BRUSSELS - Mantan Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi memperingatkan, bahwa Uni Eropa (UE) saat ini membutuhkan perombakan ekonomi besar-besaran untuk memulihkan daya saing blok tersebut. Sebelumnya Draghi yang juga sempat menjabat sebagai perdana menteri Italia, mempresentasikan laporan suram tentang keadaan ekonomi UE pada bulan September.

Berbicara kepada Politico, Draghi berpendapat bahwa "beberapa saran (dalam laporannya) ... mendesak karena ekonomi Eropa stagnan, mereka bahkan lebih mendesak hari ini," ketika Donald Trump terpilih kembali sebagai presiden AS (Amerika Serikat).

Menurut mantan kepala bank sentral, yang pertama-tama Brussels harus lakukan terutama fokus untuk mencegah "fragmentasi pasar tunggal dan fragmentasi pasar modal" lebih lanjut. Draghi mengatakan, bahwa keadaan saat ini mencegah bisnis Eropa untuk meningkatkan daya saing secara internasional.

Dalam analisis yang diterbitkan pada awal September, Draghi meminta Uni Eropa untuk berinvestasi besar-besaran dalam ekonominya ? lebih dari dua kali lipat daripada yang dilakukan setelah Perang Dunia II.

"Untuk mendigitalkan dan mendekarbonisasi ekonomi dan meningkatkan kapasitas pertahanan kita, pangsa investasi di Eropa harus meningkat sekitar 5 persent dari PDB," tulisnya, meski Ia mengakui bahwa tugas itu "belum pernah terjadi sebelumnya."

Ekonom asal Italia itu berpendapat bahwa dengan kondisi geopolitik yang cepat "berubah-ubah" dan prospek perlindungan AS yang berkurang di masa depan, maka Uni Eropa perlu dengan cepat menyalurkan sejumlah besar uang untuk proteksi.

Prospek ekonomi untuk blok tersebut yang semaki parah adalah kenyataan ketika ia "tiba-tiba kehilangan pemasok energi terpentingnya, Rusia" setelah eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022.

"Kami telah mencapai titik di mana, tanpa tindakan, kami harus berkompromi dengan kesejahteraan kami, lingkungan, atau kebebasan kami," tulis Draghi dalam laporannya.

Mantan presiden ECB itu juga menyarankan, bahwa blok tersebut harus menerbitkan utang baru agar bisa bangkit menghadapi "tantangan eksistensial" yang saat ini dihadapinya.

Sementara itu saat kampanye, Trump berulang kali mengancam akan mengenakan tarif universal 10% pada barang-barang impor, mengklaim bahwa "sekutu kami telah mengambil keuntungan dari kami (AS)."

Kembali pada tahun 2018, selama masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan tarif 25% untuk impor baja Eropa dan 10% untuk aluminium. Sementara itu pada akhir bulan lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan bahwa produktivitas menurun di seluruh Uni Eropa.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Uni Eropa tidak menginginkan perang dagang dengan Beijing. Sayangnya, menurut Duta Besar Uni Eropa untuk Tiongkok Jorge Toledo pada Sabtu (9/11/2024), perundingan selama lima tahun tidak menghasilkan kemajuan nyata.

Dia menambahkan, kekhawatiran meningkat atas pembatasan akses pasar Tiongkok untuk perangkat medis Eropa.

Mengutip Reuters, gesekan perdagangan antara blok itu dan Tiongkok telah meningkat selama setahun terakhir setelah Uni Eropa meluncurkan penyelidikan terhadap impor kendaraan listrik (EV) buatan Tiongkok.

Kebijakan itu pula yang mendorong Beijing untuk meluncurkan penyelidikan terhadap industri daging babi dan susu Eropa serta mengekang impor brendi.

Tarif baru Uni Eropa hingga 45,3% pada impor EV Tiongkok mulai berlaku minggu lalu.

Selain itu, Uni Eropa meluncurkan penyelidikan terhadap pengadaan publik perangkat medis Tiongkok pada bulan April, yang dengan cepat dikritik Beijing saat itu.

Berbicara di sebuah acara di Shanghai, Toledo mengatakan pembicaraan dengan pembuat perangkat medis Eropa telah menunjukkan bahwa mereka didiskriminasi dalam pengadaan publik Tiongkok.

"Kami telah menemukan bahwa jelas... perusahaan-perusahaan Eropa, yang telah memproduksi peralatan medis di Tiongkok selama dua dekade terakhir, didiskriminasikan terhadap pesaing mereka di Tiongkok dalam pengadaan umum," kata Toledo pada perayaan ulang tahun ke-30 Sekolah Bisnis Internasional Tiongkok Eropa.

"Jika itu benar, dan kami tahu itu benar, kami akan memperlakukan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Eropa dengan cara yang sama seperti kami diperlakukan di sini," katanya.

Tonton:Xi Jinping Beri Peringatan kepada Trump: Soal Perang Dagang, AS akan Kalah dari China

"Kami tidak menginginkan perang dagang. Kami hanya menginginkan transparansi. Kami menginginkan persaingan yang adil," tegasnya.

Washington DC -

Saat kampanye, Donald Trump berjanji akan mengenakan pajak atas semua barang yang diimpor ke AS jika dia kembali ke Gedung Putih. Kini, setelah Trump dipastikan menang Pilpres AS, para pebisnis dan ekonom di seluruh dunia berusaha keras memahami seberapa serius kebijakan perdagangan Trump ini.

Trump memandang pengenaan tarif impor sebagai cara untuk menggeliatkan ekonomi AS, melindungi lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan pajak.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi jika Donald Trump terpilih kembali menjadi presiden maka nilai mata uang AS dan suku bunga acuan bank sentral AS bakal menguat.

"Mata uang dollar AS itu akan kuat, suku bunga Amerika itu akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," ujar Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (06/11), seperti dikutip dari Kompas.com.

Hal ini, menurut Perry, bakal berdampak ke seluruh negara terutama negara berkembang seperti Indonesia.

Perry bilang, nilai tukar rupiah bakal melemah karena tertekan oleh penguatan dollar AS sehingga arus modal asing juga akan keluar dari Indonesia.

Sebelumnya, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, memprediksi kebijakan pembatasan produk-produk China yang diterapkan Trump berpotensi "lebih ekstrem dan akan cukup berdampak bagi Indonesia".

Pajak hingga 20% pada semua barang impor

Di masa lalu, Trump menargetkan tarif pada negara-negara tertentu seperti China, atau untuk industri tertentu, seperti baja.

Namun, janji kampanye Trump yang akan mengenakan pajak sekitar 10% hingga 20% pada semua barang impor diperkirakan akan memengaruhi harga di seluruh dunia.

Bulan lalu, ia tampaknya menyoroti Eropa.

"Uni Eropa kedengarannya sangat bagus, sangat menawan, bukan? Semua negara kecil Eropa yang baik, yang bersatu... Mereka tidak membeli mobil kita. Mereka tidak membeli produk pertanian kita," katanya.

"Mereka menjual jutaan mobil di Amerika Serikat. Tidak, tidak, tidak, mereka harus membayar harga yang mahal."

Saham BMW, Mercedes, dan Volkswagen semuanya turun antara 5% dan 7% setelah Trump dipastikan menang. AS merupakan pasar ekspor terbesar bagi produsen mobil Jerman tersebut.

Aktivitas di pabrik Volkswagen di Wolfsburg, Jerman, pada 2018 (Getty Images)

Dalam kampanyenya, Trump mengatakan tarif adalah jawaban untuk berbagai masalah, termasuk menghalau China dan mencegah imigrasi ilegal.

"Tarif adalah kata yang paling indah dalam kamus," katanya.

Itu adalah senjata yang jelas ingin ia gunakan.

Meskipun sebagian besar retorika dan tindakan ini ditujukan ke China, namun hal itu tidak berakhir di sana.

Beberapa yurisdiksi seperti Uni Eropa saat ini sedang menyusun daftar aksi balasan terhadap AS.

Dalam kampanyenya, Trump mengatakan tarif adalah jawaban untuk berbagai masalah, termasuk menghalau China dan mencegah imigrasi ilegal (Getty Images)

Para menteri Keuangan G7organisasi internasional yang mencakup tujuh negara terbesar di dunia dengan ekonomi maju yang mendominasi perdagangan dan sistem keuangan global, termasuk ASberkata bahwa mereka mencoba mengingatkan Amerika yang dipimpin Trump tentang perlunya sekutu dalam ekonomi dunia karena "idenya bukanlah untuk memulai perang dagang".

Namun, jika "kekuatan yang sangat besar digunakan", Eropa akan segera mempertimbangkan tanggapannya.

Pada masa lalu, Uni Eropa mengenakan tarif terhadap produk ikonik dari AS, seperti motor Harley Davidson, wiski bourbon dan celana jins Levi's sebagai respons atas aturan bea masuk AS terhadap baja dan aluminium.

Pemimpin negara-negara G7, termasuk Trump yang menjabat presiden AS kala itu, dalam KTT G7 di Biarritz, Prancis pada 25 Agustus 2019 (Getty Images)

Seorang bankir bank sentral di zona Euro mengatakan kepada saya bahwa tarif AS sendiri "tidak bersifat inflasi di Eropa tetapi tergantung pada bagaimana reaksi Eropa nantinya".

Bulan lalu IMF menganalisis bahwa perang dagang besar dapat menghantam ekonomi dunia hingga 7%, atau seukuran gabungan ekonomi Prancis dan Jerman.

Selain itu, ada pertanyaan yang sangat besar untuk pemerintah Inggris dalam kemungkinan perang dagang transatlantik ini. Bagaimana Inggris pasca-Brexit harus memposisikan dirinya.

BBC

BBC News Indonesia hadir diWhatsApp,TikTok,X,InstagramdanFacebook.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.

BBC

Arah perjalanan Inggris selama ini adalah untuk semakin dekat dengan Uni Eropa, termasuk dalam hal standar pangan dan pertanian. Hal ini akan membuat kesepakatan perdagangan yang erat dengan AS menjadi sangat sulit.

Pemerintahan Biden tidak tertarik dengan kesepakatan semacam itu.

Negosiator perdagangan utama Trump yang masih sangat berpengaruh, Bob Lighthizer, bahkan berasumsi bahwa kedekatan Inggris dengan UE telah menghambat terjadinya kesepakatan ekonomi dengan AS.

"Mereka adalah mitra dagang yang jauh lebih besar bagi Anda daripada kami," katanya kepada saya dalam sebuah wawancara.

Baca juga:

• Hal-hal yang mungkin terjadi saat Donald Trump menjabat presiden AS lagi
• Trump menang Pilpres Amerika: Apa artinya bagi Palestina, Rusia, dan China?
• Apa dampak hasil Pilpres Amerika Serikat terhadap Indonesia?

Inggris dapat mencoba untuk tetap netral dan akan berjuang untuk menghindari dampak langsung, terutama untuk perdagangan barang farmasi dan mobil.

Retorika dari pemerintah Inggris mengisyaratkan negara itu dapat mencoba menjadi pembawa perdamaian dalam perang dagang global, tetapi apakah ada yang mendengarkan?

Inggris dapat memilih satu sisi, dengan mencoba dibebaskan dari tarif Trump yang lebih umum.

Para diplomat merasa gembira dengan penasihat ekonomi yang lebih pragmatis bagi presiden terpilih AS itu, yang menyarankan bahwa sekutu yang bersahabat mungkin akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik.

Seorang pria dengan pena di tangannya dan buku catatan sedang melihat layar komputer di Bursa Efek New York pada 6 November 2024 (Getty Images)

Atau, akankah dunia mendapat manfaat lebih jika Inggris bergabung dengan Uni Eropa untuk mencegah penerapan tarif perdagangan semacam itu?

Di luar AS, bagaimana dampaknya?

Jika ekonomi terbesar dunia melakukan proteksionisme massal, akan sulit membujuk banyak negara ekonomi kecil untuk tidak melakukan hal yang sama.

Semua ini masih bisa ditebak. Peringatan Trump bisa diterima begitu saja. Tidak ada yang pasti, tetapi perang dagang yang sangat serius bisa saja dimulai.

• Trump menang Pilpres Amerika: Apa artinya bagi Palestina, Rusia, dan China?
• Donald Trump menang Pilpres Amerika 2024
• Apa dampak hasil Pilpres Amerika Serikat terhadap Indonesia?

(nvc/nvc)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Perang dagang kendaraan listrik antara Uni Eropa dan Tiongkok semakin memanas.

Pada Rabu (30/10/2024), Reuters melaporkan, Beijing telah menginstruksikan produsen mobil Tiongkok untuk menghentikan investasi di negara-negara Eropa yang mendukung tarif yang lebih tinggi untuk kendaraan listrik Tiongkok.

Peringatan itu muncul setelah laporan awal bulan ini menemukan bahwa produsen mobil Tiongkok berencana untuk berhenti berekspansi di Eropa.

Ini merupakan aksi tindakan pembalasan pertama yang dilakukan China setelah Uni Eropa menyelesaikan kenaikan tarif hingga 45,3

% pada kendaraan listrik buatan Tiongkok pada hari Rabu setelah negosiasi tarif antara kedua elah pihak gagal menemukan titik temu.

Namun, Beijing mengambil pendekatan wortel dan tongkat (carrots and stick), yang tampaknya memberi penghargaan kepada negara-negara yang abstain atau memberikan suara menentang tarif kendaraan listrik yang lebih tinggi.

Dalam kunjungan diplomatik minggu ini, Finlandia dijanjikan akses bebas visa bagi warganya ke Tiongkok dan kerja sama yang lebih besar dalam energi hijau.

Pendekatan Tiongkok memperdalam perpecahan di Eropa

Pemungutan suara blok tersebut mengenai tarif untuk kendaraan listrik Tiongkok menggarisbawahi perpecahan antara negara-negara anggotanya.

"Dan ini menjadi musik di telinga para pembuat kebijakan Tiongkok," tulis seorang pakar di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.

Negara-negara seperti Jerman dan Hongaria, yang keduanya sangat bergantung pada Tiongkok untuk perdagangan dan investasi asing, memiliki pendapat yang berbeda dengan anggota UE yang lebih agresif seperti Prancis.

"Beijing telah lama menjadikan perpecahan sekutu Barat sebagai prioritas dalam upaya untuk mencegah munculnya kebijakan Eropa yang lebih berani atau bahkan tindakan bersama AS-UE, seperti kontrol ekspor pada teknologi penting, terhadap Tiongkok," tambah pakar tersebut.

Sementara itu, The New York Times memberitakan, bea masuk baru Uni Eropa untuk kendaraan listrik Tiongkok ditetapkan secara bertahap tergantung pada perusahaannya.

Menurut catatan analis di Rhodium Group, bea masuk yang berada di bawah angka 40% kemungkinan tidak akan cukup tinggi untuk memperlambat keuntungan yang diperoleh produsen mobil Tiongkok di pasar UE, naik dari 3% pada tahun 2022 menjadi 20% tahun ini.

Bahkan jika bea masuk menghapus sebagian atau seluruh keuntungan dari beberapa kendaraan listrik, analis menambahkan, ada kemungkinan produsen kendaraan listrik akan bersedia melepaskan keuntungan dalam jangka pendek dan menjual dengan kerugian untuk mendapatkan pangsa pasar di pasar kendaraan listrik terbesar kedua di dunia.

Tonton:China Tak Bisa Lagi Andalkan Ekspor untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

"Pada akhirnya, UE tidak akan memperoleh keuntungan dari menaikkan bea masuk melampaui titik tertentu," jelas analisa tersebut.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Uni Eropa akan memberlakukan peraturan antideforestasi Uni Eropa (EUDR). Tujuannya untuk mencegah komoditas yang terkait dengan deforestasi untuk dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Hanya saja, Parlemen Uni Eropa (EU) tidak bisa menjelaskan sistem pengukuran risiko (risk benchmarking) sebagaimana disyaratkan dalam EUDR. Tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit, namun secara umum aturan antideforestasi mirip Uni Eropa tersebut berpotensi diberlakukan negara lain.

Duta Besar Indonesia untuk UE, Andri Hadi mengatakan pemberlakuan benchamarking ini akan berpotensi bermasalah. Pasalnya, di satu negara saja tidak bisa diberlakukan benchmarking yang sama. Artinya, sama dengan negara-negara lain, Indonesia juga mempunyai wilayah yang berbeda.

"Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” katanya Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-20 dan Outlook Harga 2025 (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut Hadi, sebagai akibat benchamarking suatu negara dikategorikan sebagai high risk dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut. “Ya, memang EUDR itu dari awal memaksakan one size fit all, yakni satu ukuran diberlakukan untuk semua," jelasnya.

Sebenarnya dari awal Indonesia, sudah meminta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya. Hanya saja, ada rencana untuk ditunda sementara karena banyak negara yang keberatan.

Sekretaris Jenderal Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) Rizal Affandi Lukman berujar, pelaksanaan EUDR dipastikan berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunai Darussalam.

“Ada tujuh komoditas yang terdampak oleh EUDR ini, termasuk sawit, kopi dan karet. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” paparnya.

Yang terang, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. “Ini karena EUDR mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor,” ungkapnya.

Rizal menuturkan, ekspor Indonesia ke Eropa dalam bentuk produk pertanian, perkebunan dan kehutanan hanya mencapai US$4.4 miliar akibat terdampak kebijakan antideforestasi UE.

Pietro Paganini, Pengamat Minyak Nabati dari Universitas John Cabot, Roma, Italia bilang, negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik dalam mematuhi peraturan bebas deforestasi. "Sebab, penerapannya diperkirakan tidak hanya akan di Eropa tapi di luar Eropa," sebutnya.

Ian Suwarganda, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) menambahkan, saat ini negara-negara lain tampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama. “Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu,” katanya.

NUSA DUA - Aturan European Union on Deforestation Regulation (EUDR) yang diadopsi Uni Eropa ( UE ) dinilai sebagai ancaman. Terlebih, sistem yang tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit secara umum tersebut juga berpotensi diberlakukan oleh negara lain.

Padahal, Parlemen EU sendiri belum bisa menjelaskan implementasi benchmarking sebagaimana disyaratkan di dalam aturan tersebut. Bahkan di suatu negara saja, penerapann sistem benchmarking yang sama sulit untuk dilakukan.

Hal itu menjadi kesimpulan dari sesi kedua Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024, Kamis (7/11) di Nusa Dua, Bali, yang menampilkan pembicara Duta Besar Indonesia untuk UE Andri Hadi; Profesor dan pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot Roma, Italia, Pietro Paganini; Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman; Director Sustainable Supply and Production Golden Agri-Resources Ian Suwarganda.

Dubes RI untuk UE Andri Hadi mengatakan, akibat benchmarking ini, jika suatu negara dikategorikan sebagai berisiko tinggi dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE akan ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut.

"Ya memang EUDR itu dari awal memaksakan 'one size fit all'. Sebenarnya dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda," ujarnya di acara IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Padahal, benchmarking tersebut praktiknya sulit dilakukan di wilayah-wilayah yang berbeda. "Di Indonesia misalnya, tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan, misalnya pada kebun kopi di Sumatera dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur," cetusnya.

Terkait dengan itu, Profesor Pietro Paganini menilai negara-negara produsen sawit harus terus mengintensifkan perundingan dengan UE dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik untuk mematuhi aturan EUDR. Terlebih, aturan itu diperkirakan tidak hanya akan diterapkan di Eropa saja, tapi juga di luar Benua Biru tersebut.

Senada, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) Ian Suwarganda mengingatkan bahwa saat ini negara-negara lain juga tengah mempersiapkan aturan yang sama. "Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu," katanya.

Sekjen CPOPC Rizal Affandi menambahkan, pelaksanaan EUDR pasti akan pasti berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam. Setidaknya ada 7 komoditas yang terdampak oleh EUDR, antara lain kelapa sawit, kopi dan karet. "Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet," tuturnya.

Dia menambahkan, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. "Ini karena EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor," jelasnya.

Rizal memperkirakan, dengan pemberlakuan EUDR, nilai ekspor Indonesia ke Eropa yang terpengaruh akan mencapai USD4,4 miliar atau sekitar Rp68,64 triliun (kurs Rp15.600 per USD) dalam berbagai produk pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Perdana Menteri Luksemburg Luc Frieden mengatakan, Uni Eropa harus memiliki tentaranya sendiri. Hal tersebut diungkapkan Frieden di tengah kekhawatiran Donald Trump akan menarik keamanan AS untuk Eropa saat dirinya kembali ke Gedung Putih.

Mengutip The Telegraph, Frieden dalam pidatonya di Polandia mengatakan, langkah pertama menuju militer bersama dapat diambil oleh "koalisi yang bersedia" di antara negara-negara anggota.

"Kita perlu membahas perlunya tentara Eropa. Tentara yang sepenuhnya terintegrasi dan dapat dioperasikan dengan NATO dan mitra yang kuat dan sangat diperlukan bagi sekutu Amerika Utara kita," katanya pada Senin malam, menjelang pemilihan presiden AS yang menegangkan.

"Invasi Rusia yang tidak dapat diterima ke Ukraina telah menjadi peringatan," tambah pemimpin salah satu anggota pendiri Uni Eropa.

Dia juga bilang, Uni Eropa membutuhkan lembaga yang mendorong dialog dan demokrasi.

"Dan mereka perlu didukung oleh kemampuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip kita," tegasnya.

Pernyataan Frieden dilakukan saat Eropa, yang bergantung pada AS untuk keamanannya, bersiap menghadapi kemungkinan Trump menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya.

Para pemimpin Eropa khawatir bahwa kandidat dari Partai Republik itu dapat menarik diri dari NATO jika ia merasa anggota aliansi lainnya tidak cukup membelanjakan uang untuk pertahanan.

Mereka juga khawatir Trump dapat menghentikan persenjataan dan bantuan ke Kyiv – dan berpotensi memaksa Ukraina, negara kandidat untuk bergabung dengan UE, untuk menegosiasikan perjanjian damai yang tidak adil dengan Vladimir Putin, presiden Rusia.

Sebaliknya, kemenangan Kamala Harris akan dilihat sebagai kelanjutan dari status quo.

Tentara Uni Eropa telah lama dilihat sebagai prospek yang jauh, karena kurangnya kemauan politik dari negara-negara anggota yang khawatir mengirim pasukan mereka untuk beraksi di bawah bendera Uni Eropa.

Prancis memveto rencana yang dapat mengarah pada pasukan bersenjata gabungan di antara enam negara anggota asli pada tahun 1954.

Uni Eropa telah memiliki kelompok tempur multinasional yang masing-masing beranggotakan 1.500 personel sejak tahun 2007, tetapi kelompok-kelompok ini tidak pernah dikerahkan.

“Fakta bahwa hal itu gagal di masa lalu seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mencoba lagi. Karena dunia tempat kita tinggal telah berubah, begitu pula sifat ancamannya,” kata Frieden.

Dia menambahkan, “Jika kita tidak mulai memikirkan cara-cara untuk mengatur pertahanan bersama kita, kita tidak akan cukup kuat ketika kita perlu membela diri kita sendiri, atau tetangga kita.”

Emmanuel Macron, presiden Prancis, menyerukan pembentukan tentara Uni Eropa setelah invasi ilegal Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022.

Sejak masa jabatan pertama Trump, ia juga telah mendorong Uni Eropa meningkatkan kemampuannya untuk bertindak secara independen dari Washington.

Namun, tentara Uni Eropa ditentang oleh negara-negara Baltik, yang khawatir hal itu akan melemahkan NATO.

Inggris memveto apa pun yang dianggapnya sebagai langkah menuju militer bersama saat menjadi anggota Uni Eropa karena alasan yang sama.

“Meskipun tidak mungkin dalam jangka pendek untuk membuat satu lompatan besar menuju tentara Eropa, kita dapat melangkah maju selangkah demi selangkah,” kata Frieden seraya menyerukan integrasi Uni Eropa yang lebih erat.

Tonton:Lengkap! Pidato Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Terpilih AS

Frieden juga menjelaskan, pada awalnya, negara-negara Uni Eropa harus melanjutkan rencana ini dimulai dengan koalisi yang bersedia.

"Beberapa negara yang siap menyatukan hak kedaulatan mereka agar lebih efisien dalam pertahanan. Tentu saja, setiap negara ingin tetap memegang kendali atas keputusan penting seperti kapan harus mengaktifkan tentaranya, kapan harus mengirim tentaranya ke medan perang," paparnya.

“Tetapi juga jelas bahwa situasi saat ini tidak menawarkan tingkat keamanan yang kita butuhkan. Jadi, kita perlu mulai memikirkan tentara Eropa,” tambahnya lagi.

Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan Organization of African Caribbean and Pacific States (OACPS) mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) di industri kreatif digital, seperti animasi dan video, fesyen, serta aplikasi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengembangan industri kreatif menjadi penting karena merupakan salah satu pilar terkuat dalam struktur ekonomi Indonesia.

"Pelaku industri kreatif dalam negeri harus dapat menghasilkan berbagai produk yang inovatif dan kompetitif. Apalagi, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dan didukung dengan kemampuan SDM terampil sehingga diyakini dapat berdaya saing hingga kancah global," katanya dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan mengemukakan bahwa industri kreatif tidak hanya untuk kesinambungan ekonomi itu sendiri, namun juga berperan mempromosikan pertumbuhan yang inklusif, termasuk membuka lapangan pekerjaan untuk generasi muda yang merupakan populasi terbesar di Indonesia saat ini.

"Indonesia adalah salah satu contoh negara yang telah merasakan keuntungan dari tumbuhnya industri kreatif," ujarnya.

Pada 2023, nilai tambah industri kreatif mencapai Rp 1.414,8 triliun, atau tumbuh sebesar 10,5% dibandingkan 2022 senilai Rp 1.280,42 triliun. Sektor ini juga turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 24,3 juta orang.

"Potensi ini yang perlu terus dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar selaku satuan kerja di bawah BPSDMI Kemenperin, berkolaborasi dengan Organization of African Caribbean and Pacific States (OACPS), The Indonesian Aid, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Eropa menyelenggarakan pelatihan pada industri kreatif yang berlangsung pada tanggal 4- 8 November 2024 di Bali. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan SDM industri bidang animasi dan video, fesyen, serta aplikasi.

"Diklat ini diikuti oleh 48 peserta yang berasal dari wilayah Afrika, Karibia, dan Pasifik dengan latar pembuat kebijakan, administrator, atau regulator di sektor ekonomi kreatif," sebut Masrokhan.

Kepala BDI Denpasar Arga Mahendra menjelaskan, pelatihan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menciptakan wadah untuk berbagi pengetahuan, pembelajaran, praktik dan pengalaman terbaik serta meningkatkan kolaborasi di bidang ekonomi kreatif. Para peserta pelatihan ini merupakan dari negara anggota OACPS.

"Harapannya agar setiap peserta dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengembangan industri kreatif di negaranya masing-masing," ujar Arga.

Sekretaris Jenderal OACPS Georges Rebelo Pinto Chikoti mengatakan bahwa industri kreatif termasuk sektor audio-visual, mempunyai potensial untuk berkembang di Afrika, Karibia, dan Pasifik sehingga bisa memacu perekonomian di masing-masing negara.

"Kolaborasi OACPS dengan pemerintah Indonesia di sini merefleksikan komitmen OACPS untuk memperkuat hubungan kerja sama Selatan-Selatan serta pertukaran ilmu pengetahuan, tutur Georges.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pelatihan ini. Harapannya, kegiatan ini dapat terlaksana secara rutin dan berkelanjutan. Sebelum kerja sama di bidang industri kreatif, Pemerintah Indonesia juga telah bekerjasama dengan OACPS pada 2021-2023 dengan kerja sama di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ITK), jelas Andri.

Secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengemukakan pentingnya industri kreatif dan mendeklarasikan tahun 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Industri Untuk Pembangunan Berkelanjutan setelah masa pandemi Covid-19.

Menurut data UN Trade and Development (UNCTAD), ekonomi kreatif berkontribusi lebih dari 3% terhadap Gross Domestic Bruto (GDP) global, di mana tingkat ekspor industri kreatif dunia menyentuh lebih dari US$ 1 miliar pada 2022 atau meningkat sekitar 29% dalam lima tahun.

(ada/ara)

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Selatan dan Uni Eropa mengutuk pasokan persenjataan Korea Utara ke Moskow dan menuntut agar negara tersebut segera menarik pasukan yang telah dikirim ke Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Mengutip Reuters pada Selasa (5/11/2024), Uni Eropa dan Korea Selatan mengadakan pertemuan dialog strategis pertama mereka di Seoul, tak lama setelah AS dan Korsel menyuarakan kekhawatiran mengenai pengiriman tentara Korea Utara untuk membantu Rusia.

Dalam pernyataan bersama, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul mengecam transfer senjata tidak sah yang dilakukan Korea Utara ke Federasi Rusia karena digunakan untuk menyerang Ukraina.

Kedua pihak menuntut diakhirinya “kerja sama militer yang melanggar hukum” dan penarikan pasukan Korea Utara. Borrell juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun.

“Agresi Rusia terhadap Ukraina merupakan ancaman nyata. Republik Korea berada pada posisi terbaik untuk memahami hal ini. Kami bersatu dalam mendukung Ukraina. Saya mendorong mereka untuk meningkatkannya," kata Borrell dalam postingan di X yang menyertakan foto dirinya berjabat tangan dengan Kim.

Kedua negara juga menandatangani kemitraan keamanan dan pertahanan yang mencakup 15 bidang termasuk keamanan siber dan perlucutan senjata.

Pekan lalu, Cho mengatakan semua skenario yang mungkin terjadi, sedang dipertimbangkan ketika ditanya apakah Seoul dapat mengirim senjata ke Ukraina sebagai tanggapan atas bantuan Korea Utara kepada Rusia.

Korea Selatan telah memberikan bantuan peralatan tidak mematikan kepada Ukraina, termasuk peralatan pembersihan ranjau, tetapi menolak permintaan senjata.

Seoul memprediksi Korea Utara akan mendapat kompensasi dari Moskow dalam bentuk teknologi militer dan sipil, seiring mereka berlomba meluncurkan satelit mata-mata dan meningkatkan kemampuan rudalnya.

Korea Utara pekan lalu menunjukkan kekuatan militernya dengan uji coba rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat baru yang dijuluki Hwasong-19.

Washington mengharapkan pasukan Korea Utara di wilayah Kursk Rusia, yang sebagian wilayahnya telah direbut oleh negara tetangga Ukraina, untuk segera berperang melawan pasukan Ukraina, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pekan lalu.

Pada pembicaraan di Moskow, Rusia pekan lalu, Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui, mengatakan negaranya akan mendukung Rusia sampai mencapai kemenangan di Ukraina.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Tiongkok membalas tindakan keras Eropa terhadap perusahaan raksasa kendaraan listriknya.

Melansir Business Insider, pada Senin (4/11/2024), Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan bahwa mereka akan mengajukan gugatan hukum ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas tarif Uni Eropa terhadap perusahaan mobil listrik Tiongkok.

Uni Eropa memilih untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi pada perusahaan kendaraan listrik Tiongkok, seperti BYD, pada bulan Oktober.

Tarif baru, yang dirampungkan minggu lalu, akan membuat BYD menghadapi pungutan sebesar 17%. Sementara produsen mobil lainnya menghadapi tarif setinggi 35,3% di atas pajak 10% yang sudah ada.

Pernyataan terjemahan dari kementerian perdagangan Tiongkok yang mengumumkan gugatan hukum tersebut mengatakan bahwa tarif tersebut tidak memiliki "dasar faktual dan hukum" dan melanggar aturan WTO.

Pemerintah Tiongkok sebelumnya telah meminta konsultasi sengketa dengan badan internasional tersebut mengenai subsidi pada bulan Agustus.

Seorang pejabat WTO mengonfirmasi kepada Business Insider bahwa organisasi tersebut telah menerima permintaan dari Tiongkok untuk konsultasi dengan Uni Eropa mengenai pajak impor yang terakhir.

Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan kepada Business Insider bahwa pihaknya meyakini penyelidikan anti-subsidinya sudah mematuhi aturan WTO.

"Kami sangat yakin dengan kompatibilitas WTO dari penyelidikan kami dan langkah-langkah definitif. Dengan mengingat hal ini, Komisi mencatat permintaan konsultasi WTO yang diajukan oleh Tiongkok. Kami akan mempelajari semua detailnya dan bereaksi terhadap otoritas Tiongkok pada waktunya," kata juru bicara tersebut.

Tarif Uni Eropa telah memicu kekhawatiran bahwa Tiongkok, yang telah membuka penyelidikan terhadap brendi dan keju Eropa, mungkin akan membalas dengan memberlakukan hambatan perdagangannya sendiri terhadap produsen mobil Eropa yang beroperasi di negara tersebut.

Tonton:Pembalasan China Terkait Mobil Listrik Persatuan Uni Eropa Diacak acak

Tiongkok merupakan pasar yang besar bagi produsen mobil Jerman seperti Volkswagen, BMW, dan Mercedes. Akan tetapi, mereka semakin kesulitan di negara tersebut di tengah gempuran dari para pesaing lokal, yang telah mengambil pangsa pasar dari produsen mobil Eropa berkat jajaran kendaraan listrik murah dan berteknologi tinggi mereka.

Beberapa pemain Tiongkok kini berekspansi ke Eropa meskipun ada tarif Uni Eropa.

BYD berencana membangun pabrik di Hongaria dan Turki. Sementara pesaing Tesla, Xpeng dan Leapmotor, juga telah berekspansi ke pasar Eropa baru dalam beberapa bulan terakhir.

JAKARTA - China telah mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas tindakan yang diberlakukan oleh Uni Eropa (UE) terhadap kendaraan listrik (EV) buatan negara tersebut.

Uni Eropa telah menyelesaikan keputusan untuk memberlakukan tarif mulai dari 8% hingga 35% pada impor EV China untuk jangka waktu lima tahun. Keputusan minggu lalu ini mengakhiri investigasi yang dilakukan oleh Brussels selama setahun, yang mengklaim bahwa China mendapatkan keuntungan dari subsidi yang tidak adil. Pungutan baru ini akan dikenakan sebagai tambahan dari bea masuk 10% standar Uni Eropa untuk mobil.

Kementerian Perdagangan China pada Senin (5/10) menegaskan bahwa Tiongkok menentang keras kebijakan tersebut sebagai upaya melindungi kepentingan pengembangan industri kendaraan listrik dan kerja sama transformasi hijau global. Beijing telah memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap langkah-langkah anti-subsidi akhir UE.

"Sangat disesalkan melihat pihak Eropa mengumumkan keputusan akhir untuk memberlakukan bea masuk yang tinggi terhadap mobil listrik China meskipun ada banyak keberatan dari pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa, industri, dan masyarakat," ujar kementerian tersebut dikutip dari Russian Today, Selasa (11/5/2024).

Keputusan Uni Eropa dianggap tidak memiliki dasar faktual dan hukum, melanggar aturan WTO. Mereka menggambarkan keputusan tersebut sebagai proteksionisme perdagangan atas nama pengenaan bea masuk balasan.

Brussels berargumen bahwa tarif-tarif tersebut diperlukan untuk melindungi para produsen mobil Eropa dari persaingan tidak sehat, karena mereka mengklaim bahwa para produsen China mendapatkan keuntungan dari subsidi negara. Namun, beberapa anggota blok tersebut, termasuk Jerman dan Hungaria, menentang keras pemberlakuan tarif.

Uni Eropa adalah pasar luar negeri terbesar bagi produsen mobil listrik China. Nilai impor mobil listrik China dari Uni Eropa melonjak menjadi USD11,5 miliar pada tahun 2023, dari hanya USD1,6 miliar pada tahun 2020, menyumbang 37% dari semua impor mobil listrik ke blok tersebut, menurut penelitian terbaru.

Beijing telah berulang kali memperingatkan bahwa Uni Eropa dapat memicu "perang dagang" jika terus meningkatkan ketegangan. Pemerintah China menuduh blok tersebut melakukan praktik tidak adil selama penyelidikan anti-subsidi, dan merespons dengan memberlakukan tarif sementara untuk brendi yang berasal dari UE, serta meluncurkan penyelidikan anti-dumping terkait produk daging babi dan susu dari blok tersebut.

Keputusan Uni Eropa ini menyusul langkah AS untuk menaikkan tarifnya terhadap mobil listrik China dari 25% menjadi 100% pada bulan Mei.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - China meminta Prancis untuk mendorong Komisi Eropa agar memberikan solusi yang dapat diterima oleh industri kendaraan listrik Eropa dan China.

Di sisi lain, Prancis menegaskan bahwa blok tersebut tidak akan mengalah pada hal-hal penting dalam upaya mereka untuk membatalkan tarif brendi.

Mengutip Reuters, Uni Eropa meluncurkan penyelidikan anti-subsidi terhadap impor kendaraan listrik berbaterai buatan Tiongkok tahun lalu dan pada bulan Oktober memberikan suara untuk tarif pada kendaraan tersebut.

Sebagai balasannya, China dalam beberapa bulan terakhir telah meluncurkan penyelidikannya sendiri terhadap daging babi dan produk susu Eropa, serta memberlakukan langkah-langkah anti-dumping sementara pada impor brendi dari Uni Eropa pada bulan Oktober.

Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao, dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan junior Prancis Sophie Primas di Shanghai pada hari Minggu (3/11/2024), mendesak Paris untuk mengambil "peran aktif" dalam mendorong Uni Eropa terkait kebijakan kendaraan listrik Tiongkok.

Wang menegaskan bahwa penyelidikan blok tersebut adalah masalah besar yang telah menjadi penghambat serius kerja sama industri otomotif Tiongkok-Uni Eropa.

Primas mengatakan kepada Wang bahwa Uni Eropa menolak untuk memperburuk situasi dan terus berdagang dengan China. Akan tetapi dia menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada tekanan di sejumlah poin-poin penting.

"Kami akan terus mempertahankan persaingan yang lebih adil yang menguntungkan semua pihak," kata pernyataan dari kantor persnya.

Primas menambahkan bahwa Wang terbuka dalam diskusi mereka untuk mempertimbangkan proposisi dari produsen brendi Prancis.

Pada pekan lalu Reuters melaporkan, Primas sedang melakukan kunjungan selama tiga hari untuk menantang China mengenai bea masuknya terhadap brendi, yang menurut Paris bersifat politik dan tidak berdasar.

Wang mengatakan kepada Primas bahwa investigasi remedial perdagangan Beijing terhadap produk brendi, daging babi, dan produk susu Uni Eropa sesuai dengan aplikasi industri domestik dan mematuhi aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ini berbeda dengan Uni Eropa yang tampak terburu-buru dalam meluncurkan penyelidikan tarif kendaraan listrik-nya.

"China akan terus melakukan penyelidikan sesuai dengan hukum, melindungi hak sah perusahaan negara anggota UE, termasuk Prancis, dan membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukti," kata pernyataan kementerian yang mengutip Wang.

Namun dia mengatakan bahwa China juga bersedia bekerja sama dengan Komisi Eropa menuju "solusi yang tepat," tanpa menjelaskan lebih lanjut.

China membuka penyelidikan anti-subsidi terhadap produk susu impor dari Uni Eropa pada bulan Agustus dan penyelidikan yang berfokus pada daging babi yang ditujukan untuk konsumsi manusia pada bulan Juni.

Tonton:Pembalasan China Terkait Mobil Listrik Persatuan Uni Eropa Diacak acak