JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang juga Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, Yassierli, memimpin Sidang Pleno IV LKS Tripartit Nasional pada Senin (4/11/2024).

Salah satu topik yang dibahas dalam sidang tersebut adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam sidang pleno, Yassierli menekankan dua hal.

Pertama, putusan MK atas UU Cipta Kerja harus dihormati dan dipatuhi oleh semua anggota LKS Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

Kedua, seluruh anggota LKS Tripartit Nasional bersama-sama melakukan dialog untuk mencari solusi atas putusan MK itu.

"Saya kira putusan MK ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita patuhi bersama-sama. Selanjutnya kita akan mencari solusi yang terbaik," kata Yassierli, dilansir dari siaran pers Kemenaker, Selasa (5/11/2024).

Yassierli melanjutkan, hal paling krusial untuk segera ditindaklanjuti adalah penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2025.

Hal ini dikarenakan penetapan UM provinsi (UMP) tahun 2025 paling lambat harus dilakukan pada tanggal 21 November 2024.

Sementara untuk penetapan UM kabupaten/kota harus dilakukan paling lambat pada tanggal 30 November 2024.

Adapun beberapa poin masukan dari serikat pekerja/serikat buruh terkait penetapan UM 2025 adalah sebagai berikut:

• Memberikan keleluasaan kepada gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk berkolaborasi terkait penetapan UMP, UM Kabupaten/Kota, dan UM sektoral dengan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL).
• Penetapan UM 2025 tidak menggunakan PP 51/2023.
• Menggunakan survei KHL dari unsur Depekab/Depekot dengan memperpanjang waktu penetapan UM sampai dengan tanggal 10 Desember 2024.

Sementara dari unsur pengusaha mengusulkan beberapa hal:

• Tetap memberlakukan PP 51/2023 sebagai kepastian penetapan UM 2025 serta menghindarkan dari politisasi penetapan UM.
• KHL yang digunakan adalah KHL yang berdasarkan data BPS.
• UM sektoral tidak ditetapkan terlebih dahulu untuk sektor padat karya.

"Jadi kita fokus terkait upah minimum ini dulu. Nanti masukan dari teman-teman semua akan kita bawa ke Pak Presiden untuk dimintai arahan," tegas Yassierli.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja.

Setidaknya, ada tujuh isu konstitusionalitas atau norma terkait perburuhan yang diuji dalam perkara nomor 168/PUU-XXII/2023, yaitu:

• Tenaga kerja asing (TKA).
• Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerja kontrak.
• Outsourcing atau pekerja alih daya.
• Cuti.
• Upah.
• Pemutusan hubungan kerja (PHK).
• Isu pesangon.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli segera mengambil langkah-langkah strategis, usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Sebagai negara hukum, Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan tunduk dan patuh terhadap putusan MK. Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti putusan tersebut.

“Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Langkah yang akan diambil Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diantaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan dialog bersama serikat pekerja/buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan para pemangku kepentingan lainnya guna menindaklanjuti pasca putusan MK.

“Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya,” ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha.

Yassierli juga mengajak semua pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan untuk turut serta dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ini.

Mengingat, persoalan ketenagakerjaan berkaitan dengan tantangan yang lebih besar seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk menampung angkatan kerja baru dan perlindungan bagi pekerja yang rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

MK sebelumnya telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Permohonan itu dikabulkan dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sebanyak 71 pasal UU Cipta Kerja No.6/2023 tentang Penetapan Perppu Ciptaker sebagai UU yang digugat itu diantaranya terkait dengan pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing.

Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa gugatan sebagian puluhan pasal itu dikabulkan dinilai mengancam perlindungan hak kerja hingga mengganggu keharmonisan aturan yang berlaku.

“Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo di persidangan seperti dikutip, Kamis (31/10/2024)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan protes buruh soal aturan pengupahan dan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Yassierli meminta waktu untuk mempelajari aturan-aturan tersebut. Namun, dia meyakini akan ada arahan dari Presiden Prabowo Subinto mengenai pengupahan.

"Regulasi, ini mohon beri kami waktu dulu. Saya belum bisa menyampaikan seperti apa tentu saya yakin yang pertama Bapak Presiden pasti sudah punya arahan seperti apa," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Yassierli juga mengatakan akan melibatkan pakar dan ahli hukum untuk mempelajari lebih lanjut Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

"Kedua nanti kami juga didukung oleh para tim pakar ya dari ahli hukum, mencoba melihat seperti apa dan juga nanti kita akan coba lihat dari pelaksanaan selama ini seperti apa," terangnya.

Untuk diketahui, terkait PP pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

Sementara terkait UU Cipta Kerja, buruh menuntut agar kebijakan itu dicabut. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyebut secara khusus aturan yang merugikan pekerja adalah klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

"Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan," dalam keterangannya.

Simak Video: PKS Ternyata Usulkan Prof Yassierli untuk Kabinet Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Upah minimum provinsi atau UMP hingga solusi penciptaan lapangan kerja baru menjadi fokus Yassierli dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Yassierli mengatakan UMP saat ini tengah dalam pembahasan. Dia mengharapkan, ada solusi terbaik dalam pembahasan upah minimum 2025 tersebut.

“Ini memang jadi isu yang cukup strategis dan kami yakin kerja sama dari teman-teman buruh dan dukungan dari Apindo. Kita akan coba cari solusi yang terbaik,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (22/10/2024).

Selain UMP, di 100 hari pertama ini Yassierli mengharapkan adanya solusi terkait lapangan kerja baru, di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kemnaker untuk melihat digitalisasi dan hilirisasi sebagai suatu peluang baru.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Yassierli menyebut ada kemungkinan bahwa Kemnaker bakal mengeluarkan kebijakan baru. “Ada peluang kita meng-create job baru dan disinilah kita akan coba petakan itu, apa kebutuhan kompetensinya, dan bagaimana kita memenuhi kompetensi tersebut,” tuturnya.

Yassierli juga mengungkap bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengharapkan agar Kemenaker dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Menurut Yassierli, sejumlah program yang telah dilakukan Kemenaker selama ini perlu dilanjutkan, sembari menyesuaikan kurikulum pelatihan yang ada sesuai dengan kebutuhan industri.

Adapun, harapan Airlangga juga sejalan dengan arahan Prabowo kepada Yassierli dan jajarannya. Dalam pesannya, Prabowo meminta Yassierli untuk menyiapkan SDM di sektor jasa agar dapat dikirim ke luar negeri.

Di sisi lain, Yassierli berencana meneruskan reformasi birokrasi. Menurutnya, ini menjadi tantangan di internal Kemnaker lantaran akan berdampak terhadap kinerja kementerian itu sendiri.

“Jadi kita berharap 100 hari ini ada suatu terobosan yang memang kita harapkan menjadi sebuah semangat baru untuk teman-teman dan kami ingin menjawab harapan dari masyarakat yang luar biasa kepada kabinet merah putih,” pungkasnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10) kemarin. Hari ini, telah melakukan serah terima jabatan dari Pelaksana tugas (Plt) Menaker Airlangga Hartarto.

Yassierli pun mengungkap pesan dari Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dia menyebut, kesejahteraan pekerja menjadi harapan nomor satu Prabowo.

"Pasti sesuai dengan harapan dari Pak Presiden (Prabowo) kesejahteraan itu pasti nomor satu. Jadi tugas pemerintah dan itulah kemudian salah satu komponennya kami itu adalah meningkatkan kesejahteraan," kata dia dalam konferensi pers, di Kantor Kemnaker, Jakata Selatan, Selasa (22/10/2024).

Yassierli menerangkan, komponen kesejahteraan itu sangat luas, bukan hanya mengenai upah minimum provinsi (UMP). Tetapi ada juga upah yang berbasis produktivitas.

"Kesejahteraan itu luas ya kesejahteraan itu luas yang pertama dia dimensinya tidak hanya upah kalaupun kita berbicara terkait dengan upah upah itu juga bukan hanya UMP," terangnya.

Untuk itu, guna meningkatkan kesejahteraan pekerja, pihaknya perlu melibatkan kementerian lainnya. Dia mencontohkan terkait meningkatkan kesejateraan pekerja dengan dasar pendidikan vokasi.

"Itu ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin kalau kita berbicara terkait tentang bagaimana reskilling, upskilling tentu kita tidak bisa terlepas dengan perindustrian yang mengelola manufaktur dan seterusnya," terangnya.

Selain itu, Yassierli juga menyebut pihaknya akan membutuhkan kementerian lain jika terkait dengan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Tak lupa pihaknya juga ingin menyiapkan sumber daya manusia untuk belajar ke luar negeri.

"Kita juga harus bekerja dengan kementerian yang terkait," terangnya.