Realisasi Investasi Hilirisasi Capai Rp 1.245,8 Triliun Sepanjang Pemerintahan Jokowi
BKPM mencatat selama pemerintahan Jokowi realisasi investasi di bidang hilirisasi telah mencapai Rp 1.245,8 triliun.
(Kontan) 15/10/24 18:03 16510587
Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM) mencatat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo realisasi investasi di bidang hilirisasi telah mencapai Rp 1.245,8 triliun.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan hilirisasi memiliki peran penting untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Ia mencatat realisasi investasi hilirisasi hingga saat ini angkanya cukup konsisten di atas 20%.
"Selain itu hilirisasi juga menciptakan lapangan kerja," ungkap Rosan dalam Konferensi Pers, Selasa (15/10).
Rosan mencatat, realisasi investasi hilirisasi terbagi dalam lima sektor. Sektor mineral menduduki posisi pertama dengan menyumbang Rp 759.83 triliun yang didominasi dari smelter nikel sebesar Rp 514,80 triliun. Kemudian di posisi kedua ada dari sektor kehutanan yaitu industry pupl dan paper sebesar Rp 196,99 triliun. Disusul pertanian yaitu industri CPO/leochemical sebesar Rp 130,23 triliun. Lalu di posisi keempat sektor minyak dan gas yaitu petrochemical sebesar Rp 139,61 triliun dan posisi terakhir dari ekosistem kendaraan listrik yaitu baterai kendaraan listrik sebesar Rp 19,14 triliun.
"Proyek hilirisasi terus digencarkan pada pemerintahan Jokowi guna meningkatkan investasi di Indonesia," ujarnya.
Adapun, Kementerian Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM) mencatat selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo realisasi investasi telah mencapai Rp 9.117,4 triliun. Selama sepuluh tahun terakhir realisasi investasi memberikan dampak pada penyerapn tenaga kerja. Hingga 2024 ini penyerapan tenaga kerja telah mencapai 13,83 juta orang.
#bkpm #hilirisasi #rosan-perkasa-roeslani #kementerian-investasi #investasi-hilirisasi #berita-nasional #indonesia #pemerintah #kebijakan-ekonomi #makroekonomi #n-a