Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar Indonesia ikut serta dalam keanggotaan BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan). Pada saat yang sama, Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

Rencana bergabungnya Indonesia dalam BRICS, organisasi yang sepakat untuk perlahan meninggalkan dolar, ini menjadi perbincangan hangat di dalam negeri. Lantas, akankah hal ini mengganggu proses aksesi OECD?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD.

“Tidak, jadi kita kan negara nonblok dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD,” ujarnya kepada media massa di JCC, Rabu (30/10/2024).

Bersama BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.

Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris– dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Airlangga menuturkan saat ini pemerintah masih dalam proses penilaian menjadi anggota OECD. Pada November mendatang, Sektretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann akan kembali ke Indonesia dan menemui Prabowo Subianto.

“November Sekjen OECD akan datang ke Indonesia. Kita akan mempersiapkan namannya initial momerandum, itu yang akan kita bahas. Sekjen OECD sudah bersurat ke Pak Prabowo, untuk beliau mohon waktu Pak Prabowo,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. Gabungnya Indonesia ke OECD sekaligus BRICS akan menjadi penyeimbang terhadap geopolitik dan kerja sama ekonomi internasional.

“Rata-rata Pak Menteri Luar Negeri [Sugiono] menyampaikan kalau ini memperkuat hubungan Selatan kan, dan Pak Sarto juga dulu menginisiasi hubungan Selatan-Selatan kan,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi, kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS sebagai salah satu negara mitra. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

Atas kemitraan ini Indonesia disebut-sebut bisa mendapat sejumlah keuntungan semisal keterbukaan peluang kerja sama yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan hingga pengaruh di kancah politik global.

Meski begitu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dalam bermitra Indonesia tetap harus menjaga 'jarak aman' dengan dengan BRICS. Hal ini menjadi penting mengingat RI juga berencana untuk bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

"Kita tahu bahwa OECD sama BRICS ini sebenarnya agak berhadapan-hadapan. Karena OECD kan Amerika dan negara-negara Eropa gitu kan, sementara kalau BRICS itu lihatlah ada Rusia, ada Cina di situ, ada India, Brazil," kata Hikmahanto kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

"Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo mengatakan ingin menjaga jarak yang sama dan non block, berarti kita boleh juga tuh kalau misalnya kita join ke BRICS, kira-kira seperti itu," terangnya.

Untuk itu menurutnya pemerintah harus mengkaji lebih jauh terkait keterlibatan Indonesia dalam kelompok 'anti-barat' yang dikepalai Rusia-China ini sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral atau perdagangan dengan negara lain, termasuk blok ekonomi OECD.

"Pertanyaannya adalah apakah kalau kita jadi anggota OECD membuat kita tidak boleh masuk dalam BRICS, atau sebaliknya kalau kita menjadi anggota BRICS kita tidak boleh masuk ke OECD. Karena Indonesia sekarang ini sudah dalam tahap persiapan akan masuk ke OECD," ucapnya.

"Nah kalau misalnya kita ternyata boleh masuk di dua-duanya kenapa nggak untuk kepentingan nasional kita?" tambah Hikmahanto.

Pada akhirnya, Hikmahanto menekankan bagaimana Indonesia harus bisa mempertahankan kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif. Sehingga benar-benar penting bagi pemerintah untuk menjaga jarak aman dengan negara-negara baik yang tergabung dalam BRICS maupun OECD, sehingga RI benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD. Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang bergabung dengan OECD, dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS," terang Hikmahanto.

"Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan. Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu karenanya Indonesia perlu masuk ke BRICS dimana kekuatan pasarnya sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum keterlibatan Indonesia dengan BRICS tidak akan memberi dampak besar terhadap rencana bergabung dengan OECD.

Sebab menurutnya hubungan yang dibina antara Indonesia dengan BRICS masih dalam tahap mitra. Berbeda jika Indonesia benar-benar masuk dan menjadi anggota BRICS, di mana hal ini dapat memancing opini negatif dari negara-negara barat khususnya yang tergabung dalam OECD.

"Makanya kalau kita hanya sebagai mitra, itu menurut saya nggak ada minusnya. Karena kita hanya sebagai mitra bukan sebagai anggota," ucapnya.

Meski begitu menurutnya Indonesia masih harus berhati-hati atas kemitraannya ini dengan BRICS, utamanya agar tidak mendapat opini negatif dari negara-negara anggota OECD. Sebab menurutnya RI belum memiliki kemampuan atau ketahanan jika harus berhadapan dengan misalnya sanksi atau embargo negara-negara barat.

"Kalau kita menjadi penggerak (anggota) dalam BRICS Itu mungkin kita akan diperlakukan secara berbeda negatif oleh negara-negara barat, terutama dengan melihat hubungan baik antara kita dengan Rusia. Nanti kan (OECD) beranggap (Indonesia) berteman dengan Rusia, kita akan diperlakukan secara negatif. Sementara kita belum punya posisi yang cukup kuat Untuk diperlakukan seperti itu," terang Piter.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia melewati proses panjang untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Dia menyebut, pembicaraan awal telah berlangsung sejak tahun 2012.

Melalui Instagramnya, Sri Mulyani menerangkan, hari ini dirinya menghadiri peluncuran Portal Aksesi OECD. Portal ini merupakan platform digital untuk melakukan monitoring dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

"Dalam proses aksesi menjadi anggota penuh OECD ini membutuhkan reformasi serta perbaikan struktural 242 instrumen OECD yang menyangkut seluruh Kementerian dan Lembaga," tulis Sri Mulyani di Instagram, Kamis (3/10/2024).

Sejalan dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sri Mulyani mengatakan, dalam proses aksesi ini pemerintah harus melakukan diplomasi total football. Dia bilang, seluruh kementerian dan lembaga harus bersatu padu dalam memberikan kontribusinya.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, proses aksesi ini berjalan panjang dan pembicaraan awal telah dimulai sejak 2012.

"Proses aksesi ini pun panjang, pembicaraan awal sudah dimulai sejak 2012. OECD pun sudah menaruh perhatian dan membuka salah satu kantor Asia Tenggaranya di Jakarta. Indonesia sendiri juga sempat menjadi co-chair bersama dengan Jepang pada 2012-2016 lalu," ungkapnya.

Sri Mulyani menambahkan aksesi OECD ini merupakan kebutuhan dan kepentingan Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi, kebebasan individual, supremasi hukum, kompetisi bisnis yang baik, serta good governance di segala lini.

"Mari terus bekerja sama, saling bahu membantu lintas kementerian dan sektor. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Tim Nasional OECD, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan instansinya terus melakukan reformasi seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

“Jadi, banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan tugas instansinya untuk mendukung aksesi keanggotaan OECD, yakni dalam perbaikan tata kelola perusahaan dan terkait penyuapan pejabat asing.

Pasalnya, saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan terkait bribery swap atau kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing atau internasional di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada 2003.

“Salah satunya adalah kebutuhan kita untuk menkriminalisasi bagi penyuapan terhadap sektor ataupun pejabat asing, yang diundang-undang korupsi kita belum ada,” jelasnya.

Untuk mempercepat transparansi, proses kerja, waktu, dan aksesi OECD, pemerintah meluncurkan platform digital menggunakan platform INA yaitu INA OECD. Alhasil, proses aksesi Indonesia dapat terpantau dalam laman tersebut.

Saat ini, platformhttps://inadigital.co.id masih dalam proses pengembangan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dan menargetkan rampung dalam waktu tiga tahun mendatang.

Upaya bergabung dengan OECD menjadi peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Burhanuddin Abdullah blak-blakan soal upaya Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

Burhanuddin menyambut positif upaya yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung ke OECD. Namun, dia menyebut keinginan itu belum tentu bisa diwujudkan sebagaimana target yang dipasang pemerintahan saat ini.

"Saya pernah diberikan [cerita] oleh Duta Besar Inggris, bahwa pemerintah indonesia berniat dalam tempo dua tahun bisa menjadi member dari negara OECD, tapi dia terus meneruskan sampai sekarang ini tidak ada yang dua tahun. Paling kurang dari Korea Selatan itu lima tahun baru jadi member," ujarnya pada saat memberikan keynote speech pada acara IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Kendati adanya tantangan tersebut, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 itu berharap agar RI bisa segera masuk ke OECD.

"Tapi tentu saya sering mengatakan kepada diri sendiri sebetulnya, di balik yang semua kita yakini tersembunyi kesangsian-kesangsian. Tapi karena itu pula kita harus berusaha sebaik-baiknya," papar Burhanuddin.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu tiga tahun mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Kepala Negara menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengaku bahwa upaya bergabung dengan OECD menyandang peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.

"Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) dalam sesi konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Akselerasi penerimaan pajak oleh pemerintah dinilai menjadi krusial dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Hal ini tertuang dalam kajian yang dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), berkolaborasi dengan Celios, The Prakarsa, TI Indonesia, PWYP Indonesia, dan Migrant CARE.

Dalam laporan kajian tersebut, disebutkan bahwa rasio pajak Indonesia menunjukkan tren stagnasi dalam 10 tahun terakhir, meski secara nominal penerimaan pajak di dalam negeri meningkat. Rasio pajak Indonesia bahkan belum pernah menyentuh level 11%.

Penerimaan pajak Indonesia dinilai masih sangat jauh dari negara-negara maju, bahkan cenderung lebih rendah dari sesama negara berkembang yang berada di kisaran hampir 20%.

“Posisi rasio pajak Indonesia saat ini, tragisnya, berada di bawah negara-negara miskin,” bunyi kajian tersebut Selasa (23/7/2024).

Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, Indonesia dinilai akan menanggung konsekuensi dari sisi finansial. Pertama, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara penerima bantuan pembangunan, melainkan menjadi negara dengan tanggung jawab memberikan bantuan pembangunan.

Kedua, Indonesia berisiko membayar kontribusi yang lebih besar dibandingkan beberapa negara Uni Eropa, dikenakannya kontribusi wajib dan kontribusi sukarela anggota yang dihitung dengan skala perhitungan tertentu dan berdasarkan ukuran ekonomi atau PDB.

“Indonesia dapat saja bergabung dengan klub negara maju seperti OECD. Namun, karena rasio pajak Indonesia baru sekelas negara miskin, tentunya membutuhkan berbagai upaya keras untuk perbaikan”.

Menanggapi hasil studi tersebut, Analis Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Eka Hendra Permana menyampaikan bahwa rasio perpajakan Indonesia yang cenderung masih rendah memang menjadi tantangan.

“Kalau bicara isu perpajakan, sepertinya di antara 38 negara anggota OECD, Indonesia masih rendah,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam hal ini, Kemenkeu memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebijakan fiskal yang prudent untuk memastikan APBN dijalankan dengan tiga fungsi, yaitu APBN sebagai instrumen distribusi, instrumen stabilisasi, dan pengalokasian anggaran.

Dia juga memaparkan, untuk menjadi anggota OECD, ada sebanyak 260 standar yang harus dipenuhi oleh Indonesia.

Dari sebanyak 260 standar tersebut, 46 diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemenkeu. Lebih terperinci, 23 di antaranya adalah terkait perpajakan dan 5 terkait pengelolaan anggaran.

Dia mengatakan, Kemenkeu akan terus mengkaji dan melakukan pemantauan untuk bisa menyesuaikan standar tersebut dengan standar yang diterapkan negara-negara anggota OECD.

“Nantinya kami akan terlibat, berdiskusi, melakukan monitoring untuk memenuhi standar OECD. Sejauh mana sih gap yang masih ada dan apakah masih ada penguatan dan perbaikan regulasi yang masih harus dilakukan Kemenkeu untuk memastikan sudah sesuai standar OECD,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengklaim Indonesia sebagai negara papan atas di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

Hal itu disampaikan Airlangga saat menghadiri seremoni Pencatatan Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk (GUN) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Selasa (9/7/2024).

"Dibandingkan negara OECD kita juga salah satu yang papan atas,” ujarnya.

OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development adalah organisasi untuk berbagi masalah sosial-ekonomi serta berkolaborasi guna mencari solusi.

Didirikan pada 1961, klub negara maju berpenghasilan tinggi ini memiliki tujuan meningkatkan perdagangan dunia dan kemajuan ekonomi, salah satunya dengan prinsip ekonomi pasar bebas.

Saat ini sudah ada 38 negara anggota OECD. di antaranya yakni Amerika Serikat (AS), Jerman, Perancis, Inggris Raya, Swiss, Chile, Kolombia, dan Kostarika. Sementara itu, negara Asia yang menjadi anggota OECD baru 2 negara yakni Jepang dan Korea Selatan.

Sedangkan Indonesia tercatat baru sebatas negara mitra OECD. Meski begitu, Indonesia menargetkan jadi anggota OECD pada 2027. Saat ini Indonesia telah membuka diskusi aksesi OECD sebagai proses bergabung dengan organisasi tersebut.

Selain soal OECD, Airlangga juga menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi terbaru serta menyebut Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar kelima di G20.

“Ekonomi Indonesia tumbuhnya 5,11 persen secara tahunan, dan bulan Juni kemarin kita deflasi 2,51 persen. Negara mana yang pertumbuhan bisa 5,11 dengan inflasi rendah?” kata dia.

Airlangga mengatakan, jika dilihat dari perdagangan di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir juga menunjukkan hal yang positif. Hal ini tercermin dari PMI Manufaktur yang terus tumbuh.

“Industri pengolahan tumbuh stabil, makanan dan minuman industrial yang go publik tumbuh 5,87 persen. Ini juga positif,” jelasnya.

Dia mengatakan, saat ini industri pengolahan tumbuh stabil, makanan dan minuman, hingga industrial go publik 5,87 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2024 tumbuh sebesar 5,11 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada kuartal IV-2023 sebesar 5,04 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia bila dibandingakn dengan triwulan I-2023 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,11 persen," ujar Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Sementara itu, tingkat indeks harga konsumen (IHK) berdasarkan catatan BPS kembali mengalami penurunan atau terjadi deflasi secara bulanan (month to month/mtm) pada Juni 2024.

Deflasi yang utamanya dipicu oleh komoditas makanan, minuman, dan tembakau ini melanjutkan deflasi pada bulan sebelumnya. Pada Juni 2024 terjadi deflasi sebesar 0,08 persen. Deflasi ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya, yakni sebesar 0,03 persen.