Jadi Anggota BRICS Tidak Berarti Indonesia Jauhi Negara "Barat"
Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi kerja sama ekonomi multilateral BRICS Plus tengah menjadi sorotan publik. Halaman all
(Kompas.com) 28/10/24 06:21 17098034
JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi kerja sama ekonomi multilateral BRICS Plus tengah menjadi sorotan publik.
Pasalnya, Indonesia saat ini sedang berada dalam rangkaian proses aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), yang juga merupakan organisasi kerja sama internasional, tetapi berporos pada negara Barat.
Sementara BRICS merupakan organisasi internasional dengan anggota pertama terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang memiliki fokus utama untuk meninggalkan dollar AS sebagai alat transaksi.
iStockphoto/Muhammad Labib Adilah Ilustrasi bendera Indonesia.Namun demikian, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, rencana untuk bergabung ke dalam BRICS Plus tidak berarti Indonesia menjaga jarak dengan Amerika Serikat atau Uni Eropa.
Sebab, terdapat juga negara anggota BRICS Plus yang merupakan aliansi kuat dari Negeri Paman Sam, yakni India, Uni Emirat Arab, Brasil, dan Arab Saudi.
"Sebaliknya, menjadi anggota OECD tidak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS, terutama China dan Rusia," ujar Wijayanto dalam keterangannya, dikutip Senin (28/10/2024).
Wijayanto menjelaskan, baik OECD maupun BRICS bukanlah organisasi internasional "kaku", yang melarang anggotanya untuk berpartisipasi dalam kerja sama multilateral.
Oleh karenanya, pemerintah dapat mengedepankan aspek kepentingan ekonomi nasional dibanding politik dalam menjalin kerja sama multilateral.
"Mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia, itulah yang akan dipilih," katanya.
Menurutnya, kedua kerja sama multilateral itu dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia, di mana BRICS dapat mendongkrak perdagangan internasional, sedangkan OECD dapat membantu menciptakan standar regulasi menjadi negara maju.
Akan tetapi, Wijayanto mengakui, aksesi anggota OECD menjadi lebih sulit karena Indonesia perlu mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan oleh negara Barat.
"Lalu, sebaiknya kita pilih bergabung dengan OECD atau BRICS? The best scenario adalah bergabung dengan keduanya seperti yang coba dilakukan Thailand dan Turkiye," tutur dia.
Apabila memang harus memilih salah satu, Wijayanto bilang, pemerintah perlu memilih organisasi yang menghargai posisi Indonesia, dengan indikator yang paling mungkin "dieksekusi" dalam waktu dekat.
"Jika memilih OECD, tentunya kita perlu afirmasi bahwa berbagai perjanjian dagang yang masih menggantung, akan segera dituntaskan," ucapnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan, wacana Indonesia bergabung ke dalam BRICS tidak akan berpengaruh terhadap fokus pemerintah melakukan aksesi keanggotan OECD.
Pasalnya, kedua organisasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, di mana OECD merupakan organisasi internasional yang fokus menciptakan standar perekonomian antar negara anggota, sementara BRICS merupakan forum yang mendorong kerja sama riil antar anggota.
"OECD itu adalah lembaga benchmarking untuk standar. Bukan trade block, makanya di dalam OECD tidak ada perundingan," tutur Edi, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Selain itu, Edi menilai, tujuan utama dari rencana Indonesia bergabung ke dalam BRICS bukan untuk "berpihak" ke pihak tertentu. Salah satu kepentingan Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS ialah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi global, lewat berbagai kerja sama multilateral, seperti local currency transaction (LCT).
"Tidak kemudian hanya spesifik kita bicara politik untuk memihak ini, memihak itu, tidak," ucap Edi.
#oecd #kerja-sama-internasional #brics #anggota-brics #anggota-oecd