Ekonom: Kebijakan Fiskal Prabowo Butuh Perubahan

Ekonom Hendri Saparini menekankan perlunya perubahan kebijakan fiskal di era Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Halaman all

(Kompas.com) 16/10/24 15:17 16557278

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dihadapkan pada sejumlah tantangan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini, menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam pemanfaatan kebijakan fiskal oleh menteri keuangan yang baru.

"Selama ini kita belum memanfaatkan instrumen kebijakan untuk revenue maupun untuk belanja. Mestinya, revenue dan belanja itu harus didesain untuk bisa mendorong ekonomi," ungkap Hendri Saparini usai Seminar Nasional Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8 Persen, Rabu (16/10/2024).

Hendri memberikan contoh mengenai pengadaan paket sembako yang sebaiknya dilakukan secara desentralisasi, dengan memastikan bahwa isinya merupakan produk lokal.

Langkah ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa perlu mengadakan dana insentif khusus untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Tidak usah, UMKM cukup dikasih market. Nanti mereka akan terlatih, dan akan ada seleksi untuk bisa jadi pengusaha juga," imbuhnya.

Di sisi lain, meskipun pemerintahan saat ini mengklaim bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada dalam posisi yang aman, Hendri menekankan bahwa ada konsekuensi dari cara lama pemerintah dalam mengamankan APBN.

"Selama ini lebih ke APBN aman, tetapi mengamankan APBN banyak sekali kontraproduktif terhadap sektor riilnya," terang Hendri.

Dia juga mengkritik kebijakan pajak yang selama ini ditanggung pemerintah, yang dinilai tidak tepat sasaran dan kurang mampu menggerakkan ekonomi.

Hendri berharap agar pemerintahan mendatang memberikan perhatian lebih pada masalah ini.

Sebagai contoh, dia menyoroti komoditas rumput laut yang ingin didorong oleh Bappenas, yang memerlukan dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan. Misalnya, industri yang mengambil produk rumput laut lokal akan dimudahkan pajaknya. Hal ini kurang lebih sama dengan inisiatif pajak yang ditanggung pemerintah, tetapi lebih tepat sasaran.

Secara umum, Hendri menekankan pentingnya peningkatan dalam industri manufaktur di masa depan, yang menjadi jangkar bagi sektor industri lainnya.

"Manufaktur itu sebagai driver, dia sebagai jangkarnya, anchor. Nanti industri lain pasti akan mendukung, pasti akan berkembang," tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengonfirmasi bahwa ia kembali diminta untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Pada saat pembentukan kabinet, beliau (Prabowo Subianto) meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Sri Mulyani seusai bertemu Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024) malam.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa Prabowo telah berkonsultasi dengannya mengenai pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta belanja negara untuk kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.

"Dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan di tingkatan kualitasnya," tambah Sri Mulyani.

#kebijakan-fiskal #pertumbuhan-ekonomi #prabowo-subianto #hendri-saparini

https://money.kompas.com/read/2024/10/16/151700826/ekonom--kebijakan-fiskal-prabowo-butuh-perubahan