Pemerintah Perlu Benahi Masalah Impor dan Bea Cukai untuk Cegah Deindustrialisasi
Pemerintah harus membereskan masalah impor ilegal dan membenahi sistem bea cukai untuk membantu industri manufaktur dalam negeri bangkit. - Halaman all
(InvestorID) 04/09/24 19:12 14937453
JAKARTA, investor.id - Pemerintah perlu mengambil langkah serius dalam menghadapi potensi deindustrialisasi. Sinyal deindustrialisasi ini kian nyata usai data Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia terus tergerus selama dua periode beruntun yakni Juli dan Agustus 2024.
PMI Manufaktur Indonesia bahkan menunjukkan aktivitas pabrik dalam negeri sudah tidak berada di zona ekspansif sehingga ini menjadi alarm darurat bagi Tanah Air.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wirawasta menuturkan, setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini secara berkelanjutan.
“Yang pertama tentu kita harus membenahi atau membereskan masalah impor, baik yang legal maupun terlebih yang ilegal. Ilegal ini menjadi penyakit utama sebetulnya dari industri manufaktur kita,” tutur Redma Gita Wirawasta dalam Investor Market Today IDTV, Rabu (4/9/2024).
Menurut Redma, sebagian besar, mungkin sekitar 70-75% produk-produk manufaktur yang beredar di pasar domestik adalah barang importasi illegal, baik dijual secara offline, terlebih yang online. Oleh sebab itu, regulator harus membenahi sistem, salah satunya yang ada di Bea Cukai.
“Termasuk integritas personel yang ada di bea cukai itu menjadi masalah utama dan target yang harus menjadi fokus target pemerintah baru nantinya untuk menyelesaikan permasalahan di pasar domestik,” jelas dia.
Pasalnya, dikatakan Redma ketergantungan Indonesia terhadap ekspor khususnya manufaktur tidak terlalu besar. Secara prosentase, market industri dalam negeri sekitar 65-70% didominasi oleh konsumen lokal sehingga jika terjadi gejolak di global seharusnya industri manufaktur domestik bisa diamankan. Namun hal ini tak dapat terjadi karena disrupsi impor barang murah.
“Kemudian juga terkait dengan bagaimana kita meningkatkan daya saing. Kita perlu dukungan dari pemerintah, kunci utama manufaktur itu, energi dan tenaga kerja. Nah yang kita minta bantuan dari pemerintah sebetulnya adalah dari sektor energi,” pungkas Redma.
Menurut Redma, sektor energi khususnya energi primer seperti gas yang disoroti oleh pelaku usaha sangat mahal. Harga gas di Indonesia cenderung tinggi dibanding negara-negara lain sehingga membuat industri manufaktur dalam negeri tidak bisa berdaya saing.
Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Baca Berita Lainnya di Google News
#berita-terkini #berita-hari-ini #industri-manufaktur #impor-ilegal #redma-gita-wirawasta #pmi #berita-ekonomi-terkini