

Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.

Adita pun menjelaskan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah. Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.

Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dengan demikian, Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.

Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK menjadi perbincangan publik usai terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa daya beli masyarakat akan semakin memburuk apabila ada pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif KRL (Kereta Rel Listrik) Jabodetabek seperti yang diwacanakan pemerintah.

Esther menjelaskan belakangan inflasi transportasi menjadi salah satu yang tertinggi di antara kelompok pengeluaran lainnya. Oleh sebab itu, dia mengaku khawatir dengan tren tersebut.

"Biaya transportasi itu merupakan komponen dari biaya-biaya pembentukan barang lainnya. Jadi, saya khawatir kalau inflasi transportasi ini tidak diredam maka daya beli masyarakat ini akan memburuk," ujar Esther dalam forum Melanjutkan Kritisisme Faisal Basri secara daring, dikutip (Senin (16/9/2024).

Pengajar di Universitas Diponegoro ini mencontohkan, angka inflasi biaya transportasi mencapai 0,22% pada Agustus 2024 (month-to-month/m-to-m). Angka tersebut lebih tinggi dari angka inflasi umum sebesar -0,03%.

Andil inflasi biaya transportasi sebesar 0,03% juga hanya kalah dari biaya pendidikan sebesar 0,04% (m-to-m) pada Agustus 2024. Esther pun mengaitkan fakta tersebut dengan semakin banyaknya masyarakat yang turun kelas. "Ya, maka tidak heran jika jumlah kelas menengah ini akan turun," jelasnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik mencatat setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024.

Sementara itu, wacana pembatasan BBM subsidi jenis pertalite dan solar disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan, Luhut menyatakan kebijakan pembatasan penerima BBM subsidi tersebut mulai diaplikasikan pada bulan depan.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membocorkan rencananya semua jenis motor di atas 250 cc dan kendaraan mobil pelat hitam yang memiliki spesifikasi di atas 1.400 cc tidak lagi bisa membeli Pertalite.

Adapun tarif KRL Jabodetabek direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengaku belum tahu kapan kenaikan tarif KRL tersebut bakal diterapkan karena masih akan menunggu restu kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya.

Pihak PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) alias KAI Commuter mengatakan memerlukan waktu tiga bulan untuk sosialisasi ke pengguna KRL terlebih dahulu terkait wacana kenaikan tarif sebesar Rp1.000 tersebut.

Pemerintah disebut tengah berencana menaikkan tarif tiket commuter line (KRL). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku sudah membuat kajian untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengungkapkan hal tersebut di tengah polemik subsidi KRL diubah menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Meski sudah membuat kajian, ia mengatakan pemerintah belum memutuskan opsi mana yang dipilih.

"Kajian itu (menaikkan tarif KRL) ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya, Rp1.000-Rp2.000 itu posisinya (kenaikan tarif)," kata Risal, dikutip dari Antara, Kamis (12/9).

"Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000," sambungnya.

Risal menegaskan Kemenhub belum mengambil sikap apapun terkait rencana kenaikan tarif KRL itu.

Lantas, kapan terakhir tarif KRL mengalami kenaikan?

Melansir berbagai sumber, pada 2013 tarif KRL ditetapkan sebesar Rp3.000 untuk 5 stasiun pertama dan per 3 stasiun berikutnya dikenai tarif sebesar Rp.1000.

Kemudian pada 2015, skema perhitungan tarif diubah menjadi per km. Tarif KRL menjadi Rp2.000 untuk 25 km pertama, lalu Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya.

Selanjutnya pada 2016, tarif KRL naik Rp1.000 menjadi menjadi Rp3.000 untuk 25 km pertama, tetapi tetap Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya. Sementara ada skema tarif terjauh sebesar Rp12 ribu.

Nah pada 2017, tarif KRL untuk 25 km pertama sebesar Rp3.000 dan setiap 10 km berikutnya Rp1.000, tetapi ada kenaikan untuk tarif terjauh menjadi Rp13 ribu atau naik Rp1.000.

Pada 2021 pun besaran tarifnya tak berubah, masih sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama dan ditambah Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya.

Besaran tarif layanan KRL tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

Tarif KRL ini pun masih berlaku hingga tahun ini. Biaya naik KRL pada 2024 sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama dan Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya.

Artinya, sudah tujuh tahun atau sejak 2017 tarif KRL tak naik.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji wacana menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000 sampai Rp2.000. Padahal, KRL adalah moda transportasi utama bagi pekerja di Tanah Air, khususnya kelas menengah ke bawah.

Membludaknya pengguna yang mengandalkan KRL bisa dilihat dari kepadatan alias desak-desakan di dalam gerbong. Mereka tampak seperti 'pepes ikan' di kala pagi hari saat jam-jam sibuk berangkat kerja, serta sore hari saat mereka pulang kerja.

Meski sebetulnya keberatan dengan rencana kenaikan ini, para pengguna KRL yang kerap disebut anak kereta (anker) memilih pasrah dan setuju. Namun, dengan syarat kenaikan itu harus sejalan dengan perbaikan sarana dan prasarana, mulai dari penambahan AC hingga gerbong.

Patricia, seorang karyawan swasta di Jakarta adalah salah satu contoh anker sejati yang rutin pakai KRL untuk berpergian. Ia setuju tarif KRL naik asalkan gerbongnya ditambah. Sebab, KRL adalah alat transportasi utama yang ia gunakan, namun lonjakan penumpang yang makin hari terus bertambah membutuhkan tambahan sarana.

"Sangat penting menambah gerbong KRL karena lonjakan penumpang di jam-jam tertentu. Sudah banyak kejadian penumpang sampai pingsan, sehingga penambahan rangkaian atau gerbong kereta sangat dibutuhkan," curhatnya kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, Patricia yang menggunakan KRL untuk mobilitasnya yang pindah-pindah setiap harinya, bahkan sejak masih zaman kereta ekonomi tanpa AC, meminta agar pemerintah juga memperbanyak jadwal di jam sibuk, yakni pukul 06.00-08.00 WIB dan 16.00-18.00 WIB.

"Apalagi saya yang biasanya berganti kereta di Manggarai untuk ke daerah Sudirman, Tanah Abang atau Palmerah, yang menurut saya tidak efektif. Sebab, saya menunggu terlalu lama kereta yang ke daerah Sudirman atau Tanah Abang. Saat menunggu di Manggarai, bahkan sering terjadi penumpukan penumpang," ceritanya.

Berdasarkan pengalamannya, pernah KRL yang ditumpanginya tidak bergerak lebih dari 10 menit tanpa alasan. Hal itu merugikan pekerja seperti dirinya yang mengejar waktu.

Selain itu, Patricia juga meminta pengelola untuk memaksimalkan dan memperbaiki fasilitas yang memudahkan penumpang, misalnya eskalator yang seringkali gangguan. Lift yang disediakan juga sering mati dan tidak bisa digunakan. Padahal, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan, terutama bagi penumpang lansia hingga ibu hamil.

"Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, saya rasa tidak worth it untuk menaikkan harga, ada harga ada rupa. Jika tetap dinaikkan tetapi hal-hal tersebut tidak dipenuhi, ya apa boleh buat? Saya pun sangat bergantung dan akan tetap menggunakan KRL walau kecewa," jelasnya.

Senada, Nicha (32) karyawan swasta di Jakarta juga setuju saja apabila tarif KRL dinaikkan dengan syarat perbaikan fasilitas. Sebab, sebagai anker yang menggunakan setiap hari, ia merasa banyak kekurangan di KRL Jabodetabek.

"Tapi kalau kondisi kayak sekarang, menurut saya tidak masalah naik Rp1.000, asal kereta nggak gangguan terus, jadwal tepat waktu, lift dan eskalator lancar, sama AC dingin," kata Nicha.

Ia berpikir untuk beralih ke moda transportasi lain yakni LRT apabila kenaikan tarif KRL tak dibarengi syarat-syarat tadi. Meski lebih mahal, tapi ia LRT merasa lebih nyaman.

"Kalau untuk sekarang, karena rumah tidak begitu jauh sama stasiun KRL dan LRT, saya lebih memilih LRT biarpun lebih mahal. Tapi lebih nyaman dan nggak perlu desak-desakan kayak KRL," jelasnya.

Anker sejati lainnya, Widya, juga sangat setuju dengan rencana kenaikan jika hanya Rp1.000 atau Rp2.000 lantaran masih terjangkau. Apalagi, KRL adalah transportasi umum yang mudah dan cepat.

"Menurut saya masih terjangkau ya, soalnya kan sekarang saja tuh kayaknya tarif termahal itu Rp15 ribu sudah jauh sekali sampai ke Rangkasbitung misal dari Pasar Minggu," katanya.

Apalagi, saat ini, KRL sudah terintegrasi dengan KRL dan MRT, maka ia tak ada niat untuk beralih. Namun, ia tetap meminta ada perbaikan fasilitas yang diberikan.

"Hanya mungkin memang perlu diperbaiki itu, ya kadang kan penuh banget, walaupun di berita-berita katanya okupansinya belum 100 persen, tapi cobalah naik KRL pas peak hour kan kita ibaratnya jadi pepes, padet banget," pungkasnya.