Bank Sentral dan Tantangan Deflasi Berkepanjangan
Sangat wajar kalau kalangan para ekonom khawatir bahwa tren deflasi lima bulan terakhir memberikan sinyal negatif bagi perekonomian Indonesia. Halaman all
(Kompas.com) 02/11/24 13:16 17372252
MASYARAKAT Indonesia, terutama para pakar ekonomi cukup terperangah ketika media merilis laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024.
Data itu menandakan bahwa sejak Mei hingga September 2024, Indonesia seakan ‘terpasung’ deflasi.
Menurut BPS, komoditas yang memberikan andil besar terhadap deflasi y-on-y pada September 2024 antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, tomat, ikan segar, bensin, dan telepon seluler.
Perlu diakui, deflasi dapat menguntungkan konsumen dalam jangka pendek karena harga barang dan jasa menjadi lebih murah sehingga mereka bisa mengalokasikan pengeluaran untuk barang lainnya.
Namun, deflasi yang berkepanjangan, selama lima bulan berturut-turut, bisa berdampak negatif terhadap perekonomian. Sebab, secara teori ekonomi, deflasi biasanya dibaca sebagai isyarat segera melemahnya pertumbuhan ekonomi.
Para ekonom mengkhawatirkan, deflasi dapat dikuti langkah kalangan dunia usaha memperlambat produksi, akibat penurunan harga barang produksi.
Langkah tersebut dapat berujung pada kebijakan pengurangan gaji karyawan, bahkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, yang berarti peningkatan pengangguran.
Penurunan gaji dan PHK akan berdampak pada penurunan daya beli konsumen lebih rendah lagi. Padahal tingkat konsumsi menjadi faktor pemicu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.
Apalagi, melemahnya kegiatan produksi di sektor usaha biasanya dikuti dengan menurunnya minat para investor untuk melakukan kegiatan investasi.
Selain itu, deflasi juga dapat meningkatkan rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) karena pemerintah terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang untuk program kesejahteraan sosial untuk mengatasi melemahnya daya beli masyarakat.
Jadi, dalam skala tertentu, tren deflasi berkepanjangan dapat menimbulkan stagnasi, bahkan resesi ekonomi.
Deflasi tidak selalu negatif
Meskipun konsensus umum bahwa deflasi berdampak buruk bagi ekonomi suatu negara, penelitian ekonomi terbagi dalam memandang masalah ini.
Dalam makalah yang diterbitkan oleh The National Bureau of Economic Research (NBER) pada Februari 2004 (NBER Working Paper No. 10329), berjudul "Deflasi Baik Versus Deflasi Buruk: Pelajaran dari Era Standar Emas," penulis Michael Bordo, John Landon Lane, dan Angela Redish mempertimbangkan periode deflasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman selama akhir abad ke-19.
Para peneliti itu mengklaim bahwa deflasi dapat menimbulkan dampak lebih positif daripada negatif.
Menurut para ekonom ini, deflasi yang baik terjadi ketika pasokan agregat barang melampaui permintaan agregat. Ini dapat menjadi hasil dari kemajuan teknologi atau peningkatan produktivitas.
Menurut mereka, deflasi yang buruk akan terjadi ketika permintaan agregat turun lebih cepat daripada pertumbuhan pasokan agregat apa pun.
Guncangan uang negatif, seperti yang terjadi selama Depresi Besar tahun 1930 di Amerika Serikat menciptakan deflasi yang "buruk".
Namun, ketika netralitas moneter dipertahankan meskipun terjadi guncangan moneter negatif, dampak deflasi dapat bersifat netral.
Para ekonom penganut ‘deflasi positif’ memandang deflasi tidak selalu merupakan tanda kekurangan permintaan agregat.
Dengan demikian, ancaman deflasi tidak selalu merupakan isyarat akan adanya stagnasi atau resesi ekonomi.
Bahkan, bagi mereka, dalam beberapa kasus, deflasi dapat menjadi hasil dari peningkatan pasokan dari peningkatan produktivitas, persaingan yang lebih besar di pasar barang, atau input yang lebih murah dan lebih melimpah, seperti tenaga kerja atau barang seperti minyak.
Pendapat tersebut tercermin dari publikasi tim peneliti di Bank of International Settlements (BIS). Pada Maret 2015, mereka menerbitkan "The Costs of Deflations: a Historical Perspective."
Dalam studi tersebut para peneliti itu menguji hubungan historis antara pertumbuhan output dan deflasi dalam sampel yang mencakup 140 tahun dan hingga 38 negara.
Mereka kemudian menyimpulkan bahwa hubungan tersebut secara statistik lemah atau tidak signifikan.
Memang, dalam beberapa konteks, deflasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Seperti para ekonom di NBER, para peneliti ini mengklaim bahwa deflasi tidak selalu merupakan tanda kekurangan permintaan agregat dan kelemahan ekonomi.
Namun, dalam beberapa kasus, deflasi dapat disebabkan oleh peningkatan pasokan dari peningkatan produktivitas, persaingan yang lebih besar di pasar barang, atau input yang lebih murah dan lebih melimpah, seperti tenaga kerja atau barang seperti minyak.
Ketika deflasi didorong oleh pasokan, harga tertekan tetapi Pendapatan dan output (seperti dalam PDB) meningkat. Hal ini dapat menciptakan situasi yang positif bagi perekonomian.
Penelitian BIS selanjutnya mengungkap bahwa deflasi harga aset dan deflasi harga perumahan lebih merusak perekonomian daripada kenaikan harga barang dan jasa konsumen.
Apa yang terjadi di Indonesia saat ini?
Mengikuti teori ekonomi, sangat wajar kalau kalangan para ekonom khawatir bahwa tren deflasi lima bulan terakhir memberikan sinyal negatif bagi perekonomian Indonesia.
Kekhawatiran tersebut diperkuat data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mengungkapkan ada 53.000 orang tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pihak Jaminan Sosial Kemnaker menjelaskan bahwa ada sebanyak 52.993 tenaga kerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga 26 September 2024.
Lembaga itu merinci bahwa ada tiga provinsi dengan jumlah PHK terbesar, yaitu Jawa Tengah 14.767 tenaga kerja, Banten 9.114 tenaga kerja, dan DKI Jakarta 7.469 tenaga kerja.
Dari sisi sektor usaha, PHK terbesar terjadi di sektor industri pengolahan dengan jumlah PHK sebanyak 24.013 tenaga kerja, disusul sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 tenaga kerja dan pertanian, kehutanan, perikanan sebanyak 3.997 tenaga kerja.
Data PHK tersebut memberikan sinyal sepertinya dunia usaha memang sudah terdampak deflasi.
Namun, dalam periode yang hampir bersamaan, investasi yang seharusnya melemah akibat deflasi, tetapi justru mengalami peningkatan.
Laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan realisasi investasi triwulan III (Juli–September) 2024 mencapai Rp 217,3 triliun, meningkat 6,3 persen dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 211,1 triliun, meningkat 7,1 persen dari tahun sebelumnya.
Ia juga menyebut bahwa sektor investasi yang paling banyak adalah sektor pertambangan dan industri logam dasar, dengan angka investasi sebesar Rp 74,0 triliun.
Total realisasi investasi sebesar Rp 431,48 triliun atau meningkat 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan itu, pertumbuhan ekonomi pada 2024 diproyeksikan meningkat sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan terjadi peningkatan sebesar 22,5 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Kementerian Investasi/BKPM mencatat, sektor hilirisasi menyumbang Rp 91,51 triliun atau 21,2 persen dari total realisasi triwulan tersebut.
Angka realisasi tersebut tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan 26,15 persen dari total target investasi tahun 2024, tetapi juga menjadi wadah bagi penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 650.172 orang.
Kementerian Investasi/BKPM juga menyebutkan pada semester I 2024, terdapat 2.411.350 proyek yang terdiri dari 2.206.932 proyek mikro dan 204.418 proyek kecil dengan nilai investasi sebesar Rp 127,0 triliun.
Peningkatan pertumbuhan pada sektor UMK juga telah melibatkan 4.696.618 orang yang mendapatkan lapangan pekerjaan dari proyek-proyek UMK tersebut.
Belajar dari kasus deflasi di Swiss
Pada awal 2015, Swis terancam deflasi dahsyat karena nilai franc yang melambung tinggi terhadap euro.
Krisis utang di negara-negara tetangga, dikombinasikan dengan ketidakstabilan ekonomi di negara-negara Eropa Timur, telah mendorong kenaikan permintaan franc Swiss sebesar 15 persen oleh investor yang mencari tempat berlindung yang aman bagi mata uang mereka.
Menurut para ekonomi, apabila franc Swiss tetap 15 persen lebih kuat terhadap euro, maka harga barang (terutama barang-barang impor) akan turun atau mengalami deflasi sebanyak 15 persen juga.
Namun, pada Kamis, 15 Januari 2015, secara mengejutkan bank sentral Swiss menurunkan batas suku bunga atas yang telah diberlakukan pada mata uangnya selama lebih dari tiga tahun.
Suku bunga deposito berjangka, yang sudah negatif (-0.3 persen) diturunkan lagi menjadi -0,75 persen.
Meski deflasi dahsyat sempat bertahan selama tiga jam, langkah berani bank sentral Swiss terbukti mampu meredakan permintaan investor terhadap franc Swiss.
Alhasil, para ekonom yang sebelumnya memperkirakan ekonomi Swiss akan mengalami resesi karena hantaman deflasi dahsyat, akhirnya hanya bisa menepuk dahi mereka sendiri.
Sebab, setelah langkah berani bank sentral, ekonomi Swiss bukannya merosot, tapi sebaliknya tumbuh dan dapat menekan tingkat pengangguran sebesar 4,9 persen pada 2016.
Secara keseluruhan, negara tersebut mengalami peningkatan bersih dalam daya beli.
Selama kurun waktu sekitar lima tahun berikutnya, harga barang-barang konsumen turun di Swiss tanpa dampak negatif yang meluas pada ekonomi negara tersebut.
Fenomena tersebut menyebabkan sejumlah ekonom merevisi pendapat mereka tentang dampak buruk deflasi.
Deflasi biasanya dapat mendorong ekonomi ke dalam resesi. Namun, hal ini tidak terjadi sama sekali di Swiss.
Apa yang hendak dilakukan pemerintah menghadapi tren deflasi selama lima bulan berturut-turut ini?
Tentu saja, jawabannya sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia selaku bank sentral.
Namun, per 11 Oktober 2024 misalnya, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tercatat masing-masing pada level 6,69 persen, 6,79 persen, dan 6,84 persen.
Tingkat suku bunga demikian memang sangat mendukung aliran masuk modal asing. Namun, barangkali tingkat suku bunga tersebut tidak cukup kuat untuk meredam deflasi.
Secara normatif, bank sentral dapat menggunakan politik diskonto, yaitu kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank.
Kebijakan moneter ini bertujuan mendorong para pengusaha dan masyarakat untuk menarik tabungan dan melaksanakan kredit dari bank dan mengeluarkannya untuk dibelanjakan.
Pemerintah juga dapat membuat kebijakan fiskal dengan memberikan insentif pajak kepada industri atau proyek-proyek infrastruktur untuk merangsang produksi.
Selain itu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal dengan cara mengurangi pajak atau meningkatkan belanja publik untuk merangsang pengeluaran masyarakat.
Lalu, langkah manakah yang diambil BI dan pemerintah Indonesia? Kita tunggu saja!
http://money.kompas.com/read/2024/11/02/131656226/bank-sentral-dan-tantangan-deflasi-berkepanjangan