JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan International Hajj Fund Forum di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, guna mendapatkan masukan demi memperkuat rumusan pengelolaan keuangan haji

"Hari ini kita melakukan International Hajj Fund Forum, tujuannya untuk mendapatkan masukan dan diskusi lebih lanjut terkait dengan pengeluaran keuangan haji baik di Indonesia maupun di beberapa tempat di negara muslim lainnya," ujar Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (2/11/2024).

Sejumlah otoritas pengelola keuangan dari sejumlah negara akan turut serta dalam memberikan pandangan-pandangannya. Mereka ingin bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan haji yang lebih ideal.

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada "Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation".

Dalam sesi ini para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana syariah.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebagai forum yang bisa sebagai kolaborasi antara setiap negara untuk bisa melakukan yang terbaik dan optimalisasi dari pengeluaran keuangan hajinya," kata Fadlul.

Sementara pada sesi kedua, perihal pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jamaah haji dan umrah.

"Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi," katanya.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, lanjutnya, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi, yang akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan International Hajj Fund Forum di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, guna mendapatkan masukan demi memperkuat rumusan pengelolaan keuangan haji

"Hari ini kita melakukan International Hajj Fund Forum, tujuannya untuk mendapatkan masukan dan diskusi lebih lanjut terkait dengan pengeluaran keuangan haji baik di Indonesia maupun di beberapa tempat di negara muslim lainnya," ujar Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (2/11/2024).

Sejumlah otoritas pengelola keuangan dari sejumlah negara akan turut serta dalam memberikan pandangan-pandangannya. Mereka ingin bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan haji yang lebih ideal.

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada "Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation".

Dalam sesi ini para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana syariah.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebagai forum yang bisa sebagai kolaborasi antara setiap negara untuk bisa melakukan yang terbaik dan optimalisasi dari pengeluaran keuangan hajinya," kata Fadlul.

Sementara pada sesi kedua, perihal pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jamaah haji dan umrah.

"Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi," katanya.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, lanjutnya, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi, yang akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

Hal ini juga, kata Fadlul, demi menciptakan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya untuk sektor haji tetapi juga untuk sektor ekonomi Islam secara keseluruhan.

"Forum ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Melalui konferensi ini, diharapkan dapat dihasilkan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan pengelolaan haji," kata dia.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mimpi menunaikan ibadah haji di usia muda kini semakin terbuka lebar. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengajak generasi muda untuk mulai merencanakan ibadah haji sejak dini melalui talkshow bertema “Rencanakan Masa Depan untuk Ibadah Haji Sejak Dini” di Indonesian Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 pada Kamis (31/10) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Talkshow ini menghadirkan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, bersama Perencana Keuangan Prita Hapsari Ghozie. Mereka membahas pentingnya mendaftar haji di usia muda dan langkah-langkah untuk mempersiapkannya lebih awal.

Fadlul memperkenalkan kampanye “Ayo Haji Muda” yang digagas oleh BPKH. Kampanye ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mendaftar haji saat masih muda, mengingat ibadah haji memerlukan fisik yang kuat karena banyak aktivitas berjalan jarak jauh.

“Mengapa BPKH mengampanyekan ‘Ayo Haji Muda’? Karena masa tunggu setelah mendaftar cukup panjang. Usia 40 atau 50 tahun adalah waktu yang tepat untuk menunaikan haji dengan kedewasaan rohani dan fisik yang optimal,” ujar Fadlul dalam keterangannya.

Fadlul juga mengajak generasi muda, terutama para calon mempelai pria, untuk menjadikan setoran awal haji sebagai mahar pernikahan.

“Fenomena yang cukup menarik saat ini, banyak generasi muda setelah lulus kuliah ingin menikah. Biasanya mahar berupa seperangkat alat salat, tetapi sekarang bisa berupa setoran awal haji. Jika pasangan Indonesia sudah mulai berpikir setor haji sejak umur 25 tahun, artinya mereka telah memiliki visi fisik dan rohani yang baik,” tambahnya.

Saat ini, setoran awal untuk mendaftar haji minimal sebesar Rp25 juta.

Fadlul yakin, dengan memberikan mahar berupa setoran awal haji, generasi muda akan lebih siap secara finansial dan karier mereka pun akan lebih baik ke depannya.

“Jadikan setoran awal haji sebagai mahar dalam pernikahan, sehingga kehidupan yang berkah bisa diupayakan sejak awal,” ucapnya.

Sementara itu, Perencana Keuangan Prita Ghozie memberikan panduan dalam mengelola keuangan untuk membantu generasi muda mendaftar haji sejak dini.

Ia menyarankan untuk meninjau pendapatan, menyiapkan anggaran khusus, dan mengalokasikan dana secara konsisten.

“Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan sangat penting agar dana dapat terkumpul lebih cepat,” kata Prita.

Talkshow yang dipandu oleh Founder Kasi Solusi, Derryansha Azhari, berlangsung dinamis dan mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta, yang mayoritas berasal dari kalangan muda.

Selain itu, Fadlul juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan dengan transparansi. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan BPKH yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui website dan media sosial BPKH.

“Alhamdulillah, laporan keuangan BPKH selama enam tahun berturut-turut mendapat opini wajar tanpa pengecualian,” ungkapnya.

Melalui acara ini, BPKH berharap masyarakat, terutama generasi muda, semakin memahami pentingnya merencanakan haji sejak dini.

Dengan begitu, mereka dapat mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan finansial untuk menjalankan ibadah haji di usia yang lebih muda, serta meraih keberkahan dalam kehidupan.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi meluncurkan Program Beasiswa Haji Indonesia dalam rangka The 6th International Hajj Fund Forum yang berlangsung di Jakarta.

Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pendidikan kepada 1.000 siswa SMA sederajat dan 1.000 siswa SMK atau mahasiswa aktif dari seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi angka putus sekolah, sehingga lebih banyak siswa dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik.

"Beasiswa ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang kami lakukan untuk membantu pendidikan di Indonesia. Kami berharap inisiatif ini dapat berkontribusi pada pembangunan generasi yang berkomitmen untuk kemajuan masyarakat dan bangsa," katanya melalui keterangan resmi, Rabu (30/10).

Fadlul juga menegaskan bahwa dana untuk Beasiswa Haji Indonesia berasal dari distribusi Dana Kemaslahatan yang dihasilkan dari Dana Abadi Umat, bukan dari dana haji.

"Beasiswa ini berasal dari distribusi Dana Kemaslahatan yang dihasilkan dari Dana Abadi Umat," ujarnya

The 6th International Hajj Fund Forum 2024 berfungsi sebagai platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji, mengusung tema "Transforming Hajj Management: Financial Optimization and Market Expansion Strategies."

Acara ini diinisiasi oleh BPKH dan Bank Indonesia untuk memperkuat sinergi antara pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah.

Fadlul berharap forum ini dapat menjadi wadah untuk mendapatkan masukan dan diskusi mengenai pengelolaan keuangan haji, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya, serta mendorong kolaborasi antarnegara demi optimalisasi pengelolaan keuangan haji.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. International Hajj Fund Forum atau Forum Haji Internasional yang diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, menjadi platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif.

Konferensi yang akan berlangsung pada 30 Oktober 2024 di JCC, Jakarta ini mengangkat tema penting, "Transforming Hajj Management: Financial Optimization and Market Expansion Strategies,".

Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan, acara yang diinisiasi BPKH dan Bank Indonesia ini bertujuan memperkuat sinergi antara pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

“Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan, juga memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi, yang diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Fadlul dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (25/10).

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation.

Dalam sesi ini, para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana Syariah.

“Termasuk bagaimana mengoptimalkan dana haji Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko,” lanjut Fadlul.

Sedang di sesi kedua pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jemaah haji dan umrah, menjadi salah satu agenda utama yang bertajuk “Strategic Penetration: Enhancing Hajj and Umrah Support Products in the Saudi Arabian Market”.

“Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi,” ucapnya.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi, yang akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

“Sebagai pengelola dana haji, BPKH memiliki peran kunci dalam mendorong stabilitas keuangan syariah di Indonesia. Pengelolaan dana haji yang baik akan memberikan dampak positif bagi stabilitas sistem keuangan syariah,” ujar Fadlul.

Hal ini menciptakan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya untuk sektor haji tetapi juga untuk sektor ekonomi Islam secara keseluruhan.

"Konferensi Haji Internasional 2024 merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Melalui konferensi ini, diharapkan dapat dihasilkan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan pengelolaan haji,” pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – International Hajj Fund Forum atau Forum Haji Internasional yang diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, menjadi platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif.

Konferensi yang akan berlangsung pada 30 Oktober 2024 di JCC, Jakarta, ini mengangkat tema penting, Transforming Hajj Management: Financial Optimization and Market Expansion Strategies.

Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menjelaskan, acara yang diinisiasi BPKH dan Bank Indonesia (BI) ini bertujuan memperkuat sinergi antara pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. 

“Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan, juga memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi, yang diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” jelas Fadlul dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation. Dalam sesi ini, para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana syariah.

“Termasuk bagaimana mengoptimalkan dana haji Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko,” lanjut Fadlul.

Di sesi kedua, pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jemaah haji dan umrah, menjadi salah satu agenda utama yang bertajuk Strategic Penetration: Enhancing Hajj and Umrah Support Products in the Saudi Arabian Market.

“Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi,” jelas dia.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi, yang akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

“Sebagai pengelola dana haji, BPKH memiliki peran kunci dalam mendorong stabilitas keuangan syariah di Indonesia. Pengelolaan dana haji yang baik akan memberikan dampak positif bagi stabilitas sistem keuangan syariah,” ujar Fadlul.

Hal ini menciptakan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya untuk sektor haji tetapi juga untuk sektor ekonomi Islam secara keseluruhan.

"Konferensi Haji Internasional 2024 merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Melalui konferensi ini, diharapkan dapat dihasilkan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan pengelolaan haji,” jelas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 13,66 triliun selama periode semester I-2024. Penyelamatan tersebut berasal dari penyetoran ke kas negara, serta penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik.

"BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 13,66 triliun selama periode semester I tahun 2024," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penyelamatan keuangan negara tersebut berasal dari rekomendasi penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11,09 triliun dan dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 2,57 triliun.

Hal itu sesuai hasil pemeriksaan yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI pada Selasa (22/10) melalui Surat Ketua BPK Nomor 139/S/I/9/2024 tanggal 30 September 2024.

IHPS I Tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS tersebut juga mengungkap hasil pemantauan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.

Sementara itu, untuk 546 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperiksa BPK, sebanyak 493 Pemda memperoleh opini WTP, 48 Pemda memperoleh opini WDP (Wajar Dalam Pengecualian), 3 Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP), dan 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar (TW).

BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji dengan opini WTP. Sedangkan, LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2023 mendapatkan opini WDP.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 sampai semester I-2024 menunjukkan sebanyak 78% rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

"Rekomendasi BPK akan memberikan dampak yang jauh lebih luas manakala terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk bersama mewujudkan fungsi oversight dalam accountability chain tata kelola keuangan negara," papar Isma Yatun.

IHPS I Tahun 2024 ini juga mengungkapkan peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara antara lain melalui pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,55 triliun. BPK memiliki komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 644 miliar.

"BPK juga menyampaikan rekomendasi strategis antara lain terkait permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah," pungkas Isma Yatun.

Simak Video: Jokowi Minta Upaya Penyelamatan Uang Negara, Singgung UU Perampasan Aset

[Gambas:Video 20detik]

(aid/eds)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kini resmi menyandang gelar doktor setelah sukses mempertahankan disertasinya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).

Disertasinya berjudul “Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Rumah Sakit Swasta Profit dengan Kinerja Pelayanan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Periode 2017-2022” menyoroti hubungan antara profitabilitas rumah sakit swasta dengan kualitas pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam sidang terbuka yang berlangsung pada Kamis (17/10) di Kampus FKM UI, Depok, Dr. Fadlul memaparkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan cenderung menurunkan profitabilitas rumah sakit, diukur melalui rasio Net Profit Margin (NPM).

"Pelayanan kesehatan yang lebih baik justru menurunkan profitabilitas rumah sakit. Namun, sebaliknya, peningkatan profitabilitas cenderung mengurangi kualitas pelayanan," ungkapnya.

Penelitian Fadlul Imansyah menggunakan analisis data dari rumah sakit swasta profit selama periode 2017-2022.

Salah satu temuan menarik adalah adanya hubungan yang kompleks antara kontribusi pasien JKN terhadap total pendapatan rumah sakit dan kinerja keuangan, seperti likuiditas.

Misalnya, di salah satu rumah sakit (MIKA), peningkatan jumlah pasien JKN berdampak negatif dan signifikan terhadap rasio likuiditas (Current Ratio), sedangkan di rumah sakit lain (CARE), dampaknya justru positif.

Fadlul juga menemukan adanya trade-off antara keuntungan rumah sakit dan kualitas pelayanan. Meskipun pasien JKN berkontribusi pada pendapatan rumah sakit, peningkatan jumlah pasien justru dapat berdampak pada menurunnya profitabilitas di beberapa rumah sakit.

"Setiap rumah sakit memiliki strategi keuangan yang berbeda dalam menghadapi kebijakan JKN, yang membuat dampak dari program ini bervariasi," tambahnya.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih efektif.

Dr. Fadlul menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait kinerja keuangan dan pelayanan kesehatan agar rumah sakit swasta dapat terus berkembang, sekaligus menjaga kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta JKN.

Sidang promosi doktor Dr. Fadlul dipimpin oleh Prof. Dr. Besral, S.K.M., M.Sc., dan dihadiri oleh Promotor Prof. Dr. Amal Chalik Sjaaf, S.K.M., Dr.PH., serta Kopromotor Prof. Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.Sc., dan Dr. Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., Ph.D. Tim penguji eksternal termasuk Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, MBA, dan Prof. Dr. Mardiasmo, Akt., MBA, dengan Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.Ec., Ph.D., sebagai penguji internal.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana rumah sakit swasta dapat mengelola kinerja keuangan dan pelayanan secara seimbang di tengah tuntutan program JKN.

Dengan pencapaian ini, Dr. Fadlul Imansyah resmi menyandang gelar doktor di bidang Kesehatan Masyarakat, menambah prestasi di tengah perannya sebagai Kepala BPKH.

JAKARTA, KOMPAS.com - BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi, menggandeng Sidra Capital untuk bekerjasama mengelola aset-aset hotel yang menjadi underlying Real Estate Investment Trust Fund di Arab Saudi.

Dalam kerja sama ini Sidra Capital berperan sebagai fund manager yang akan menghimpun dan mengelola dana dari investor untuk mengembangkan aset produktif.

Selanjutnya BPKH Limited dipercaya untuk mengelola aset produktif tersebut berupa hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah untuk meningkatkan layanan kepada jemaah haji dan umrah baik dari Indonesia maupun negara lain.

“Kami akan terus melakukan ekspansi bisnis di Arab Saudi dengan berfokus pada ekosistem haji dan umrah. Setelah kami berhasil bekerjasama dengan pengelola hotel Hilton di Mekkah dan pengelola Hotel Al-Anshar Golden Tulip di Madinah, kami sudah siap untuk menjadi pengelola hotel untuk jemaah haji dan umrah," jelas Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Menurut Sidiq, dengan sinergi bersama Sidra Capital, pihaknya mengajak investor dari Indonesia maupun negara lain untuk berpartisipasi mewujudkan akomodasi hotel bagi jemaah haji dan umrah dengan layanan dan nuansa khas Indonesia dengan harga yang lebih baik.

Sidra Capital adalah perusahaan fund manager syariah yang memiliki lisensi resmi dari Otoritas Pasar Modal Arab Saudi (CMA). Sidra Capital didirikan pada tahun 2009 dan berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia, yang juga memiliki kantor di Riyadh, London, Dubai, dan Singapura.

Aset kelolaan Sidra saat ini mencapai 15,5 miliar riyal Saudi atau setara sekitar Rp 62 triliun yang sebagian besar pengelolaan dananya dialokasikan pada sektor real estate.

JAKARTA, KOMPAS.com - BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi, menggandeng Sidra Capital untuk bekerjasama mengelola aset-aset hotel yang menjadi underlying Real Estate Investment Trust Fund di Arab Saudi.

Dalam kerja sama ini Sidra Capital berperan sebagai fund manager yang akan menghimpun dan mengelola dana dari investor untuk mengembangkan aset produktif.

Selanjutnya BPKH Limited dipercaya untuk mengelola aset produktif tersebut berupa hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah untuk meningkatkan layanan kepada jemaah haji dan umrah baik dari Indonesia maupun negara lain.

“Kami akan terus melakukan ekspansi bisnis di Arab Saudi dengan berfokus pada ekosistem haji dan umrah. Setelah kami berhasil bekerjasama dengan pengelola hotel Hilton di Mekkah dan pengelola Hotel Al-Anshar Golden Tulip di Madinah, kami sudah siap untuk menjadi pengelola hotel untuk jemaah haji dan umrah," jelas Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Menurut Sidiq, dengan sinergi bersama Sidra Capital, pihaknya mengajak investor dari Indonesia maupun negara lain untuk berpartisipasi mewujudkan akomodasi hotel bagi jemaah haji dan umrah dengan layanan dan nuansa khas Indonesia dengan harga yang lebih baik.

Sidra Capital adalah perusahaan fund manager syariah yang memiliki lisensi resmi dari Otoritas Pasar Modal Arab Saudi (CMA). Sidra Capital didirikan pada tahun 2009 dan berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia, yang juga memiliki kantor di Riyadh, London, Dubai, dan Singapura.

Aset kelolaan Sidra saat ini mencapai 15,5 miliar riyal Saudi atau setara sekitar Rp 62 triliun yang sebagian besar pengelolaan dananya dialokasikan pada sektor real estate.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan BPKH mendukung langkah anak perusahaannya di Arab Saudi dalam upaya penyediaan dan operasional 5 hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah.

"Dengan tambahan 5 hotel yang dikelola BPKH Limited, diharapkan kualitas pelayanan akomodasi bagi jemaah haji dan umrah dapat lebih optimal dan nilai manfaat keuangan haji akan terus meningkat," harap Fadlul.

BPKH Limited yang berdiri pada 16 Maret 2023 dan berkantor di Mawasim Tower Mekkah, telah melakukan berbagai terobosan bisnis dan investasi yang menguntungkan.

Seluruh keuntungan usaha akan menjadi peningkatan nilai manfaat bagi keuangan haji dan digunakan sepenuhnya bagi kepentingan jemaah haji Indonesia.

Pada tahun 2024 ini, BPKH Limited telah melakukan kontrak Allotment atas 2 hotel di Mekkah dan Madinah, setelah sebelumnya pada musim haji 1445 H telah mengelola 71 unit restoran dan kantin pada hotel jemaah haji Indonesia di Mekkah, bekerjasama dengan pelaku UMKM diaspora Indonesia.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kerajaan Arab Saudi, menggandeng Sidra Capital untuk bekerjasama mengelola aset-aset hotel yang menjadi underlying Real Estate Investment Trust Fund di Arab Saudi.

Rencana kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Senin 7 Oktober 2024 di Kantor Pusat Sidra Capital, Jeddah, Arab Saudi.

Dalam kerja sama ini Sidra Capital berperan sebagai fund manager yang akan menghimpun dan mengelola dana dari investor untuk mengembangkan aset produktif.

Selanjutnya BPKH Limited dipercaya untuk mengelola aset produktif tersebut berupa hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah untuk meningkatkan layanan kepada jemaah haji dan umrah baik dari Indonesia maupun negara lain.

“Kami akan terus melakukan ekspansi bisnis di Arab Saudi dengan berfokus pada ekosistem haji dan umrah. Setelah kami berhasil bekerjasama dengan pengelola hotel Hilton di Mekkah dan pengelola Hotel Al-Anshar Golden Tulip di Madinah, kami sudah siap untuk menjadi pengelola hotel untuk jemaah haji dan umrah," jelas Mudir BPKH Limited, Sidiq Haryono, usai penandatanganan MoU antara BPKH Limited dan Sidra Capital dalam keterangan resmi yang diterima Rabu (9/10).

“Dengan sinergi bersama Sidra Capital, kami mengajak investor dari Indonesia maupun negara lain untuk berpartisipasi mewujudkan akomodasi hotel bagi jemaah haji dan umrah dengan layanan dan nuansa khas Indonesia dengan harga yang lebih baik," tambah Sidiq.

Sidra Capital adalah perusahaan Fund Manager Syariah yang memiliki lisensi resmi dari Otoritas Pasar Modal Saudi Arabia (CMA).

Sidra Capital didirikan pada tahun 2009 dan berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia, yang juga memiliki kantor di Riyadh, London, Dubai, dan Singapura.

Aset kelolaan Sidra saat ini mencapai 15,5 miliar riyal Saudi atau setara Rp62 triliun yang sebagian besar pengelolaan dananya dialokasikan pada sektor real estate.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menyatakan BPKH mendukung langkah anak perusahaannya di Arab Saudi dalam upaya penyediaan dan operasional 5 hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah.

"Dengan tambahan 5 hotel yang dikelola BPKH Limited, diharapkan kualitas pelayanan akomodasi bagi jemaah haji dan umrah dapat lebih optimal dan nilai manfaat keuangan haji akan terus meningkat," harap Fadlul.

BPKH Limited yang berdiri tanggal 16 Maret 2023 dan berkantor di Mawasim Tower Mekkah, telah melakukan berbagai terobosan bisnis dan investasi yang menguntungkan.

Seluruh keuntungan usaha akan menjadi peningkatan nilai manfaat bagi keuangan haji dan digunakan sepenuhnya bagi kepentingan jamaah haji Indonesia.

Tercatat di tahun 2024 ini, BPKH Limited telah melakukan kontrak Allotment atas 2 hotel di Mekkah dan Madinah, setelah sebelumnya pada musim haji 1445 H telah mengelola 71 unit restoran dan kantin pada hotel jemaah haji Indonesia di Mekkah, bekerjasama dengan pelaku UMKM diaspora Indonesia.

Jakarta: Pertemuan antara Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Bin Abdullah H. Amodi, menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Di antaranya Pemerintah Arab Saudi akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi Indonesia, khususnya dari BPKH, di Tanah Suci.

Fadlul berharap peluang investasi ini dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara di bidang ekonomi dan keagamaan. Pemerintah Arab Saudi yang diwakili Dubes Faisal Bin Abdullah, kata dia, juga menyatakan dukungan terhadap rencana investasi BPKH karena sejalan dengan visi 2030 Arab Saudi.

“Kerja sama investasi ini sangat strategis bagi kedua negara. Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Arab Saudi,” ujar Fadlul Imansyah, Senin, 7 Oktober 2024.
Kedua pihak juga membahas soal rencana percepatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPKH dan Pemerintah Arab Saudi. Kerja sama melalui skema Government to Government (G to G) ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang kuat bagi pengembangan berbagai proyek investasi di sektor haji dan umrah.

“Kami optimistis MoU ini segera terwujud. Hal ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi,” ujar Fadlul.

Baca Juga: Tingkatkan Kinerja BPKH, 2 Aspek Ini Perlu Diperhatikan

Data menunjukkan 3 juta jemaah haji dan umrah asal Indonesia telah mengunjungi Tanah Suci. Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan potensi pasar yang sangat besar bagi kedua negara.

“Kami berharap kerja sama investasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian kedua negara,” ujar Fadlul.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)