JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Pertemuan P20 ke-10 di Brasil.

Puan menyerukan agar para pemimpin parlemen G20 bersatu mengatasi perpecahan geopolitik dan mempromosikan perdamaian, terutama di wilayah konflik seperti Palestina dan Ukraina.

"Saatnya kita memenuhi janji Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi masa depan," ujar Puan dikutip keterangan resmi, Jumat (8/11/2024).

Puan juga menekankan bahwa seluruh anggota negara P20 harus mendukung untuk mengakhiri perang di Palestina, Ukraina, dan sekitarnya.

Ia meminta semua negara G20 untuk segera menyuarakan gencatan senjata di Gaza, dan memberikan bantuan kemanusiaan.

"Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai," ujar Puan.

Menurutnya gencatan senjata sudah sangat diperlukan, dan semua bisa memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza.

"Ketika dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik dan fragmentasi yang meningkat, saya menyerukan kepada para pemimpin Parlemen anggota G20 untuk mengatasi perpecahan, mengakhiri perang, dan berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan," kata Puan.

Puan juga menekankan pentingnya kontribusi parlemen dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tengah tantangan global yang meningkat.

Politikus PDI-P itu mengingatkan bahwa SDGs adalah visi besar menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa ketegangan geopolitik, krisis iklim, dan kesenjangan ekonomi menghambat pencapaian target ini.

Menurutnya, parlemen memiliki peran penting dalam merumuskan undang-undang yang mendukung tiga pilar pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ia mendorong parlemen G20 untuk mengalokasikan anggaran memadai demi pencapaian SDGs dan merancang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk mengurangi kesenjangan.

Menurut Puan, Indonesia sendiri berkomitmen penuh pada SDGs, yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Namun, ia menekankan bahwa komitmen nasional saja tidak cukup tanpa kerja sama global.

“Diplomasi parlemen seperti P20 ini memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan besar abad ke-21,” ungkapnya.

"Perang dan konflik hanya membuang sumber daya yang sangat diperlukan untuk kebutuhan masyarakat miskin dan pendidikan," kata putri Megawati Soekarnoputri itu.

Acara P20 ke-10 ini dihadiri oleh 62 delegasi dari 35 negara serta perwakilan dari tujuh lembaga internasional, termasuk PBB dan Inter-Parliamentary Union (IPU).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan struktur lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Dari 158 nama Kepengurusan DPP Partai Golkar dan delapan nama ketua dewan pembina, kehormatan, etik, mahkamah partai dan badan lainnya, ada 43 nama yang merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.

Namun, beberapa dari anggota DPR tersebut diketahui telah dilantik menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, sehingga posisinya akan digantikan oleh kader Partai Golkar lainnya.

Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Selain itu, ada juga nama Ace Hasan Syadzily yang dilantik Prabowo menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta pada 22 Oktober 2024.

Berikut daftar nama pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 yang merupakan anggota DPR RI Periode 2024-2029:

1. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu (Aceh II)
2. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga (Sumatera Utara II)
3. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia (Sumatera Utara III)
4. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda (Sumatera Barat I)
5. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani (Riau I)
6. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari (Riau I)
7. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir (Sumatera Selatan I)
8. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama (Sumatera Selatan I)
9. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin (Jawa Barat I)
10. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga (Jawa Barat V)
11. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin (Jawa Barat VII)
12. Wasekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien (Jawa Barat VIII)
13. Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Dimuntur Kartasasmita (Jawa Barat IX)
14. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko (Jawa Tengah V)
15. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto (Jawa Tengah VI)
16. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo (Jawa Tengah VII)
17. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih (Jawa Tengah VIII)
18. Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar (Jawa Tengah X)
19. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir (Jawa Timur I)
20. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun (Jawa Timur II)
21. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin (Jawa Timur III)
22. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan (jawa Timur V)
23. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji (Jawa Timur VI)
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi (Jawa Timur VII)
25. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini (Jawa Timur VIII)
26. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib (Jawa Timur X)
27. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa (Banten I)
28. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gde Sumarjaya Linggih (Bali)
29. Bendahara umum: Sari Yuliati (Nusa Tenggara Barat II)
30. Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto (Nusa Tenggara Timur II)
31. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot (Kalimantan Barat II)
32. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin (Kalimantan Tengah)
33. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama (Kalimantan Selatan I)
34. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol (Purn) Rikwanto (Kalimantan Selatan II)
35. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah (Kalimantan Timur)
36. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian (Kalimantan Timur)
37. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin M. Said (Sulawesi Tengah)
38. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra (Papua Tengah)
39. Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave laksono (Jawa Barat VIII)
40. Ketua Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman (Kalimantan Barat I)
41. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meutya Hafid (Sumatera Utara I)
42. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily (Jawa Barat II)
43. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid (Jawa Tengah II).

Sementara itu, sebelum mengumumkan pengurus DPP Partai Golkar yang baru, Bahlil menjelaskan bahwa struktur kepengurusan tersebut diputuskan setelah melewati berbagai pertimbangan termasuk aspek regenerasi dan kaderisasi, serta aspek kelaziman yang berlaku di DPP Partai Golkar.

“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP partai golkar, dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil, Kamis.

JAKARTA, investor.id - DPR telah menetapkan pimpinan dan anggota dari 20 alat kelengkapan dewan (AKD) dalam rapat paripurna DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Dari 20 AKD tersebut, terdapat 13 komisi dan 7 badan.

Sementara, dari 13 komisi DPR tersebut, yang paling banyak mendapatkan jatah ketua komisi adalah Fraksi Partai Nasdem dan Golkar, yakni masing-masing mendapatkan 3 jatah ketua. Sementara, PDIP, Gerindra dan PKB masing-masing mendapatkan 2 jatah ketua komisi dan PAN satu jatah ketua.

Salah satu yang menarik dari sekian nama Ketua Komisi DPR tersebut, ada nama Politisi Gerindra, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menjadi ketua Komisi IV DPR. Ruang lingkup komisi IV adalah pertanian, kehutanan, dan kelautan.

Sementara mitra kerja komisi IV adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia.

Berikut nama-nama ketua dan wakil ketua di setiap komisi:

Komisi I:

Ketua: Utut Adianto (PDIP)

Wakil Ketua: Budisatrio Djiwandono (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), Anton Sukartono (Demokrat).

Komisi II:

Ketua: Rifqinizamy Karsayuda (Nasdem)

Wakil Ketua: Aria Bima (PDIP), Bahtra (Gerindra), Dede Yusuf (Demokrat).

Komisi III:

Ketua: Habiburokhman (Gerindra)

Wakil Ketua: Dede Indra Permana (PDIP), Rano Alfath (PKB), Ahmad Sahroni (Nasdem).

Komisi IV:

Ketua: Siti Hediati Soeharto (Gerindra)

Wakil Ketua: Alex Indra Lukman (PDIP), Abdul Kharis (PKS), Ahmad Yohan (PAN).

Komisi V

Ketua: Lasarus (PDIP)

Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan (Gerindra), Syaiful Huda (PKB), Roberth Rouw (Nasdem).

Komisi VI

Ketua: Anggia Erma Rini (PKB)

Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto (PDIP), Andre Rosiade (Gerindra), Eko Hendro Purnomo (PAN).

Komisi VII

Ketua: Saleh Partaonan Daulay (PAN)

Wakil Ketua: Evita Nursanti (PDIP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra), Chusnunia Chalim (PKB).

Komisi VIII

Ketua: Marwan Dasopang (PKB)

Wakil Ketua: Abidin Fikri (PDIP), Abdul Wachid Gerindra), Anshori Siregar (PKS)

Komisi IX

Ketua: Felly Estelita Runtuwene (Nasdem)

Wakil Ketua: Charles Honoris (PDIP), Putih Sari (Gerindra), Nihayatul Wafiroh (PKB).

Komisi X

Ketua: Hetifah Syaifudin (Golkar)

Wakil Ketua: Esti Wijayanti (PDIP), Himmatul Aliyah (Gerindra), Lalu Hadrian Irfani (PKB), Mahfudz Abdurrahman (PKS).

Komisi XI

Ketua: Muhammad Misbakhun (Golkar)

Wakil Ketua: Dolfie (PDIP), Mohamad Hekal (Gerindra), Hanif Dakhiri (PKB).

Komisi XII

Ketua: Bambang Pati Jaya (Golkar)

Wakil Ketua: Dony Maryadi Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Putri Zulkifli Hasan (PAN).

Komisi XIII

Ketua: Willy Aditya (Nasdem)

Wakil Ketua: Andreas Hugo Pareira (PDIP), Sugiat Santoso (Gerindra), Rinto Subekti (Demokrat).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Rapat paripurna DPR menyetujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat DPR masa jabatan 2024-2029 di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024). Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baru DPR ini akan diisi oleh 19 legislator.

“Berkenaan dengan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini terhadap pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat dengan jumlah dan komposisi keanggotaan serta tugas badan aspirasi masyarakat tersebut apakah dapat disetujui?" ujar Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna tersebut. 

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Puan menjelaskan, tugas Badan Aspirasi Masyarakat adalah menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung, menghimpun dan menelaah aspirasi masyarakat, menyampaikan hasil penelaahan kepada alat kelengkapan dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.

Puan juga mengatakan Badan Aspirasi Masyarakat bertugas untuk melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD, melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait, serta menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningful participation pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang. 

Badan Aspirasi Masyarakat ini akan diisi oleh 19 anggota DPR, termasuk di dalamnya pimpinan badan tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 anggota DPR dari Fraksi PDIP, 3 anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, 3 orang dari Fraksi Partai Gerindra, 2 orang dari Fraksi Partai Nasdem, 2 orang dari Fraksi PKB, 2 orang dari Fraksi PKS, 2 orang Fraksi PAN, dan 2 orang Fraksi Partai Demokrat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – DPR telah sepakat menambah jumlah komisi DPR periode 2024-2029 menjadi 13 komisi, dari sebelumnya 11 komisi. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, penambahan dua komisi ini diambil dalam rapat pimpinan (rapim) yang diikuti 8 fraksi.

"Alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan rapim dan rapat konsultasi pertama setelah pelantikan. Ini sesuai dengan mekanismenya, ini kami baru selesai tadi menyepakati bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR," ujar Puan Maharani seusai rapim dan rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di gedung DPR, Jakarta, Senin (14/10/2024). 

Puan mengatakan, penambahan komisi tersebut untuk menyesuaikan dengan langkah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berencana akan menambah jumlah kementerian. Menurut Puan, eksekutif dan legislatif perlu membangun kerja sama yang sinergis agar program-program bisa berjalan dengan baik.

"Ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana dari pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian seperti direncanakan pemerintah, sehingga keselarasan sinergi antara para legislatif dan eksekutif," tandas Puan.

Terkait kementerian dan badan yang akan menjadi mitra komisi-komisi di DPR, kata Puan, masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Prabowo-Gibran. Hanya saja, kata mitra dari Komisi X hingga Komisi XI, masih sama seperti periode sebelumnya.  

"Terkait dengan kementerian, kami masih menunggu dari pengumuman pemerintahan yang akan datang, bagaimana mitra-mitranya. Namun, sampai sekarang, Komisi I sampai Komisi XI masih tetap. Komisi XII dan XIII-nya akan menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," jelas Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, selain menyepakati jumlah komisi, rapim juga menyepakati soal komposisi komisi-komisi tersebut, mulai dari jumlah anggota dan nama-nama pimpinannya.

"Alhamdulillah secara musyawarah dan mufakat kami bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem," tutur dia. 

Adapun menurut dia, nama-nama pimpinan komisi-komisi beserta mitranya bakal diumumkan pada Selasa (15/10/2024) pada saat Rapat Paripurna. Dia mengatakan setiap pimpinan fraksi partai politik di DPR RI akan mengumumkan sosok pimpinan komisi.

"Jadi itu hak dari setiap fraksi untuk mengumumkan, jadi bukan pimpinan yang akan mengumumkan," pungkas Puan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai uang tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan bagi DPR Periode 2024-2029 sekitar Rp 50 juta per bulan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp 50 juta sampai dengan Rp 70 juta untuk 580 anggota DPR selama 60 bulan atau 5 tahun.

"Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp1,74 triliun sampai Rp2,43 triliun," kata Peneliti ICW Peneliti ICW Seira Tamara dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Seira mengatakan, apabila ketentuan ini diteruskan, ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp 2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Pemborosan anggaran didapat ICW dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) pada periode 2019-2024 dengan penghitungan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode

"Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," ujarnya.

Seira mengatakan, ICW menelusuri belanja pengadaan oleh Sekretariat Jenderal DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kemudian menelusuri pengadaan DPR menggunakan sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, kata dia, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada tahun 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

"Hal ini menunjukan bahwa telah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA," tuturnya.

Selain itu, Seira mengatakan, peralihan dari pemberian rumah fisik menjadi tunjangan, akan sulit mengawasi penggunaan tunjangan tersebut untuk kebutuhan yang sesuai.

Terlebih, kata dia, tunjangan tersebut ditransferkan secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

"Minimnya akses pengawasan ini pada akhirnya tak hanya berdampak pada pemborosan anggaran tetapi juga potensi penyalahgunaan," kata dia.

Berdasarkan hal tersebut, ia mendesak Sekretaris Jenderal DPR mencabut surat Setjen DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR.

"Anggota DPR tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan perumahan. Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," ucap dia.

Diketahui, anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi akan mendapatkan fasilitas rumah dinas.

Tetapi, diganti dengan uang tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan yang besarannya sekitar Rp 50 juta per bulan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan, perumahan akan dimasukkan dalam komponen gaji anggota DPR, sehingga akan diberikan setiap bulan.

Para anggota DPR juga diberikan keleluasaan dalam menggunakan tunjangan tersebut.

"Itu terserah, pokoknya masuk dalam komponen-komponen nanti, tunjangan bulanan. Mau sewa, mau beli, dia punya uang mukanya dari sendiri, atau dia punya rumah di seputar Jabodabek, itu kan hak masing-masing," kata Indra saat dikonfirmasi pada 3 Oktober 2024.

Dia pun menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena RJA yang tersedia saat ini sudah tua dan sering mengalami kerusakan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut rencana pemberian tunjangan perumahan atau rumah dinas kepada anggota DPR periode 2024-2029 merupakan pemborosan anggaran negara.

Untuk diketahui, anggota DPR yang baru dilantik itu nantinya tidak lagi mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) melainkan dalam bentuk tunjangan. Hal itu tertuang pada surat Setjen DPR No.B/733/RT.01/09/2024 yang telah ditandatangani pada 25 September 2024.

ICW menyebut total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Untuk itu, kebijakan tunjangan baru tersebut dinilai merupakan pemborosan uang negara.

"Kami memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," ujar Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara melalui siaran pers, Kamis (10/10/2024).

Adapun, informasi mengenai pemborosan uang tunjangan itu didapatkan dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan RJA periode 2019-2024 dengan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode.

ICW lalu melakukan penelusuran terhadap belanja pengadaan oleh Setjen DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Caranya dengan menyortir sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

ICW menilai hal itu menunjukan bahwa sudah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA.

Di sisi lain, ICW juga menghitung tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh 580 anggota DPR selama 2024-2029. Berdasarkan catatan Bisnis, Sekjen DPR Indra Iskandar sempat menyampaikan bahwa besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR bakal berbeda dengan DPRD.

Apabila tunjangan untuk anggota DPRD sekitar Rp40 juta sampai dengan Rp50 juta, maka rumah dinas anggota DPR di Jakarta bisa jadi lebih tinggi mengingat harga properti.

ICW lalu melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp50 juta sampai dengan Rp70 juta untuk setiap anggota DPR, yang keseluruhan mencapai 580 orang untuk 60 bulan alias lima tahun.

Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp1,74 triliun sampai dengan Rp2,43 triliun dalam satu periode jabatan.

ICW lalu menyebut bakal ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan apabila perhitungan itu terwujud. Perhitungan itu didapatkan dari pengurangan antara tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR selama lima tahun dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki RJA menggunakan mekanisme pengadaan.

"Selain itu, ICW menduga bahwa kepentingan tersebut tidak memiliki perencanaan sehingga patut diduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," ujar Seira.

LSM yang bertugas mengawasi pemberantasan korupsi itu menilai, akan sulit untuk mengawasi penggunaan tunjangan agar sesuai dengan kebutuhan. Apalagi, tunjangan tersebut ditransferkan secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

ICW mendesak agar Setjen DPR mencabut surat No.B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR. Anggota dewan juga diminta tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan.

"Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," pungkas ICW.

JAKARTA, investor.id – Kasus pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR sedang dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di tengah ramai pemberitaan tentang tunjangan perumahan anggota DPR.

Dalam kasus pengadaan kelengkapan rumah DPR tersebut, KPK masih menghitung dugaan kerugian keuangan negara yang timbul.

“Perkaranya sedang running, sedang jalan. Kita sedang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, Rabu (9/10/2024).

Disampaikan Asep, KPK kini tengah mengumpulkan sejumlah data terkait masalah pengadaan rumah jabatan DPR. Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah dilakukan untuk menghitung dugaan kerugian keuangan negara yang timbul dalam kasus tersebut.

“Kita sedang support data-data yang terkait dengan masalah pengadaan rumah jabatan,” ungkap Asep.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, Rabu (15/5/2024). Indra diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.

Saat pemeriksaan, tim penyidik KPK mencecar Indra soal tugas yang bersangkutan selaku Sekjen DPR. Lembaga antikorupsi ini juga mencecar Indra soal dugaan vendor yang menikmati keuntungan ilegal dari proyek tersebut. 

Sementara itu, usai pemeriksaan, Indra mengaku sudah menyampaikan apa yang diketahuinya kepada tim penyidik KPK terkait proyek tersebut.

Sebagai warga negara yang baik saya sudah memenuhi panggilan dari penyidik KPK hari ini. Sudah saya sampaikan semua tentang pengetahuan saya, tentang fakta-fakta yang saya ketahui sudah saya sampaikan," kata Indra usai diperiksa KPK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyebut, semua Anggota DPR RI periode 2024-2029 memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang. Oleh karenanya, anggota dewan yang sudah memiliki rumah di Jakarta tetap akan mendapatkan tunjangan rumah dinas (rumdin).

Diketahui, anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA). Tetapi, diganti dengan uang tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Hal itu diketahui dari Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota. Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

"Semua diperlakukan sama, sehingga semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu Pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara," kata Indra saat meninjau RJA DPR RI Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Meski begitu, Indra mengungkapkan, pihaknya belum menentukan nominal tunjangan rumdin yang akan diterima para Anggota DPR. Dia menyebut, saat ini pihaknya masih melakukan survei-survei bersama appraisal untuk menentukan nominal yang layak.

"Kami tidak ingin mencari nilai yang setinggi-tingginya, apalagi serendah-rendahnya. Tapi yang paling realistis seperti apa, hunian itu bisa menjadi tempat bekerja anggota dewan selama lima tahun ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Indra mengatakan, para anggota dewan yang masih menempati rumah dinas untuk segera mengosongkan rumah tersebut paling lambat pada akhir Oktober 2024.

"Sesuai dengan rapat konsultasi di DPR, jadi batas dari pengosongan itu diberikan waktu sampai dengan akhir Oktober ya," kata Indra.

Menurut dia, tenggat waktu itu diberikan karena mempertimbangkan anggota DPR yang terpilih lagi untuk pindah dari rumah yang ditinggalinya.

Jika rumah itu sudah dikosongkan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan mendata aset yang ada untuk dikembalikan ke negara.

Kemudian, Indra menyebut, Setjen DPR akan membahas rencana pemanfaatan rumdin yang sudah kosong bersama Kementerian Keuangan.

"Penyerahan kembali ke negara itu kami usahakan di tahun ini juga maksud kami di tahun 2025 awal sudah bisa diserahkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan keputusan menghapus fasilitas rumah dinas anggota DPR RI yang kemudian digantikan dengan tunjangan rumah telah melalui kajian yang dilakukan sejak dua tahun lalu.

Dia pun mengungkap dua alasan menghapuskan kebijakan fasilitas rumah jabatan bagi anggota legislatif periode 2024-2029. Pertama, kata dia, rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping itu, sebagian besar itu kondisi fisik rumah dinas sudah cukup parah.

Kedua, yang melandasi keputusan DPR untuk mengubah kebijakan meniadakan rumah dinas juga guna menyikapi proyeksi anggota Dewan akan berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi kajian tentang ini kami sudah buat dari 2 tahun lalu ya, menghitung kalau ada pergantian dewan ini ke depannya seperti apa gitu,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR Kalibata.

Indra menyebut kajian tersebut didasarkan pada efisiensi dan akuntabilitas. Adapun, kajian ini telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.

“Tentu kalau kajian kami ini mendasari pada kaitan efisiensi, kaitan akuntabel itu yang utama, dua hal itu menjadi cara pandang kami. Nah, kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan gitu, kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau direvitalisasi seperti apa,” tutur Sekjen DPR tersebut.

Menurut Indra, jika kompleks rumah dinas anggota direvitalisasi, harus dilakukan dengan serius mulai dari perbaikan atap, struktur rumah, dan pasaknya. Namun demikian, untuk melakukan hal tersebut pastinya dibutuhkan stamina yang sangat besar.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa terkait besaran nominal uang tunjangan rumah kepada anggota DPR masih dalam tahap pembahasan.

Untuk itu, pihaknya menggunakan konsultan appraisal untuk menghitung besaran tunjangan yang jika sudah dalam tahap final akan dilaporkan kepada AKD.

“Makanya kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk,” ujarnya.

Indra turut menyampaikan besaran tunjangan DPR pasti akan berbeda dengan DPRD mengingat pertimbangan biaya sewa rumah di Jakarta.

“Pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD, provinsi atau kabupaten kota, uang perumahannya Rp40 juta, Rp50 juta gitu ya, tentu secara apple to apple kita juga harus memandang apakah Jakarta dengan tempat lain itu besaran properti, harga properti itu sama, sewanya, saya kira itu juga harus jadi pertimbangan kami,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menghapus operasional rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dan menggantinya dengan tunjangan sewa untuk dikelola sendiri menuai pro-kontra di masyarakat.

Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset. Adapun, wilayah Kalibata tersebut meliputi blok A, B, C, D, E dan komplek F yang berada di samping sungai Ciliwung.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar seusai acara kunjungan ke RJA Kalibata bersama media pada Senin (7/10/2024) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Indra menjelaskan pemeliharaan rumah jabatan anggota tersebut menggunakan aplikasi bernama Perjaka atau Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata. Setiap harinya, terdapat 10-15 keluhan dalam aplikasi tersebut. Ketika hujan, lanjutnya, banyak keluarga anggota dewan yang mengeluhkan atap bocor.

“Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR RI Kalibata, Senin (7/10/2024).

Tak hanya itu, Indra mengungkapkan masalah lain yang sulit diselesaikan adalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap.

Perbesar

Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR RI

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi RJA Kalibata pada Senin (7/10/2024) pukul 10.10 WIB, nampaknya suasana terlihat agak sepi dan hanya beberapa rumah saja yang mobilnya terparkir rapi di garasi. Rata-rata rumah yang ada di sana adalah rumah bertingkat dua.

Setidaknya ada dua rumah yang ditunjukkan Sekjen DPR Indra Iskandar kepada media. Rumah tersebut berada di blok A dan B. Luas tanahnya sebesar 188 meter persegi dan luas bangunan sebesar 100 meter persegi.

Di lantai 1 rumah bertingkat itu terdapat satu kamar tidur dengan kamar mandi dalam, ruang kerja, dapur, ruang tamu, ruang tengah, garasi, dan toilet.

Sementara itu, di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan salah satunya dilengkapi dengan kamar mandi dalam, tempat cuci baju dan jemur pakaian, kamar kecil pembantu, dan kamar mandi dengan toilet jongkok.

Dari dua rumah tersebut terlihat plafon kamar yang sudah kusam karena bocor. Tembok rumah yang kotor dan ditambah dengan bau pengap karena sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu, tirai gorden pun sudah terlihat rusak.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menghapus operasional rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dan menggantinya dengan tunjangan sewa untuk dikelola sendiri menuai pro-kontra di masyarakat.

Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset. Adapun, wilayah Kalibata tersebut meliputi blok A, B, C, D, E dan komplek F yang berada di samping sungai Ciliwung.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar seusai acara kunjungan ke RJA Kalibata bersama media pada Senin (7/10/2024) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Indra menjelaskan pemeliharaan rumah jabatan anggota tersebut menggunakan aplikasi bernama Perjaka atau Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata. Setiap harinya, terdapat 10-15 keluhan dalam aplikasi tersebut. Ketika hujan, lanjutnya, banyak keluarga anggota dewan yang mengeluhkan atap bocor.

“Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR RI Kalibata, Senin (7/10/2024).

Tak hanya itu, Indra mengungkapkan masalah lain yang sulit diselesaikan adalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap.

Perbesar

Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR RI

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi RJA Kalibata pada Senin (7/10/2024) pukul 10.10 WIB, nampaknya suasana terlihat agak sepi dan hanya beberapa rumah saja yang mobilnya terparkir rapi di garasi. Rata-rata rumah yang ada di sana adalah rumah bertingkat dua.

Setidaknya ada dua rumah yang ditunjukkan Sekjen DPR Indra Iskandar kepada media. Rumah tersebut berada di blok A dan B. Luas tanahnya sebesar 188 meter persegi dan luas bangunan sebesar 100 meter persegi.

Di lantai 1 rumah bertingkat itu terdapat satu kamar tidur dengan kamar mandi dalam, ruang kerja, dapur, ruang tamu, ruang tengah, garasi, dan toilet.

Sementara itu, di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan salah satunya dilengkapi dengan kamar mandi dalam, tempat cuci baju dan jemur pakaian, kamar kecil pembantu, dan kamar mandi dengan toilet jongkok.

Dari dua rumah tersebut terlihat plafon kamar yang sudah kusam karena bocor. Tembok rumah yang kotor dan ditambah dengan bau pengap karena sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu, tirai gorden pun sudah terlihat rusak.

Perbesar