DPR Baru dan Kabinet ''Zaken''

Tantangan terberat di depan mata pada pemerintahan Prabowo kelak adalah momok deflasi yang mencemaskan. Halaman all

(Kompas.com) 15/10/24 10:20 16493044

DI PELATARAN Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, acara "People Fest" digelar dengan tema “DPR Baru Harapan Baru". Pagelaran People Fest adalah tasyakuran, menghibur rakyat setelah 580 anggota DPR dilantik.

Berjubel masyarakat memadati arena People Fest. Tak luput para pimpinan DPR yang turut hadir. Semarak People Fest dihibur dengan band-band papan atas Tanah Air. Berbagai pesan DPR Baru Harapan Baru pun diselip dalam pesta rakyat pada Jumat malam (4/10/2024).

Dari tema People Fest, tebersit harapan, DPR baru periode 2024-2029, mampu menjawab berbagai tantangan dan masalah pembangunan Indonesia lima tahun ke depan yang kian kompleks.

Harapan pada DPR baru, seiring dengan pemerintahan baru; Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, yang digadang-gadang akan membentuk “Kabinet Zaken.” Komposisi kabinet pemerintahan yang mayoritas diisi para teknokrat di kementerian/lembaga strategis.

Kita menyambut baik gagasan Kabinet Zaken yang diusung pemerintahan baru pasca-Jokowi. Menimbang, arus perubahan pembangunan terus bergerak ke depan. Adaptasi model kepemimpinan pemerintahan perlu dilakukan, agar kepemimpinan pemerintahan menjadi variabel penting mengakselerasi roda pembangunan.

Daniel Bell (1973) dalam The Coming of Post-Industrial Society, telah memandu model pemerintahan di era post-industrial society.

Pada fase pembangunan yang dimaksud Bell, kapabilitas teknokratik menjadi modal utama menggantikan politik tradisional dan kapital.

Dalam konteks post-industrial society, meritokrasi memainkan peran kunci dalam model pemerintahan dan ekonomi.

Senada dengan Bell, peraih nobel ekonomi tahun 1998, Amartya Sen, mengatakan, “meritokrasi adalah sistem yang lebih adil dalam distribusi kesempatan, terutama di negara berkembang.”

Dalam konteks ini, politik praktis hanya bekerja dalam mengawal jalannya meritokrasi, dalam rangka memastikan terciptanya keberpihakan dan keadilan dalam distribusi kue pembangunan.

Tantangan

Pertama, tantangan terberat di depan mata pascapemerintahan Jokowi adalah momok deflasi yang mencemaskan.

Di satu sisi pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II-2024 persisten di 5 persen, tapi deflasi pun terjadi secara persisten dalam lima bulan terakhir. Disertai indeks manufaktur (Prompt Manufacturing Index/PMI) yang crash ke zona merah.

Seturut itu, kelas menengah jumlahnya terus merosot. Anomali ini sekaligus menggahar kecurigaan dan pertanyaan, apakah data pertumbuhan ekonomi 5 persen kredibel atau sebaliknya?

Fenomena deflasi adalah lingkaran setan yang membahayakan ekonomi. Irving Fisher (1933) dalam The Debt-Deflation Theory of Great Depressions, mengatakan, “deflasi adalah faktor kunci dalam ekonomi.”

Deflasi meningkatkan beban utang riil. Ketika terjadi deflasi, nilai uang meningkat, karena harga-harga turun, meskipun jumlah nominal utang tetap sama.

Ini berarti uang yang harus dibayar untuk melunasi hutang, baik individu masyarakat dan pemerintah lebih mahal dari sisi daya beli.

Dampaknya pada individu masyarakat adalah penurunan konsumsi rumah tangga yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Bila deflasi sulit dikendalikan, maka pemerintah akan menyediakan lebih banyak daya beli untuk melunasi hutang.

Ini berarti setiap rupiah APBN yang digunakan untuk membayar utang memiliki nilai lebih besar. Namun di saat sama, pendapatan pemerintah dari pajak dan sumber lain menurun karena aktivitas ekonomi melambat.

Irving Fisher mengingatkan, “deflasi bisa mempercepat kehancuran ekonomi dengan memperburuk dampak dari utang yang ada, memicu lebih banyak kebangkrutan dan ketidakstabilan dalam sistem keuangan.”

Kedua, baru saja secerca harapan kepastian ekonomi tebersit melalui tren penurunan suku bunga global.

Namun memanasnya suhu politik Timur Tengah yang disulut serangan ratusan rudal Iran ke kota Tel Aviv-Israel, memantik bara api konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

Dari sisi fiskal, Indonesia termasuk negara yang rentan bila terjadi dinamika harga minyak dunia.

Sejauh ini, APBN cenderung sensitif terhadap dinamika eksternal seperti volatilitas harga minyak dunia yang berimbas pada beban defisit anggaran.

Sebagai negara net importir Migas, pemerintah akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk menstabilkan harga domestik, kendati dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

Kombinasi momok deflasi dan beban fiskal akibat terganggunya rantai suplai minyak dunia, akan menjadi faktor penghimpit kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kebijakan fiskal ekspansif melalui program unggulan akan tetap dijalankan sebagai konsekuensi janji politik saat kampanye Pilpres 2024.

Di saat yang sama, utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun di tahun 2025, turut mempersempit ruang fiskal.

Konsekuensinya, defisit anggaran terhadap PDB yang diasumsikan dalam APBN 2025 sebesar 2,53 persen bisa jebol, bila berbagai faktor pemicu yang diuraikan, tak teratasi dengan baik melalui kapabilitas teknokratik para pembuat kebijakan (DPR dan pemerintahan baru).

Kendati ketidakpastian ekonomi bertubi-tubi musykil diatasi dalam tempo singkat, namun melalui DPR baru dan Kabinet Zaken Prabowo-Gibran memupuk optimisme. Kabinet Prabowo-Gibran digadang-gadang berjumlah 40-an K/L dan akan diimbangi dengan 13 komisi di DPR RI.

Makin gemuknya institusi pemerintah dan DPR, kita harapkan sebagai bagian dari pendekatan meritokrasi dalam menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi ke depan dari sekadar akomodasi politik.

Bauran kebijakan fiskal dan moneter ekspansif dengan dosis intervensi yang tepat, akan mampu menangkal deflasi dan scarring effect ketidakpastian global.

#kabinet-zaken-prabowo #dpr-2024-2029

https://money.kompas.com/read/2024/10/15/102024226/dpr-baru-dan-kabinet-zaken