Presiden Prabowo Diharapkan Lindungi Kedaulatan Ekonomi Pertembakauan Nasional
Sejumlah stakeholders di industri tembakau Madura menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo Subianto. Halaman all
(Kompas.com) 01/11/24 17:53 17327355
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah stakeholders di industri tembakau Madura menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo Subianto.
Mereka berharap Prabowo berkomitmen melindungi kelangsungan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir dengan tujuan menjaga urat nadi ekonomi masyarakat Madura. Hal itu sejalan dengan visi misi Asta Cita Prabowo-Gibran.
Ketua umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan, Homaidi mengatakan, ini momentum bagi Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih untuk memiliki keberpihakan terhadap ekosistem pertembakauan yang selama ini berkontribusi nyata bagi negara.
PIXABAY/BEEKI Ilustrasi tembakau."Hal itu sejalan dengan pidato Presiden Prabowo bahwa hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik, semua kekayaan kita, hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita, kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern. Dan di antaranya tentunya adalah menjamin kedaulatan bangsa," kata Homaidi dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).
Merujuk hasil kajian PC PMII Pamekasan bertajuk Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Produktivitas Petani Tembakau dan Pengusaha Rokok Lokal di Pamekasan, permintaan pasar akan tembakau tidak pernah surut.
Dengan demikian, produksinya dituntut untuk selalu optimal demi terpenuhinya permintaan pasar baik domestik maupun internasional.
"Bagi Indonesia tembakau memiliki tempat tersendiri sehingga pemerintah dirasa perlu untuk turun tangan, mengatur bagaimana mekanisme dan regulasi yang tepat agar pertembakauan nasional tetap menjadi sektor yang strategis tak hanya bagi negara namun juga bagi pelaku–pelaku lainnya," ungkap Homaidi.
Homaidi mengatakan, target–target yang bisa dilakukan di antaranya peningkatan produktivitas tembakau, kesejahteraan petani dan buruh tembakau, serta revitalisasi industri hasil tembakau melalui dinas-dinas terkait baik berupa bantuan sarana dan prasarana.
Dok. Pixabay/Humusak. Ilustrasi tembakau."Dalam sektor on farm, kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah selaras dengan apa yang diamanatkan pusat, yaitu peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan baik materiil maupun skill," katanya.
Sementara, sektor off farm kebijakan dan program pemerintah terus berfokus pada perbaikan dan peningkatan daya saing industrialisasi tembakau melalui kegiatan revitalisasi yang nantinya juga ditujukan mendorong berkembangnya sektor hulu.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Pamekasan, Samukrah meminta Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan memajukan pertanian tembakau.
Samukrah juga berharap Presiden Prabowo tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
“Untuk melindungi ekosistem pertembakaun nasional dari tekanan internasional melalui FCTC, Presiden Prabowo diminta menolaknya karena konvensi tersebut tidak mempertimbangkan aspek kehidupan para pemangku kepentingan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir," ujar Samukrah.
Dia berharap, Presiden Prabowo meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Pasalnya, produk hukum itu menuai penolakan multi stakeholders nasional.
Menurut Samukrah, produk hukum yang dihasilkan Kementerian Kesehatan itu akan memberikan dampak berganda (multiflier effect) bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) dan mengancam hidup petani tembakau dan cengkeh di Indonesia.
"Kami berharap bapak Presiden Prabowo bersikap arif bijak agar meninjau ulang peraturan yang membuat kegaduhan masyarakat tersebut dengan mengedepankan partisipasi publik. Hal itu bertujuan agar melindungi dan melindungi kedaulatan ekonomi pertembakauan nasional,” katanya.
#industri-tembakau #industri-hasil-tembakau #tembakau #kabinet-merah-putih