Tambahan 22 Kementerian Baru Dinilai Untungkan Bisnis Kantor Jakarta
Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan, dengan urgensi waktu yang segera, adalah menyewa gedung perkantoran yang sudah ada dan siap huni. Halaman all
(Kompas.com) 22/10/24 14:00 16831885
JAKARTA, KOMPAS.com - Tambahan 22 kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai akan menguntungkan bisnis perkantoranJakarta dalam jangka pendek.
Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan hal itu kepada Kompas.com, Selasa (22/10/2024).
"Dampak jangka pendek, gemuknya Kabinet Merah Putih akan dirasakan Jakarta, khususnya dalam hal kebutuhan mendesak untuk ruang perkantoran," ujar Syarifah.
Dengan adanya kementerian baru yang belum memiliki kantor, pemerintah dihadapkan pada tantangan dalam penyediaan infrastruktur, di antaranya penyediaan gedung kantor yang memadai.
Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan, dengan urgensi waktu yang segera, adalah menyewa gedung perkantoran yang sudah ada dan siap huni menjadi salah satu opsi.
Sambil mempertimbangkan opsi sewa ruang kantor yang siap huni untuk jangka pendek, dalam jangka menengah Pemerintah dapat melakukan inventarisasi aset perkantoran.
Hal ini juga sekaligus melakukan building audit untuk memastikan kelayakan aset perkantoran yang ada dapat difungsikan sebagai gedung perkantoran untuk kementerian baru.
Sementara, keberadaan gedung-gedung perkantoran di Ibu Kota Nusantara (IKN), diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang,
Menurut Syarifah, gedung-gedung pemerintahan seperti Kementerian Koordinator (Kemenko) di IKN akan tetap menjadi bagian penting dari rencana besar pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan.
Pembangunan gedung Kementerian Koordinator di IKN diproyeksikan mendukung proses pemerintahan yang terpusat di sana.
Perlu Perawatan
Namun demikian, karena transisi dari Jakarta ke IKN akan berlangsung secara bertahap, beberapa gedung kementerian di Jakarta masih perlu dilakukan perawatan ataupun penyelesaian renovasi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
Untuk kementerian dengan nomenklatur baru, perlu dicarikan opsi ruang kantor yang siap huni untuk mulai menginisiasi tanggung jawab yang diemban.
Saat ini, setidaknya terdapat 1.821.835 meter persegi ruang kantor kosong dan siap huni di kawasan CBD Jakarta.
Lepas dari itu, kata Syarifah, kehadiran beberapa kementerian baru di Kabinet Merah Putih merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dinamika permasalahan melalui rencana strategis yang lebih detil dan fokus.
Sebagai contoh, pemecahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"Pemecahan ini dilakukan agar masing-masing kementerian memiliki fokus kerja yang jelas, dan masing-masing direktorat mampu menjalankan tugas yang lebih fokus," tuntas Syarifah.