Populer: Sinyal PPN 12% Ditunda; Prabowo Minta Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi - kumparan.com
Kehadiran Sri Mulyani ke rumah Prabowo menyita perhatian banyak orang. Di sisi lain, ada sinyal kenaikan jadi PPN 12 persen ditunda.
(Kumparan.com) 15/10/24 05:39 16481484
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berpeluang ditunda menjadi berita yang banyak dibaca pada Senin (14/10). Selain itu, munculnya Sri Mulyani ke rumah presiden terpilih Prabowo Subianto juga menjadi berita yang ramai di kumparanBisnis. Simak rangkumannya.
Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira bilang implementasi PPN 12 persen merupakan keputusan politik.
Sehingga jika ada penundaan, bukan semata kehendak pemerintahan baru, namun juga diputuskan bersama DPR RI. Walau begitu, Anggawira belum bisa memastikan kapan revisi UU HPP dilakukan.
"Masih sejauh ini berjalan (PPN 12 persen di 2025). Ketika ada wacana ini (ditunda), pemerintah ke depan harus bicara sama DPR, karena bukan hanya kehendak pemerintah, artinya ini keputusan politik," katanya.
Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PPN 12 persen akan mulai diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025.
Sri Mulyani dipastikan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo-Gibran. Kepastian ini diungkap oleh Sri Mulyani setelah menemui Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10).
"Beliau (Prabowo) meminta saya untuk jadi Menteri Keuangan lagi," kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan terpilihnya dirinya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali terjadi setelah diskusi yang cukup panjang.
"Kita diskusi cukup lama dan panjang. Oleh karena itu, pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk jadi Menteri Keuangan lagi," lanjutnya.
Sri Mulyani bilang Prabowo meminta dirinya untuk kembali menjaga APBN dan keuangan negara. Selain itu, Ia juga mengungkap perubahan nomenklatur dari beberapa kementerian/lembaga juga akan dibantu dalam urusan anggaran agar efektivitas kementerian/lembaga baru dapat lebih cepat.
"Kita akan bantu semaksimal mungkin kementerian-kementerian yang mengalami perubahan, untuk nomenklaturnya, pembagian tugasnya, supaya mereka enggak butuh waktu lama untuk efektif," pungkas Sri Mulyani.