SIGI, iNews.id - Warga Desa Sibedi, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi menyambut antusias program bantuan seragam sekolah gratis yang dikampanyekan partai koalisi berAmal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Aljufri. 

Juru Kampanye Partai Koalisi berAmal, Muh Masykur mengatakan, pentingnya pemenuhan kebutuhan pendidikan, termasuk seragam dan perlengkapan belajar harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

"Ke depan, warga tidak perlu lagi terbebani dengan hal-hal seperti ini, karena akan dijawab oleh pemerintah daerah jika Bapak Ahmad Ali dan Abdul Karim terpilih," ujar Masykur di Sigi, Minggu (3/11/2024). 

Selain pendidikan, kampanye BerAmal juga menyoroti pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti kesehatan. 

Endang Erdianti, juru kampanye lainnya, menegaskan bahwa pasangan BerAmal berkomitmen menanggung biaya BPJS Kesehatan bagi masyarakat melalui anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 

"Masalah kesehatan adalah program unggulan BerAmal. Jangan ragukan komitmen Bapak Ahmad Ali dalam memperhatikan kebutuhan dasar warga," ujar Endang.

Program-program ini menjadi bagian dari upaya pasangan BerAmal untuk mendapatkan dukungan warga dalam pemilu mendatang.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut pemerintah selalu menghindar ketika diminta menanggung biaya sekolah seluruh anak Indonesia. Setidaknya, untuk masa wajib belajar dari SD hingga SMA.

Alasan yang kerap dimunculkan pemerintah adalah anggaran tidak cukup. Namun, Ubaid memiliki perhitungan lain.

Ia meyakini seluruh anak di Indonesia bisa bersekolah gratis mulai dari SD hingga SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dalam RDPU di Komisi X DPR RI, ia menampilkan data BPS 2021.
Kebutuhan biaya sekolah setiap anak di jenjang SD sebesar Rp3,2 juta per tahun. Sementaraitu, pada jenjang SMP, setiap anak membutuhkan Rp5,5 juta satu tahun untuk biaya pendidikan. Apabila dikalikan dengan total siswa, kebutuhan total biaya pendidikan SD dan SMP sebesar Rp27 trilun per tahun.

"Artinya kita sangat mampu, di mana tahun depan anggaran pendidikan itu Rp722 triliun," kata Ubaid dalam RDPU Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Pada 2023, pihaknya juga melakukan survei mandiri untuk mendapatkan rata biaya sekolah swasta di Indonesia. Setiap jenjang dari SD sampai SMA, kebutuhan biaya pendidikan sekolah swasta adalah Rp8 juta per tahun setiap anak.

"Jika kita kalikan dengan total siswa SD, SMP, SMA swasta, maka kebutuhannya Rp84 triliun per tahun. Kalau kita lihat postur anggaran kita sangat mungkin sekali," jelas Ubaid.

Menurutnya, anggaran pendidikan tidak cukup karena ada kebocoran. Sebab, aanggaran pendidikan juga mengalir ke 24 kementerian lainnya.

"Anggaran pendidikan kita bocor ke 24 kementerian-kementerian lain Rp47 triliun," sebut Ubaid.

Baca juga: Banyak Sekolah Kristen Tutup karena Kekurangan Guru, PGI Minta Ini ke Mendikdasmen

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menaruh harapan pada perbaikan tata kelola pendidikan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya akses pendidikan kepada seluruh siswa.

"Kami melakukan refleksi dalam lima tahun ini dan ke depan sekolah tanpa biaya ini harus diwujudkan," kata Ubaid dalam diskusi publik di YouTube Sahabat ICW, Selasa, 22 Okotber 2024.

Ia meyakini anggaran negara bisa mengakomodir seluruh siswa bersekolah gratis, bahkan berlebih. "Tapi justru yang jadi masalah yang kami sayangkan itu tidak bisa sekolah paling banyak karena faktor ekonomi," tutur dia.
Pihaknya mengumpulkan data sebesar 39 persen anak Indonesia putus sekolah paling tinggi karena alasan biaya dari 2014 hingga 2024. "Selanjutnya karena terpaksa harus bekerja 18 persen, 11 persen adanya nikah dini, dan alasan-alasan lainnya," jelas Ubaid.

Ubaid berharap pemerintah bisa melibatkan sekolah swasta mengakomodir siswa yang tak bisa sekolah di sekolah negeri. Negara mesti menggandeng sekolah swasta untuk menyediakan bangku bagi siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri.

"Karena sekolah swasta ini juga memiliki tugas memajukan kehidupan bangsa, dan pemerintah harus hadir di situ," ujar dia.

Baca juga: Apresiasi Mendikdasmen Pilihan Prabowo, P2G: 'Orang Pendidikan' yang Tawarkan Harapan Baru

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

CIREBON, investor.id - Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon nomor urut 2, Eti Herawati dan Suhendrik, berkomitmen untuk membantu menyejahterakan masyarakat. Salah satu yang akan ditempuh bila terpilih memimpin Kota Cirebon adalah memberikan seragam sekolah gratis untuk pelajar SD dan SMP.

Disampaikan Calon Wakil Walikota Cirebon, Suhendrik, program seragam gratis tersebut sebagai bagian untuk meringankan beban orang tua saat anaknya akan masuk sekolah.

"Program itu bagian dari upaya "Beres" untuk mensejahterakan warga, karena dari 21 program unggulan Eti-Suhendrik, ada point sejahterakan warganya. Seragam gratis itu bagian dari upaya mensejahterakan warganya. Eti-Suhendrik janjikan seragam gratis bagi peserta didik baru SD dan SMP," ungkapnya, Senin (7/10/2024).

Suhendrik mengatakan, program seragam gratis itu untuk meringankan beban orang tua saat menghadapi tahun ajaran baru.

"Kami memahami berapa beratnya orang tua ketika menghadapi tahun ajaran baru, mulai biaya masuk, biaya seragam sekolah, biaya buku. Untuk itu kami mencoba meringankan beban orang tua dengan membantu seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP," katanya.

Tidak hanya itu, pasangan yang memiliki jargon "Beres" tersebut menjanjikan akan memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi. 

"Beres akan memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi. Stimulus bea siswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi ini bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak didik yang berkualitas," ucapnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TULUNGAGUNG, investor.id - Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur Tri Rismaharini menyampaikan sejumlah gagasan dalam programnya bila terpilih menjadi gubernur, antara lain soal sekolah gratis. Risma menginginkan, program tersebut berlaku untuk semua jenjang sekolah.

Risma pun memberi contoh, saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, 2010-2020, dan program tersebut berhasil dijalankan dengan baik. 

Dikatakan Risma, dalam program sekolah gratis ini tidak ada tarikan kepada wali murid dari pihak manapun. Semua kebutuhan sekolah mulai dari gaji guru honorer, hingga seragam sekolah bisa dihitung semua.

“Jika pendanaan dari APBD tidak mencukupi, saya akan menggandeng pihak swasta seperti baznas, untuk memenuhi program sekolah gratis ini," Kata calon gubernur Jatim nomor urut 3 ini saat menghadiri konsolidasi internal partai PDI Perjuangan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (29/9/2024).

Konsolidasi internal partai PDI Perjuangan tersebut, digelar di GOR Ngrendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, yang dihadiri oleh ratusan kader dan pengurus partai berlambang banteng moncong putih tersebut. 

Konsolidasi internal ini merupakan salah satu langkah memanasi mesin partai, jelang pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November mendatang.

Di hari keempat kampanye, Risma dijadwalkan melakukan kampanye di beberapa tempat. Sebelum ke Tulungagung, Rismaharini juga sempat berkampanye di Blitar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku akan menjalankan program sekolah swasta gratis jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

Pramono menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mencukupi untuk bisa menjalankan program sekolah swasta gratis untuk anak-anak kurang mampu di Jakarta.

"Jadi sebenarnya APBD Jakarta sudah siap untuk itu, tetapi memang belum menjadi kebijakan yang dibakukan," ucap Pramono saat ditemui DPC Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (14/9/2024).

Pramono janji, jika menjabat nanti, ia segera merealisasikan wacana tersebut di sekolah-sekolah swasta.

"Dengan demikian, kalau saya diberi amanah (terpilih jadi gubernur), saya yakin ini bisa segera dijalankan seluruh sekolah," kata dia.

Kendati demikian, Pramono akan mengecualikan beberapa sekolah elite, salah satunya yakni sekolah Al Azhar.

"Kecuali sekolah swasta yang cumup besar seperti BINUS, CIS, Al Azhar atau Lab School, di luar itu semua kita gratiskan," papar dia.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta untuk ikut kerja sama dalam program sekolah swasta gratis dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK se-Jakarta.

"Kalau sekolah swasta itu jumlahnya ada 5.895. Jadi sekitar 2.900-an kami akan gratiskan, dari SD, SMP, SMA sampai SMK," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin di Gedung DPRD Jakarta, Keboh Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Namun, Budi belum menjelaskan berapa kuota penerimaan siswa yang dibutuhkan untuk setiap satu sekolah swasta gratis.

Disdik akan mengutamakan anak-anak yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) age bisa mengikuti program sekolah gratis.

"Enggak ada (syarat khusus). Kami utamakan mereka yang (masuk) DTKS," ucap dia.

Sementara itu, ada 495 sekolah swasta yang tidak diajak dalam program karena tidak menerima dana BOS dan termasuk sekolah elit.

"Yang tidak menerima dana BOS itu sekitar 495. Karena klaster 4 dan 5 (grade tinggi) tidak mungkin kami berikan bantuan sekolah gratis karena mereka tidak menerima dana BOS," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang pengujian UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan dua pertiga anggaran guna menggratiskan pendidikan tingkat SD dan SMP baik pada sekolah swasta dan negeri.

"Kekurangan anggaran untuk menggratiskan SD dan SMP, termasuk pada pendidikan swasta, diperkirakan sekitar Rp 418,1 triliun," kata Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Vivi Andriani dalam paparannya di hadapan majelis hakim pada Selasa (23/7/2024).

Ia memaparkan, total kebutuhan dana untuk menggratiskan SD-SMP negeri dan swasta mencapai Rp 655,2 triliun.

Perkiraan biaya untuk sisi personalia dan operasional sendiri ditaksir mencapai Rp 354 triliun, terbagi atas Rp 287,6 untuk satuan pendidikan negeri dan Rp 66,4 triliun untuk satuan pendidikan swasta.

Kemudian, perkiraan biaya sarana dan prasarana, meliputi kebutuhan rehabilitasi, peralatan, laboratorium dan perpustakaan, hingga penambahan sekolah dan ruang kelas baru, ditaksir tembus Rp 301,2 triliun, terbagi atas Rp 201,9 triliun untuk SD dan Rp 99,3 triliun untuk SMP.

Dari kebutuhan Rp 655,2 triliun itu, anggaran penyelenggaraan pendidikan jenjang SD dan SMP (negeri dan swasta) pada 2024 hanya Rp 236,1 triliun.

Sebagai perbandingan, selisih kebutuhan Rp 418,1 triliun untuk menggratiskan SD-SMP negeri dan swasta ini lebih kecil dibandingkan jumlah duit yang digelontorkan pemerintah untuk bantuan sosial (bansos).

Pada 2024 saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa besaran anggaran bansos mencapai Rp 496 triliun.

Kebutuhan Rp 418,1 triliun ini juga lebih kecil dibandingkan total dana membangun ibu kota negara (IKN) yang diperkirakan Presiden Joko Widodo sebesar Rp 35 miliar dolar AS atau setara Rp 566 triliun pada 2021 lalu.

Adapun anggaran pendidikan tahun 2024 dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp 665 triliun. Namun, duit itu terbagi ke banyak pos dan Kemdikbudristek hanya mengelola secuil di antaranya.

Sebanyak Rp 346,6 triliun (52 persen) ditransfer ke pemerintah daerah.

Sisanya, dana itu dibagi ke sejumlah kementerian/lembaga yang juga melaksanakan fungsi pendidikan, Kementerian Agama (pesantren), anggaran pendidikan pada belanja non kementerian/lembaga, dan pengeluaran pembiayaan.

"Kemdikbudristek hanya mengelola Rp 98,9 triliun atau 15 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan Rp 665 triliun," ujar Vivi menjelaskan.

Dalam uji materi UU Sisdiknas ini, Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia (JPPI) meminta agar Pasal 34 ayat (2) UU tersebut tidak hanya mewajibkan pendidikan dasar (SD-SMP) gratis di sekolah negeri saja, tetapi juga sekolah swasta.

Menurut mereka, sekolah swasta tidak wajib gratis bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Mereka juga mempersoalkan tingginya angka putus dan tidak sekolah di saat anggaran pendidikan juga semakin tinggi.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah, menurut JPPI, masih berupa belas kasihan atau bantuan negara, alih-alih kewajiban negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta masih terus menggodok wacana menggratiskan biaya sekolah di lembaga pendidikan yang dikelola pihak swasta. Kajian itu ditargetkan dapat rampung pada akhir tahun ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kebijakan sekolah swasta gratis itu sangat mungkin untuk diimplementasikan. Namun, pihaknya masih dalam tahap kajian agar kebijakan itu dapat dilakukan secara optimal.

"Kemungkinan ada harapan diimplimentasikan di Pemprov DKI Jakarta. Namun, kami masih memperhitungkan dan memitigasi secara detail keseluruhan kebijakan ini," kata dia kepada wartawan, Sabtu (20/7/2024).

Menurut dia, kajian untuk menerapkan kebijakan sekolah swasta gratis masih terus dilakukan. Ditargetkan, kajian itu dapat rampung pada akhir 2024.

"Kami usahakan akhir tahun (kajian) selesai. Mudah-mudahan kalau bisa (diimplementasikan pada) 2025, bagus banget," ujar Budi.

Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta terus berupaya agar seluruh anak Jakarta bisa mengenyam pendidikan yang layak tanpa biaya alias gratis di sekolah negeri maupun swasta. Karena itu, Disdik Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan kajian dan perencanaan yang matang terkait program tersebut.

“Yang penting ada syarat dan regulasi yang jelas,” kata Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, regulasi itu dibutuhkan untuk mengantisipasi membludaknya perpindahan penduduk dari luar kota ke Jakarta hanya untuk menyekolahkan anaknya. Mengingat, saat ini sudah banyak warga yang menitipkan anaknya di warga Jakarta hanya untuk sekolah gratis.

Johnny menambahkan, mimpi sekolah swasta gratis sangat memungkinkan terwujud. Pasalnya, APBD DKI Jakarta saat ini sudah lebih dari Rp 80 triliun atau paling besar di Indonesia.

“Pendidikan ini skalanya prioritas. Jakarta bisa jadi teladan sekolah gratis, apalagi APBD kita aman,” ujar Jhonny.

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih mengkaji usulan sekolah gratis untuk warga, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini guna mengurangi potensi angka putus sekolah di DKI Jakarta.

"Sedang dalam proses kajian. Mudah-mudahan akhir tahun (rampung kajiannya)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Pembahasan terkait sekolah gratis sebelumnya disampaikan Komisi E DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, dengan program sekolah gratis, maka anak-anak Jakarta bisa menuntaskan pendidikan 12 tahun.
Mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), tanpa beban biaya. Bila program tersebut terealisasi, Elva meyakini tidak ada lagi anak putus sekolah di Jakarta karena alasan tak mampu membayar biaya pendidikan.

“Komisi E berharap program ini dapat diterapkan secepatnya, namun memang masih banyak hambatan seperti regulasi, anggaran dan 'political will' yang perlu kita sama-sama kerjakan,” ucap Elva.

Nantinya, imbuh dia, program sekolah gratis berlaku pada sekolah negeri dan sekolah swasta yang telah memenuhi Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk peserta didik. Senada dengan Elva, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda menyatakan, pendidikan gratis harus diwujudkan demi menjamin keadilan agar seluruh anak di Jakarta mendapatkan pendidikan berkualitas.

Karena itu, menurut dia, Pemprov DKI harus memprioritaskan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan agar masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) Tahun 2025.

Menurut Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya, Basri Baco, usulan sekolah gratis sudah disetujui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus Setyono menugaskan Dinas Pendidikan untuk melakukan kajian.

Dia berharap revisinya segera dibahas dan disahkan menjadi payung hukum karena banyaknya warga kurang mampu yang membutuhkan sekolah layak tanpa biaya.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Segera Terapkan Sekolah Gratis Tahun Depan

(CEU)

Jakarta: Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut semua fraksi di DPRD DKI setuju dengan rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta. Khususnya sekolah swasta grade C dan D.

"Kita semua, fraksi di DPRD semuanya sudah setuju. Sudah setuju, karena yang dipertimbangkan adalah bagaimana wajib belajar 12 tahun itu tidak hanya sekedar jargon, tapi bisa kita Laksanakan melalui sekolah gratis ini," kata Jhonny kepada wartawan, Rabu, 17 Juli 2024.

Bahkan, menurut Jhonny, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menyetujui usulan sekolah gratis tersebut. Pemprov DKI pun kini tengah mengkaji mekanismenya.
"Pj gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif," ungkap Jhonny.

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan sekolah gratis. Selama ini, DPRD kerap menerima pengaduan dari keluarga tidak mampu ihwal banyaknya kasus putus sekolah hingga ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta karena belum melunasi biaya pendidikan.

"Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalai dan juga memang tidak punya sence of crisiss dengan orang yang tidak mampu itu," tegas Jhonny.

Penerapan sekolah gratis ini diusulkan Komisi E DPRD DKI dengan tujuan pemerataan pendidikan. Rencananya, anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bisa dialihkan untuk menjalankan program sekolah gratis.

(LDS)