Menaker Yassierli Ungkap 25.000 Pekerja Kena PHK Selama 3 Bulan Terakhir
Menurut Menaker, total pekerja yang mengalami PHK sejak awal tahun hingga Oktober sebanyak 59.796. Halaman all
(Kompas.com) 01/11/24 07:40 17299979
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, selama tiga bulan terakhir (Agustus-Oktober) ada 25.000 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara itu, total pekerja yang mengalami PHK sejak awal tahun hingga Oktober sebanyak 59.796.
Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi (rakor) bersama antara Menaker, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan para kepala daerah se Indonesia pada Kamis (31/10/2024).
“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir,” ujar Yassierli dilansir siaran pers Kemenaker pada Kamis.
Ia pun menegaskan, rakor pada Kamis bertujuan meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah PHK di Tanah Air.
Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.
“Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK,” katanya.
Selain itu, Yassierli juga meminta para gubernur menetapkan besaran upah minimun provinsi (UMP) 2025 paling lambat pada 21 November 2024.
Sementara itu, untuk upah minimun kabupaten/kota 2025 dilakukan paling lambat pada 30 November 2024.
Ia menegaskan, semua pihak ingin penetapan upah minimum 2025 berlangsung secara kondusif.
Sehingga, Yassierli mengimbau seluruh pihak (pusat dan daerah) dapat mengedepankan komunikasi dan dialog sosial dengan seluruh stakeholders ketenagakerjaan dalam penentuan upah minimun.
Sebelumnya, Kemenaker mencatat sebanyak 52.933 pekerja menjadi korban PHK sepanjang Januari hingga 26 September 2024.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri menyebut, angka itu meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2023.
PHK terbanyak berasal dari sektor pengolahan mencapai 24.013 kasus, disusul sektor jasa 12.853 kasus, dan sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan 3.997 kasus.
Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi teratas yang mengalami kasus PHK terbanyak dengan total 14.767 kasus, disusul Banten 9.114 kasus, dan DKI Jakarta 7.469 kasus.