IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan progres pengadaan gedung baru untuk para menteri di Kabinet Merah Putih. Pasalnya, ada beberapa kementerian baru yang saat ini belum memiliki kantor.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk pengadaan gedung kementerian pada dasarnya pemerintah punya istilah untuk berfokus pada optimalisasi aset.

"Jadi tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset, kan kita punya ukuran apa yang dinamakan SBSK Standar Barang Sesuai Kebutuhan," kata Rionald usai Media Briefing di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/11/2024).

"Nah berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," kata dia.

Rionald menambahkan, untuk mengutamakan optimalisasi aset, kementerian tersebut akan diberi opsi untuk menggunakan gedung seperti eks direktorat jenderalnya.

"Ada, nanti saya bisa kasih data kepada kalian. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga," kata dia.

"Nah mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi ( KemenkoMarves ) kini tidak lagi hadir dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. 453 aparatur sipil negara ( ASN ) yang pernah bekerja di bawah Menteri Koordinator Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, diputuskan dipindah ke Kemenko lainnya.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB), Rini Widyantini mengatakan, 453 ASN tersebut akan dimutasi sesuai dengan Kemenko lainnya. Rini menyebutkan sebagian dari 453 ASN itu ada yang dipindahkan ke Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur, atau Kemenko baru lainnya.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan, ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain, jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," ujar Rini selepas menghadiri sidang Komisi II DPR RI, Senin (27/10).

Guna memberikan penjelasan tambahan, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan, 453 orang ASN itu akan dipindahkan sesuai funsgi kelembagaan yang baru.

"Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ungkap Haryomo.

Haryomo menjelaskan, BKN pun sudah melakukan pemetaan melalui penentuan jumlah ASN di setiap Kementerian atau Lembaga Negara yang terbaru.

"Kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua. Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, dimana dia akan ditempatkan," terang Haryomo.

Diketahui, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi memastikan, status PNS Kemenko Marves tetap berlaku. Bahkan, hak-haknya juga masih diberikan.

"Hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan, tim dari Kemenko Marves juga akan terus berkomunikasi erat dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kemenko-Kemenko baru. Hal ini dilakukan agar pemindahan PNS dari Kemenko Marves menuju Kemenko baru berjalan lancar.

"Kemenko-Kemenko baru termasuk Kemenko Pangan dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," kata dia.

Jakarta -

Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto berisikan 48 kementerian. Jumlah ini terbilang sangat banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya 34 kementerian.

Lalu, apakah 'penggemukan' kabinet ini akan membuat lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan makin besar?

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini mengatakan, pihaknya belum membicarakan lebih lanjut tentang pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2025.

"Kita belum membicarakan itu ya dengan Bapak Presiden (Prabowo). Jadi tentunya kan kita sekarang sudah menyesuaikan dengan CPNS yang sudah berjalan, nanti kita akan disesuaikan lagi untuk formasi-formasi," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Pemerintah saat ini tengah dalam prioritas untuk penataan struktur kabinet pemerintahan dan pelaksanaan seleksi CPNS serta PPPK yang sudah berjalan.

Dari formasi ini, Rini menjelaskan, akan disesuaikan Kembali dengan kementerian baru. Hal ini mengingat formasi pada CPNS dan PPPK 2024 masih menyesuaikan dengan pemerintahan Presiden 2024-2024 Joko Widodo (Jokowi).

"Kan ada formasinya juga disesuaikan dengan unit-unit itu, nanti kita akan sesuaikan. Tetapi apakah ada penambahan untuk CPNS? Kita belum membicarakan ke sana dengan Bapak Presiden," ujarnya.

Di sisi lain, Rini juga belum dapat memastikan apakah pihaknya akan membuka seleksi CPNS untuk tahun depan. Hal ini belum dibicarakan dengan Prabowo.

Ia memastikan, pemenuhan kebutuhan untuk kementerian-kementerian baru akan memanfaatkan terlebih dulu para pegawai ASN yang terdampak perombakan kementerian. Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih.

Rinciannya terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

"Kan kita sudah dibagi fungsi-fungsinya tadi. Jadi, misal Kementerian Imigrasi, ya sudah Dirjen Imigrasinya, pindah, pindah semua dengan sumber dayanya. Jadi, kita sudah punya data untuk itu. Kita sudah dihitung, BKN juga melihat misalnya dari imigrasi ada berapa orang, ini berapa orang. Jadi, kita tinggal dipindahkan," terang Rini.

(shc/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan adanya potensi 229.901 aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan mengalami pengalihan instansi bekerja.

Hal ini disebabkan oleh bertambahnya kementerian di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Haryomo menyampaikan informasi tersebut saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Menpan RB, ANRI, dan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (26/10/2024).

"Berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk oleh Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan (instansi kerjanya) sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," ujarnya.

Ia merinci, ASN dari sejumlah kementerian yang akan terdampak pengalihan. Penghitungan rincian ini masih berdasarkan nomenklatur lama dari kementerian dan lembaga yang ada di kabinet sebelumnya.

Pertama, untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdapat sebanyak 2.072 orang yang terdampak.

Di Kementerian Hukum dan HAM, jumlah ASN yang terdampak mencapai 64.879 orang.

Selanjutnya, di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat 453 orang yang terdampak, sedangkan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ada 710 orang.

Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak 19.545 orang terdampak.

"Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 ASN, dan yang terakhir, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan jumlah ASN sebanyak 117.784 (terdampak)," sebut Haryono.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyatakan bahwa pihaknya akan fokus menyelesaikan penataan organisasi kementerian di Kabinet Merah Putih selama 100 hari pertama masa kerjanya.

Rini menjelaskan rincian susunan kementerian negara di Kabinet Merah Putih, yang terdiri dari 48 kementerian.

Jumlah tersebut meliputi tujuh kementerian koordinator, 19 kementerian dengan nomenklatur tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas, serta dua kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur.

Berdasarkan susunan tersebut, Kemenpan RB saat ini menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara dan aturan hukum agar pelaksanaan tugas Kabinet Merah Putih berjalan lancar.

Rini juga menambahkan bahwa sejumlah aturan hukum telah terbit sebagai dasar tugas dan fungsi kabinet, antara lain Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2024 yang sering disebut sebagai Perpres transisi pemerintahan, serta Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Merah Putih.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada gedung baru meski ada tambahan kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor bagi K/L baru sudah ditetapkan. Hanya tinggal beberapa badan baru yang masih mencari ruangan untuk berkantor.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo menjelaskan, nomenklatur yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Contoh lainnya adalah Kemenko Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang kini sudah tidak ada lagi di Kabinet Merah Putih.

Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjumlah 48 kementerian, bertambah dari sebelumnya 34 kementerian. Belum lagi terdapat sejumlah badan dan pejabat setingkat menteri yang baru lainnya.

(aid/das)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mencari kantor untuk kementerian/lembaga (K/L) baru di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkap dalam Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 - 2025 serta Penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani menekankan penggunaan kantor BMN harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.

"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (23/10).

Dalam arahannya, Sri Mulyani juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

Pejabat baru atau pelaksana tugasnya, sambungnya, diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan sumber daya di internal K/L.

Ia menggarisbawahi bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi, serta berbagai ide-ide baru bisa dilaksanakan secara tepat waktu, berkualitas dan tetap akuntabel dengan sumber anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.

"Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menambah sejumlah kementerian baru di kabinetnya. Misalnya, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikomandai Maruarar Sirait, hingga Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan.

AHY akan berkantor di bekas gedung Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). Gedung itu terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Sementara itu Maruarar Sirait dan Zulkifli Hasan belum mengetahui di mana mereka akan berkantor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tambahan 22 kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai akan menguntungkan bisnis perkantoranJakarta dalam jangka pendek.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan hal itu kepada Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

"Dampak jangka pendek, gemuknya Kabinet Merah Putih akan dirasakan Jakarta, khususnya dalam hal kebutuhan mendesak untuk ruang perkantoran," ujar Syarifah.

Dengan adanya kementerian baru yang belum memiliki kantor, pemerintah dihadapkan pada tantangan dalam penyediaan infrastruktur, di antaranya penyediaan gedung kantor yang memadai.

Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan, dengan urgensi waktu yang segera, adalah menyewa gedung perkantoran yang sudah ada dan siap huni menjadi salah satu opsi.

Sambil mempertimbangkan opsi sewa ruang kantor yang siap huni untuk jangka pendek, dalam jangka menengah Pemerintah dapat melakukan inventarisasi aset perkantoran.

Hal ini juga sekaligus melakukan building audit untuk memastikan kelayakan aset perkantoran yang ada dapat difungsikan sebagai gedung perkantoran untuk kementerian baru.

Sementara, keberadaan gedung-gedung perkantoran di Ibu Kota Nusantara (IKN), diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang,

Menurut Syarifah, gedung-gedung pemerintahan seperti Kementerian Koordinator (Kemenko) di IKN akan tetap menjadi bagian penting dari rencana besar pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan.

Pembangunan gedung Kementerian Koordinator di IKN diproyeksikan mendukung proses pemerintahan yang terpusat di sana.

Perlu Perawatan

Namun demikian, karena transisi dari Jakarta ke IKN akan berlangsung secara bertahap, beberapa gedung kementerian di Jakarta masih perlu dilakukan perawatan ataupun penyelesaian renovasi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Untuk kementerian dengan nomenklatur baru, perlu dicarikan opsi ruang kantor yang siap huni untuk mulai menginisiasi tanggung jawab yang diemban.

Saat ini, setidaknya terdapat 1.821.835 meter persegi ruang kantor kosong dan siap huni di kawasan CBD Jakarta.

Lepas dari itu, kata Syarifah, kehadiran beberapa kementerian baru di Kabinet Merah Putih merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dinamika permasalahan melalui rencana strategis yang lebih detil dan fokus.

Sebagai contoh, pemecahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Pemecahan ini dilakukan agar masing-masing kementerian memiliki fokus kerja yang jelas, dan masing-masing direktorat mampu menjalankan tugas yang lebih fokus," tuntas Syarifah.

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyiapkan 48 Keputusan Presiden (Keppres) untuk penataan 48 kementerian di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Hal ini penting dalam proses transisi dan penataan kabinet.

Diketahui dalam pemerintahan Prabowo, jumlah kementerian dan lembaga (KL) bertambah cukup drastis dibandingkan saat era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di era Jokowi jumlah kementerian mencapai 34, sementara saat era Prabowo jumlahnya menjadi 48.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini menjelaskan, pihaknya bersama Menteri PAN-RB era Jokowi, Abdullah Azwar Anas, telah menyiapkan proses transisi ini sejak 4 bulan lalu. Menyusul Keppres ini, juga akan disusun Peraturan Presiden (Perpres).

"Kemarin Pak Anas sudah mempersiapkan itu, ada sekitar 48 Keppres yang sudah disediakan untuk organisasi kementerian-kementerian yang baru itu, nanti setelah itu baru kita akan mempersiapkan juga Perpres transisinya," kata Rini, ditemui di usai sertijab di Kantor KemenPAN-RB, Senin (22/10/2024).

Sebelum membuat Perpres tersebut, Rini menjelaskan bahwa pihaknya perlu menyiapkan Perpres Transisi. Aturan ini diperlukan sebagai acuan sekaligus pemetaan tugas dan fungsi kementerian, utamanya kementerian-kementerian baru.

"Jadi harus diberitahu bahwa fungsi ini pindah kemana, fungsi A pindah kemana, fungsi B pindah kemana, sehingga para kementerian sudah tahu dia itu akan mengerjakan apa. Kemudian setelah itu, kita membuat Perpres, setelah membuat peraturan struktur organisasi sudah ada, maka kita sekarang siapkan juga rancangan Permen PAN-RB planning bagaimana cara pemindahannya," terangnya.

Namun untuk tahap awalnya, pihaknya perlu menunggu Perpres Transisi rampung. Perpres inilah yang akan menjadi acuan awal dari transisi pemerintah, termasuk untuk pemindahan dan penataan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemindahan ASN ini berkaca pada adanya sejumlah kementerian yang dipecah dan dihilangkan, salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rini juga memastikan, ASN dipindahkan sesuai dengan fungsinya.

"Jadi sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kita atur berikutnya adalah mengenai penganggarannya. Nanti kita bersama-sama dengan Menteri Sesneg, kemudian dengan Menteri Keuangan, kita akan bahas bersama-sama," kata Rini.

"Mereka juga nanti akan mengatur programnya, yang dulu program dari satu menteri itu harus, nanti kita akan coba membuat roadmap penyelesaiannya, itu menjadi salah satu program yang kita selesaikan dalam 100 hari ini," sambungnya.

Rini menargetkan, proses transisi ini bisa rampung pada bulan Oktober ini. Persiapannya harus selesai sebelum tahun baru agar persoalan anggaran dan penataan sumber daya manusia (SDM) kementerian bisa segera ditetapkan.

"Mungkin bulan Oktober kita upayakan selesai semuanya. Kalau menteri kan harus bisa segera bekerja. Kalau yang menteri yang tidak berubah kan bisa langsung. Nanyak menteri yang, Menko-nya kan sekarang ada tujuh, jadi itu juga harus disesuaikan. Kemudian kementerian-kementerian yang ada di bawah Menko juga harus disesuaikan dulu," ujarnya.

Selain itu, Rini sendiri menargetkan Perpres Transisi ini bisa keluar dalam 1-2 hari ke depan. Adapun saat ini, Perpres tersebut telah berada di tangan Prabowo sehingga harapannya bisa segera dirilis.

"Mudah-mudahan bisa (1-2 hari lagi terbit). Jadi ini saya kira sangat baik, Pak Presiden, penyiapan untuk para kementerian. Meskipun ini organisasinya mungkin kementeriannya lebih besar, tetapi tahap-tahapan itu sudah disiapkan," ujar dia.

Sedangkan untuk kementerian-kementerian baru yang saat ini belum punya gedung kantor, Rini mengatakan, pihaknya dengan Kementerian Sekretariat Negara akan berkoordinasi untuk mengatur hal tersebut.

"Kita punya aset banyak, mudah-mudahan nanti, karena saya nggak bisa bicarakan bukan kewenangan MenPAN, kita mengatur organisasinya," katanya.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini memberikan respons atas sejumlah kementerian baru yang saat ini belum memiliki kantor sendiri.

Diketahui, saat ini ada 48 kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jumlah ini diketahui bertambah 14 kementerian jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya yang terdapat 34 kementerian.

Menurut Rini, nantinya Kemenpan RB bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akan berkoordinasi untuk menyiapkan perangkat bagi kementerian baru.

"Tadi saya sampaikan, nanti kita akan bersama-sama dengan Kemensesneg gitu ya untuk mengatur (hal tersebut). Kita punya aset banyak ya," ujar Rini di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Rini menegaskan bahwa Kemenpan RB tidak bisa mencarikan kantor untuk kementerian baru. Sebab hal itu bukan merupakan kewenangan kementerian yang dipimpinnya.

Yang bisa dilakukan oleh Kemenpan RB yakni menyiapkan aparatur sipil negara (ASN) siap bekerja di kementerian baru maupun kementerian yang saat ini dipisah nomenklaturnya.

Meski demikian, Rini dan Wakil Menteri (Wamen) Pan RB Purwadi akan menyusun peta jalan untuk kinerja 48 kementerian di era Prabowo.

Diketahui, saat ini ada sejumlah kementerian baru yang belum memiliki kantor.

Sehingga para menteri yang memimpin kementerian baru tersebut menyatakan belum tahu akan berkantor di mana meski sudah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10).

Misalnya saja, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang mengungkapkan belum mengetahui di mana kantornya.

"Nah, kantornya itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga belum tahu akan berkantor di mana.

Pasalnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menjadi nomenklatur baru di pemerintahan Prabowo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa kantornya akan berada dalam satu kompleks dengan kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin Pratikno.

"(Kantornya) Jadi satu ini. Pemilihan dan penugasan terutama saya spesifik bidang pemberdayaan institusi maupun individu," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "Sejumlah Kementerian Baru Belum Punya Kantor, Begini Penjelasan Menpan RB "

Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/22/081332726/sejumlah-kementerian-baru-belum-punya-kantor-begini-penjelasan-menpan-rb.

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil 106 sosok ke kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada Senin-Selasa kemarin. Sejumlah tokoh itu dipanggil untuk mengisi jabatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam pemerintah berikutnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, mengatakan jumlah tokoh yang dipanggil Prabowo kemarin menjadi tanda penambahan jumlah kementerian seperti isu-isu yang sudah beredar (menjadi sekitar 46 kementerian).

Dari jumlah tersebut, beberapa kementerian merupakan peleburan dan pemecahan dari kementerian sebelumnya. Namun hal ini belum bisa dipastikan mengingat susunan kabinet berikutnya baru diumumkan paling cepat Minggu, 20 Oktober 2024 malam usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Namun jika penambahan ini benar terjadi, menurut Rizal kabinet gemuk ini secara langsung dapat menguras APBN negara. Sebab setiap kementerian ini tentu membutuhkan pendanaan dari negara untuk beroperasi, mulai dari biaya belanja pegawai hingga program-program mereka.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terangnya lagi.

Belum lagi, menurut Rizal alokasi APBN 2024 dan 2025 dirancang dengan asumsi jumlah kementerian yang ada sama dengan yang ada saat ini, yakin 34 kementerian. Hal ini bisa menjadi faktor lain peluang

"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini, jadi sekitar 34 kementerian," ucap Rizal.

"Itupun belanja rutin, belanja pegawainya juga cukup besar. Apalagi dengan kementerian baru, bagaimana mengatur nomenklatur, kemudian juga penyesuaian sinkronisasi, kemudian keselarasan antara K/L baru dengan K/L lama dan sebagainya. Ini juga butuh waktu," tambahnya lagi.

Belum lagi, menurutnya kabinet gemuk yang sebagian anggotanya merupakan tokoh partai bisa memperbesar peluang terjadinya korupsi atau memainkan dana APBN untuk kepentingan pribadi atau partainya. Karena itu Rizal berpendapat penting bagi Prabowo untuk mencegah atau menindak tegas tindak korupsi dalam kabinet kerjanya.

"Memang Presiden harus powerful, untuk menindak siapapun menterinya, siapapun kabinetnya yang melakukan misalnya korupsi atau memainkan anggaran APBN, maka dia harus ditindak oleh hukum yang berlaku, difungsikan lembaga-lembaga yang punya otoritas di situ," pungkasnya.

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja emiten pelat merah diperkirakan semakin kuat, jika rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan transformasi kelembagaan di tubuh Kementerian BUMN dapat terealisasikan.

Kesiapan pemerintahan baru untuk mentransformasikan Kementerian BUMN disampaikan oleh Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, dalam acara UOB Economic Outlook 2025 beberapa waktu lalu.

Menurut Burhanuddin, transformasi bisnis, kultural dan manajemen di Kementerian BUMN perlu dilakukan untuk memperbaiki kontribusi perusahaan pelat merah kepada negara. Langkah ini rencananya akan dimulai pada Januari 2025.

Sementara itu, rumor yang beredar menyebutkan transformasi yang akan ditempuh adalah perubahan kelembagaan dari berbentuk kementerian menjadi Badan Pengelola BUMN. Konsep ini digulirkan oleh Menteri BUMN pertama Indonesia, Tanri Abeng.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan transformasi kelembagaan Kementerian BUMN diyakini akan berkontribusi signifikan bagi negara, sekaligus berpeluang meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah.

“Jika BUMN mampu menerapkan good corporate governance [GCG], mereka dapat meningkatkan kinerja sehingga negara mendapatkan manfaat dari peningkatan dividen, meskipun di tengah ketidakpastian global,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Menurut Nafan, upaya transformasi kelembagaan penting dilakukan karena pengelolaan perusahaan pelat merah akan menjadi lebih spesifik ke depan.

Di samping itu, arah pembentukan superholding BUMN Indonesia ke depan akan terbuka lebar sebagaimana diimplementasikan Malaysia yang memiliki superholdingbernama Khazanah dan Singapura melalui Temasek.

“Superholding tersebut berhasil menciptakan entitas yang kuat dan memberikan manfaat signifikan bagi kepentingan nasional di kedua negara tersebut,” ucap Nafan.

Dia optimistis transformasi kelembagaan di tubuh Kementerian BUMN akan memberikan prospek positif bagi emiten pelat merah. Dengan catatan, tiap perusahaan tetap menerapkan GCG dan mencegah peluang terjadinya korupsi.

“Ini adalah komitmen awal yang harus dijaga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang menimbulkan keprihatinan bagi para investor. Konsistensi dalam menerapkan GCG sangat penting supaya kepercayaan investor terjaga,” kata Nafan.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Prabowo Subianto, presiden baru yang bakal dilantik 20 Oktober 2024 punya wacana untuk membentuk beberapa kementerian baru. Dua di antaranya adalah kementerian penerimaan dan juga perumahan.

Kementerian Penerimaan akan memisahkan fungsi bea cukai dan perpajakan dari Kementerian Keuangan. Sementara Kementerian Perumahan merupakan pecahan dari Kementerian PUPR.

Wacana dua kementerian baru ini diungkapkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Khusus untuk Kementerian Penerimaan, dia mengatakan rencana pembentukannya telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

Dalam program kerjanya, Hashim mengatakan Prabowo memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Maka dari itu kementerian yang fokus mengurus penerimaan negara dibentuk.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara. "Menterinya sudah ada," sebut Hashim.

Hashim juga pernah mengungkapkan Prabowo Subianto berencana mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pria yang menjadi Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo itu mengatakan, rencana pemisahan tersebut dimaksudkan agar program pembangunan perumahan bisa lebih fokus. Dengan demikian, Kementerian Perumahan akan berdiri sendiri seperti sebelumnya sebelum digabung ke Kementerian PUPR.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) yang lalu.

Langkah pembentukan Kementerian Perumahan juga sejalan dengan rencana Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka untuk menggeber program 3 juta rumah yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3 T, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!" tegasnya.

Simak Video: Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

[Gambas:Video 20detik]

(hal/das)