KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Kairo untuk mewaspadai ideologi kekerasan dengan memegang teguh nilai Pancasila.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Talkshow bertajuk “Diseminasi Perlindungan WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme” di Auditorium Markaz Syekh Zayed, Kairo, Mesir, Sabtu (2/11/2024).

Direktur Deradikalisasi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Akhmad Nurwakhid mengatakan bahwa Pancasila merupakan kunci utama untuk melindungi diri dari ideologi kekerasan.

“Pancasila memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama, tetapi Pancasila adalah dasar dan ideologi negara pemersatu bangsa Indonesia yang digali dari nilai luhur agama dan budaya Nusantara untuk melindungi diri dari ideologi kekerasan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Penyebaran ideologi kekerasan, lanjut dia, telah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang.

"Waspadai ideologi kekerasan, penyebarannya telah masuk ke segala lapisan masyarakat, baik dari segi profesi, latar belakang, pendidikan, hingga suku bangsa," lanjutnya.

Sementara itu, Inspektur BNPT Catur Iman Pratignyo mengatakan bahwa melawan paham terorisme merupakan salah satu jalan untuk mencapai peradaban yang lebih baik.

“Melawan teroris adalah menyelamatkan peradaban,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Mesir di Kairo Zaim A Nasution menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bermanfaat dalam upaya pencegahan terorisme di Mesir bagi pelajar Indonesia yang mayoritas tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dengan anggota sebanyak 15.000 orang.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan terorisme terhadap WNI yang ada di kairo yang sebagian besarnya adalah para pelajar," ucapnya.

Perlu diketahui, dalam acara tersebut, Direktur Perangkat Hukum Internasional (PHI) Imam Subekti turut menyampaikan beragam strategi pencegahan terorisme yang dapat dilakukan WNI di Kairo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-teror Polri menangkap 3 terduga teroris di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng).

Juru Bicara Densus 88, Kombes Pol Aswin Siregar mengemukakan bahwa 3 terduga teroris sekaligus tersangka itu merupakan anggota atau jaringan dari kelompok Jemaah Anshorut Daulah (AD).

"Dilaksanakan penegakan hukum terhadap penegakan hukum terhadap 3 tersangka kelompok Anshor Daulah di wilayah Jawa Tengah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Dia menambahkan, tiga tersangka ini berinisial BI, ST dan SG. Ketiganya diduga berperan melakukan provokasi dan propaganda terkait teror.

Khusus, BI disebut akan melaksanakan aksi teror dan ST didapuk sebagai ideolog di kajian kecil kelompok Anshorut Daulah Jawa Tengah.

"Pelaku diketahui memiliki rencana untuk melakukan aksi teror, serta menyebarkan narasi provokasi dan propaganda di media sosial untuk melakukan aksi teror," tambahnya.

Dalam penangankapan ini, turut disita 20 senjata tajam, satu busur dan tujuh anak panah, tiga spanduk hingga 30 buku yang berisi berisi tentang jihad yang mengarah ke radikalisme.

"Penangkapan terhadap tersangka memberikan fakta bahwa kelompok teror secara sistemis berupaya melakukan perekrutan dan menanamkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat," pungkasnya.

CILACAP, iNews.id - Sebanyak sembilan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) dipindahkan dari Rutan Mako Brimob Cikeas cabang Rutan Kelas I Depok ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pasir Putih, Nusakambangan. Pemindahan ini dengan dikawal ketat anggota Polsek Nusakambangan, Densus 88/AT, petugas Ditjen Pemasyarakatan, Kejagung dan BNPT.

Para napiter ini diterima oleh Kepala Lapas Pasir Putih Enjat L dan pejabat administrasi serta staf regu pengamanan, Kamis (31/10/2024).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng Kadiyono mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu program sinergi dari Ditjen Pas bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 AT dan Kejaksaan Agung.

"Tentu ini tidak lepas dari sinergi antara Ditjen Pemasyarakatan, BNPT, Densus 8 AT, Kejaksaan Agung serta Lembaga Pemasyarakatan," ujar Tejo, Jumat (1/11/2024).

Menurutnya, para napi kini ditahan di Lapas High Risk Kelas IIA Pasir Putih dengan keamanan super maximum security. Di dalam kamar, napiter tersebut ditempatkan secara one man one cell dengan pantauan CCTV terintegrasi online 24 jam.

"Kami laksanakan sesuai SOP yaitu pengawasan secara terus-menerus melalui server CCTV 24 jam dan secara langsung dengan kontrol keamanan berkala oleh petugas," kata Kalapas Pasir Putih Enjat L.

Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi yang dapat membahayakan keamanan dan selalu menjaga ketertiban dalam Lapas.

Pemindahan 9 napiter ke Nusakambangan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu keamanan nasional dengan tindakan preventif. Keputusan ini tidak hanya mencakup administrasi, tetapi juga fokus pada pengawasan dan pencegahan. 

"Dengan mengamankan para narapidana terorisme di fasilitas super maximum security, diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap keamanan masyarakat dan negara serta dalam rangka mendukung revitalisasi Pemasyarakatan," ucap Kalapas.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk tidak puas dengan capaian selama beberapa tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Ayub sebagai respons atas paparan Kepala BNPT Eddy Hartono yang menhebutkan, tidak adanya serangan teroris sepanjang 2023 hingga Oktober 2024.

“Yang pertama adalah, tadi disampaikan, 0 serangan teroris di 2023. Kita jangan berbangga dengan pencapaian itu,” ujar Ayub dalam rapat dengar pendapat bersama BNPT RI, Rabu (30/10/2024).

Legislator asal Aceh itu kemudian menyinggung masih adanya kegiatan masyarakat yang mengarah pada tindakan radikal di daerahnya.

Dia juga mencontohkan adanya percobaan teror di wilayah Batu, Jawa Timur pada Agustus 2024 lalu. Menurut Ayub, bibit radikal masih tumbuh dan ini perlu menjadi perhatian BNPT.

“Terutama kami di Aceh. Itu masih banyak radikalisasi dan radikalisme di sana. Kalau nanti saya paparkan tidak akan (ada) habis-habisnya," kata Ayub.

“Yang kedua, baru-baru ini terjadi Agustus 2024. Kejadiannya ini di Batu, Jawa Timur. Pemuda 19 tahun, saya rasa sudah tahu, yang hampir mau meledakkan dua tempat ibadah di situ, yang kekuatannya luar biasa pimpinan. Ini yang perlu kita mawas ini yang perlu kita hat-hati,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Ayub juga berharap seluruh jajaran Komisi XIII dan juga pemerintah memberikan perhatian lebih bagi BNPT, agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal.

Salah satunya dengan meningkatkan anggaran BNPT yang saat ini hanya sebesar Rp 400 miliar. Anggaran ini dianggap Ayub lebih rendah daripada badan-badan lain di Indonesia.

“Ini tugas kita ini. Terutama bagi kita Komisi XIII. Kita harus pertahankan juga mereka. Mereka harus kita beri anggaran yang maksimal. Karena berapa kabupaten, berapa provinsi yang mereka harus lakukan sosialisasi soal ini dengan anggaran Rp 400 miliar lebih,” ungkap Ayub.

"Lain dengan yang saya sampaikan tadi, BIN, BNN. Sangat sepantasnya kawan-kawan yang di bidang anggaran untuk meningkatkan kinerja ini,” pungkasnya.

Sumber: Mirror.co.uk | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bill Gates, salah satu pendiri Microsoft dan miliarder terkemuka, baru-baru ini menyatakan bahwa ia menganggap ancaman yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan (AI) setara dengan risiko dari senjata nuklir dan bio-terorisme.

Dalam pernyataannya, Gates menekankan bahwa meskipun kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, ada juga potensi risiko yang perlu diwaspadai.

Kecerdasan Buatan: Keajaiban dan Ketakutan

Gates menggambarkan AI sebagai sesuatu yang "ajaib dan sedikit menakutkan". Ia menyatakan, "Kami telah memiliki senjata nuklir untuk waktu yang sangat lama, dan sejauh ini semuanya baik-baik saja.

Namun, kita juga menghadapi bio-terorisme, dan ada kemungkinan bahwa entitas non-negara dapat mengakses hal-hal tersebut, sama halnya dengan AI." Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan Gates terhadap dampak AI yang tidak terduga dan potensi penyalahgunaannya.

Optimisme untuk Generasi Mendatang

Di usia 68 tahun, Gates kini menjadi kakek untuk cucu berusia 18 bulan, Leila, dan ia akan memiliki cucu lainnya dalam waktu dekat. Meskipun mengingatkan tentang ancaman yang ada, Gates tetap "cukup optimis" tentang masa depan, terutama untuk generasi mendatang.

Ia mengungkapkan, "Jika kita melihat kondisi manusia hari ini dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu, saya lebih memilih menjadi orang gay, lebih memilih menjadi wanita, lebih memilih tinggal di Afrika, bahkan lebih memilih mengalami kanker hari ini."

Gates menekankan bahwa banyak kemajuan telah dicapai dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, ia juga mencatat empat tantangan besar yang masih harus dihadapi: perubahan iklim, senjata nuklir, bio-terorisme, dan AI. Menurutnya, meskipun ada kemajuan, ancaman-ancaman ini tetap relevan dan perlu perhatian serius.

Manfaat AI dalam Kehidupan Sehari-hari

Meskipun mengkhawatirkan, Gates juga menggarisbawahi manfaat besar yang dapat dihasilkan oleh AI. Ia menyoroti peran AI dalam membantu orang mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta mempercepat penemuan medis.

"Kita akan harus menyesuaikan diri dengan banyak hal… bahkan saya menemukan kecepatan perkembangan AI itu ajaib dan sedikit menakutkan," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wahid Foundation selaku Co-Chair Forum Kemitraan Nasional Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (FKN RAN PE) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersiap menyelenggarakan pertemuan. Pertemuan Tahunan Forum Kemitraan Nasional ini akan berlangsung pada Rabu, 16 Oktober 2024 di Jakarta.

“Acara ini bertujuan memperkuat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE),” kata Wahid Foundation dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

Penguatan RAN PE itu juga melalui kolaborasi lintas sektor seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Persamuhan ini mengusung tema Menguatkan Kemitraan, Menghadapi Tantangan Ekstremisme Kekerasan.

“Forum ini diharapkan menjadi wadah diskusi strategis untuk memperkuat jejaring dan meningkatkan efektivitas implementasi RAN PE di seluruh Indonesia,” kata mereka.

Wahid Foundation menyatakan melalui kemitraan yang erat pemangku kepentingan dari berbagai sektor bisa berbagi pengalaman dan solusi. Selain itu, strategi dan inovasi salam mencegah ekstrimisme kekerasan juga diharapkan bisa muncul melalui forum ini.

“Agenda pertemuan tahunan ini akan menghadirkan pembicaradari kementerian terkait, lembaga swasta, masyarakat sipil, serta mitra internasional yang turut berperan dalam pelaksanaan RAN PE,” kata Wahid Foundation.

Beberapa topik utama yang akan dibahas meliputi optimalisasi implementasi RAN PE, peningkatan kemitraan multi-stakeholder, serta rekomendasi kebijakan untuk masa depan RAN PE 2025-2029.

BNPT dan Wahid Foundation menegaskan bahwa upaya mengatasi ekstremisme kekerasan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Laporan DARI PE 2023 menyoroti pentingnya kemitraan multi stakeholder dalam mempercepat pencapaian hasil. Langkah ini juga diperkuat melalui Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 103 Tahun 2023 yang mengatur pembentukan serta tata kelola Forum Kemitraan Nasional RAN PE.

“Forum ini akan menjadi platform penting dalam membahas rekomendasi kebijakan serta memperkuat kolaborasi yang lebih erat antar-sektor dalam menghadapi tantangan ekstremisme kekerasan di masa mendatang,” kata Wahid Foundation.

Selain itu, Wahid Foundation menuebut forum ini juga akan mengoptimalkan implementasi RAN PE. Senyampang pertemuan ini juga akan memfasilitasi diskusi mengenai pengalaman terbaik dari berbagai daerah dalam menanggulangi ekstremisme.

Pertukaran pengalaman ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan praktik-praktik yang efektif untuk diterapkan di wilayah lain, sehingga memperkuat upaya kolektif dalam mencegah terorisme.

“Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan akan muncul solusi-solusi kreatif dan berkelanjutan yang mampu menghadapi tantangan baru dalam upaya pencegahan kekerasan,” kata mereka.

Catatan: Berita ini mengalami perubahan pada judul dan isi berita. Dari semula "Riset Wahid Foundation: Ada 43,16 Persen Konten tentang Terorisme di Tiktok". Perubahan dilakukan atas sejumlah pertimbangan. Perubahan dilakukan pada Sabtu, 12 Oktober 2024 pukul 23.21. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta: Kejahatan terhadap ideologi negara telah memiliki aturan setelah UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Salah satu praktek yang masih ditemui saat ini adalah terorisme yang berbasis ideologi agama dan kekerasan.

Ketua Program Kajian Terorisme, Muhamad Syauqillah, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia menilai tindak pidana terhadap ideologi negara yang diatur dalam KUHP Pasal 188, 189, dan 190 perlu pengaturan lebih lanjut dalam konteks tindak pidana terorisme. Banyak pelaku tindak pidana terorisme dimotivasi oleh ideologi tertentu yang jelas bertentangan dengan Pancasila.

"Kejelasan dan rencana implementasi KUHP ini penting karena sebagai pengkaji terorisme, KUHP yang akan diberlakukan pada 2026 khususnya pasal 188, 189, dan 190 dengan tegas mengatur pidana Ideologi yang bertentangan atau bahkan meniadakan Pancasila. Kalau di UU No.5 Tahun 2018 tentang perilakunya. Nah KUHP ini mau bagaimana diimplementasikan," katanya dalam keterangan pers, Rabu, 9 Oktober 2024.
Dalam diskusi kelompok terpumpun di Kajian Terorisme, SKSG UI, Wakil Direktur SKSG, Eva Achjani Zulfa, mengatakan kebebasan individu untuk menganut ideologi ajaran tertentu dilindungi HAM namun sekaligus dibatasi dengan aturan tidak merugikan orang lain. Untuk itu menurutnya penanganan pidana ideologi harus hati-hati.
“Ketika tindak pidana ini negara terlalu over reaktif atau over kriminal. Maka bukan bikin takut malah bikin lancar. Perlu juga dicermati soal pengkhianatan, penghasutan, mengancam ketertiban umum," ungkapnya.

Eva menjelaskan tidak mudahnya mempidanakan ideologi dengan mengambil contoh hukuman mati Imam Samudra yang justru menginspirasi jaringannya. Selain itu dijelaskan juga tentang Socrates yang dihukum mati karena ideologinya tapi pikirannya masih dipakai sampai sekarang, demikian juga Copernicus yang dihukum mati karena teori heliosentrisnya tapi teori tersebut terus dipakai.

“Ada yang perlu dicermati juga jika pasal 188-190 ini diterapkan sebagai ordinary crime sementara terorisme extraordinary crime maka bagaimana denan lapas super maximum security?” ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan berbagai upaya dalam membina mantan napi teroris (napiter) atau mitra deradikalisasi. Salah satunya dengan memberikan bantuan 50 ribu benih ikan nila.

Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas (Karorenhukmas) BNPT Brigjen Pol Tedjo Wijanarko menjelaskan program ini merupakan hasil kerja sama dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi Kementerian Kelautan dan Perikanan Kelautan (KKP). Langkah ini menunjukan kehadiran negara terhadap para mitra deradikalisasi.

"BNPT dan KKP merupakan bagian dari negara yang harus hadir di tengah masyarakat siapapun dia termasuk para mitra derad yang juga saudara saudara kita," ujar Tedjo dikutip Minggu, 6 Oktober 2024.
Ia berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan dengan baik oleh mitra deradikalisasi. Sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi mereka.

Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Kepala BBPBAT Sukabumi Muhammad Nurdin pemberian bantuan ini tidak hanya berhenti saat pembagian benih. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk memonitor pembudidayaan ikan nila.

"Agar Ikan yang dibudidayakan ini bisa maksimal perkembangannya dan bermanfaat, kami melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan penyuluh di sekitar lokasi ini agar kedepannya ada monitoring sehingga bisa terpantau," jelasnya.

Sementara itu, Tarto sebagai penerima manfaat mengaku senang dan bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berharap bantuan-bantuan yang sifatnya mendukung pemberdayaan ekonomi ini dapat berlanjut dan berkembang.

"Harapannya ke depan ini semakin gencar dan terlebih nanti ada program-program bantuan yang lain," ungkapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(LDS)

Bisnis.com, JAKARTA — Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens akhirnya bebas setelah disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kelompok Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 di Papua Pegunungan. Pilot dari maskapai milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu tiba di Jakarta pada Sabtu 9 September 2024.

Praktisi dan pengamat asuransi penerbangan Arman Juffry menjelaskan bahwa perlindungan asuransi bagi pilot utamanya adalah sebuah proteksi kecelakaan personal atau asuransi kecelakaan yang menimbulkan kehilangan jiwa atau luka-luka, baik ketika terbang atau risiko di darat.

Selain itu, juga ada asuransi yang menjamin apabila pilot harus kehilangan lisensi penerbabngan selama memenuhi faktor-faktor yang dijamin di dalam polis asuransi.

Sedangkan dalam kasus penyanderaan seperti kasus pilot Susi Air, Arman menjelaskan hal itu termasuk bentuk manfaat dari asuransi tambahan dari war risk insurance atau asuransi risiko perang/huru-hara.

"Jadi ada jenis perlindungan untuk risiko penculikan pilot yang termaktub dalam asuransi war risk pada aviation insurance, termasuk juga huru-hara dan kerusuhan," kata Arman kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Arman juga menjelaskan, di dalam asuransi penerbangan juga terdapat pilot error clause, yakni ketentuan dalam asuransi penerbangan yang menjamin kesalahan seorang pilot saat mengoperasikan penerbangan sehingga menyebabkan kecelakaan pesawat.

Selain itu, juga terdapat landing error clause yang merupakan perlindungan asuransi ketika pilot melakukan kesalahan pendaratan atau landing.

Adapun, kasus yang menimpa pilot Susi Air bermula dari pesawat yang dikemudikan Philip Mark Mehrtens mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Saat itu, pesawat Susi Air menurunkan lima penumpangnya. Namun tiba-tiba, kelompok KKB disebut menyerang pesawat tersebut yang kemudian membakar pesawat milik Susi Air, dan menyandera Philip Mark Mehrtens.

Selang 1,5 tahun kemudian, Satgas Cartenz berhasil membebaskan Philip dengan cara pendekatan soft approach daripada hard approach. Pada intinya, upaya itu dilakukan melalui pendekatan sejumlah tokoh agama, adat, hingga keluarga dekat dari Egianus Kogoya.

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Silaturahmi Kebangsaan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur (Jatim), pada Selasa (17/9/2024) hingga Kamis (19/9/2024).

Dalam kegiatan itu, BNPT mempertemukan penyintas terorisme dengan mantan narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi (eks narapidana kasus terorisme atau napiter) dari provinsi Bali, Jatim, dan Jawa Tengah (Jateng).

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan radikalisme sekaligus membangun solidaritas di antara penyintas ataupun mitra deradikalisasi.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal (Mayjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Roedy Widodo mengatakan, ajang Silaturahmi Kebangsaan ini merupakan momen penting bagi penyintas dan mitra deradikalisasi untuk saling memaafkan.

Roedy pun optimistis bahwa rekonsiliasi itu akan menjadi langkah awal baik untuk melangkah maju serta menjadi momentum buat terus suara perdamaian di bumi Indonesia.

“Kepada para penyintas, mari kita bangkit, bertahan, dan menjadi agen-agen perubahan untuk menyuarakan perdamaian. Untuk mitra deradikalisasi, mari bantu ubah pola pikir saudara-saudara sebangsa kita yang masih terpapar ideologi radikal terorisme. Ini adalah titik balik untuk mengajak teman-teman yang belum sadar,” ungkap Roedy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/9/2024).

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Brigadir jenderal (Brigjen) Polisi (Purnawirawan) Dr Achmadi MH berharap, kegiatan rekonsiliasi semacam ini dapat terus dilaksanakan hingga ke level yang lebih tinggi.

“Harapan kami adalah agar kegiatan Silaturahmi Kebangsaan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan dan digelorakan hingga ke level internasional. Ini sebagai bentuk rekonsiliasi serta upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme,” kata Achmadi.

Menurut Achmadi, pertemuan antara penyintas dan mantan pelaku teror memiliki makna strategis dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemenuhan hak korban terorisme.

“Melalui inisiatif ini, BNPT berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai serta membangun kesadaran kolektif untuk melawan radikalisasi dan terorisme di Indonesia,” ucap Achmadi.

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya menilai, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) punya tantangan untuk memulangkan dan mereintegrasi ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat terorisme di Suriah dan Irak.

Harits mengatakan, upaya itu mesti diambil supaya WNI yang berada di kamp-kamp pengungsian itu tidak menjadi orang yang stateless atau tidak mempunyai kewarganegaraan.

“PBB melalui lembaga terkait sudah meminta Indonesia memulangkan warganya yang tersisa di kamp-kamp Suriah. Tantangan terbesar adalah memulangkan mereka dan mendekonstruksi pandangan ekstrem yang mereka bawa,” ujar Harits kepada Kompas.com, Jumat (13/9/2024).

Harits pun menegaskan bahwa pemulangan WNI harus dibarengi dengan reintegrasi yang menyeluruh demi menghilangkan cara pandang ekstrem mereka.

"Setelah mereka pulang, perlu ada proses karantina dan edukasi agar cara pandang ekstrem mereka bisa berubah. Dengan begitu, mereka bisa terintegrasi kembali dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang damai," kata dia.

Harits mengungkapkan bahwa BNPT telah memulangkan beberapa WNI dari Suriah secara diam-diam, meski tidak terekspos oleh media.

“Ini menunjukkan potensi untuk memulangkan lebih banyak WNI. Perlu sikap tegas dari pemerintah untuk melanjutkan proses ini," ujar Harits.

Sementara itu, pengamat terorisme Sofyan Tsauri menyoroti tanggung jawab Indonesia untuk memulangkan warganya dari lokasi pengungsian di luar negeri, seperti di Irak, Suriah, dan Turki.

Senada dengan Harits, Sofyan menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan WNI terlantar di negara lain.

“Indonesia tidak membuang kewarganegaraan warganya seperti negara lain. Pemerintah bertanggung jawab untuk memulangkan mereka,” ujar Sofyan.

Namun, ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa WNI yang dipulangkan benar-benar steril dari ideologi radikal.

“Dalam proses pemulangan, sangat penting mempersiapkan bagaimana mereka hidup di Indonesia. Harus ada jaminan keselamatan dan reintegrasi yang menyeluruh sebelum mereka kembali ke masyarakat," jelasnya.

Sofyan juga menyarankan adanya pelatihan dan kesempatan bekerja bagi para WNI yang dipulangkan, serta penyiapan bagi keluarganya.

Dengan langkah-langkah reintegrasi dan pemantauan yang tepat, para WNI tersebut bisa kembali ke Indonesia tanpa membawa dampak negatif dan berkontribusi secara positif pada masyarakat.

"Masyarakat harus benar-benar siap menerima mereka. Ini yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah dan BNPT," kata Sofyan.

Jakarta: Pada hari ini, 11 September 2024, merupakan peringatan 23 tahun sejak tragedi berdarah pada 11 September 2001. Empat serangan pesawat terbang bunuh diri beruntun menghantam menara kembar World Trade Center (WTC) dan Pentagon, Amerika Serikat (AS).

Serangan ini merupakan awal dari kebijakan Presiden George W. Bush yang sering disebut "Perang Terhadap Teror," sebuah kampanye anti-terorisme global yang melengserkan Presiden Irak Saddam Hussein dan menyebabkan AS berperang dengan Taliban di Afghanistan selama lebih dari 20 tahun.

Berikut merupakan latar belakang dari tragedi tersebut.

Latar Belakang dan Sejarah

Latar belakang tragedi ini dapat dilacak hingga tahun 1996. Pada tahun tersebut, pemimpin dari organisasi militan Islam di Afghanistan, Al-Qaeda, Osama bin Laden, menyampaikan deklarasi perang dan menyerukan kepada seluruh umat Muslim untuk berperang melawan "Amerika dan Israel." Bin Laden menuntut kehancuran "aliansi zionis-Amerika" dan "melindungi kesucian Islam."
Dalam wawancaranya dengan John Miller pada 1998, Bin Laden menyatakan: "Kami tidak membedakan antara tentara dan warga sipil... sejarah Amerika tidak membedakan antara militer dan warga sipil, bahkan tidak untuk wanita dan anak-anak."

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan tragedi 9/11.

Kejadian 9/11

Pada pagi hari Selasa, 11 September 2001, 19 teroris membajak empat pesawat komersial Amerika Serikat. Para teroris tersebut bersenjatakan silet, bahan peledak, dan senjata gas kimia. Mereka mengambil alih pesawat tersebut dengan melukai bahkan membunuh para pilot serta mengancam para penumpang untuk tetap diam.

Pesawat pertama menghantam Menara Utara Menara Kembar WTC pada pukul 08.46, diikuti oleh pesawat kedua yang menghantam Menara Selatan pada pukul 09.03. Pesawat ketiga menghantam Pentagon, markas besar pertahanan AS, 34 menit setelah pesawat kedua, dan pesawat keempat menghantam lapangan di Stonycreek Township pada pukul 10.03.

Berdasarkan laporan CNN, 265 orang tewas di empat pesawat tersebut, 2.606 di WTC, dan 125 di Pentagon. Sebanyak 90 negara kehilangan warga negaranya dalam tragedi tersebut, termasuk seorang WNI bernama Eric Samadikun Hartono. Sebagian besar korban adalah warga sipil.

Dari para pembajak pesawat, 15 di antaranya adalah warga negara Arab Saudi, satu orang berasal dari Lebanon, satu dari Uni Emirat Arab, dan satu lagi dari Mesir. Dua minggu setelah insiden, FBI mengumumkan bahwa para pembajak memiliki hubungan dengan Al-Qaeda.

Reaksi AS: Perang Terhadap Teror

Serangan 9/11 menimbulkan reaksi kebencian terhadap umat Muslim, Arab, dan orang-orang lainnya yang dianggap berasal dari Timur Tengah.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi HAM New York pada tahun 2003, 69% dari 956 responden mengaku menjadi korban ujaran kebencian. Sebanyak 81% dari responden tersebut adalah penganut agama Islam.

Namun, reaksi terbesar dari AS adalah kebijakan "Perang Terhadap Teror." Pada tanggal 14 September 2001, Undang-Undang Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer Terhadap Teroris (Authorization for Use of Military Force Against Terrorists) disahkan, yang melegalkan perang terhadap terorisme global dengan tujuan menghancurkan teroris seperti Osama bin Laden di seluruh dunia.

Pada Oktober 2001, pasukan AS menginvasi Afghanistan dan menggulingkan pemerintahan Taliban setelah mengeluarkan ultimatum agar mereka menyerahkan Osama bin Laden dan pemimpin Al-Qaeda lainnya.

Pada tahun 2002, Presiden Bush menuduh Korea Utara, Iran, dan Irak mensponsori kelompok terorisme dan membuat "senjata pemusnah massal," menyebut mereka sebagai "poros setan."

AS menginvasi Irak pada Maret 2003 dan melengserkan Saddam Hussein. Mantan Presiden Irak tersebut dieksekusi mati pada 30 Desember 2006.

Jutaan orang tewas akibat kebijakan ini, dan banyak kritikus yang mempertanyakan isu moralitas, ekonomi, dan dampak kebijakan yang diambil oleh kabinet Bush serta penerusnya. Keefektifan kebijakan ini juga dipertanyakan setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan.

Baca Juga:
Kebijakan Penerbangan Setelah Tragedi 9/11: Kehadiran TSA hingga Pengecekan Berlapis

(SUR)