Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Aturan ini mempertegas posisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam perpres tersebut, Prabowo menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu.

Sejalan dengan penghapusan tersebut, kini terdapat penambahan dua Ditjen baru, yakni Ditjen Strategis Ekonomi dan Fiskal yang akan menggantikan BKF, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, perubahan nomenklatur dari BKF menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal tersebut merupakan tindak lanjut atas ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Badannya menjadi Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal. Kenapa? Karena menurut Kementerian PANRB, nomenklatur badan itu tidak membuat kebijakan. Namun, BKF membuat policy banyak. Akhirnya diubah jadi ditjen," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Sementara itu, untuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan ditambah karena untuk memperkuat peranan Kemenkeu sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan.

Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ini terungkap dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

Bab III Perpres 158/2024 mengatur tentang organisasi Kemenkeu yang baru. Pada daftar itu, tak ada lagi BKF, melainkan muncul direktorat jenderal baru bernama Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

"Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas pasal 13 beleid itu, dikutip Kamis (7/11).

Ditjen baru yang mengatur urusan fiskal ini dipimpin seorang direktur jenderal dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan. Sang dirjen bakal dibantu sekretariat ditjen serta paling banyak enam direktorat dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, ada satu ditjen tambahan. Presiden Prabowo menambah Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan di tubuh organisasi Kemenkeu.

Ini diatur di Bagian Kesebelas Perpres 158/ 2024. Ditjen tersebut juga dipimpin seorang dirjen dan bertanggung jawab kepada menkeu.

Praktis, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani sekarang bertambah banyak. Ia bakal punya 9 dirjen yang siap membantunya, di mana semula hanya ada 7 direktorat jenderal di Kemenkeu.

Berikut susunan terbaru organisasi Kementerian Keuangan:

a. Sekretariat Jenderal;b. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;c. Direktorat Jenderal Anggaran;d. Direktorat Jenderal Pajak;e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;f. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;h. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;i. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;j. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan;

k. Inspektorat Jenderal;l. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;n. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;o. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;p. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;q. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;r. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak;s. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;t. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;u. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal;v. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dalam APBN 2025, Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih.

Defisit anggaran ini jadi tantangan yang dihadapi oleh Prabowo. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar kata pengamat Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Hardjuno menjelaskan, selamat ini kebijakan fiskal cenderung ekspansif lantaran adanya pembangunan infrastruktur yang juga masif. Untuk itu, pemerintah pun menarik utang untuk membiayai sebagian proyek yang tidak memakai APBN.

"Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran," tambahnya.

Adapun defisit sebesar Rp 616 triliun di 2025 sebagiannya akan ditutup juga dengan utang.

"Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru," kata Hardjuno.

Namun demikian, Hardjuno optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.

Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi," ujar Hardjuno, mengutip pernyataan Prabowo di rapat tersebut.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara. Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

"Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," tambah Hardjuno.

Menurut Hardjuno, pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi nasional, sembari menjaga efisiensi belanja negara.

"Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang pada sektor-sektor yang produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat," tutupnya.

Hardjuno menyarankan bahwa pengelolaan defisit ini memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan berhati-hati, serta reformasi struktural dalam pengelolaan utang.
"Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek," pungkas Hardjuno.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mengungkapkan kekhawatiran terkait semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto terhadap proses perizinan bisnis, khususnya di sektor industri petrokimia.

Menurut Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono sistem Online Single Submission (OSS) menjadi isu utama yang harus diperbaiki untuk pemerintah selanjutnya.

"Concern kita ada di OSS. OSS ini masih jadi kendaraan utama dalam proses perizinan, tapi masalahnya belum terkoneksi instan dengan kementerian dan lembaga yang terkait sektor industri, investasi, dan perdagangan," ujar Fajar kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Ia menegaskan bahwa hambatan perizinan industri petrokimia terbagi dalam tiga bidang utama: administrasi, fiskal, dan serbuan produk impor. Dalam hal administrasi, perizinan lahan melalui OSS masih belum optimal. "BKPM belum bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk terkait aturan PPN yang tidak bisa dikredit. Ini jelas memberatkan pengusaha," katanya.

Fajar juga menyoroti perlunya perbaikan pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF), terutama dalam mendukung upaya pengamanan industri domestik, serta pentingnya optimalisasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Data dari BPS masih terlambat, padahal sangat dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan," tambahnya.

Di sisi lain, Fajar berharap bahwa penambahan kementerian dan lembaga tidak memperburuk iklim investasi. "Ini bisa menjadi dua sisi mata pisau. Jika tim ekonomi solid dan profesional, pengambilan keputusan akan lebih cepat dan membantu industri. Namun jika tidak, birokrasi justru akan makin panjang dan lambat," pungkasnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA . Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dipastikan membutuhkan anggaran besar untuk menjalankan program-program prioritas mereka.

Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang menjadi janji politik Prabowo. Namun, program ini akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang sebagian besar masih mengandalkan penerimaan pajak.

Saat ini, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah, yaitu hanya 10,3%.

Di tengah rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dan target rasio pajak sebesar 23%, muncul kembali wacana pengenaan pajak kekayaan, terutama untuk orang-orang superkaya.

Pajak ini diusulkan sebagai solusi untuk menambah pendapatan negara, meskipun penerapannya diprediksi akan menimbulkan pro dan kontra.

Fuad Rahmany, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu periode 2011-2014, menyatakan bahwa pajak kekayaan bagi orang superkaya dapat menjadi salah satu solusi di tengah melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah.

"Harta bersih orang-orang superkaya ini terus naik tinggi, sedangkan kelas menengah semakin menurun," ujar Fuad kepada KONTAN, Selasa (15/10). Namun, Fuad juga mengakui bahwa kebijakan ini perlu kajian yang komprehensif sebelum diterapkan.

Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia (UI), Haula Rosdiana, menambahkan bahwa jika pajak kekayaan diberlakukan, pemerintah harus memastikan tidak terjadi pajak berganda.

"Salah satu objek dari pajak penghasilan adalah tambahan kekayaan yang belum dikenakan pajak, lantas apa bedanya dengan pajak kekayaan," ujarnya.

Haula juga menjelaskan bahwa kekayaan berupa tanah dan bangunan sudah dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB), sementara kendaraan bermotor dikenakan pajak kendaraan.

Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya riset mendalam sebelum memberlakukan pajak kekayaan agar tidak terjadi pajak berganda.

Sebuah kajian dari University of Greenwich, Prancis, memperkirakan bahwa pajak progresif atas kekayaan bersih dapat menghasilkan pendapatan sebesar 3% hingga 10,8% dari PDB.

Sementara itu, Lembaga Penelitian The Prakarsa memproyeksikan bahwa dengan tarif pajak sebesar 2%, potensi penerimaan pajak kekayaan bisa mencapai Rp 86,6 triliun.

Dari jumlah ini, 100 orang terkaya di Indonesia diperkirakan akan menyumbang Rp 55,7 triliun, sementara sisanya berasal dari sekitar 4.600 orang yang memiliki kekayaan di atas US$ 10 juta atau sekitar Rp 144 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka dinilai harus melakukan perubahan kebijakan fiskal guna mengejar pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disampaikan Ekonom Senior Core Indonesia Hendri Saparini seusai acara Seminar Nasional bertajuk ‘Urgensi Industrialisasi Untuk Mencapai Pertumbuhan 8%’ di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

“Menurut saya, seharusnya pendekatan di dalam memanfaatkan kebijakan fiskal harus diubah,” kata Hendri.

Menurutnya, selama ini Indonesia belum memanfaatkan instrumen kebijakan pendapatan maupun belanja yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya saja, kata dia, paket sembako yang semestinya terdesentralisasi dan diisi dengan produk lokal. Menurutnya, ini akan memacu roda perekonomian Indonesia.

“Dananya segitu, tidak perlu ada dana dukungan untuk mendukung UMKM, tidak usah, UMKM cukup dikasih market, nanti mereka akan terlatih, maka akan ada seleksi untuk dia bisa menjadi pengusaha,” tuturnya.

Begitu pula dengan sistem penerimaan sembako. Menurutnya, langkah pemerintah menjaga APBN sangat kontraproduktif terhadap sektor riil. “Jadi belum memainkan kebijakan fiskal seperti pajak yang dibayar pemerintah, tetapi kan tidak targeted, ini ditanggung pemerintah tetapi tidak menggerakan ekonomi,” ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah perlu mendorong industri, termasuk industri manufaktur. Sebab, jelas Hendri, industri manufaktur merupakan penggerak dari industri lain.

Hendri menjelaskan bahwa sektor yang mampu mendorong pertumbuhan tinggi berkualitas adalah manufaktur. Namun, Indonesia justru mengalami de-industrialisasi dini (premature de-industrialization).

Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, selama periode demographic bonus, sumbangan sektor manufaktur terhadap PDB sekitar 30–40%. Sedangkan di Indonesia, sumbangan sektor ini terhadap PDB sekitar 32% pada 2002, dan angkanya terus turun hingga saat ini hanya sekitar 18% PDB.

Imbasnya, terjadi kesulitan penciptaan lapangan kerja, nilai tambah, pendapatan per kapita, dan menjadikan ketergantungan industri pada bahan baku dan barang penolong impor. Serta, jumlah pengangguran muda yang semakin banyak dan kesenjangan pendapatan akan semakin lebar.

Seperti diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah wakil menteri keuangan dari sebelumnya dua orang menjadi tiga orang. Setelah pada pertengahan Juli lalu terdapat tambahan menjadi dua orang oleh sang Keponakan, Thomas Djiwandono, kini muncul Anggito Abimanyu sebagai wamenkeu tambahan.

Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani dipastikan akan bergabung di kabinet Prabowo—Gibran, dengan jabatan yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dihadapkan pada sejumlah tantangan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini, menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam pemanfaatan kebijakan fiskal oleh menteri keuangan yang baru.

"Selama ini kita belum memanfaatkan instrumen kebijakan untuk revenue maupun untuk belanja. Mestinya, revenue dan belanja itu harus didesain untuk bisa mendorong ekonomi," ungkap Hendri Saparini usai Seminar Nasional Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8 Persen, Rabu (16/10/2024).

Hendri memberikan contoh mengenai pengadaan paket sembako yang sebaiknya dilakukan secara desentralisasi, dengan memastikan bahwa isinya merupakan produk lokal.

Langkah ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa perlu mengadakan dana insentif khusus untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Tidak usah, UMKM cukup dikasih market. Nanti mereka akan terlatih, dan akan ada seleksi untuk bisa jadi pengusaha juga," imbuhnya.

Di sisi lain, meskipun pemerintahan saat ini mengklaim bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada dalam posisi yang aman, Hendri menekankan bahwa ada konsekuensi dari cara lama pemerintah dalam mengamankan APBN.

"Selama ini lebih ke APBN aman, tetapi mengamankan APBN banyak sekali kontraproduktif terhadap sektor riilnya," terang Hendri.

Dia juga mengkritik kebijakan pajak yang selama ini ditanggung pemerintah, yang dinilai tidak tepat sasaran dan kurang mampu menggerakkan ekonomi.

Hendri berharap agar pemerintahan mendatang memberikan perhatian lebih pada masalah ini.

Sebagai contoh, dia menyoroti komoditas rumput laut yang ingin didorong oleh Bappenas, yang memerlukan dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan. Misalnya, industri yang mengambil produk rumput laut lokal akan dimudahkan pajaknya. Hal ini kurang lebih sama dengan inisiatif pajak yang ditanggung pemerintah, tetapi lebih tepat sasaran.

Secara umum, Hendri menekankan pentingnya peningkatan dalam industri manufaktur di masa depan, yang menjadi jangkar bagi sektor industri lainnya.

"Manufaktur itu sebagai driver, dia sebagai jangkarnya, anchor. Nanti industri lain pasti akan mendukung, pasti akan berkembang," tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengonfirmasi bahwa ia kembali diminta untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Pada saat pembentukan kabinet, beliau (Prabowo Subianto) meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Sri Mulyani seusai bertemu Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024) malam.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa Prabowo telah berkonsultasi dengannya mengenai pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta belanja negara untuk kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.

"Dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan di tingkatan kualitasnya," tambah Sri Mulyani.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dan Wamenkeu II Thomas Djiwandono merapat ke kediaman Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan hari ini. Hasilnya, Thomas menyebut ada tiga Wamenkeu di era pemerintahan Prabowo.

Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan pertemuan tersebut kembali untuk melanjutkan tanggung jawabnya sebagai Wamenkeu saat ini. Dia juga menyebutkan Wamenkeu saat ini bertambah menjadi tiga orang, yakni dirinya, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

"Beliau memberikan kita tugas sebetulnya tugas yang sangat penting sangat tanggung jawab yang besar kami disuruh membantu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bertiga Kami adalah Trio dari Wamen, 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," kata Thomas, Selasa (15/10/2024).

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan mereka bertiga akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan, menciptakan investasi hingga mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat kedepannya.

"Jadi kami ini three in one bertugas untuk membantu tugas-tugas dari kementerian keuangan jadi pesannya cukup banyak salah satunya adalah investasi, penerimaan negara," tambah Anggito.

Dia menambahkan dalam waktu segera, pihaknya harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain, seperti Kamboja 18%

"Kita diminta untuk menciptakan segala upaya dan strategi cara maupun kebijakan," jelas Anggito.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID -Jakarta, 26/9/2024 Kemenkeu Dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi menunjukan angka di atas 5 persen, inflasi tetap terjaga, serta defisit fiskal yang positif atas hasil konsolidasi efektif. Itu semua dapat dicapai atas kerja keras pemerintah dengan kebijakan fiskal yang dikelola secara kredibel, sehat, dan sustainable. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari pertumbuhan penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan cukai.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), M. Aflah Farobi mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir target penerimaan bea dan cukai terus meningkat dan mayoritas realisasi memenuhi target.

“Kalau kita lihat mayoritas itu targetnya terpenuhi ya, kecuali di sini tahun 2014 dan 2015 itu target tidak tercapai karena turunnya harga CPO dan 2016 tidak tercapai karena turunnya produksi hasil tembakau,”ungkap M.Aflah dalam Media Gathering, pada Kamis (26/09), di Anyer, Serang Banten.

Berdasarkan capaian itu, optimisme terus berlanjut. M. Aflah mengatakan bahwa target penerimaan bea dan cukai pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 301,6 triliun atau naik 1,73% dilihat dari outlook 2024. Untuk mencapai itu, bea dan cukai menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung ekonomi, termasuk di dalamnya pemberian fasilitas dan insentif kepabeanan, kemudian penerapan kebijakan terkait penerimaan, pengawasan, dan dukungan manajemen seperti insfrastruktur IT, SDM, dan penyempurnaan proses bisnis.

Selain penerapan kebijakan, M.Aflah juga mengungkapkan strategi pemerintah lainnya untuk mencapai target penerimaan di tahun 2025, salah satunya dengan penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi cukai.

“Tahun 2025 kami akan menerapkan strategi setidaknya di dua sisi. Pertama, dari sisi kebijakan dengan memperkuat ekstensifikasi dan pengenaan tarif bea keluar untuk mendorong hilirisasi. Sedangkan dari sisi kebijakan intensifikasi kita melihat di produk sawit dan mineral, memperkuat kebijakan post clearance, pemanfaatan IT untuk pelayanan dan pengawasan, serta kegiatan join program di internal Kemenkeu,” tuturnya. (feb/al)

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi menunjukan angka di atas 5 persen, inflasi tetap terjaga, serta defisit fiskal yang positif atas hasil konsolidasi efektif.

Itu semua dapat dicapai atas kerja keras pemerintah dengan kebijakan fiskal yang dikelola secara kredibel, sehat, dan sustainable. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari pertumbuhan penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan cukai.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), M. Aflah Farobi mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir target penerimaan bea dan cukai terus meningkat dan mayoritas realisasi memenuhi target.

“Kalau kita lihat mayoritas itu targetnya terpenuhi ya, kecuali di sini tahun 2014 dan 2015 itu target tidak tercapai karena turunnya harga CPO dan 2016 tidak tercapai karena turunnya produksi hasil tembakau,”ungkap M.Aflah dalam Media Gathering, pada Kamis (26/09), di Anyer, Serang Banten.

Berdasarkan capaian itu, optimisme terus berlanjut. M. Aflah mengatakan bahwa target penerimaan bea dan cukai pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp301,6 triliun atau naik 1,73% dilihat dari outlook 2024. Untuk mencapai itu, bea dan cukai menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung ekonomi, termasuk di dalamnya pemberian fasilitas dan insentif kepabeanan, kemudian penerapan kebijakan terkait penerimaan, pengawasan, dan dukungan manajemen seperti insfrastruktur IT, SDM, dan penyempurnaan proses bisnis.

Selain penerapan kebijakan, M.Aflah juga mengungkapkan strategi pemerintah lainnya untuk mencapai target penerimaan di tahun 2025, salah satunya dengan penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi cukai.

“Tahun 2025 kami akan menerapkan strategi setidaknya di dua sisi. Pertama, dari sisi kebijakan dengan memperkuat ekstensifikasi dan pengenaan tarif bea keluar untuk mendorong hilirisasi. Sedangkan dari sisi kebijakan intensifikasi kita melihat di produk sawit dan mineral, memperkuat kebijakan post clearance, pemanfaatan IT untuk pelayanan dan pengawasan, serta kegiatan join program di internal Kemenkeu,” tuturnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA Pemerintah Indonesia siap mengadopsi pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15% mulai tahun depan.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah akan melakukan revisi ketentuan fasilitas tax holiday sejalan dengan penerapan pajak minimum global tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, fasilitas tax holiday yang akan berikan oleh pemerintah dirancang agar pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak tidak lebih rendah dari tarif efektif minimum sebesar 15%.

"Kalau untuk konteks Indonesia berarti kalau PPh Badan kita adalah 22% maka tax holiday-nya maksimum sampai 15%. Jadi kita bisa berikan 7%, 22% dikurangi 15%. Itu konteks tax holiday ke depan," ujar Febrio kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Jumat (4/10).

Mengingat masih ada beban pajak dengan tarif efektif sebesar 15% yang harus dibayar oleh Wajib Pajak penerima tax holiday, maka Febrio mengatakan, pihaknya akan menyiapkan insentif alternatif untuk mengompensasi beban pajak tersebut.

"Mayoritas fiskal masih tetap akan ada, tapi bentuknya bukan tax holiday lagi yang sampai 0%. Tax holiday-nya sampai yang 7% itu kalau untuk Indonesia. Lalu yang 15% nanti kita pikirkan, kita sedang siapkan bersama-sama dengan Kementerian Investasi/BKPM juga," katanya.

Ia menegaskan, pemberian tax holiday di Indonesia yang selama ini berlaku perlu direvisi agar penghasilan Wajib Pajak yang tidak dipajaki oleh Indonesia akibat tax holiday tidak akan dipajaki oleh negara lain.

"Hak pemajakan itu memang akhirnya kalau tidak kita ambil, akan diambil oleh negara asal dari investornya. Jadi kita tidak mau kondisi itu terjadi. Kalau kita tetap berikan tax holiday yang sampai 0% berarti yang 15% akan dipungut oleh negara asalnya. Itu seperti kita menyubsidi APBN negara lain," kata Febrio.

Untuk diketahui, dalam Pilar Dua: Global Anti Base Eresion (GloBE) tersebut mensyaratkan penerapan pajak penghasilan (PPh) korporasi dengan tarif minimum sebesar 15%. Pajak minimum tersebut akan diterapkan pada perusahaan multinasional dengan penerimaan di atas EUR 750 juta per tahun.

Apabila tarif efektif yang ditanggung perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tidak mencapai 15%, yurisdiksi tempat ultimate parent entity (UPE) berlokasi berhak mengenakan to-up tax atas laba yang kurang dipajaki. Top-up tax dikenakan berdasarkan income inclusion rule (IIR).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaporkan indeks harga konsumen (IHK) bulan September 2024 mengalami deflasi sebesar 0,12% secara month-to-month. Ini adalah deflasi bulan kelima berturut-turut sejak Mei 2024.

Sementara itu, S&P Global juga merilis data PMI Manufaktur Indonesia bulan September 2024 yang mengalami kontraksi 49,2—sekaligus memperpanjang tren kontraksi selama tiga bulan berturut-turut (Bisnis Indonesia, 2 Oktober 2024).

Di tengah kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja seperti tergambar data di atas, apakah mengejar pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2025 nanti realistis untuk diwujudkan pemerintahan Prabowo-Gibran? Pertanyaan ini menarik untuk didiskusikan, sebab meraih pertumbuhan ekonomi 6% di tahun pertama pemerintahan adalah tahap uji coba yang menjadi pertaruhan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana dijanjikan presiden terpilih.

Kalau menurut prediksi Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2024 berada pada kisaran 4,7%—5,5%. Sementara, pada tahun 2025 ada sedikit peningkatan, yakni menjadi 4,8%—5,6%.

Prediksi Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan belum mencapai 6%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin saja dapat mencapai 6% bila stimulus fiskal mendukung dan pondasi untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi benar-benar digarap dengan baik.

Kebijakan

Tantangan utama yang dihadapi tim ekonomi Prabowo sesungguhnya bukan sekadar bagaimana mengejar angka pertumbuhan ekonomi 6%—8%, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dapat mempertahankan kenaikan angka pertumbuhan ekonomi pada level yang dijanjikan.

Artinya, fokus tim ekonomi Prabowo sebetulnya bukan sekadar untuk mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai berkelanjutan. Secara garis besar, kebijakan yang perlu dikembangkan untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan adalah:

Pertama, kebijakan fiskal kita harus dikembangkan lebih ekspansif. Secara teoritis, kita tahu bahwa kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi alokasi terkait erat dengan peran anggaran untuk memperbaiki efisiensi ekonomi dan bekerjanya mekanisme pasar ke arah yang lebih baik. Sedangkan fungsi distribusi dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan, baik antar kelompok pendapatan maupun antarwilayah.

Sementara itu, fungsi stabilisasi fiskal perlu diperkuat sebagai shock absorber yang mampu meredam berbagai gejolak sosial-ekonomi yang timbul karena guncangan dan perubahan. Kebijakan fiskal yang setengah-setengah niscaya tidak akan memastikan tren perkembangan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat.

Kebijakan fiskal harus diperkuat fungsi-fungsinya agar mampu berperan sebagai penahan sekaligus peredam guncangan ketika kondisi perekonomian mengalami fluktuasi. Kebijakan fiskal harus mampu mendukung proses transformasi ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

Untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal yang dikembangkan tentu perlu didukung SDM yang mumpuni, regulasi yang kondusif dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, kebijakan moneter yang mendukung perkembangan sektor riil dan peningkatan daya beli masyarakat. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai keseimbangan domestik dan mencapai tujuan ekonomi makro, seperti menjaga stabilitas ekonomi melalui kesempatan kerja, stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran, serta stabilitas nilai mata uang.

Dalam konteks ini, keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan adalah salah satu contoh kebijakan yang on the track.

Di tingkat global, kita tahu bahwa The Fed juga telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan. The Fed mau tidak mau harus menurunkan suku bunga acuan, sebab di AS belakangan ini telah terjadi peningkatan jumlah pengangguran.

Menurut prediksi, angka pengangguran AS akan lebih tinggi pada bulan-bulan mendatang, sehingga untuk mendorong perkembangan dunia usaha, potensi penurunan kembali Fed Fund Rate (FFR) niscaya akan lebih besar dan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Diperkirakan penurunan suku bunga acuan di AS akan terjadi tiga kali pada tahun 2024 dan empat kali pada tahun 2025.

Penurunan suku bunga acuan yang diputuskan The Fed, langsung maupun tidak akan mendorong peningkatan aliran modal ke negara-negara berkembang diiringi kenaikan komposisi penempatan aliran modal masuk ke aset jangka panjang, seperti obligasi.

Kondisi ekonomi global seperti ini niscaya akan membuat aliran modal asing di Indonesia meningkat dan nilai tukar rupiah menguat di kisaran Rp15.120—Rp15.200 per dolar AS.

Berbeda dengan kebijakan moneter sebelumnya yang condong pro-stability, saat ini Bank Indonesia lebih memilih melakukan langkah-langkah yang lebih progresif, yakni menurunkan BI rate dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus untuk menjaga stabilitas.

Harapannya, sudah barang tentu keputusan BI menurunkan BI Rate ini nanti akan diikuti oleh penurunan suku bunga di pasar keuangan, kemudian juga di perbankan, sehingga akhirnya ini akan mendorong pembelian kredit dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penghiliran

Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan kerap menyatakan bahwa penghiliran adalah pondasi baru perekonomian Indonesia dan pijakan untuk menjadi negara industri maju.

Pertama, yang perlu dilakukan adalah ekstensifikasi komoditas yang dilakukan penghiliran. Pengembangan penghiliran sektor tambang ini, sebaiknya tidak sebatas pada nikel saja, melainkan juga mencakup komoditas lain, misalnya tembaga, aluminium dan bahkan produk lain di luar hasil tambang. Komoditas hasil sektor perkebunan, pertanian, perikanan juga perlu dikembangkan hingga hilir, terutama yang berkaitan dengan pembangunan industri pengolahan.

Kedua, adalah intensifikasi komoditas yang dikembangkan. Untuk memperkuat program penghiliran pemerintah perlu melakukan pendalaman atau intensifikasi. Saat ini untuk hilirisasi nikel, misalnya umumnya baru pada tahap awal smelter, yaitu dengan mengolah bijih nikel menjadi nikel pig iron dan feronikel. Kedua produk olahan ini masih dalam pengolahan tahap awal.

Pada kondisi seperti itu, value added yang diciptakan atas komoditas nikel yang diolah masih minim walaupun ada peningkatan dibandingkan hanya mengekspor bijih nikel.

Hilirisasi bukan hanya berhasil menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Tetapi, kita tahu bahwa lonjakan tajam dari kinerja ekspor Indonesia, sebagian besar juga disumbang dari produk penghiliran, terutama nikel dan CPO.

Masalahnya sekarang, di balik kemajuan ekspor Indonesia karena didukung program penghiliran, yang perlu dipastikan adalah bagaimana hilirisasi tidak lebih banyak menguntungkan investor atau pemilik modal.

Jangan sampai terjadi, akibat program penghiliran lantas eksploitasi sumber daya alam kita lepas kendali, sementara yang lebih banyak menikmati adalah negara tujuan ekspor daripada penduduk local tempat kekayaan sumber daya alam itu berasal.