Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas.

Kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas adalah tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024.

Surat tertanggal 7 November 2024 tersebut berisi tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, danb. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti efek kemenangan calon presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam ajang Pilpres 2024 terhadap harga minyak dunia.

Sri Mulyani menjelaskan, Trump sangat berbeda dengan Presiden Amerika Serikat (AS) petahana Joe Biden. Bagaimanapun, sambungnya, Trump berasal dari Partai Republik sementara Biden dari Partai Demokrat.

Salah satu perbedaan paling mencolok adalah terkait isu perubahan iklim. Sri Mulyani meyakini, komitmen Trump terhadap perubahan iklim jauh lebih rendah dibandingkan Biden.

"Ini akan memberikan dampak terhadap minyak dunia maupun tren ke depan terhadap isu climate change [perubahan iklim]," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (8/11/2024).

Tak hanya persoalan perubahan iklim, pandangan ekonomi Trump yang cenderung mendorong proteksionisme juga akan memberi ekspektasi tersendiri ke pelaku pasar.

Menurutnya, pelaku pasar akan mengharapkan Trump menurunkan pajak korporasi, semakin melebarkan defisit belanja dan penerimaan, hingga mendorong gencatan senjata terhadap perang di berbagai dunia.

"Beberapa perubahan dalam policy [kebijakan] telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam laporan Citi yang dikutip dari Reuters pada Kamis (7/11/2024), harga minyak mentah jenis Brent berpotensi bergerak di kisaran US$60 per barel karena potensi tarif perdagangan dan peningkatan pasokan minyak terutama usai kemenangan Trump.

Citi mencatat bahwa pengaruh Trump terhadap OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya yang dipimpin oleh Rusia, mungkin mendorong kelompok produsen tersebut untuk mengurangi pengurangan produksi lebih cepat, sekaligus berpotensi mengurangi ketegangan geopolitik dan melepaskan kembali sebagian minyak ke pasar.

Kebijakan Trump dapat menguntungkan industri ini melalui potensi insentif pajak untuk investasi modal dalam eksplorasi dan produksi dan dapat membalikkan kenaikan royalti, biaya penawaran minimum, dan tarif sewa lahan Federal di era Biden.

Lebih lanjut, Citi mencatat kebijakan Trump dapat menimbulkan dampak beragam pada pertumbuhan ekonomi global, khususnya negatif bagi Eropa dan China, yang masih terkena risiko tarif perdagangan.

Hal ini dapat semakin menghambat pertumbuhan permintaan minyak global, sehingga menimbulkan risiko penurunan terhadap ekspektasi pertumbuhan permintaan minyak global Citi, yang saat ini sebesar 0,9 juta barel per hari untuk tahun depan.

“Meski begitu, meski agenda minyak dan gas lebih mendukung, dampak langsungnya terhadap pasar minyak fisik kemungkinan akan terbatas,” tulis Citi dalam laporannya.

Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk terus berkoordinasi dalam menghadapi risiko ketegangan perang dagang.

Amanah Prabowo itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus dalam potensi ketegangan dunia.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan pada para menteri (di Kabinet Merah Putih) untuk terus berkoordinasi di dalam melihat perkembangan dalam sektor manufaktur maupun trade (perdagangan) antarnegara," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Sri Mulyani turut menyoroti kinerja sektor manufaktur Indonesia, terutama padat karya. Ia mengklaim pada kuartal III 2024 ada perbaikan yang cukup kuat.

Kendati, Ani menekankan Kemenkeu tetap bakal terus melihat bagaimana pertumbuhannya ke depan. Sorotan ini terutama dilakukan di tengah adanya persaingan global.

"Kalau kita lihat trade akan menjadi salah satu isu yang paling menonjol dan kontensius, yang paling tegang dari pergaulan antarnegara," wanti-wanti Ani.

"Karena sekarang hampir semua negara tidak segan menggunakan tarif (impor) atau dalam hal ini perang dagang di dalam menjaga industri maupun perekonomian masing-masing," imbuhnya.

Sang Bendahara Negara itu menegaskan potensi sikut-sikutan tersebut yang mesti menjadi perhatian Indonesia.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut ada mandat lain yang diberikan Prabowo kepada Kemenkeu, yakni mengatur penggunaan aset dan anggaran. Ini termasuk untuk kementerian/lembaga (K/L) baru di Kabinet Merah Putih.

Mandat tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024. Aturan turunan dari beleid tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 4 November 2024.

"Jadi, sudah dimulai proses untuk pembagian anggaran dan seterusnya. Secara bersamaan juga kita memantau perpres mengenai K/L, satu per satu sudah mulai keluar. Ini menjadi pedoman bagi alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan dikeluarkan pada akhir November atau awal Desember 2024," ungkap Suahasil.

"Berbagai macam program quick win dari Bapak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebagian yang telah masuk di APBN 2025 berarti akan dikeluarkan dalam bentuk DIPA dan dijalankan sejak mulai awal pelaksanaan APBN 2025. Yang masih belum masuk, masih di dalam perencanaan dan digodok K/L," tandasnya.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(acd/acd)

KOMPAS.com - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai dengan akhir Oktober 2024 tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap PDB," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip pada Sabtu (9/11/2024).

Defisit APBN adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama.

Defisit pada anggaran negara ini terjadi karena penerimaan negara yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara. Untuk menutupnya, biasanya dilakukan dengan penerbitan utang baru.

Untuk diketahui, defisit APBN pada 2024 ini bahkan dua kali lipat lebih besar dibandingkan pada Agustus lalu, yang mana defisitnya sebesar Rp 153,7 triliun atau setara dengan 0,68 persen terhadap PDB.

Meski melebar, Sri Mulyani menyebut, realisasi defisit APBN bulan lalu masih lebih kecil dibandingkan postur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) APBN 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB.

"Defisit ini masih lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam UU APBN," kata dia.

Bendahara Negara itu menyebut defisit terjadi dikarenakan tingginya belanja negara dibandingkan pendapatan negara.

Hingga akhir Oktober 2024, belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau setara 76,9 persen dari pagu anggaran APBN 2024. Realiasi belanja tersebut tumbuh 14,1 persen dibandingkan periode sama di tahun lalu.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," ucapnya.

Sementara itu, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun di Oktober 2024, atau setara 80,2 persen dari target APBN 2024. Ia bilang, realisasi ini naik 0,3 persen dibandingkan periode Oktober 2023.

"Sedangkan dari sisi keseimbangan primer, kita masih mengalami surplus sebesar Rp 97,1 triliun, dan ini berarti keseimbangan primer positif," ungkap Sri Mulyani.

Target defisit APBN Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menargetkan defisit APBN 2024 sebesar 2,7 persen dari PDB pada akhir tahun ini.

Meskipun hingga akhir Agustus 2024, realisasi defisit kas negara tersebut baru 0,68 persen dari PDB atau senilai Rp 153,7 triliun.

"Outlook 2,7 persen dari PDB seperti yang di Banggar dan DPR. Ini karena penerimaan mengalami tekanan dan belanja pertumbuhannya cukup baik," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi sebelumnya.

Asal tahu saja, target defisit dalam APBN 2024 mulanya sebesar 2,29 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun, lalu melebar menjadi 2,7 persen terhadap PDB.

Adapun salah satu belanja yang akan mengalami peningkatan menjelang akhir tahun ini ialah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Per akhir Agustus 2024, realisasi anggaran IKN sudah sebanyak Rp 18,9 triliun atau 43,1 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 44 triliun.

Realisasi ini akan meningkat setelah serah terima pekerjaan fisik mencapai 100 persen pada kuartal III dan IV mendatang.

Bila dirincikan, realisasi anggaran IKN 2024 untuk klaster infrastruktur sudah mencapai Rp 16,2 triliun dari pagu anggaran Rp 40,7 triliun.

Anggaran ini di antaranya untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kementerian Koordinator dan kementerian lain, serta Gedung Otorita IKN; pembangunan tower rumah susun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, Rumah Sakit IKN; pembangunan Jalan Tol IKN, jalan dan jembatan, serta Bandara IKN; dan penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan pengendalian banjir IKN.

Kemudian, realisasi anggaran IKN 2024 untuk klaster non-infrastruktur telah mencapai Rp 2,7 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun.

Anggaran non-infrastruktur itu di antaranya untuk operasional Otorita IKN; perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; promosi, publikasi, atau sosialisasi IKN; laporan dan rekomendasi kebijakan pada K/L; kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi; dan dukungan pengamanan Polri.

(Penulis: Yohanna Artha Uly, Isna Rifka Sri Rahayu | Editor: Sakina Rakhma Setiawan, Aprillia Ika)

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, alasan penghapusan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) , sehingga adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Seperti diketahui, Prabowo Subianto resmi merombak susunan organisasi Kemenkeu yang saat ini terdiri atas Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), Inspektorat Jenderal, dua Badan dan delapan staf ahli.

Nah, jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang diresmikan oleh Kepala Negara tersebut.

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, perubahan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal didasarkan pada aturan organisasi di mana fungsi perumusan kebijakan lebih sesuai dipegang oleh direktorat jenderal daripada badan.

"Kenapa kok diubah dari badan menjadi dirjen? karena nomenklatur menurut MenPan-RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal," jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Selanjutnya, Menkeu juga mengungkapkan alasan dibentuknya Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang mempunyai tujuan strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sehingga menurutnya, peran Kementerian Keuangan menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini.

"Kita sering menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli) yang biasanya tidak memiliki struktur," jelasnya.

Bendahara Negara menyampaikan, penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan juga ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Badan ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian dengan berfokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan.

Menurutnya, badan ini penting untuk menghadapi perkembangan digitalisasi global dan dalam meningkatkan kemampuan analitik serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

"Dimana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen data analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," tutup Menkeu.

Kalau kita lihat di komposisi dari pengeluaran atau agregat demand dan dari sisi produksi, untuk konsumsi rumah tangga 4,91 persen ini masih comparable dengan situasi kuartal II 2024...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, daya beli masyarakat yang cukup solid dan kinerja ekspor yang stabil menjadi fondasi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024.

Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen (yoy). Menurutnya, struktur ekonomi Indonesia jika dilihat dari sisi pengeluaran atau permintaan agregat dan produksi tetap menunjukkan daya tahan yang kuat.

“Kalau kita lihat di komposisi dari pengeluaran atau agregat demand dan dari sisi produksi, untuk konsumsi rumah tangga 4,91 persen ini masih comparable dengan situasi kuartal II 2024. Sedangkan kalau kita lihat investment, pembentukan modal domestik brutonya PMTB, ini tumbuhnya sebetulnya lebih baik dan lebih kuat dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu 5,15 persen,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,9 persen didorong oleh aktivitas nonprimer seperti hotel, transportasi, dan komunikasi. Hal ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih resiliens.

Pemerintah sendiri mencatatkan kontribusi yang cukup signifikan melalui belanja pemerintah yang tumbuh sebesar 4,62 persen. Sri Mulyani menilai, belanja pemerintah pusat yang meningkat sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu turut mendorong perekonomian pada kuartal III tahun ini.

Kemudian, sektor ekspor juga menunjukkan performa yang lebih kuat dibandingkan kuartal sebelumnya dengan pertumbuhan 9,09 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan dari beberapa negara mitra dagang utama seperti China, yang juga mencatatkan pertumbuhan ekspor yang cukup signifikan.

Meskipun demikian, Menkeu memberikan catatan untuk tetap waspada terharap peningkatan impor yang menembus double digit mencapai 11,47 persen pada periode yang sama, yang berpotensi memberi tekanan pada neraca perdagangan.

“Kita juga mewaspadai impor kita tumbuhnya double digit di 11,47 persen. Ini mungkin yang perlu karena kalau ekspor minus impor dalam hal ini importnya adalah 20 persen terhadap GDP kita tapi itu faktor negatif. Tentu kita perlu untuk menjaga terutama nanti untuk trade account kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu memaparkan dari sisi produksi, sektor manufaktur mengalami perbaikan dengan pertumbuhan 4,72 persen pada kuartal III 2024, lebih kuat dibandingkan dua kuartal sebelumnya yang masing-masing sebesar 4,89 persen dan 4,64 persen.

Industri logam dasar menjadi kontributor utama pertumbuhan manufaktur yakni sebesar 12,4 persen, diikuti dengan industri elektronik 7,3 persen, dan industri makanan dan minuman (mamin) sebesar 5,8 persen.

Sementara, sektor manufaktur padat karya juga menjadi salah satu motor pertumbuhan yang penting, terutama di tengah tantangan perekonomian global yang semakin intens.

Sri Mulyani mengatakan, sektor manufaktur padat karya dan sektor perdagangan akan terus menjadi perhatian pemerintah, mengingat pentingnya kedua sektor tersebut dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung daya saing Indonesia di pasar global.

Secara keseluruhan, ia menilai bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat melambat di angka 4,95 persen, namun kinerja fundamental tetap kuat.

Pemerintah akan terus menjaga agar kebijakan fiskal mendukung stabilitas perekonomian, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti persaingan dagang antarnegara dan tekanan pada neraca perdagangan.

"Ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya, dalam hal ini bagi Presiden Prabowo yang telah menyampaikan kepada para menteri untuk terus berkoordinasi di dalam melihat perkembangan dari sektor manufaktur maupun dari sisi perkembangan trade antar negara ini," imbuh Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya membeberkan alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah 2 direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia paham banyak yang mempertanyakan nasib Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu. Ia menegaskan Febrio masih menjadi anak buahnya.

"Itu (Febrio Kacaribu) tetap saja (di Kemenkeu), menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," tegasnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

"Kenapa kok diubah dari badan (BKF) menjadi ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan RB (Rini Widyantini) kalau badan itu gak bikin policy. Padahal, Pak Febrio itu bikin policy banyak banget. Akhirnya diubah jadi ditjen (Strategi Ekonomi dan Fiskal)," imbuh wanita yang akrab disapa Ani itu.

Di lain sisi, ada tambahan direktorat jenderal baru. Kemenkeu kini punya Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sang Bendahara Negara menekankan kehadiran ditjen baru itu untuk memperkuat peran Kemenkeu. Terlebih, di tengah status Kementerian Keuangan sebagai sekretaris di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"(Kehadiran Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan) lebih untuk memperkuat peran Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK, dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," jelas Ani.

"Untuk organisasi (baru) Kementerian Keuangan, mungkin nanti kita bikin saja konferensi pers tersendiri," janjinya akan membahas lebih lanjut soal struktur baru di Kemenkeu.

Penghapusan BKF dan tambahan 2 ditjen baru diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid ini diteken Presiden Prabowo pada 5 November 2024.

Sri Mulyani juga turut menjelaskan pembagian kerja antara ketiga wakil menterinya. Termasuk, soal posisi Kemenkeu yang tak lagi di bawah koordinasi menko perekonomian, melainkan langsung kepada presiden.

"Kita menggunakan organisasi yang sifatnya matriks dan principal. Jadi, basically walaupun masing-masing wamen (wamenkeu) punya principal yang akan dipegang, tapi kita melayani banyak sekali kementerian/lembaga (K/L)," jelasnya.

"Jadi, Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya. Oleh karena itu, tidak menjadi eksklusif di salah satu kementerian koordinator, tapi kita membantu keseluruhan. Makanya kita deploy wamen untuk datang ke semua menko menanyakan masing-masing strategi dan bagaimana prioritas di dalam koordinasi masing-masing menko tersebut," tutup Ani.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024 bakal berdampak pada pergerakan harga minyak dunia di masa depan.

Ia menjelaskan, salah satu hal yang menarik perhatian dari kondisi politik AS terkini adalah perbedaan pandangan antara Trump dengan Joe Biden, Presiden AS saat ini, terkait permasalahan perubahan iklim.

"Trump itu dari sisi isu perubahan iklim sangat berbeda dibandingkan Presiden Biden. Trump untuk komitmen penurunan CO2, terutama dari energi, itu tidak mengikuti seperti yang dilakukan oleh Presiden Biden," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Adapun Trump dinilai memiliki komitmen yang rendah terhadap itu perubahan iklim.

Perbedaan pandangan antara Trump yang didukung Partai Republik, dengan Biden yang berasal dari Partai Demokrat itu, diyakini Sri Mulyani bakal berdampak pada kebijakan terkait energi dan perubahan iklim sehingga mempengaruhi harga minyak dunia.

"Ini tentu akan memberikan dampak, baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap tren ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change (perubahan iklim) maupun energi," ucap dia.

Seiring dengan perbedaan latar belakang partai, Sri Mulyani juga menilai, kemenangan Trump akan menimbulkan banyak perubahan kebijakan di AS. Tak hanya dari sisi energi, tapi juga ekonomi dan politik internasional.

Beberapa perubahan kebijakan yang berpotensi terjadi usai Trump resmi menduduki kursi Presiden AS, yakni terkait ekspektasi penurunan pajak korporasi dan adanya ekspansi belanja.

Kemudian terkait potensi kenaikan tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan AS, terutama barang-barang yang berasal dari China. Selain itu, kemungkinan arah kebijakan yang mendorong gencatan senjata.

"(Ekspetasi) antisipasi bagaimana dampak terhadap masalah keamanan dan perang di berbagai kawasan di dunia," pungkas Sri Mulyani.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Sebut Kemenangan Trump di Pilpres AS Pengaruhi Harga Minyak Dunia", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/11/08/170107426/sri-mulyani-sebut-kemenangan-trump-di-pilpres-as-pengaruhi-harga-minyak-dunia?page=all#page2.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati telah mengucurkan Rp139,6 triliun untuk subsidi energi per 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, subsidi BBM Cs tersebut menjadi sorotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Anggaran negara itu diklaim justru dinikmati orang kaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, subsidi energi diberlakukan agar harga listrik hingga BBM bisa tetap terkendali agar tidak membebankan masyarakat banyak.

"[Sehingga] masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, anggaran untuk subsidi energi tersebut diperuntukkan untuk BBM sebesar 13.476,6 ribu kiloliter. Angka tersebut meningkat 1,1% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).

Lalu, LPG 3 kg senilai 6.131,6 juta kilogram. Angka tersebut naik 1,3% secara YoY.

Terakhir, listrik bersubsidi sebanyak 41,3 juta pelanggan. Angka tersebut juga naik 4,3% secara YoY.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Rp100 triliun dana subsidi energi diduga dinikmati orang kaya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Namun, dia mengatakan 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu. Data itu, sambungnya, didapat berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), maupun BPH Migas.

"Tapi jujur saya katakan ya Kurang lebih sekitar 20%–30% subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran dan itu gede angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, subsidi tepat sasaran menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai subsidi tepat sasaran, Prabowo pun memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat tersebut guna membahas subsidi energi. Prabowo disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak menoleransi koruptor.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan Presiden Prabowo memberi arahan terkait efisiensi anggaran.

Namun, kementerian/lembaga (K/L) tetap diminta tetap fokus menjalankan program-program utamanya yang termasuk quick win.

"Arahan-arahan Presiden (Prabowo) untuk mengefisienkan dan menjaga APBN agar tetap bisa dijalankan dengan toleransi terhadap korupsi harus dinolkan," ungkap Ani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

"Jadi, tidak ada toleransi terhadap korupsi dan (juga) efisiensi ditingkatkan," tegasnya.

Ani turut menyinggung soal penyusunan APBN 2025. Ia mengklaim ini sudah melalui konsultasi dengan Prabowo Subianto, meski saat itu baru diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Oleh karena itu, Menkeu Sri Mulyani mengajak semua kementerian/lembaga (K/L) betul-betul memperhatikan APBN. Ini sesuai dengan arahan sang Kepala Negara kepada para anak buahnya dalam berbagai kesempatan.

"Terutama, dengan berbagai feedback mengenai efisiensi. Itu ditunjukkan dengan incremental capital output ratio (ICOR) tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi," jelasnya.

"Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L). Oleh karena itu, kalau akan dilakukan review terhadap APBN, lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutup Ani.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus satu Unit Eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan membentuk dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Baru.

Dua Ditjen anyar tersebut adalah Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. BKF melebur di Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan alasan perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kemenkeu.

Dia menuturkan, perubahan BKF menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal didasarkan pada aturan organisasi, di mana fungsi perumusan kebijakan lebih sesuai dipegang oleh Ditjen daripada badan.

"Kenapa kok diubah dari badan menjadi ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Selanjutnya, kata dia, alasan dibentuknya Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tujuan strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sehingga, menurutnya, peran Kemenkeu menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini.

"Kita sering menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal. Oleh karena itu, perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli) yang biasanya tidak memiliki struktur," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan juga ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kemenkeu.

Badan ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian dengan berfokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan.

Menurut Sri Mulyani, badan ini penting untuk menghadapi perkembangan digitalisasi global dan dalam meningkatkan kemampuan analitik, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

"Di mana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen data analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," katanya.

Sebelumnya, Prabowo resmi merombak susunan organisasi Kemenkeu yang saat ini terdiri atas Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), Inspektorat Jenderal, dua Badan, dan delapan Staf Ahli.

Jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus BKF yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang diresmikan oleh Prabowo.

Prabowo juga Prabowo membentuk satu badan baru, yakni Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sri Mulyani.

(Fiki Ariyanti)