Penjelasan Ditjen Pajak Soal PPN IPL Rusun dan Apartemen Halaman all
DJP buka suara terkait kabar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iuran pengelolaan lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) dan apartemen. Halaman all?page=all
(Kompas.com) 26/09/24 15:59 15596194
SERANG, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait kabar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iuran pengelolaan lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) dan apartemen.
Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP Kemenkeu Muchamad Arifin mengatakan, pengenaan PPN IPL rusun dan apartemen bukan kebijakan baru karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.
Dalam PP tersebut dijelaskan komponen yang dikecualikan dari pengenaan PPN, sedangkan jasa yang dikeluarkan oleh pengelola apartemen tidak termasuk dari yang dikecualikan itu.
PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak."Jadi aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Sebenarnya itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak," ujarnya saat media gathering di Novus Jiva Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).
Menurutnya, pengenaan pajak IPL yang ramai diprotes masyarakat ini bukan karena pengenaan PPN pada tagihan air dan listrik karena sesuai aturan PP itu, keduanya tidak dikenakan PPN.
Justru yang dikenakan PPN ialah biaya jasa pengelolaan apartemen kepada pihak apartemen yang mengurus pemeliharaan rusun atau apartemen.
Dia mencontohkan, penghuni apartemen membayar listrik sebesar Rp 50.000 dan air sebesar Rp 50.000 untuk sebulan. Namun dia ditagih oleh pengelola apartemen sebesar Rp 200.000.
Dengan demikian, da selisih Rp 100.000 dari total tagihan yang harus dibayar penghuni dimana selisih itu untuk biaya jasa pengelolaan apartemen yang telah dikenakan PPN.
"Listrik kan memang enggak kena PPN untuk tertentu kan. kalau enggak terutang ya enggak terutang. Tetapi atas jasa pengelolaannya itu," jelasnya.