Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk terus berkoordinasi dalam menghadapi risiko ketegangan perang dagang.

Amanah Prabowo itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus dalam potensi ketegangan dunia.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan pada para menteri (di Kabinet Merah Putih) untuk terus berkoordinasi di dalam melihat perkembangan dalam sektor manufaktur maupun trade (perdagangan) antarnegara," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Sri Mulyani turut menyoroti kinerja sektor manufaktur Indonesia, terutama padat karya. Ia mengklaim pada kuartal III 2024 ada perbaikan yang cukup kuat.

Kendati, Ani menekankan Kemenkeu tetap bakal terus melihat bagaimana pertumbuhannya ke depan. Sorotan ini terutama dilakukan di tengah adanya persaingan global.

"Kalau kita lihat trade akan menjadi salah satu isu yang paling menonjol dan kontensius, yang paling tegang dari pergaulan antarnegara," wanti-wanti Ani.

"Karena sekarang hampir semua negara tidak segan menggunakan tarif (impor) atau dalam hal ini perang dagang di dalam menjaga industri maupun perekonomian masing-masing," imbuhnya.

Sang Bendahara Negara itu menegaskan potensi sikut-sikutan tersebut yang mesti menjadi perhatian Indonesia.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut ada mandat lain yang diberikan Prabowo kepada Kemenkeu, yakni mengatur penggunaan aset dan anggaran. Ini termasuk untuk kementerian/lembaga (K/L) baru di Kabinet Merah Putih.

Mandat tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024. Aturan turunan dari beleid tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 4 November 2024.

"Jadi, sudah dimulai proses untuk pembagian anggaran dan seterusnya. Secara bersamaan juga kita memantau perpres mengenai K/L, satu per satu sudah mulai keluar. Ini menjadi pedoman bagi alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan dikeluarkan pada akhir November atau awal Desember 2024," ungkap Suahasil.

"Berbagai macam program quick win dari Bapak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebagian yang telah masuk di APBN 2025 berarti akan dikeluarkan dalam bentuk DIPA dan dijalankan sejak mulai awal pelaksanaan APBN 2025. Yang masih belum masuk, masih di dalam perencanaan dan digodok K/L," tandasnya.

Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.

"Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional," kata Zulfikar.
Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.

"Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru," tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.

"Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat," tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.

Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalisasi aset negara dalam pengadaan gedung-gedung kementerian baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald SIlaban, menuturkan fokus penentuan gedung-gedung untuk kementerian/lembaga baru pada era Kabinet Merah Putih adalah dengan mengoptimalkan aset yang ada.

"Pada dasarnya kita mengutamakan optimalisasi aset. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Dari situ, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," kata Rio seusai Media Briefing PLTP Patuha, dikutip Jumat (8/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga terus melakukan monitoring pada aset-aset yang ada untuk digunakan kementerian/lembaga baru. Rio menuturkan, pengadaan gedung baru untuk kementerian/lembaga harus dilakukan dengan tepat guna sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

"Kita punya data mengenai tingkat idle dari sebuah aset, kan kita punya ukuran yang dinamakan SBSK (Standar Barang Sesuai Kebutuhan). Berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," lanjut Rio.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah memecah 9 kementerian/lembaga menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Hal tersebut berimbas pada penambahan atau perpindahan lokasi kementerian/lembaga yang juga berdampak ke bertambahnya gedung kementerian.

Salah satu kementerian yang dipecah ialah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Prabowo memecah kementerian ini menjadi dua kementerian koordinator baru yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Masyarakat.

Selain itu, Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian baru, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia serta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

Kementerian lain yang dipecah adalah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

(shc/hns)

Bisnis.com, JAKARTA – Belum satu bulan setelah menjabat, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan baru untuk menambah jumlah pejabat eselon I di kementerian Kabinet Merah Putih.

Salah satu kementerian yang mendapat penambahan pejabat eselon I adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158/2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid itu ditetapkan oleh Prabowo pada Selasa (5/11/2024) dan diundangkan pada hari yang sama.

Dalam Pasal 7 Perpres 158/2024 mengenai susunan organisasi Kemenkeu, terdapat 22 poin yang berisi daftar direktorat jenderal, badan, hingga staf ahli yang membantu menkeu.

Di sana, terdapat tiga nama baru, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Adanya ditjen dan badan baru membuat akan terdapat dua pejabat setingkat eselon I baru di Kemenkeu.

Tidak terdapat lagi nama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di sana. Fungsi BKF akan dijalankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Hal itu terlihat dari isi Pasal 13 Perpres 158/2024, bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal.

Adapun, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang baru dibentuk Prabowo akan menjalankan tugas terkait kebijakan sektor keuangan.

"Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tertulis dalam Pasal 45 Perpres 158/2024.

Apabila sebelumnya BKF dipimpin oleh kepala badan, maka Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan akan dipimpin oleh direktur jenderal (dirjen).

Adapun, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan dipimpin oleh seorang kepala badan. Dalam Pasal 53, tertulis bahwa badan tersebut bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Kementerian BUMN

Selain menambah pejabat di Kemenkeu. Presiden Prabowo juga menambah 3 kursi deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai Erick Thohir. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 179/2024.

Berdasarkan beleid yang diteken Prabowo pada 5 November 2024, jabatan deputi Kementerian BUMN bertambah dari semula 3 kursi kini menjadi 6 kursi.

Tiga jabatan baru itu adalah Deputi Bidang BUMN Penciptaan Nilai, Deputi BUMN Pemberdayaan Pembangunan, serta Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola.

Adapun tiga kursi deputi lainnya masih sama, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang saat ini masih dijabat oleh Robertus Bilitea, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi dihuni Tedi Bharata, sementara posisi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ditempati oleh Nawal Nely.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81/2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid anyar tersebut, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir telah mengungkapkan pihaknya akan memilih 3 deputi baru yang ditambah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

“Kemarin, dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kami ditambahkan 3 deputi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR RI, Senin (4/11/2024).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Pemerintah akan segera mengurus kebutuhan gedung kantor baru untuk memenuhi bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Merah Putih menjadi 48 dari sebelumnya 34.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan, pihaknya akan melakukan optimalisasi untuk memenuhi kebutuhan gedung kementerian yang dibutuhkan.

“Misalnya ada kementerian yang (dipecah) dari satu menjadi tiga. Nah mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya,” tutur Rio kepada awak media, Kamis (8/11).

Ia menambahkan, pihaknya akan terus memonitor terkait data aset yang dimiliki agar bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan tersebut.

Meski begitu, standard gedung yang akan digunakan nantinya, harus Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBSK). “Nah berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru selesai diurus.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10).

Ia menuturkan, pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, di Istana Negara, Rabu (6/11/2024).

Dalam sidang tersebut Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029 berkaitan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing instansi.

Ditemui usai SKP, Menteri Rini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya meminta seluruh menteri pada Kabinet Merah Putih dapat fokus menyelesaikan target-target kinerja yang diakselerasi dalam 100 hari.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemanpan-RB) memiliki peran strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM), serta pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian pada Kabinet Merah Putih agar dapat berjalan dengan efektif.

“Berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh para menteri sebelumnya akan terus kami lanjutkan. Namun, kami akan melakukan penyesuaian dan akselerasi agar sejalan dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo, dan Bapak Wakil Presiden Gibran, khususnya dalam 8 misi Asta Cita,” ujarnya dalam siaran persnya.

Pada 8 misi Asta Cita, tugas dan fungsi Kemenpan-RB ada di poin ke-4 terkait Penguatan Pembangunan (SDM), serta poin ke-7 terkait Penguatan Reformasi, politik, hukum, dan birokrasi.

Untuk mengakselerasi hal tersebut Kemenpan-RB telah menentukan tiga program utama serta kegiatan strategis yang akan diakselerasi dalam 100 hari kerja.

Program pertama adalah penataan kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang meliputi organisasi, tugas dan fungsi, serta pengisian jabatan ASN pada masa transisi.

Penataan difokuskan pada pembagian peran yang efektif untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik optimal.

“Saat ini Kemenpan-RB bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas secara maraton bersama dengan Sekretaris Kementerian/Lembaga sedang memfinalisasi berbagai kebijakan terkait hal ini,” kata Rini.

Untuk diketahui, terdapat pergeseran tugas dan fungsi pada kementerian dan lembaga yang baru/berubah/tetap. Maka dari itu, perlu dilakukan percepatan pengisian SDM aparatur pada kementerian dan lembaga tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

“Kita pastikan dalam pengisian jabatan ASN ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini agar tetap dapat menduduki jabatan yang setara,” sambung Rini

Program kedua adalah penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Melalui SAKP, diharapkan dapat mewujudkan keselarasan kinerja antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah (pemda) untuk mencapai target pembangunan nasional (outcome bersama).

Selain itu, SAKP diharapkan dapat menciptakan keterpaduan kinerja antar kementerian/lembaga/pemda melalui tata kelola yang kolaboratif serta sasaran pembangunan nasional tercapai sesuai target disertai efektivitas dan efisiensi anggaran.

“Saat ini secara konsepsi kebijakan telah disepakati bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan dibahas harmonisasinya dengan Kementerian Hukum dan instansi terkait. Akan segera difinalisasi”. ungkap Rini

Ketiga adalah penataan tenaga non-ASN. Sebagai bagian dari amanat UU No. 20/2023 tentang ASN, secara teknis penataan tenaga non-ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN terutama PPPK agar sesuai dengan kebutuhan instansi.

Prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN adalah menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Adapun penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan lewat mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi pada seleksi PPPK tahun 2024 diberikan 100 persen untuk tenaga non-ASN melalui seleksi computer assisted test (CAT) dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik,” ucapnya.

Selain tiga program utama, terdapat juga program lain yang dijalankan, diantaranya penetapan Perpres Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi 20 tahun mendatang. Kemudian juga pembangunan dan perluasan cakupan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penguatan netralitas ASN pada momen Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak. Kemenpan-RB akan bekerja sama dengan Kemendagri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk meningkatkan pengawasan serta menangani pengaduan terkait netralitas ASN.

Selanjutnya jika masyarakat menemukan ASN yang tidak netral atau ikut berkampanye, dapat diadukan melalui kanal pengaduan LAPOR! dan hotline 085830051948.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melarang para menterinya untuk menghubunginya lewat telepon untuk melaporkan masalah yang bersifat rawan.

Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024), Prabowo mengingatkan bahwa di era modern ini banyak "telinga" yang ingin mendengar informasi tersebut jika dilakukan lewat telepon.

"Silakan gunakan teknologi. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan, tidak perlu lewat telepon, ini zaman modern, banyak telinga yang ingin dengar, hahaha," ujar Prabowo.

Di sisi lain, dia mempersilakan para menterinya menghubungi dirinya ketika berada di luar negeri. Adapun dalam waktu dekat ini, Prabowo akan lawatan ke beberapa negara.

"Saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan, selama saya sedang berada di luar negeri. Tapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada video conference dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa laksanakan suatu pertemuan melalui video conference," ujar Prabowo.

"Dan saya juga menyampaikan kepada saudara-saudara, jangan ragu-ragu (untuk menelepon) kalau ada masalah apa pun," sambungnya.

Prabowo menjelaskan, jika para menteri ingin mendapat suatu kejelasan dari dirinya, maka mereka dipersilakan untuk menelepon.

"Kalau saudara sudah sampaikan ke menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya, jangan ragu-ragu untuk telepon saya. Saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung," jelas Prabowo.

Prabowo lantas mengajak para menterinya untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya terlalu protokoler.

Dia mengingatkan mereka semua sama seperti dirinya yang bekerja untuk mengabdi kepada rakyat.

"Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal, kita ini adalah kolega. Kita mengabdi sama-sama ke rakyat," imbuhnya.

Meski demikian, Prabowo mengakui posisinya sebagai pemimpin di Kabinet Merah Putih.

Ia menegaskan bahwa dirinya menerima mandat sebagai Presiden Ke-8 RI dari rakyat.

"Saya terima mandat dari rakyat bersama saudara Wapres, tapi kita adalah sama dalam tanggung jawab kepada rakyat," imbuh Prabowo.

Diketahui, Prabowo akan melakukan sejumlah kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke luar negeri, yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, Peru, Brasil, dan Tiongkok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk tidak ragu menelepon dirinya selama ia berada di luar negeri.

Prabowo mengingatkan sudah ada teknologi canggih berupa video conference.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan, selama saya sedang berada di luar negeri. Tapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada video conference dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa laksanakan suatu pertemuan melalui video conference," ujar Prabowo.

"Dan saya juga menyampaikan kepada saudara-saudara, jangan ragu-ragu (untuk menelepon) kalau ada masalah apa pun," sambungnya.

Prabowo menjelaskan, jika para menteri ingin mendapat suatu kejelasan dari dirinya, maka mereka dipersilakan untuk menelepon.

Dia mengklaim dirinya terbuka, sehingga para anggota Kabinet Merah Putih boleh langsung menelepon.

"Kalau saudara sudah sampaikan ke menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya, jangan ragu-ragu untuk telepon saya. Saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung," jelas Prabowo.

Prabowo lantas mengajak para menterinya untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya terlalu protokoler.

Dia mengingatkan mereka semua sama seperti dirinya yang bekerja untuk mengabdi kepada rakyat.

"Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal, kita ini adalah kolega. Kita mengabdi sama-sama ke rakyat," imbuhnya.

Jakarta: Retreat Kabinet Merah Putih pada 25-27 Oktober 2024 di Magelang, Jawa Tengah tak cuma acara baris-berbaris, makan, dan nyanyi bersama. Ternyata, acara itu ada unsur sainsnya lho.

"Memang ada (sains-nya). Papernya banyak, yang pertama Synchrony and Cooperation," jelas Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Stella Christie, dalam ungghan di akun Instagram @prof.stellachristie dikutip Selasa, 5 November 2024.

Stella menjelaskan studi karya Wiltermuth dan Heath dari Stanford University itu membandingkan kelompok yang berjalan dengan langkah sinkron dengan kelompok yang tidak. Setiap orang diberikan token untuk dimasukkan ke rekening bersama atau rekening pribadi.
Hasilnya, mereka yang berjalan sinkron lebih sering menyumbangkan token ke rekening bersama. Meskipun, itu berarti token pribadi mereka berkurang.

"Kalau nyimpen sendiri lebih besar tetapi temannya yang lain enggak dapat. Ternyata, di grup yang nyanyi bersama atau makan bersama itu sering simpan di public account jadi semuanya kebagian enggak nyimpen sendiri," papar Stella.

Sinkronisasi gerakan bahkan terbukti menumbuhkan kerja sama pada anak-anak, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Rabinowitch dan Meltzoff. Keduanya meneliti anak yang mengayunkan ayunan bersamaan dan tidak bersamaan.

Lalu, mereka diberikan tugas memencet tombol pada saat bersamaan. Ketika memencet bersamaan, keluar musik dan hal-hal lain, tapi apabila mereka tidak sinkron maka tidak keluar musik dan lain sebagainya.

"Di situ mereka menemukan bahwa ayunan yang sinkron itu jauh lebih bisa kerja sama di task yang baru dibandingkan dengan ayunan yang tidak sinkron. Memang ada sains di Magelang, baris berbaris bersama, makan bersama, memang menumbuhkan kerja sama," ujar Stella.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut salah satu tujuan utama dari retreat ini adalah menjaga kekompakan antarmenteri. Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto akan menjelaskan rinci program kerja 100 hari ke depan.

Retret ini juga mencakup pembekalan mengenai program-program prioritas yang harus dipahami oleh seluruh menteri. Prabowo sendiri menekankan pentingnya kerja sama tim dalam menjalankan pemerintahan.

"Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak Saudara-saudara ke Magelang," kata Prabowo dalam sidang perdana kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

Baca juga: 5 Fakta 'Ospek' Menteri Prabowo-Gibran: Naik Hercules ke Magelang hingga Tidur di Tenda

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat sejumlah lembaga penting yang berperan dalam mendukung tugas presiden dan wakil presiden.

Lembaga Negara yang dimaksud seperti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dipimpin Sekretaris negara dan Sekretariat Kabinet yang dipimpin sekretaris kabinet.

Meski keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terdapat perbedaan sekretaris negara dan sekretaris kabinet yang signifikan, terutama dalam menjalankan fungsi dan tugas.

Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat sejumlah nonmelaktur yang menarik yaitu, Sekretariat Kementerian dan Sekretariat Militer yang dinaungi oleh Kemensesneg.

Lantas, apa saja perbedaan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kementerian, dan Sekretariat Militer?

Kepala Kantor Komunikasi Istana Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Sekretariat kementerian merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri suatu kementerian.

“Sekretariat kementrian itu seperti sesmen atau dulu sekjen di kementrian lain. Di semua kementrian ada. Di Setneg juga ada [namanya] Sesmensesneg,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, Hasan juga menekankan bahwa Sekretariat Militer pun bukan merupakan nomenklatur baru, tetapi sudah ada sejak lama.

“Sesmil itu sudah lama ada. Bukan nomenklatur baru,” tandas Hasan.

Berikut Perbedaan Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Kementerian, dan Sekretaris Militer:

Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara adalah kementerian yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Sejak awal dibentuknya hingga sekarang, tugas Kementerian Sekretariat Negara pada umumnya adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara.

Adapun, dalam pemerintahan Prabowo Subianto fungsi dari Sekretariat Negara:

Pemberian dukungan teknis dan administrasi:

a. kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wapres dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan

negara;

b. Menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira TNI dan Polri, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wapres beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

c. serta analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan PerUUan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan RI, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;

d. serta analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, LNS, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;

e. serta dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan ASN yg wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta pemberian dukungan teknis kepada Tim Penilai Akhir;

f. serta analisis dalam pengkajian, pemberian rekomendasi, dan penyelesaian masalah kebijakan dan program pemerintah;

g. serta analisis dalam penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden;

h. serta analisis pelaksanaan penerjemahan, serta pembinaan jabatan fungsional penerjemah dan analis kerja sama;

i. serta analisis dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian;

➢ Pembinaan, penataan, dan pengembangan ASN, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;

➢ Koordinasi dan perumusan peruuan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi dilingkungan Kementerian;

➢ koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian, serta pengelolaan arsip kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

➢ pengelolaan BMN yang menjadi tanggungjawab Kementerian;

➢ penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;

➢ pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan

➢ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wapres serta.

Sekretaris Kabinet

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dijelaskan bahwa Sekretariat Kabinet merupakan Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun untuk tugas Sekretariat Kabinet adalah melakukan:

• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
• Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
• Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
• Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
• Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
• Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir;
• Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
• Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
• Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan
• prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di
• lingkungan Sekretariat Kabinet;
• Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sekretariat Kementerian

Sekretariat kementerian adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri suatu kementerian. Contoh sekretariat kementerian, seperti Sekretariat Kementerian Koordinator, yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) , Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sementara itu, Sekretariat kementerian memiliki tugas-tugas, seperti:

• Koordinasi pelaksanaan tugas
• Pembinaan
• Pemberian dukungan administrasi
• Pengelolaan barang milik negara
• Layanan pengadaan barang dan jasa
• Penyusunan rencana, program, dan anggaran
• Penyusunan peraturan perundang-undangan
• Pelaksanaan advokasi hukum

Sekretariat Militer

Sekretariat Militer merupakan bagian dari Kementerian Sekretariat Negara yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing.

Sementara itu, fungsi dari Sekretariat Militer adalah:

• Pemberian dukungan teknis dan administrasi personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pengangkatan atau pemberhentian dari dinas keprajuritan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
• Koordinasi penyelenggaraan pengamanan fisik dan nonfisik bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
• Pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
• Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan secara imbal balik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara asing;
• Pembinaan personel dan pemberian petunjuk teknis di bidang pengamanan kepada Ajudan Presiden, Ajudan Wakil Presiden, Ajudan Istri/Suami Presiden, Ajudan Istri/ Suami Wakil Presiden, Ajudan Tamu Negara Asing, Dokter Pribadi Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pembinaan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;
• Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Militer Presiden; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Menteri.

Bisnis.com, JAKARTA - Tepat dua minggu rakyat Indonesia memiliki pemimpin baru, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan Jenderal Purnawirawan TNI itu pada Minggu, 20 Oktober 2024 menandakan berakhirnya rezim Joko Wododo (Jokowi) selama satu dekade menjadi orang nomor satu di RI.

Sore hari setelah pelantikan, Prabowo turun langsung memimpin jalannya upacara Pelepasan Presiden ke-7 RI tersebut di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah prosesi selesai, Prabowo ikut mengantar Jokowi pulang kampung ke Solo.

Dengan mengendarai mobil Maung Garuda buatan PT Pindad, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menemani Jokowi dan Iriana menuju bandara Halim Perdanakusumah untuk ‘mudik’ ke Solo untuk menikmati masa purnatugas.

Sesaat sebelum memasuki pesawat TNI AU, Jokowi memberikan pesan kepada Prabowo yang saat itu berdiri di sebelahnya. Dia mengingatkan bahwa menjadi pemimpin Indonesia merupakan tugas yang besar.

“Ini tugas negara yang besar dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kami kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jokowi di bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (20/10/2024).

Meskipun sudah berpamitan dan pulang kampung ke Solo, ‘bayang-bayang’ Jokowi ternyata masih terasa di Istana. Prabowo, yang didampingi Wapres Gibran Rakabuming dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mendadak memanggil tokoh-tokoh untuk datang ke Istana Kepresidenan pada Minggu malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Baru beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo sudah tak sabar untuk mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih. Di momen itulah, ‘bayang-bayang’ Jokowi seakan ‘bereinkarnasi’ menjadi menteri-menteri yang dipanggil Prabowo.

'Kabinet Seken'

Dari total 48 menteri di Kabinet Merah Putih, sebanyak 17 menteri diantaranya merupakan ‘pembantu’ di rezim pemerintahan Jokowi. Sisanya berasal dari petinggi partai politik, pengusaha, profesional, hingga akademisi.

Wajah-wajah yang familier seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendagri Tito Karnavian, hingga ‘tangan kanan Jokowi’ Pratikno, muncul lagi di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Pimpinan di institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI masih sama seperti sebelumnya. Prabowo masih mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri, ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, dan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.

Perbesar

Meski banyak menteri dan petinggi yang muncul lagi, bayang-bayang Jokowi di rezim Prabowo paling jelas terlihat pada sosok Gibran Rakabuming Raka, sebagai putra sulung dirinya dan Iriana.

Indonesia tercatat telah menggelar lima kali Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung usai runtuhnya rezim Orde Baru dan berganti menjadi masa Reformasi. Namun, gaung keberlanjutan antara dua sosok pemimpin baru terjadi di era Jokowi dan Prabowo.

Rektor Universitas Paramadina dan Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini mengatakan Prabowo Subianto memang resmi menjabat sebagai Presiden RI 2024-2029. Namun, pemerintahan Prabowo masih dibayangi rezim Presiden ke-7 Jokowi lantaran banyaknya jumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir kembali.

“Meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden, Jokowi terlihat masih memiliki ‘tangan’ yang kuat untuk mendominasi kekuasaan di era pemerintahan Prabowo. Representasi itu muncul lewat Gibran dan menteri-menteri yang menjabat lagi,” ujar Didik ketika dihubungi Bisnis, Jumat (1/11/2024).

Di akhir masa jabatan sebagai Presiden RI, lanjutnya, Jokowi menjadi sorotan lantaran menabrak konstitusi demi mengajukan Gibran sebagai Cawapres Prabowo di Pilpres 2024.

Didik juga melayangkan kritik soal sikap Jokowi yang kerap kali memegang kendali aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung serta mendorong pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat periode kedua pemerintahannya.

Dia pun mengingatkan dampak terhadap jalannya pemerintahan atau kabinet jika Prabowo tidak tegas terkait peran Jokowi ke depan.

“Menurut saya, hal itu [campur tangan Jokowi] tidak bisa dibiarkan lantaran akan ada dualisme dalam pemerintahan Prabowo. Presiden yang sudah selesai menjabat ya seharusnya tidak perlu ngomong apa-apa lagi,” ucapnya.

Didik memberi contoh prosesi pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS). Sebagai negara yang menjunjung demokrasi, Presiden yang dipilih oleh rakyat lewat Pilpres memiliki kuasa penuh untuk menjalankan pemerintahan. Sementara itu, Presiden yang baru saja lengser tidak bisa ikut campur atau ‘cawe-cawe’.

Hal itu terjadi saat transisi dari Presiden AS Barack Obama ke Donald Trump. Seperti diketahui, Obama langsung pensiun usai menyerahkan tongkat estafe kepada Donald Trump yang menjadi pemenang Pilpres AS 2017.

“Lihat saja Presiden Amerika Serikat, semua pemimpin yang tidak lagi menjabat tidak boleh berbicara apa-apa soal ekonomi dan politik. Prabowo harus tegas, jangan sampai ada tendensi Presiden 'satu seperempat’ di pemerintahan,” kata Didik.