DPR Setujui Usulan Dana Kelolaan Haji 2025 Sebesar Rp 188,86 Triliun
Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait usulan dana kelolaan haji sebesar Rp 188,86 triliun untuk 2025.
(Kompas.com) 25/09/24 08:01 15537564
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait usulan dana kelolaan haji sebesar Rp 188,86 triliun untuk 2025.
Persetujuan itu disampaikan dalam rapat antara Komisi VIII DPR dengan BPKH dan Dewan Pengawas BPKH yang membahas soal rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).
"Menyetujui usulan BPKH mengenai RKAT 2025 sebagai berikut, dana kelolaan sebesar Rp 188,86 triliun," ujar Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dalam rapat.
PIXABAY/ADLI WAHID Ilustrasi haji, ibadah haji.Kemudian Komisi VIII juga menyetujui nilai manfaat sebesar Rp 12,89 triliun dan usulan pengeluaran operasional BPKB sebesar Rp 426 miliar.
"Nilai manfaat sebesar Rp 12,89 triliun, naik juga dari 11 (persen) jadi 12 (persen). (Lalu) Biaya pengeluaran operasional BPKH sebesar Rp 426 miliar yang awalnya (diusulkan) Rp 486 miliar," ungkap Ashabul.
Terakhir, Komisi VIII juga setuju dengan usulan dana kemaslahatan haji sebesar Rp 240,40 miliar untuk tahun depan.
Selain itu, Komisi VIII meminta Dewan Pengawas BPKH untuk melakukan review atas rincian RKAT 2025 dan melaporkan hasilnya ke komisi.
Lebih lanjut, Ashabul Kahfi juga menekankan agar BPKH memaksimalkan capaian target nilai manfaat dan jumlah pendaftar haji baru tahun 2025.
Sejalan dengan itu, BPKH diminta memastikan pengelolaan keuangan haji yang berkelanjutan melalui peningkatan nilai manfaat dari aktivitas investasi di Arab Saudi dan di dalam negeri serta efisensi operasional.
"Komisi VIII meminta BPKH menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan operasional BPKH," tegas Ashabul Kahfi.