Sebut APBD Jakarta Siap, Pramono Anung Bakal Gratiskan Sekolah Swasta
Pramono Anung mengaku akan menjalankan program sekolah swasta gratis jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024. Halaman all
(Kompas.com) 14/09/24 18:20 15017010
JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku akan menjalankan program sekolah swasta gratis jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024.
Pramono menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mencukupi untuk bisa menjalankan program sekolah swasta gratis untuk anak-anak kurang mampu di Jakarta.
"Jadi sebenarnya APBD Jakarta sudah siap untuk itu, tetapi memang belum menjadi kebijakan yang dibakukan," ucap Pramono saat ditemui DPC Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (14/9/2024).
Pramono janji, jika menjabat nanti, ia segera merealisasikan wacana tersebut di sekolah-sekolah swasta.
"Dengan demikian, kalau saya diberi amanah (terpilih jadi gubernur), saya yakin ini bisa segera dijalankan seluruh sekolah," kata dia.
Kendati demikian, Pramono akan mengecualikan beberapa sekolah elite, salah satunya yakni sekolah Al Azhar.
"Kecuali sekolah swasta yang cumup besar seperti BINUS, CIS, Al Azhar atau Lab School, di luar itu semua kita gratiskan," papar dia.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta untuk ikut kerja sama dalam program sekolah swasta gratis dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK se-Jakarta.
"Kalau sekolah swasta itu jumlahnya ada 5.895. Jadi sekitar 2.900-an kami akan gratiskan, dari SD, SMP, SMA sampai SMK," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin di Gedung DPRD Jakarta, Keboh Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).
Namun, Budi belum menjelaskan berapa kuota penerimaan siswa yang dibutuhkan untuk setiap satu sekolah swasta gratis.
Disdik akan mengutamakan anak-anak yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) age bisa mengikuti program sekolah gratis.
"Enggak ada (syarat khusus). Kami utamakan mereka yang (masuk) DTKS," ucap dia.
Sementara itu, ada 495 sekolah swasta yang tidak diajak dalam program karena tidak menerima dana BOS dan termasuk sekolah elit.
"Yang tidak menerima dana BOS itu sekitar 495. Karena klaster 4 dan 5 (grade tinggi) tidak mungkin kami berikan bantuan sekolah gratis karena mereka tidak menerima dana BOS," ucap dia.