RI Jadi Negara Pertama Gunakan Digitalisasi dalam Aksesi OECD

RI Jadi Negara Pertama Gunakan Digitalisasi dalam Aksesi OECD

Pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD untuk memonitoring proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD. Halaman all

(Kompas.com) 03/10/24 19:38 15922590

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD untuk memonitoring proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Peluncuran portal digital ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Airlangga Hartarto mengatakan, Menteri Keuangan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury.

Airlangga mengatakan, Indonesia menjadi negara pertama yang menggunakan portal digital dalam proses aksesi anggota penuh OECD.

ekon.go.id Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah kesempatan.

"Platform ini merupakan upaya untuk mempercepat transparansi dan proses kerja, mempercepat waktu dan aksesi yang menggunakan platform digital," ujar Airlangga saat konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Selain meluncurkan portal tersebut, Airlangga mengungkapkan, pemerintah telah membentuk tim nasional OECD untuk mempersiapkan dan mempercepat keanggotaam Indonesia dalam OECD.

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024, tim nasional ini terdiri dari 64 kementerian dan lembaga yang akan mempersiapkan Inital Memorandum.

Initial Memorandum merupakan dokumen yang disampaikan negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD.

Dokumen ini merupakan proses awal dari rangkaian proses penyelarasan dari regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD.

"Diharapkan Initial memorandum ini bisa disesuaikan di bulan Desember tahun 2024," kata Airlangga.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran buku berjudul No Limits Reformasi dengan Hati pada Jumat (21/9/2024).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, Kementerian Keuangan akan terus bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana yang nantinya akan melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk kebijakan perdagangan maupun investasi.

"Kita akan terus melakukan reformasi yang selama ini sudah dilakukan. Di kami sendiri seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan, maupun reformasi di sektor keuangan dengan Undang-undang P2SK yang sekarang dalam proses untuk pelaksanaannya," tuturnya.

Airlangga bilang, Indonesia juga menjadi negara ASEAN pertama yang mendaftar dan diterima untuk menjalani proses aksesi anggota penuh OECD.

Setelah Indonesia, ada Thailand yang sudah mengajukan permohonan mengikuti aksesi OECD tapi belum sampai tahap diterima.

#oecd #sri-mulyani #airlangga-hartarto #aksesi-oecd #anggota-penuh-oecd

https://money.kompas.com/read/2024/10/03/193800426/ri-jadi-negara-pertama-gunakan-digitalisasi-dalam-aksesi-oecd