Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menggodok formula aturan terkait pemusnahan barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia, termasuk yang bisa memberikan keuntungan bagi negara.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin mengatakan bahwa formula itu melibatkan bea cukai, kejaksaan, hingga kepolisian.

“Termasuk juga kita lagi coba menggodok aturan ke depan terkait dengan barang pemusnahan dan sebagainya. Ini juga lagi kita formulasi dengan bea cukai, kejaksaan, dan kepolisian,” ungkap Rusmin saat ditemui di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Rusmin pun mengakui dalam proses penyitaan membutuhkan biaya, salah satunya untuk pemusnahan barang impor ilegal. Untuk itu, menurutnya, diperlukan pertimbangan agar pemusnahan barang impor ilegal itu bisa menguntungkan negara.

“Ada beberapa barang kan mau nggak mau kalau setelah penyitaan dan sebagainya ini pasti ada salah satunya yang jadi persoalan itu biasanya cost terkait dengan pemusnahan dan sebagainya, tetapi bagaimana itu menguntungkan bagi negara, ini kita lagi cari,” terangnya.

Kendati demikian, Rusmin menyampaikan bahwa aturan ini belum dituangkan menjadi draf.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa masuknya barang impor secara ilegal menjadi tantangan signifikan di Indonesia dengan implikasi yang luas terhadap perlindungan dan perekonomian masyarakat serta perekonomian domestik.

Rusmin mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor dengan terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

“Satgas akan terus melakukan pengawasan untuk melindungi industri dalam negeri. Selain itu, instansi yang tergabung dalam Satgas akan melanjutkan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” terangnya.

Adapun pada hari ini, Jumar (8/11/2024), Kemendag mengekspose kain gulungan yang diduga ilegal senilai Rp90 miliar di Jakarta Utara. Produk tersebut merupakan hasil temuan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, khususnya untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pengawasan dilakukan di dua tempat di Jakarta dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Barang-barang tersebut diduga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 26 tahun 2021.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menuturkan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri. Budi menyampaikan bahwa Kemendag berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi industri dalam negeri.

Pada ekspose kali ini, pengawasan pertama dilakukan di Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat pada 30 Oktober 2024 dengan jumlah temuan 30.000 rol TPT bernilai sekitar Rp30 miliar. Kemudian, Pengawasan kedua, yaitu di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 31 Oktober 2024 dengan jumlah temuan sebanyak 60.000 rol TPT bernilai sekitar Rp60 miliar.

Sederet dugaan pelanggarannya antara lain tidak dilengkapinya dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan registrasi pendaftaran barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L).

“Masuknya barang tanpa mengikuti ketentuan seperti ini merupakan musuh utama kita bersama, yangmenghambat tumbuhnya industri tekstil dalam negeri,” jelas Budi.

Adapun, sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali.

Jika diperinci, ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar. Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar.

Lalu, ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 milar. Sebagai tindak lanjut ekspose, Satgas telah melakukan pemusnahan barang hasil temuan pengawasan sebanyak dua kali, yaitu pada 2 dan 9 September 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah hampir setengah tahun dibentuk, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal mengamankan barang impor ilegal dengan total nilai yang mencapai Rp 192,64 miliar.

Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp 40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp 41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp 10 miliar.

Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp 11,45 milar.

Teranyar, Satgas Impor ilegal bersama dengan Kementerian Perdagangan menyita impor ilegal kain gulungan tikar dengan nilai yang mencapai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, mayoritas barang tersebut disita lantaran izin impornya yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 26 tahun 2021.

“Kemendag berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pengawasan ini, demi melindungi industri Indonesia,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Meski dengan capaian tersebut kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal terbilang moncer, Mendag Budi belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Adapun masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren impor barang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal , mudah-,upahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” jelas Mendag Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah hampir setengah tahun dibentuk, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal mengamankan barang impor ilegal dengan total nilai yang mencapai Rp 192,64 miliar.

Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp 40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp 41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp 10 miliar.

Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp 11,45 milar.

Teranyar, Satgas Impor ilegal bersama dengan Kementerian Perdagangan menyita impor ilegal kain gulungan tikar dengan nilai yang mencapai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, mayoritas barang tersebut disita lantaran izin impornya yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 26 tahun 2021.

“Kemendag berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pengawasan ini, demi melindungi industri Indonesia,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Meski dengan capaian tersebut kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal terbilang moncer, Mendag Budi belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Adapun masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren impor barang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal , mudah-,upahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” jelas Mendag Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah hampir setengah tahun dibentuk, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal mengamankan barang impor ilegal dengan total nilai yang mencapai Rp 192,64 miliar.

Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp 40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp 41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp 10 miliar.

Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp 11,45 milar.

Teranyar, Satgas Impor ilegal bersama dengan Kementerian Perdagangan menyita impor ilegal kain gulungan tikar dengan nilai yang mencapai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, mayoritas barang tersebut disita lantaran izin impornya yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 26 tahun 2021.

“Kemendag berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pengawasan ini, demi melindungi industri Indonesia,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Meski dengan capaian tersebut kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal terbilang moncer, Mendag Budi belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Adapun masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren impor barang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal , mudah-,upahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” jelas Mendag Budi.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengungkap tangkapan barang impor ilegal berupa kain tekstil, barang tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berbentuk kain gulungan atau rol. Kemendag sebut total 90 ribu rol kain gulungan tersebut diduga berasal dari Tiongkok dengan nilai total Rp90 Miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso melakukan pengungkapan barang tekstil impor ilegal tersebut di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024). Budi mengatakan temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat.

"Pertama di sini di gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar. Kemudian gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," jelas Budi saat jumpa pers di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menerangkan asal muasal barang impor kain tekstil tersebut diperoleh, berdasarkan keterangan pemilik barang, datangnya dari China . "Berdasarkan keterangan dari pemilik barang, ini barang dari China," katanya.

Lebih lanjut, ihwal hasil tangkapan impor ilegal tersebut, Budi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Satgas Impor Ilegal. "Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini barang harus diapakan," tutur Budi.

"Yang jelas, ini sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor yang saya sebutkan tadi," sambung Budi.

Diketahui sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali. Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar. Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 miliar.

Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor berpotensi diperpanjang. Hal ini sejalan dengan akan berakhirnya masa tugas Satgas tersebut pada bulan Desember mendatang.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kemendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

Sebelum memutuskan untuk memperpanjang waktu tugas Satgas Barang Impor Ilegal itu, Budi mengatakan akan melihat situasi ke depan. Apabila ke depannya produk ilegal sudah tidak membanjiri pasar dalam negeri, Satgas akan diberhentikan. Jika sebaliknya, pihaknya akan memperpanjang masa tugas Satgas.

"Ya bisa saja, ini kan kita lihat ya kalau misalnya mudah-mudahan sih habis itu tidak ada barang ilegal ya, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada (barang ilegal), ya bisa kita teruskan," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi mengakui maraknya produk ilegal, khususnya tekstil yang masuk membuat industri tekstil dalam negeri terpuruk. Dia menyebut bahkan tidak berkembang akibat serbuan barang impor ilegal.

Pembentukan satgas barang impor ilegal menjadi salah satu upaya untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk industri tekstil dan produk tekstil. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan penyitaan barang-barang impor ilegal.

"Ya salah satunya ini (penyitaan barang impor ilegal). Saya pikir banyak yang ingin bahwa industri kita itu tumbuh dengan baik, ya salah satunya banyak instrumen yang kita lakukan ya. Ini yang paling banyak atau paling sering dikeluhkan adalah barang-barang penyelundupan," imbuh Budi.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) sebelumnya Zulkifli Hasan memberikan keputusan dilanjut atau tidaknya masa tugas Satgas Barang Impor Ilegal pada pemerintahan Prabowo Subianto.

"(Satgas sampai akhir tahun 2024?) Selesai. Ya lanjut (atau tidak) terserah pemerintahan baru," kata Zulhas saat ditemui di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).

Saksikan juga video: Sidang Perdana Praperadilan Tom Lembong Digelar Senin 18 November

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangam (Mendag) Budi Santoso bersama dengan Satgas pengamanan impor ilegal menyita sekitar 90.000 rol kain tekstil impor ilegal dengan total nilai Rp 90 miliar.

Budi mengungkapkan, puluhan ribu rol kain itu disita karena tidak memiliki dokumen persyaratan izin impor yakni dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), melanggar kewajiban pemdaftaran barang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).

“Di Gudang Kamal Muara ini sebanyak 60.000 rol kain, dengan nilai Rp 60 miliar, kemudian di gudang satunya, di Roa Malaka sebanyak 30.000 rol kain dengan nilai Rp 30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp 90 miliar,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Budi bilang rol kain tekstil impor itu mayoritas berasal dari China. Menurutnya puluhan ribu gulungan kain inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang, bahkan gulumg tikar.

“Jadi kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan (barang impor ilegal). Terima kasih untuk tim Satgas yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini, agar industri dan konsumen kita tidak dirugikan,” katanya.

Kemudian terkait proses selanjutnya, Mendag Budi bilang keputusan akan diserahkan kepada tim Satgas Impor Ilegal.

“Tim Satgas Impor akan membicarakan ya setelah ini barang-barangnya mau diapakan. Yang jelas, ini kan sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat. Tentu kita akan pelajari terus apakah nanti (importir) bisa membuktikan. Tapi sampai sekarang tidak ada membuktikan bahwa kalau barang ini legal ya, tidak terbukti,” terang dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan, pihaknya telah menginvestigasi kasus impor ilegal 90.000 gulungan kain ini dalam kurun waktu tiga minggu yang lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangam (Mendag) Budi Santoso bersama dengan Satgas pengamanan impor ilegal menyita sekitar 90.000 rol kain tekstil impor ilegal dengan total nilai Rp 90 miliar.

Budi mengungkapkan, puluhan ribu rol kain itu disita karena tidak memiliki dokumen persyaratan izin impor yakni dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), melanggar kewajiban pemdaftaran barang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).

“Di Gudang Kamal Muara ini sebanyak 60.000 rol kain, dengan nilai Rp 60 miliar, kemudian di gudang satunya, di Roa Malaka sebanyak 30.000 rol kain dengan nilai Rp 30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp 90 miliar,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Budi bilang rol kain tekstil impor itu mayoritas berasal dari China. Menurutnya puluhan ribu gulungan kain inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang, bahkan gulumg tikar.

“Jadi kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan (barang impor ilegal). Terima kasih untuk tim Satgas yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini, agar industri dan konsumen kita tidak dirugikan,” katanya.

Kemudian terkait proses selanjutnya, Mendag Budi bilang keputusan akan diserahkan kepada tim Satgas Impor Ilegal.

“Tim Satgas Impor akan membicarakan ya setelah ini barang-barangnya mau diapakan. Yang jelas, ini kan sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat. Tentu kita akan pelajari terus apakah nanti (importir) bisa membuktikan. Tapi sampai sekarang tidak ada membuktikan bahwa kalau barang ini legal ya, tidak terbukti,” terang dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan, pihaknya telah menginvestigasi kasus impor ilegal 90.000 gulungan kain ini dalam kurun waktu tiga minggu yang lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangam (Mendag) Budi Santoso bersama dengan Satgas pengamanan impor ilegal menyita sekitar 90.000 rol kain tekstil impor ilegal dengan total nilai Rp 90 miliar.

Budi mengungkapkan, puluhan ribu rol kain itu disita karena tidak memiliki dokumen persyaratan izin impor yakni dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), melanggar kewajiban pemdaftaran barang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).

“Di Gudang Kamal Muara ini sebanyak 60.000 rol kain, dengan nilai Rp 60 miliar, kemudian di gudang satunya, di Roa Malaka sebanyak 30.000 rol kain dengan nilai Rp 30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp 90 miliar,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Budi bilang rol kain tekstil impor itu mayoritas berasal dari China. Menurutnya puluhan ribu gulungan kain inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang, bahkan gulumg tikar.

“Jadi kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan (barang impor ilegal). Terima kasih untuk tim Satgas yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini, agar industri dan konsumen kita tidak dirugikan,” katanya.

Kemudian terkait proses selanjutnya, Mendag Budi bilang keputusan akan diserahkan kepada tim Satgas Impor Ilegal.

“Tim Satgas Impor akan membicarakan ya setelah ini barang-barangnya mau diapakan. Yang jelas, ini kan sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat. Tentu kita akan pelajari terus apakah nanti (importir) bisa membuktikan. Tapi sampai sekarang tidak ada membuktikan bahwa kalau barang ini legal ya, tidak terbukti,” terang dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan, pihaknya telah menginvestigasi kasus impor ilegal 90.000 gulungan kain ini dalam kurun waktu tiga minggu yang lalu.

Tim Satgas Impor juga telah melakukan proses klarifikasi kepada importir, dan meminta agar importir tersebut melengkapi dokumen impor dan lain sebagainya.

Namun, hingga saat ini pihak importir masih belum menyertakan dokumen-dokumen yang diminta tim Satgas Impor.

Pihaknya memberikan tenggat waktu penyerahan dokumen sampai akhir pekan ini.

"Jika sampai batas tenggat waktu importir tak kunjung melengkapi dokumen, maka sesuai dengan aturan yang berlaku, ini akan kami musnahkan dengan didampingi tim Satgas Impor," jelas dia.

Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal berupa kain gulungan sebanyak 90.000 rol. Dari hasil penindakan tersebut, secara keseluruhan diperkirakan nilai barang sebesar Rp 90 miliar.

Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski begitu, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengatakan, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 bisa saja dilakukan, namun aakan sia-sia jika importasi ilegal terus jalan.

Diketahui, revisi Permendag 8/2024 menjadi bahasan usai PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyatakan bahwa permendag tersebut membuat perusahaannya pailit.

"Jika harus revisi Permendag 8, saya rasa tidak akan banyak perubahan. Yang harus direvisi itu hanya di bahan baku plastik saja. Impor ilegal ini tidak pernah pakai aturan ataupun bayar pajak. Dan 80 persen pasar tradisional tekstil kita itu sudah didominasi oleh produk impor ilegal. Jadi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya," kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Agus menyebutkan, penegakan hukum atas impor ilegal dan pemberhentian impor borongan merupakan agenda utama dalam penyelamatan industri tekstil dalam negeri.

Agus mengatakan, apabila pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menyelesaikan praktik ilegal ini, Sritex maupun industri tekstil lain bakal mendapatkan kepastian pasar domestik sehingga akan membantu cash flow menjadi lebih lancar.

"Pembenahannya harus holistik. Jika impor borongan distop dan praktik ilegal impor ini diungkap hingga akarnya, Sritex bisa kembali normal secara bertahap. Begitu juga dengan industri tekstil lainnya," kata Agus.

Agus menyatakan bahwa praktik impor ilegal sudah menjadi rahasia umum dan diketahui Bea Cukai dan Kementerian Keuangan.

"Praktik ini kan sudah lama berlangsung. Jasa impor borongan dan ilegal ini secara terang terangan dipublikasikan. Kementerian Keuangan khususnya Bea Cukai sudah mengetahui praktik-praktik ini," kata dia.

Ia berharap, pemerintah dapat mengungkap pelaku impor ilegal dan memberhentikan impor borongan.

"Kita kan sudah punya Satgas. Inginnya ini dioptimalikan hingga pelaku ditemukan. Bea Cukai juga perlu dibenahi," ujar Agus.

Sebelumnya, Komisaris Utama Sritex Iwan Lukminto menyinggung Permendag 8/2024 yang membuat perusahaannya dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Iwan menyebut, sejak kebijakan impor diubah dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, banyak perusahaan tekstil yang babak belur, termasuk Sritex yang mengalami penurunan penjualan.

Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Permendag Nomor 8 Tahun 2024 justru melindungi industri tekstil.

“Tadi sudah kami klarifikasi, kalau di Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil kan,” kata Budi usai konferensi pers pembahasan usulan Program Quick Win Kementerian Bidang Perekonomian di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebutkan, dalam Permendag 8/2024, impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) harus melalui pertimbangan teknis.

Ia mengatakan, kuota impor pakaian jadi juga telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Nomor 7 Tahun 2024.

“Kemudian untuk TPT itu juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan, per meter sekian ribu. Kedua, pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan,” tutur Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengatakan, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 bisa saja dilakukan, namun aakan sia-sia jika importasi ilegal terus jalan.

Diketahui, revisi Permendag 8/2024 menjadi bahasan usai PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyatakan bahwa permendag tersebut membuat perusahaannya pailit.

"Jika harus revisi Permendag 8, saya rasa tidak akan banyak perubahan. Yang harus direvisi itu hanya di bahan baku plastik saja. Impor ilegal ini tidak pernah pakai aturan ataupun bayar pajak. Dan 80 persen pasar tradisional tekstil kita itu sudah didominasi oleh produk impor ilegal. Jadi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya," kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Agus menyebutkan, penegakan hukum atas impor ilegal dan pemberhentian impor borongan merupakan agenda utama dalam penyelamatan industri tekstil dalam negeri.

Agus mengatakan, apabila pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menyelesaikan praktik ilegal ini, Sritex maupun industri tekstil lain bakal mendapatkan kepastian pasar domestik sehingga akan membantu cash flow menjadi lebih lancar.

"Pembenahannya harus holistik. Jika impor borongan distop dan praktik ilegal impor ini diungkap hingga akarnya, Sritex bisa kembali normal secara bertahap. Begitu juga dengan industri tekstil lainnya," kata Agus.

Agus menyatakan bahwa praktik impor ilegal sudah menjadi rahasia umum dan diketahui Bea Cukai dan Kementerian Keuangan.

"Praktik ini kan sudah lama berlangsung. Jasa impor borongan dan ilegal ini secara terang terangan dipublikasikan. Kementerian Keuangan khususnya Bea Cukai sudah mengetahui praktik-praktik ini," kata dia.

Ia berharap, pemerintah dapat mengungkap pelaku impor ilegal dan memberhentikan impor borongan.

"Kita kan sudah punya Satgas. Inginnya ini dioptimalikan hingga pelaku ditemukan. Bea Cukai juga perlu dibenahi," ujar Agus.

Sebelumnya, Komisaris Utama Sritex Iwan Lukminto menyinggung Permendag 8/2024 yang membuat perusahaannya dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Iwan menyebut, sejak kebijakan impor diubah dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, banyak perusahaan tekstil yang babak belur, termasuk Sritex yang mengalami penurunan penjualan.

Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Permendag Nomor 8 Tahun 2024 justru melindungi industri tekstil.

“Tadi sudah kami klarifikasi, kalau di Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil kan,” kata Budi usai konferensi pers pembahasan usulan Program Quick Win Kementerian Bidang Perekonomian di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebutkan, dalam Permendag 8/2024, impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) harus melalui pertimbangan teknis.

Ia mengatakan, kuota impor pakaian jadi juga telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Nomor 7 Tahun 2024.

“Kemudian untuk TPT itu juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan, per meter sekian ribu. Kedua, pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan,” tutur Budi.