Ini Duduk Perkara Sritex sampai Dipailitkan hingga Prabowo Harus Cawe-cawe
Ancaman PHK terhadap karyawan membayangi kasus pailitnya Sritex, sehingga membuat Presiden Prabowo memerintahkan 4 menterinya membantu.
(Bisnis Tempo) 29/10/24 10:06 17146409
TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pabrik tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk, dipailitkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang, 21 Oktober 2024. Ancaman PHK terhadap karyawan membuat Presiden Prabowo memerintahkan 4 menterinya membantu.
Perusahaan langsung mengajukan kasasi untuk melawan keputusan tersebut. Hal itu dilakukan agar perusahaan tidak ditutup dan asetnya disita untuk membayar kewajibannya.
Dampak dari penutupan perusahaan adalah ancaman PHK karyawan yang jumlah puluhan ribu orang.
Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menyebutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) haram dalam usaha Sritex.
"PHK itu adalah kata-kata yang sangat tabu, haram di dalam pelaksanaan usaha kami. Maka dari itu kami ingin meyakinkan juga kepada seluruh karyawan/karyawati bahwa usaha Sritex saat ini tetap normal," kata Iwan Kurniawan Lukminto di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 28 Oktober 2024.
Ia mengatakan sejauh ini kewajiban perusahaan terhadap karyawan tidak mengalami keterlambatan.
Meski demikian, ia tidak memungkiri adanya efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan.
"Namun putusan efisiensi semuanya berdasarkan keputusan bisnis. Di mana semua itu diputuskan karena kami memang tidak bisa atau market masih belum ada pembelinya. Makanya dilaksanakan efisiensi, bukan karena kebangkrutan kami," katanya.
Ia mengatakan mengenai keputusan pailit tersebut saat ini pihaknya tengah berupaya menangani masalah ini dengan serius.
"Dalam arti kami mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung memberikan satu keputusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober lalu," katanya.
Selain itu, pihaknya juga masih menjalankan konsolidasi secara internal dan eksternal sambil menanti putusan Mahkamah Agung.
"Di dalam proses menunggu keputusan Mahkamah Agung ini, kami akan dihadapkan oleh kendala-kendala teknis yang akan terus kami antisipasi untuk menormalisasi kegiatan usaha Sritex," katanya.
Awal Mula Gugatan Pailit
Menurut dia, keputusan pailit dimulai pada tahun 2022 saat Sritex memasuki fase PKPU atau disebut juga dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah itu, mengalami kesulitan pembayaran utang menyusul pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir 3 tahun hingga menurunkan daya beli masyarakat.
"Di situ kami melalui proses yang cukup panjang, utang-utang yang perusahaan kami punya ini mempunyai satu kesepakatan yaitu perjanjian homologasi atau perjanjian pembayaran utang. Istilahnya kalau yang utang misalnya 5 tahun, lalu diperpanjang menjadi 7 tahun, yang utangnya 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Jadi bayarnya diberikan kesempatan waktu," katanya.
Ia mengatakan awalnya perjanjian perdamaian tersebut disahkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.
"Semua juga sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan kewajiban kami untuk membayar sesuai dengan perjanjian ini. Namun salah satu dari pihak yang kurang tanggung jawab, mereka melayangkan tuntutan kepada kami untuk membatalkan perjanjian homologasi ini, perjanjian perdamaian ini," katanya.
Ia mengaku kurang mengetahui alasan PN Niaga Semarang pada akhirnya mengabulkan tuntutan tersebut, sehingga surat perdamaian homologasi yang ditandatangani tahun 2022 itu batal.
"Sehingga perusahaan kami dibilang perusahaan yang pailit," katanya.
Pengadilan Semarang dalam putusannya 2 September 2024, seperti dikutip dari laman SIPP pengadilan, disebutkan bahwa Sritex dan 3 anak usahanya PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya dan PT Sinar Pantja Djaja "telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon (PT Indo Bharat Rayon) berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022."
Selain itu, Pengadilan juga memutuskan:
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).
- Menyatakan Pt Sri Rejeki Isman Tbk, Pt Sinar Pantja Djaja, Pt Bitratex Industries, Dan Pt Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya.
- Mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta para termohon.
- Menunjuk dan mengangkat:
Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, Nurma Candra Yani Sadikin untuk bertindak selaku Kurator dalam proses kepailitan perkara.
Berikutnya: Prabowo Perintahkan 4 Menteri Turun Tangan <!--more-->
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat menteri untuk melakukan kajian mendalam guna membantu PT Sri Rejeki Isman Tbk.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Prabowo telah menginstruksikan langsung kepada empat kementerian: Kementerian Perindustrian, Keuangan, BUMN, dan Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema agar perusahaan dapat tetap beroperasi dan para pekerja terhindar dari PHK.
"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024 dikutip dari Antara.
Direktur Utama Sritex Iwan Lukminto telah melakukan pembahasan terkait dengan penyelamatan perusahaan tersebut dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kantor Kementerian Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.
Iwan menyebut pembahasan ini merupakan sebuah awalan dalam mengatur strategi ke depan. "Masih prematurlah, nanti ada pembahasan berikutnya. Istilahnya, membuat strategi besarlah, bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain ya," ujar Iwan.
Meski begitu, Iwan enggan merinci secara detail mengenai strategi besar yang ia maksud itu. Namun, ia menyebut akan membentuk tim khusus untuk melaksanakan strategi besar tersebut agar bisa terlaksana secepatnya. “(Anggota timnya) kita belum bisa publikasikan ya untuk saat ini,” kata dia.
Sritex, kata dia, saat ini juga masih beroperasi secara normal sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian. "Arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan, harus beroperasi yang baik, memang ya kita operasional betul baik," katanya.