Pemerintah Diminta Pulangkan dan Reintegrasi Ratusan WNI dari Kamp di Irak-Suriah
Pemerintah dinilai perlu memulangkan ratusan WNI yang terlibat terorisme dari kamp di Irak dan Suriah Halaman all
(Kompas.com) 13/09/24 13:17 14980450
JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya menilai, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) punya tantangan untuk memulangkan dan mereintegrasi ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat terorisme di Suriah dan Irak.
Harits mengatakan, upaya itu mesti diambil supaya WNI yang berada di kamp-kamp pengungsian itu tidak menjadi orang yang stateless atau tidak mempunyai kewarganegaraan.
“PBB melalui lembaga terkait sudah meminta Indonesia memulangkan warganya yang tersisa di kamp-kamp Suriah. Tantangan terbesar adalah memulangkan mereka dan mendekonstruksi pandangan ekstrem yang mereka bawa,” ujar Harits kepada Kompas.com, Jumat (13/9/2024).
Harits pun menegaskan bahwa pemulangan WNI harus dibarengi dengan reintegrasi yang menyeluruh demi menghilangkan cara pandang ekstrem mereka.
"Setelah mereka pulang, perlu ada proses karantina dan edukasi agar cara pandang ekstrem mereka bisa berubah. Dengan begitu, mereka bisa terintegrasi kembali dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang damai," kata dia.
Harits mengungkapkan bahwa BNPT telah memulangkan beberapa WNI dari Suriah secara diam-diam, meski tidak terekspos oleh media.
“Ini menunjukkan potensi untuk memulangkan lebih banyak WNI. Perlu sikap tegas dari pemerintah untuk melanjutkan proses ini," ujar Harits.
Sementara itu, pengamat terorisme Sofyan Tsauri menyoroti tanggung jawab Indonesia untuk memulangkan warganya dari lokasi pengungsian di luar negeri, seperti di Irak, Suriah, dan Turki.
Senada dengan Harits, Sofyan menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan WNI terlantar di negara lain.
“Indonesia tidak membuang kewarganegaraan warganya seperti negara lain. Pemerintah bertanggung jawab untuk memulangkan mereka,” ujar Sofyan.
Namun, ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa WNI yang dipulangkan benar-benar steril dari ideologi radikal.
“Dalam proses pemulangan, sangat penting mempersiapkan bagaimana mereka hidup di Indonesia. Harus ada jaminan keselamatan dan reintegrasi yang menyeluruh sebelum mereka kembali ke masyarakat," jelasnya.
Sofyan juga menyarankan adanya pelatihan dan kesempatan bekerja bagi para WNI yang dipulangkan, serta penyiapan bagi keluarganya.
Dengan langkah-langkah reintegrasi dan pemantauan yang tepat, para WNI tersebut bisa kembali ke Indonesia tanpa membawa dampak negatif dan berkontribusi secara positif pada masyarakat.
"Masyarakat harus benar-benar siap menerima mereka. Ini yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah dan BNPT," kata Sofyan.