Kemenko Perekonomian dan Surveyor Indonesia Matangkan Dasbor Nasional untuk Implementasi EUDR
Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Halaman all
(Kompas.com) 01/10/24 16:13 15814528
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat bersama delegasi Joint Task Force dalam rangka implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Pertemuan ini membahas langkah-langkah konkret yang dilakukan Indonesia dalam mempersiapkan produk ekspor agar sesuai dengan kriteria non-deforestasi dan traceability, sesuai persyaratan yang diberlakukan oleh Uni Eropa untuk komoditas ekspor seperti kopi, kayu, karet, coklat, daging, kedelai, dan minyak kelapa sawit.
Pemerintah menyatakan, kedaulatan Indonesia akan tetap dipertahankan dalam proses ini.
Unsplash/Alexey Larionov Ilustrasi bendera Uni EropaDirektur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, mengungkapkan, Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
"Kami siap beradaptasi dengan EUDR sambil tetap menjaga kepentingan strategis kita," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).
“Dalam hal ini Indonesia telah menyiapkan Dasbor Nasional sebagai jembatan komunikasi untuk competent authority di Uni Eropa di mana penunjukkan operator Dasbor Nasional akan diputuskan melalui Peraturan Presiden dan operasional National Dashboard yang ditunjuk adalah PT Surveyor Indonesia,” jelas Eddy.
Hal ini sesuai arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pengoperasian Dasbor Nasional ini akan dipersiapkan rancangan Perpres, di mana operator Dasbor Nasional adalah Surveyor Indonesia. Eddy menambahkan BPDPKS siap mendukung keputusan ini.
Uni Eropa menegaskan bahwa EUDR akan diterapkan tanpa penundaan, namun akan diikuti oleh skema transisi sebagai respons terhadap tekanan dari negara-negara produsen.
DOK. PT SURVEYOR INDONESIA Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna.Sebagai langkah dukungan, Indonesia telah menyiapkan Dasbor Nasional yang akan dioperasikan oleh Surveyor Indonesia untuk mengelola komunikasi antara Indonesia dan Uni Eropa terkait regulasi ini.
Penunjukan Surveyor Indonesia sebagai operator Dasbor Nasional didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2023, perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
Direktur Utama Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna menyampaikan, penunjukan perseroan sebagai operator Dasbor Nasional adalah tanggung jawab besar yang disambut dengan kesiapan penuh.
"Kami akan memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi EUDR untuk mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global," ungkap Sandry.
Melalui kerja sama ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan standar internasional, memperkuat hubungan perdagangan dengan Uni Eropa, dan menjaga keberlanjutan ekspor komoditas strategis.