Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sudah mencapai Rp 122 triliun hingga Oktober 2024, atau 81,1% dari pagu. Realisasi ini juga meningkat 4,5% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Adapun peningkatan realisasi bansos secara tahunan ini utamanya dipengaruhi adanya peningkatan indeks dan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP).

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan, realisasi ini disalurkan oleh beberapa kementerian. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Kemudian, Kementerian Kesehatan memberikan bantuan iuran PBI JKN bagi 96,76 juta peserta.

“Di Kemendikbud Ristek ini juga ada bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 15,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar kuliah bagi 789.000 mahasiswa,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Selanjutnya, disalurkan oleh Kementerian Agama untuk bantuan PIP bagi 2,2 juta siswa dan KIP bagi 99.860 mahasiswa. Terakhir, disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka tanggap darurat bencana.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Aliran dana dari investor asing tercatat kembali hengkang dari pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp 10,23 triliun keluar (capital outflow) dari pasar keuangan lokal sepanjang pekan pertama November 2024.

Berdasarkan data transaksi periode 4 hingga 7 November 2024 yang dihimpun Bank Indonesia (BI), aliran modal asing keluar dari pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Terdiri dari jual neto sebesar Rp 2,29 triliun di pasar saham, Rp 4,66 triliun di pasar SBN, dan Rp 3,28 triliun di SRBI,” tutur Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11).

Seiring dengan hengkangnya asing dari pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia mengalami penurunan. Ini terlihat dari premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 7 November 2024 sebesar 67,59 bps, turun dibanding dengan 1 November 2024 sebesar 71,58 bps.

Dengan perkembangan ini, berdasarkan data setelmen sampai dengan 4 November 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp38,51 triliun di pasar saham, Rp38,86 triliun di pasar SBN dan Rp192,99 triliun di SRBI.

Sementara itu, pada semester-II 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 38,17 triliun di pasar saham, Rp 72,82 triliun di pasar SBN dan Rp 62,65 triliun di SRBI.

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” kata Denny.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga beras diperkirakan naik di akhir tahun. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan di akhir tahun ini merupakan tren tahunan lantaran jumlah panen beras yang berkurang.

Bapanas telah mengantisipasi melalui penyiapan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditugaskan pada Perum Bulog.

"Cadangan beras bulog ada 1,7 juta ton, itu untuk meng-cover di akhir tahun dan awal tahun," jelas Arief dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (6/11).

Arief memastikan jumlah cadangan beras tersebut lebih dari cukup untuk meredam gejolak harga beras mendatang.

Arief mengatakan sebelumnya harga beras di pasar memang sulit dikendalikan pada akhir tahun, lantaran Bulog hanya memiliki cadangan beras 600 - 800 ribu ton.

"Tapi sekarang 1,7 juta ton, berbeda dengan sebelumnya yang cadangan pangan cuma 600-800 ribu ton itu sangat bahaya," urai Arif.

Lebih lanjut, Arief memaparkan proyeksi impor beras pada tahun 2025. Menurutnya hal itu akan bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri.

Dirinya menegaskan alasan keputusan impor beberapa tahun terakhir lantaran produksi dalam negeri memang hanya mencapai 31 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 30,5 juta ton. Artinya surplus beras dari petani hanya mencapai 0,5 juta ton.

"Sehingga memang menggenjot produksi akan menjadi sangat penting kurangi impor," jelasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penarikan utang baru ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16,90 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 53,2 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp 31,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 383 triliun.

Thomas menekankan, pentingnya menjaga efisiensi biaya utang atau cost of fund, serta memastikan risiko pembiayaan tetap terjaga dalam batas yang aman. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target pembiayaan negara tanpa menganggu stabilitas fiskal.

"Tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali," kata Thomas.

Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sistem pajak canggih Coretax System akan meluncur tahun depan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan implementasi sistem Coretax akan membawa perubahan besar dalam pelaporan pajak di Indonesia.

Suryo menyebut, sistem ini akan menyediakan pre-populated SPT, atau formulir pajak yang telah terisi otomatis, untuk mempermudah proses pelaporan.

"Jadi memang apabila Coretax sudah diimplementasikan, semua pelaporan dilakukan melalui Coretax, dan pelaporan pun juga sebetulnya diberikan kemudahan karena kita siapkan pre-populated SPT," kata Suryo dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Bagi wajib pajak badan yang menerbitkan bukti potong dan bukti pungut pajak, laporan tersebut akan dihasilkan otomatis oleh sistem, sehingga wajib pajak hanya perlu memverifikasi data sebelum melaporkannya.

Suryo juga menyoroti pentingnya kesiapan wajib pajak, terutama untuk wajib pajak badan, dalam menghadapi perubahan sistem ini. Sebagai upaya untuk memfasilitasi transisi, Ditjen Pajak akan memberikan edukasi secara berkelanjutan.

Mengingat jumlah wajib pajak badan lebih sedikit dibanding wajib pajak orang pribadi, Suryo akan menginstruksikan semua kantor pajak di seluruh Indonesia untuk menjangkau wajib pajak badan guna menjelaskan dan memberikan gambaran terkait pengisian SPT melalui Coretax.

"Jadi kami minta seluruh kantor kami di seluruh Indonesia untuk bisa reaching out Wajib Pajak Badan, bercerita dan menyampaikan kira-kira apa yang akan dilakukan pada waktu menyampaikan SPT melalui Coretax yang akan kita implementasikan ke depan," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Defisit anggaran melebar menjelang akhir tahun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun pada Oktober 2024.

Defisit APBN 2024 ini makin melebar jika dibandingkan bulan Agustus 2024 yang tercatat Rp 153,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara per Oktober 2024 tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun atau naik 0,3% yoy dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini setara 80,2% dari target APBN 2024.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau meningkat 14,1% yoy dari periode sma tahun lalu. Realisasi ini setara 76,9 dari target APBN 2024.

Dengan kinerja APBN tersebut, Sri Mulyani menyebut keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 97,1 triliun.

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

UMP 2025 - Jakarta. Upah minimum provinsi (UMP) 2025 dipastikan akan naik dari tahun 2024. Sebelum naik, cek UMP tahun 2024 yang berlaku saat ini.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan sinyal bahwa UMP tahun 2025 bakal naik. Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.

Pasalnya, pemerintah berupaya meningkatkan penghasilan pekerja dan memperhatikan dunia usaha. "Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Kendati begitu, besaran kenaikan upah belum dibahas. Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit. "(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri. Hal yang pasti, besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

Ia ingin Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit yang terdiri dari Serikat buruh dan pengusaha solid. Sejauh ini kata Yassierli, pihaknya sudah membahas masalah pengupahan ini dengan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit.

"Enggak bisa saja janjikan. Kita mengoptimalkan LKS tripartit, kita sudah 2 kali rapat. Ini kan masalah waktu ya terlalu cepat, jadi kita masih bahas. Kita harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar benar bisa memberikan, bahasa saya, membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha," jelasnya.

Yassierli tidak memungkiri, UMP turut dibahas dalam sidang kabinet sore tadi, meski secara umum. Terkait tenggat waktu penetapan upah paling lambat selesai 21 November sesuai PP Nomor 51, ia menyebut bahwa kondisi saat ini berbeda.

"Ya kan kondisi sekarang enggak bisa dikejar karena produk hukum harus harmonisasi macem-macem. Kan yang penting berlakunya 1 Januari nanti," jelas dia.

Sebelumnya, pemerintah tengah membuat aturan mengenai formulasi UMP menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan, Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional. MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

MK pun menghidupkan kembali peran aktif dewan pengupahan dalam penentuan upah minimun serta mengembalikan adanya upah minimum sektoral. Menurut Partai Buruh, putusan MK yang mengabulkan gugatan mereka itu membuat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (PP Pengupahan), yang membuat kenaikan upah minimum sangat kecil sejak UU Cipta Kerja berlaku, tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum tahun 2025.

"Ketentuan mengenai nilai indeks tertentu yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,1 hingga 0,3, tidak lagi berlaku seiring dicabutnya Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja. Besaran nilai indeks tertentu untuk upah minimum tahun 2025 harus dirundingkan dengan serikat pekerja," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kepada Kompas.com, Senin.

"Kenaikan upah minimum tahun 2025 diusulkan sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dengan usulan serikat pekerja bahwa nilai indeks tertentu (?) adalah sebesar 1,0 hingga 2,0. Lalu, Karena PP Pengupahan tidak lagi berlaku, maka tidak ada lagi batas bawah dan batas atas upah minimum," kata dia.

Tonton:Ada Program Pemutihan Utang untuk Petani dan Nelayan, Ini Informasinya

UMP 2024

UMP 2024 telah naik dibandingkan tahun 2023. Berikut daftar UMP 2024 di 38 provinsi di Indonesia:

1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik 1,38% dibandingkan tahun 2023

2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)

3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)

4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963

5. UMP 2024 Jambi, Rp 2.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)

6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)

7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)

8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)

9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)

10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)

11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,38%)

12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)

13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)

14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)

15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.65.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)

16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)

17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)

18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)

19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)

20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)

21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp 3.181.013, naik 8,84%

22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)

23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)

24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653, naik 3,38%

25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)

26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)

27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)

28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)

29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik 1,19%

30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)

31. UMP 2023 Maluku, menunggu putusan resmi

32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)

33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).

34. UMP 2024 Papua Barat Rp 3.393.000 naik Rp 111.000 (0,3%)

35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270 Naik Rp 159.578 (4,13%)

UMP provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Pegunungan mengikuti daerah asal sebelumnya.

UMP 2023

Sebagai pembanding, berikut daftar UMP 2023 yang berlaku saat ini di seluruh Indonesia:

1. UMP 2023 Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. UMP 2023 Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. UMP 2023 Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. UMP 2023 Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. UMP 2023 Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. UMP 2023 Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. UMP 2023 Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. UMP 2023 Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. UMP 2023 Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. UMP 2023 Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. UMP 2023 DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. UMP 2023 Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. UMP 2023 Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. UMP 2023 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. UMP 2023 Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. UMP 2023 Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. UMP 2023 Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. UMP 2023 Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19. UMP 2023 Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

20. UMP 2023 Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. UMP 2023 Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. UMP 2023 Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. UMP 2023 Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. UMP 2023 Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. UMP 2023 Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. UMP 2023 Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. UMP 2023 Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. UMP 2023 Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. UMP 2023 Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. UMP 2023 Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. UMP 2023 Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. UMP 2023 Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33. UMP 2023 Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024 bakal berdampak pada pergerakan harga minyak dunia di masa depan.

Ia menjelaskan, salah satu hal yang menarik perhatian dari kondisi politik AS terkini adalah perbedaan pandangan antara Trump dengan Joe Biden, Presiden AS saat ini, terkait permasalahan perubahan iklim.

"Trump itu dari sisi isu perubahan iklim sangat berbeda dibandingkan Presiden Biden. Trump untuk komitmen penurunan CO2, terutama dari energi, itu tidak mengikuti seperti yang dilakukan oleh Presiden Biden," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Adapun Trump dinilai memiliki komitmen yang rendah terhadap itu perubahan iklim.

Perbedaan pandangan antara Trump yang didukung Partai Republik, dengan Biden yang berasal dari Partai Demokrat itu, diyakini Sri Mulyani bakal berdampak pada kebijakan terkait energi dan perubahan iklim sehingga mempengaruhi harga minyak dunia.

"Ini tentu akan memberikan dampak, baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap tren ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change (perubahan iklim) maupun energi," ucap dia.

Seiring dengan perbedaan latar belakang partai, Sri Mulyani juga menilai, kemenangan Trump akan menimbulkan banyak perubahan kebijakan di AS. Tak hanya dari sisi energi, tapi juga ekonomi dan politik internasional.

Beberapa perubahan kebijakan yang berpotensi terjadi usai Trump resmi menduduki kursi Presiden AS, yakni terkait ekspektasi penurunan pajak korporasi dan adanya ekspansi belanja.

Kemudian terkait potensi kenaikan tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan AS, terutama barang-barang yang berasal dari China. Selain itu, kemungkinan arah kebijakan yang mendorong gencatan senjata.

"(Ekspetasi) antisipasi bagaimana dampak terhadap masalah keamanan dan perang di berbagai kawasan di dunia," pungkas Sri Mulyani.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Sebut Kemenangan Trump di Pilpres AS Pengaruhi Harga Minyak Dunia", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/11/08/170107426/sri-mulyani-sebut-kemenangan-trump-di-pilpres-as-pengaruhi-harga-minyak-dunia?page=all#page2.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun pada Oktober 2024.

Angka defisit ini makin melebar jika dibandingkan bulan Agustus 2024, yang tercatat hanya Rp 153,7 triliun.

Defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024 disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan.

Kondisi tersebut perlu dicermati secara serius karena dapat berdampak pada stabilitas fiskal dan ekonomi Indonesia ke depan.

Faktor pertama, pelebaran defisit APBN ini disebabkan oleh perlambatan pendapatan negara dibandingkan tahun sebelumnya.

Bhima menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah penurunan drastis pada Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Migas yang disebabkan oleh harga minyak global yang rendah. Selain itu, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tertekan akibat kinerja komoditas yang lebih rendah dari ekspektasi, seiring dengan melemahnya permintaan global.

"Kontraksi pada pendapatan perpajakan karena menurunnya permintaan komoditas ekspor tercermin dari pertumbuhan pajak sektor pertambangan anjlok 41% akumulasi Januari hingga Oktober 2024 dibanding periode tahun sebelumnya," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (8/11).

Faktor kedua yang turut berkontribusi terhadap pelebaran defisit adalah lemahnya kinerja sektor industri manufaktur, yang berimbas pada penurunan pendapatan pajak dari sektor tersebut. Bhima mencatatkan, pajak dari sektor industri manufaktur tercatat melemah 7,87% secara tahunan atau year on year (YoY).

Menurutnya, jika situasi ini berlanjut, maka rasio penerimaan pajak dan target pajak tahun ini berisiko meleset. Penurunan kontribusi sektor industri juga berisiko menurunkan pajak-pajak lainnya dalam beberapa kuartal ke depan.

"Gambaran menurunnya sumbangan sektor industri juga berisiko menurunkan kontribusi pajak lainnya dalam beberapa kuartal ke depan," katanya.

Sementara, faktor ketiga yang menyebabkan pelebaran defisit adalah pembengkakan belanja pemerintah, terutama terkait dengan belanja modal untuk infrastruktur.

Bhima menyoroti adanya lonjakan belanja modal yang naik signifikan sebesar 40% yoy pada periode Januari-Oktober 2024, seiring dengan upaya penyelesaian proyek-proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, meskipun tidak disebutkan secara rinci, Bhima mengingatkan bahwa kenaikan beban belanja bunga utang juga turut berkontribusi pada peningkatan defisit APBN.

"Kenaikan beban belanja bunga utang turut mendorong pelebaran defisit APBN. Tahun depan debt service ini yang harus benar-benar dijaga karena menekan ruang fiskal," imbuh Bhima.

Kendati begitu, Bhima memperkirakan defisit APBN 2024 ini masih akan lebih rendah jika dibandingkan outlook pemerintah sebesar 2,7% PDB. Bhima meramal, defisit APBN pada tahun ini hanya akan berkisar di level 2% hingga 2,4% PDB

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia, Teguh Dartanto menyebut bahwa defisit anggaran yang terjadi pada bulan Oktober 2024 merupakan sebuah pola umum yang terjadi setiap tahun.

Menurut Teguh, hal ini biasanya terjadi menjelang akhir tahun ketika banyak program dan proyek pemerintah yang sudah memasuki tahap penyelesaian, sehingga mendorong adanya lonjakan pembayaran.

"Saya rasa defisit anggaran tetap terjaga sesuai dengan outlook," kata Teguh.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan, pembaruan terkait proses pengelolaan anggaran dan penggunaan aset bagi kementerian/lembaga (K/L) dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Hal ini menindaklanjuti dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara, yang menjadi dasar dalam penataan fungsi K/L kabinet saat ini.

Suahasil menjelaskan, perpres tersebut, khususnya dalam Pasal 33, mengamanatkan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan peraturan yang mengatur penggunaan aset dan anggaran bagi K/L baru. Adapun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sudah diterbitkan yaitu PMK Nomor 90 Tahun 2024.

PMK ini mengatur pemanfaatan aset, penggunaan anggaran, serta penetapan nomor bagian anggaran untuk K/L yang baru.

"Jadi sudah keluar (aturannya), sudah dimulai proses untuk pembagian anggaran dan seterusnya," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk masing-masing K/L.

Perpres 139/2025 terkait struktur K/L yang dirilis secara bertahap akan menjadi acuan utama bagi proses alokasi tersebut.

"Ini menjadi pedoman bagi alokasi DIPA yang akan dikeluarkan pada akhir November atau awal Desember 2024 ini," katanya.

Dalam PMK 90/2024, lanjut Suahasil, telah diatur mekanisme yang akan menjadi pedoman bagi seluruh K/L.

Hal ini penting dalam rangka menyukseskan program prioritas atau quick win dari Presiden Prabowo Subianto, yang sebagian besar telah dimasukkan dalam APBN 2025. Program-program tersebut akan dijalankan sejak awal tahun 2025 melalui DIPA.

Suahasil menambahkan bahwa K/L saat ini tengah menyusun program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APBN 2025. Program yang belum masuk dalam APBN 2025 masih dalam proses perencanaan dan akan dibahas lebih lanjut pada bulan ini.

"Supaya ini bisa dilaksanakan dianggarkan mulai awal tahun 2025 yang akan datang. Masing-masing K/L sekarang untuk merumuskan aktivitas dan juga kegiatannya yang akan dianggarkan untuk APBN 2025 tersebut," imbuh Suahasil.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 477,5 triliun hingga Oktober 2024. Realisasi ini hampir mencapai target atau setara 97,1% dari target APBN.

Realisasi PNBP ini turun 3,4% jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu sebesar Rp 494,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, penurunan setoran PNBP ini disebabkan oleh deviasi lifting minyak dan gas bumi serta penurunan harga komoditas.

"Memang ada kontraksi ya, tentu tadi karena deviasi lifting dan kemudian ada moderasi harga formula dan tetapan harga batubara acuan yang kemudian menjadi faktor dominan dalam menekan pencapaian PNBP," ujar Anggito dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Tercatat, PNBP SDA migas sebesar Rp 93,9 triliun atau terkontraksi 4,0% yang dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Sementara itu, penerimaan SDA non migas tercatat sebesar Rp 97,5 triliun atau terkontraksi 16,6% yang dipengaruhi oleh moderasi harga batubara sehingga royalti batubara berkurang 24,9%.

"Ini sudah mencapai 100% (dari target). Sekali lagi, meskipun demikian ini ada faktor dari menarik pendapatan karena sektor minerba terkait dengan harga batubara acuan," katanya.

Di sisi lain, pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) mencapai Rp 79,7 triliun atau tumbuh 7,5% yang utamanya berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan.

Kemudian, PNBP lainnya tercatat Rp 125 triliun atau terkontraksi 6,4% yoy yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batubara, serta penurunan pendapatan PNBP K/L atas pendapatan yang tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo.

Dan terakhir, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp 81,6 triliun atau tumbuh 13,2% yoy. Realisasi ini disebabkan utamanya berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, layanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

Namun, pendapatan BLU Pengelola Dana khususnya pendapatan pengutan ekspor sawit mengalami perlambatan 18,6% yoy.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Realisasi ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16,90 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 53,2 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp 31,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 383 triliun.

Thomas menekankan, pentingnya menjaga efisiensi biaya utang atau cost of fund, serta memastikan risiko pembiayaan tetap terjaga dalam batas yang aman. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target pembiayaan negara tanpa menganggu stabilitas fiskal.

"Tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali," kata Thomas.

Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).