JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki potensi 1,3 juta hektar tanah telantar yang bisa dimanfaatkan untuk program dan proyek strategis pemerintah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, tanah telantar tersebut berasal dari eks-Hak Guna Bangunan (HGB) dan eks-Hak Guna Usaha (HGU).

"Kami punya tanah potensi terlantar selama 5 tahun ke depan ini 1,3 juta hektar," ujar Nusron saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Apakah cocok jika dijadikan perumahan? Selengkapnya baca di sini Ada 1,3 Juta Hektar Tanah Telantar Eks HGU, Bisa buat 3 Juta Rumah

Jalan Tol Betung (Sp Sekayu)-Tempino-Jambi Seksi 4 Tempino-Interchange (IC) Ness mendapatkan protes warga akibat debu yang berasal dari kendaraan proyek tersebut.

Junior Project Director Tol Tempino-IC Ness Ahmadi menjelaskan, keluhan ini berasal dari warga Sungai Duren yang wilayahnya dilalui kendaraan material.

Namun, untuk hal tersebut telah dilakukan koordinasi dengan PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI selaku kontraktor untuk mengakomodasi penyiraman secara berkala.

Selanjutnya baca di sini Pembangunan Tol Betajam Diprotes Warga Sekitar Gara-gara Ini

Deflasi adalah suatu kondisi yang diartikan sebagai kondisi penurunan harga barang dan jasa, yang dipicu penurunan permintaan, ataupun peningkatan pasokan barang dan jasa.

Secara historis, setidaknya deflasi di Indonesia pernah terjadi pada beberapa tahun ke belakang, yaitu pada tahun 1999, 2008, 2020, dan tahun 2024.

Dalam perspektif penawaran, peningkatan pasokan dapat menyebabkan kondisi deflasi, atau yang dikenal dengan istilah kelebihan produksi.

Adapun, kondisi deflasi saat ini terjadi karena sistem pasokan yang sedang diintervensi oleh Pemerintah, sehingga pasokan menjadi berlebih, khususnya pasokan volatile foods. Alhasil, tidak terlalu berdampak terhadap performa sektor properti.

Selanjutnya baca di sini Dinamika Kinerja Properti di Tengah Deflasi

DEFLASI adalah suatu kondisi yang diartikan sebagai kondisi penurunan harga barang dan jasa, yang dipicu penurunan permintaan, ataupun peningkatan pasokan barang dan jasa.

Secara historis, setidaknya deflasi di Indonesia pernah terjadi pada beberapa tahun ke belakang, yaitu pada tahun 1999, 2008, 2020, dan tahun 2024.

Dalam perspektif penawaran, peningkatan pasokan dapat menyebabkan kondisi deflasi, atau yang dikenal dengan istilah kelebihan produksi.

Sementara itu, dalam perspektif permintaan, penurunan permintaan agregat, baik dari konsumen dan produsen menyebabkan harga ikut turun.

Adapun, kondisi deflasi saat ini terjadi karena sistem pasokan yang sedang diintervensi oleh Pemerintah, sehingga pasokan menjadi berlebih, khususnya pasokan volatile foods. Alhasil, tidak terlalu berdampak terhadap performa sektor properti.

Namun demikian, kondisi deflasi dapat memberikan dampak psikologis bagi konsumen untuk menahan pembelian/transaksi properti, karena ketidakpastian harga.

Keyakinan konsumen diperkirakan akan membaik jika telah ada sinyal yang menunjukan perbaikan kondisi ekonomi, atau deflasi yang perlahan membaik setelah lima bulan berturut-turut.

Kondisi deflasi yang terus terjadi memang membawa kekhawatiran, karena jika alarm ini tidak kunjung berhenti, maka resesi menjadi bayang-bayang yang harus dihadapi berikutnya, sebagai lampu kuning bagi perekonomian.

Kondisi pasar properti, khususnya properti residensial yang merujuk pada kondisi deflasi tahun ini di antaranya tecermin dari data Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan pertumbuhan penjualan properti residensial di pasar primer pada Triwulan II-2024 hanya tumbuh sebesar 7,3 persen.

Angka ini menunjukkan perlambatan yang signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan yang terekam pada periode yang sama tahun lalu, yaitu sekitar 31,16 persen.

Dalam pasar properti komersial, ritel adalah sektor yang paling reflektif terhadap kondisi deflasi.

Dengan karakternya, ritel sebagai tempat transaksi pembeli dan penjual mendapatkan cerminan dampak langsung dari kondisi deflasi.

Okupansi atau tingkat hunian dapat dijadikan refleksi performa ritel, mengingat variabel ini dipengaruhi dinamika permintaan pasar terhadap ruang ritel yang tersedia.

Merujuk data historis yang dimiliki oleh Knight Frank Indonesia, performa ritel di Jakarta pada Semester I-2024 relatif stabil, dengan okupansi berkisar 78 persen, atau sama dengan tahun lalu.

Namun, jika ditelusuri performa ritel pada setiap segmen, terlihat ritel pada kelas menengah atas relatif tumbuh positif dan memiliki daya tahan yang cukup tinggi, atau berada di atas rerata okupansi ritel secara umum.

Sementara itu, ritel pada kelas menengah ke bawah berada dalam kondisi yang melemah cukup signifikan.

Kondisi ini diduga sebagai buntut dari dampak pandemi yang belum pulih hingga saat ini.

Selain itu, efek dari tumbuhnya e-commerce juga menjadi salah satu pemicu dari melemahnya performa ritel pada segmen menengah ke bawah.

Berdasarkan rekam jejak ekspansi peritel di Jakarta, beberapa sektor, terpaksa keluar dari ruang ritel, seperti department store, kuliner/restoran, bank dan agen pariwisata.

Sementara itu, peralatan rumah tangga dan supermarket menjadi tenan ritel yang mampu bertahan dan terus beroperasi dengan berbagai inovasi yang diterapkan.

Selain itu, isu terkait menurunnya jumlah kelas menengah yang disertai pelemahan daya beli konsumen juga mewarnai kondisi deflasi tahun ini.

Termasuk penurunan performa sektor manufaktur menjadikan tantangan tersendiri.

Jika merujuk pada pengalaman deflasi yang juga pernah terjadi di Indonesia, yaitu tahun 2008 sebagai dampak dari krisis finansial global, okupansi ritel 82 persen, atau pelemahan ini mulai terlihat pada Semester II-2008.

Namun, saat itu performa ritel terlihat mulai bergerak membaik, dan relatif stabil pada Semester I-2010.

Jika dilihat performa ritel pada tiap kelasnya, menengah ke atas tidak memperlihatkan koreksi tingkat huniannya, atau relatif stabil dan kuat.

Sebaliknya, kelas menengah ke bawah terkoreksi dengan okupansi sekitar 78 persen, pemulihan terlihat mulai stabil membaik pada Semester I-2011.

Sebagai gambaran, pada tahun 2008 lalu, ritel kelas menengah ke bawah membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk pulih setelah masa deflasi.

Tentu hal ini terjadi dengan berbagai strategi yang diterapkan, sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi secara umum.

Kenapa urgensi pertumbuhan properti penting dipantau, sebagai bagian dari cermin pertumbuhan ekonomi.

Hal ini karena pertumbuhan properti memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, tidak dapat dimungkiri kondisi deflasi memberikan tantangan tersendiri terhadap pertumbuhan properti di antaranya karena:

• Penurunan harga properti, konsumen akan menunggu sampai harga terus menurun. Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan akan lebih selektif memberikan kredit, karena nilai jaminan aset properti yang berada dalam kondisi turun.
• Penurunan volume penjualan, ketidakpastian harga menyebabkan konsumen menunda untuk melakukan transaksi, yang berujung pada turunnya jumlah transaksi di pasar properti.
• Penurunan investasi, baik properti residential maupun komersial karena ketidakpastian kondisi pasar.
• Dampak pelemahan terhadap keberlangsungan ratusan industri turunan dari sektor properti.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 4,95% pada kuartal III 2024. Hal itu sesuai dengan proyeksi dari sejumlah ekonom yang mengatakan akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024.

Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin mengungkapkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini telah sesuai dengan proyeksi para ekonom. Dimana diproyeksikan akan ada perlambatan, tetapi tidak jauh dari 5% pada kuartal iii 2024.

"Jika angka tetap lima koma, kredibilitas BPS akan dipertanyakan, ungkap Wijayanto kepada Kontan, Selasa (5/10).

Menurut Wijayanto melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 ini didorong dari penurunan daya beli akibat melemahnya ekonomi dan melambatnya gelontoran BLT menjadi sebab utama. Ia mengatakan terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut merupakan fakta tak terbantahkan.

Wijanto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kuartal I hingga III 2024 secara yoy mencapai 5,11%, 5,05%, dan 4,95%. Artinya Januari hingga September 2024 secara year on year tumbuh 5,03%. Melihat trend deflasi yang sudah mulai berakhir di Oktober, menurut Wijayanto kurtal IV akan lebih dinamis dari kuartal III.

"Diperkirakan akhir 2024 akan tumbuh dikisaran 5,0-5,2%," ujarnya.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 mencapai 4,95% year on year (YoY). Pertumbuhan ini melambat bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,05% YoY. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% sepanjang Januari hingga September 2024 (c-to-c).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi pada September 2024 lalu sebesar 0,12% secara bulanan. Ini merupakan deflasi berturut-turut dalam 5 bulan sejak bulan Mei.

Deflasi beruntun ini menjadi salah satu indikator bahwa permintaan terhadap barang atau jasa menurun yang berdampak pada sulitnya untuk mendapatkan uang sehingga terpaksa membuat sebagian orang 'makan tabungan'.

Kondisi ini membuat seseorang harus mengantisipasinya, mencari cara bagaimana agar kondisi keuangan bisa bertahan bahkan membaik sekalipun terjadi deflasi.

Salah satu cara bijak menjaga kondisi keuangan adalah dengan melakukan strategi diversifikasi portofolio investasi di beberapa aset, seperti mata uang, indeks saham maupun komoditas. Hal ini bertujuan untuk memitigasi risiko serta mengoptimalkan keuntungan.

3 Alasan Utama Harus Diversifikasi Portofolio Investasi

Berikut ini beberapa alasan perlunya melakukan diversifikasi portofolio investasi:

1. Mengurangi Risiko dan Dampak Volatilitas Pasar

Dengan mendiversifikasi portofolio, investor menyebarkan investasi ke berbagai aset. Jadi, jika salah satu aset berkinerja buruk, kerugian tersebut bisa diimbangi dengan keuntungan dari aset lainnya.

Ini juga membantu Anda menjaga stabilitas portofolio ketika pasar berfluktuasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Memaksimalkan Potensi Keuntungan

Dengan menyebarkan investasi ke berbagai asset, membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber yang bisa jadi potensi imbal hasilnya lebih baik di waktu tertentu. Misalnya, saham teknologi memberikan keuntungan besar saat ini, tapi di waktu lain komoditas atau properti bisa lebih menguntungkan.

Bahkan beberapa aset yang memiliki korelasi negatif bisa juga Anda manfaatkan, misalnya ketika pasar saham mengalami penurunan akibat memanasnya situasi geopolitik, harga emas sering kali naik karena dianggap sebagai 'safe haven'.

Hal ini juga bisa berlaku saat inflasi lagi tinggi.Beberapa aset, seperti komoditas (emas atau minyak mentah), cenderung memiliki kinerja yang baik selama periode inflasi tinggi.

3. Memenuhi Berbagai Tujuan Keuangan

Tujuan investasi setiap orang bisa berbeda-beda, ada yang mau penghasilan pasif saja, pertumbuhan modal saja, ataupun perlindungan terhadap risiko, namun umumnya gabungan dari banyak tujuan. Dengan diversifikasi, investor menyebar aset Anda ke berbagai tempat untuk memenuhi tujuan yang berbeda ini.

Obligasi bisa memberikan pendapatan tetap. Saham, properti dan beberapa komoditas dapat menawarkan pertumbuhan jangka panjang, sementara aset yang berbentuk kontrak derivatif bisa memberikan perlindungan nilai atau bisa juga memenuhi target jangka pendek investasi.

Diversifikasi menghindarkan seseorang dari ketergantungan pada kinerja satu aset atau satu sektor. Ini memberi lebih banyak keamanan dan fleksibilitas jika kondisi pasar berubah tiba-tiba, serta membantu memastikan bahwa Anda tidak menaruh semua dana dalam satu keranjang yang berisiko.

Anda bisa bagi alokasi aset Anda dalam 3 tujuan finansial besar seperti dibawah ini dimana diversifikasi akan disebar pada setiap kelompok instrumen dalam setiap tujuan tersebut;

1. Keamanan dan Perlindungan (hutang, dana darurat, cash, tabungan, asuransi dan fixed income)
2. Pertumbuhan kekayaan (reksadana, saham-saham besar, properti)
3. Peluang dan Spekulasi (saham-saham kecil, komoditi dan derivatif)

Foto: dok. Valbury

Piramida Alokasi Asetseperti gambar diatas, bisa membantu Anda mengatur alokasi aset dan rencana diverifikasi portofolio ke dalam berbagai kelas dengan cara lebih yang konservatif. Porsi terbesar misalnya 70% dari kekayaan dialokasikan pada instrumen yang memiliki tingkat kepastian yang tinggi, dengan potensi risk dan reward yang rendah.

Porsi kedua bisa 20% dialokasikan pada instrumen yang berpotensi menumbuhkan kekayaan dengan risiko yang sedang, sementara porsi terkecil 10% dialokasikan pada aset yang memiliki potensi pertumbuhan yang paling besar, tentunya dengan risiko yang juga besar.

Sebagai ilustrasi, misalnya jika Anda punya total kekayaan Rp 100 juta, sebagai orang yang lebih cenderung moderat, Anda bisa mengalokasikan Rp 60 juta untuk keamanan, Rp 30 juta untuk pertumbuhan dan Rp 10 juta untuk peluang yang lebih berisiko.

Tapi kalau Anda lebih agresif, Rp 60 juta bisa dialokasikan untuk pertumbuhan, sementara untuk keamanan dan peluang spekulatif masing-masing bisa Rp 20 juta.

Nah, dari alokasi peluang spekulatif sebesar 20 juta di atas untuk Anda yang agresif bisa di sebar di berbagai instrumen yang sesuai. Misalnya 50% dari bagian tersebut (Rp 10 juta) dialokasikan untuk instrumen berjangka emas dan minyak mentah.

Berikut ini tips efektif untuk membantu Anda dalam melakukan diversifikasi:

1. Sesuaikan diversifikasi dengan profil risiko dan tujuan keuangan.
2. Jangan terlalu banyak diversifikasi, fokus pada yang terukur.
3. Pantau dan Rebalancing secara berkala untuk menjaga aset sesuai dengan tujuan.
4. Sesuaikan portofolio dengan perubahan kondisi ekonomi atau pasar global

Instrumen Pilihan untuk Diversifikasi Portofolio Investasi

Selain Saham yang sudah populer, ternyata trading berjangka atau perdagangan Foreign exchange (Forex) banyak dipilih juga oleh investor maupun trader untuk diversifikasi investasi portofolio. Trading forex adalah perdagangan valuta asing dalam bentuk pasangan mata uang atau forex pairs, seperti AUD/USD, USD/JPY, dan lainnya.

Forex dipilih karena modalnya relatif terjangkau, potensi keuntungan dari 2 arah serta memiliki likuiditas tertinggi, karena pasar forex buka selama 24 jam sehari, 5 hari seminggu, jadi Anda bisa trading kapan saja & dimana saja. Ada empat sesi perdagangan utama yaitu New York, Sydney, London, dan Tokyo.

Tips untuk Anda yang tertarik trading forex :

• Kenali forex dan cara trading forex yang benar.Anda bisa mempelajarinya secara gratis melalui e-book Belajar Forex untuk Pemula.
• Ini yang paling penting, perbanyak latihan sambil membuat trading plan.Anda bisa latihan secara gratis menggunakan Akun Demo dahulu dan manfaatkan fitur Trading Signal & Trading Tool supaya Anda #LebihMudah dan #LebihPede saat trading.
• Mulai trading di akun riil secara bertahap untuk membangun rasa percaya diri dan disiplin.
• Cari yang#LebihAman & #LebihPraktis, kiniAnda bisa dapatkan semua kebutuhan trading forex dalam Aplikasi Trading yang Legal.

Yuk, mulai diversifikasi portofolio Anda sekarang! Pastikan Anda paham tentang peluang dan risiko dalam trading berjangka. Kesuksesan akan bergantung pada kesabaran, disiplin dan ketekunan.

Disclaimer : Perdagangan Berjangka komoditi memiliki peluang keuntungan dan resiko kerugian yang tinggi. Apabila anda hendak berinvestasi dalam perdagangan berjangka, anda terlebih dahulu harus mengerti dan memahami kegiatan perdagangan berjangka serta isi Perjanjian dan Peraturan Perdagangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Produsen (IHP) umum dari sembilan sektor pada kuartal III/2024 naik 0,16% secara kuartalan dan naik 0,83% secara tahunan.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya indeks harga di seluruh sektor, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengangkutan, dan Pengadaan Listrik dan Gas yang masing masing sebesar 1,29%, 0,74%, dan 0,002% secara kuartalan.

Pada periode yang sama, kenaikan tertinggi terjadi pada sektor Jasa Pendidikan sebesar 1,65% dan sektor Pengelolaan Air sebesar 0,82%.

Untuk diketahui, IHP digunakan sebagai indikator awal dari inflasi harga konsumen. IHP merefleksikan pergerakan harga komoditas pertama kali (leader price) dalam suatu rantai perdagangan, sebelum menuju pada tingkat harga eceran (retail level).

Di berbagai negara maju IHP sudah digunakan untuk memformulasikan kebijakan fiskal dan moneter dengan berdasarkan tren inflasi yang ditunjukkan IHP.

Lebih lanjut dalam laporan BPS, IHP Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kuartal III/2024 naik 0,54% terhadap kuartal II/2024 (quartal to quartal/QtQ) dan naik 7,67% terhadap kuartal III/2023 (year on year/YoY).

IHP Sektor Industri Pengolahan kuartal III/2024 naik 0,42% QtQ dan naik 3,12% YoY. IHP Sektor Jasa Kesehatan kuartal III/2024 naik 0,69% QtQ dan naik 2,69% YoY.

Sementara IHP Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kuartal III/2024 naik 0,72% QtQ dan naik 2,98% YoY.

Secara tahunan, BPS mencatat seluruh sektor mengalami inflasi dan satu sektor yang mengalami deflasi.

“Hanya sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami deflasi sebesar 14,06% [YoY],” tulis BPS dalam laporan tersebut, dikutip pada Senin (4/11/2024).

Adapun, kenaikan harga di tingkat produsen ini nyatanya tidak sejalan dengan indeks harga konsumen (IHK) yang justru mengalami deflasi bulanan sepanjang kuartal III/2024.

Baru pada Oktober kemarin, IHK mengalami inflasi 0,08% secara bulanan (month to month/MtM), dan mengakhiri tren deflasi lima bulan beruntun.

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan emiten peritel seperti PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) membukukan kinerja laba yang moncer per kuartal III/2024. Sementara, emiten ritel lainnya seperti PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) mencatatkan kinerja jeblok.

Berdasarkan laporan keuangan, ACES membukukan laba bersih sebesar Rp574,22 miliar per kuartal III/2024, tumbuh 18,19% secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan laba ACES ditopang oleh penjualan yang naik 13,57% yoy menjadi Rp6,11 triliun per kuartal III/2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai berakhirnya tren deflasi yang dialami Indonesia selama lima bulan berturut-turut sejalan dengan rampungnya masa transisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengakhiri tren deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Oktober 2024. Adapun, inflasi bulanan Indonesia adalah 0,08% secara month-to-month (mtm).

Ketua Umum Kadin Indonesia 2024–2029 Anindya Novyan Bakrie pun mengaku tidak terlalu kaget dengan berakhirnya tren deflasi lima beruntun ini. Menurutnya, selama deflasi terjadi lantaran adanya dua teori.

Pertama, kata Anin, penurunan daya beli yang menyebabkan masyarakat pergerakan inflasi utama. Kedua, lanjut dia, masyarakat masih menunggu masa transisi pemerintahan baru Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

“Selama beberapa bulan orang banyak wait and see. Tetapi setelah sudah ada kejelasan, orang lebih berani lagi berinvestasi dan menghasilkan daya beli yang naik, dan ini justru yang membuat inflasi mulai terlihat,” kata Anin saat ditemui seusai acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

Namun, menurut Anin, selama pemerintah bisa mengendalikan inflasi, maka akan terjadi uang beredar di tengah masyarakat. Ini artinya, akan memicu gairah masyarakat untuk meningkatkan daya beli, selain menanamkan investasinya.

Dengan begitu, Anin menyebut, program kerja yang diusung Presiden Prabowo bisa membuka peluang bagi masyarakat.

“Dan ini juga mungkin boleh orang berantisipasi dengan program-program Pak Prabowo, yang intinya memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat berkontribusi atau menjadi bagian dari perputaran ekonomi,” tuturnya.

Sebelumnya, BPS mengungkap bahwa tren deflasi selama lima beruntun telah berakhir pada Oktober 2024. Bahkan, inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2024 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada Oktober 2023, inflasi Indonesia berada di level 2,56% dan melandai ke level 1,71% pada periode yang sama 2024.

Sementara itu, penyumbang utama inflasi Oktober 2024 secara bulanan adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.

Secara historis, komoditas emas perhiasan mengalami deflasi lima kali pada 2022 serta deflasi tiga kali pada 2023. Sejak September 2023, komoditas emas perhiasan terus mengalami inflasi hingga Oktober 2024.

Kemudian, secara tahunan, penyumbang utama inflasi Oktober 2024 berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,67%.

Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), kopi bubuk, minyak goreng, dan bawang merah.

MASYARAKAT Indonesia, terutama para pakar ekonomi cukup terperangah ketika media merilis laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024.

Data itu menandakan bahwa sejak Mei hingga September 2024, Indonesia seakan ‘terpasung’ deflasi.

Menurut BPS, komoditas yang memberikan andil besar terhadap deflasi y-on-y pada September 2024 antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, tomat, ikan segar, bensin, dan telepon seluler.

Perlu diakui, deflasi dapat menguntungkan konsumen dalam jangka pendek karena harga barang dan jasa menjadi lebih murah sehingga mereka bisa mengalokasikan pengeluaran untuk barang lainnya.

Namun, deflasi yang berkepanjangan, selama lima bulan berturut-turut, bisa berdampak negatif terhadap perekonomian. Sebab, secara teori ekonomi, deflasi biasanya dibaca sebagai isyarat segera melemahnya pertumbuhan ekonomi.

Para ekonom mengkhawatirkan, deflasi dapat dikuti langkah kalangan dunia usaha memperlambat produksi, akibat penurunan harga barang produksi.

Langkah tersebut dapat berujung pada kebijakan pengurangan gaji karyawan, bahkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, yang berarti peningkatan pengangguran.

Penurunan gaji dan PHK akan berdampak pada penurunan daya beli konsumen lebih rendah lagi. Padahal tingkat konsumsi menjadi faktor pemicu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, melemahnya kegiatan produksi di sektor usaha biasanya dikuti dengan menurunnya minat para investor untuk melakukan kegiatan investasi.

Selain itu, deflasi juga dapat meningkatkan rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) karena pemerintah terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang untuk program kesejahteraan sosial untuk mengatasi melemahnya daya beli masyarakat.

Jadi, dalam skala tertentu, tren deflasi berkepanjangan dapat menimbulkan stagnasi, bahkan resesi ekonomi.

Deflasi tidak selalu negatif

Meskipun konsensus umum bahwa deflasi berdampak buruk bagi ekonomi suatu negara, penelitian ekonomi terbagi dalam memandang masalah ini.

Dalam makalah yang diterbitkan oleh The National Bureau of Economic Research (NBER) pada Februari 2004 (NBER Working Paper No. 10329), berjudul "Deflasi Baik Versus Deflasi Buruk: Pelajaran dari Era Standar Emas," penulis Michael Bordo, John Landon Lane, dan Angela Redish mempertimbangkan periode deflasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman selama akhir abad ke-19.

Para peneliti itu mengklaim bahwa deflasi dapat menimbulkan dampak lebih positif daripada negatif.

Menurut para ekonom ini, deflasi yang baik terjadi ketika pasokan agregat barang melampaui permintaan agregat. Ini dapat menjadi hasil dari kemajuan teknologi atau peningkatan produktivitas.

Menurut mereka, deflasi yang buruk akan terjadi ketika permintaan agregat turun lebih cepat daripada pertumbuhan pasokan agregat apa pun.

Guncangan uang negatif, seperti yang terjadi selama Depresi Besar tahun 1930 di Amerika Serikat menciptakan deflasi yang "buruk".

Namun, ketika netralitas moneter dipertahankan meskipun terjadi guncangan moneter negatif, dampak deflasi dapat bersifat netral.

Para ekonom penganut ‘deflasi positif’ memandang deflasi tidak selalu merupakan tanda kekurangan permintaan agregat.

Dengan demikian, ancaman deflasi tidak selalu merupakan isyarat akan adanya stagnasi atau resesi ekonomi.

Bahkan, bagi mereka, dalam beberapa kasus, deflasi dapat menjadi hasil dari peningkatan pasokan dari peningkatan produktivitas, persaingan yang lebih besar di pasar barang, atau input yang lebih murah dan lebih melimpah, seperti tenaga kerja atau barang seperti minyak.

Pendapat tersebut tercermin dari publikasi tim peneliti di Bank of International Settlements (BIS). Pada Maret 2015, mereka menerbitkan "The Costs of Deflations: a Historical Perspective."

MASYARAKAT Indonesia, terutama para pakar ekonomi cukup terperangah ketika media merilis laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024.

Data itu menandakan bahwa sejak Mei hingga September 2024, Indonesia seakan ‘terpasung’ deflasi.

Menurut BPS, komoditas yang memberikan andil besar terhadap deflasi y-on-y pada September 2024 antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, tomat, ikan segar, bensin, dan telepon seluler.

Perlu diakui, deflasi dapat menguntungkan konsumen dalam jangka pendek karena harga barang dan jasa menjadi lebih murah sehingga mereka bisa mengalokasikan pengeluaran untuk barang lainnya.

Namun, deflasi yang berkepanjangan, selama lima bulan berturut-turut, bisa berdampak negatif terhadap perekonomian. Sebab, secara teori ekonomi, deflasi biasanya dibaca sebagai isyarat segera melemahnya pertumbuhan ekonomi.

Para ekonom mengkhawatirkan, deflasi dapat dikuti langkah kalangan dunia usaha memperlambat produksi, akibat penurunan harga barang produksi.

Langkah tersebut dapat berujung pada kebijakan pengurangan gaji karyawan, bahkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, yang berarti peningkatan pengangguran.

Penurunan gaji dan PHK akan berdampak pada penurunan daya beli konsumen lebih rendah lagi. Padahal tingkat konsumsi menjadi faktor pemicu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, melemahnya kegiatan produksi di sektor usaha biasanya dikuti dengan menurunnya minat para investor untuk melakukan kegiatan investasi.

Selain itu, deflasi juga dapat meningkatkan rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) karena pemerintah terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang untuk program kesejahteraan sosial untuk mengatasi melemahnya daya beli masyarakat.

Jadi, dalam skala tertentu, tren deflasi berkepanjangan dapat menimbulkan stagnasi, bahkan resesi ekonomi.

Deflasi tidak selalu negatif

Meskipun konsensus umum bahwa deflasi berdampak buruk bagi ekonomi suatu negara, penelitian ekonomi terbagi dalam memandang masalah ini.

Dalam makalah yang diterbitkan oleh The National Bureau of Economic Research (NBER) pada Februari 2004 (NBER Working Paper No. 10329), berjudul "Deflasi Baik Versus Deflasi Buruk: Pelajaran dari Era Standar Emas," penulis Michael Bordo, John Landon Lane, dan Angela Redish mempertimbangkan periode deflasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman selama akhir abad ke-19.

Para peneliti itu mengklaim bahwa deflasi dapat menimbulkan dampak lebih positif daripada negatif.

Menurut para ekonom ini, deflasi yang baik terjadi ketika pasokan agregat barang melampaui permintaan agregat. Ini dapat menjadi hasil dari kemajuan teknologi atau peningkatan produktivitas.

Menurut mereka, deflasi yang buruk akan terjadi ketika permintaan agregat turun lebih cepat daripada pertumbuhan pasokan agregat apa pun.

Guncangan uang negatif, seperti yang terjadi selama Depresi Besar tahun 1930 di Amerika Serikat menciptakan deflasi yang "buruk".

Namun, ketika netralitas moneter dipertahankan meskipun terjadi guncangan moneter negatif, dampak deflasi dapat bersifat netral.

Para ekonom penganut ‘deflasi positif’ memandang deflasi tidak selalu merupakan tanda kekurangan permintaan agregat.

Dengan demikian, ancaman deflasi tidak selalu merupakan isyarat akan adanya stagnasi atau resesi ekonomi.

Bahkan, bagi mereka, dalam beberapa kasus, deflasi dapat menjadi hasil dari peningkatan pasokan dari peningkatan produktivitas, persaingan yang lebih besar di pasar barang, atau input yang lebih murah dan lebih melimpah, seperti tenaga kerja atau barang seperti minyak.

Pendapat tersebut tercermin dari publikasi tim peneliti di Bank of International Settlements (BIS). Pada Maret 2015, mereka menerbitkan "The Costs of Deflations: a Historical Perspective."

Dalam studi tersebut para peneliti itu menguji hubungan historis antara pertumbuhan output dan deflasi dalam sampel yang mencakup 140 tahun dan hingga 38 negara.

Mereka kemudian menyimpulkan bahwa hubungan tersebut secara statistik lemah atau tidak signifikan.

Memang, dalam beberapa konteks, deflasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Seperti para ekonom di NBER, para peneliti ini mengklaim bahwa deflasi tidak selalu merupakan tanda kekurangan permintaan agregat dan kelemahan ekonomi.

Namun, dalam beberapa kasus, deflasi dapat disebabkan oleh peningkatan pasokan dari peningkatan produktivitas, persaingan yang lebih besar di pasar barang, atau input yang lebih murah dan lebih melimpah, seperti tenaga kerja atau barang seperti minyak.

Ketika deflasi didorong oleh pasokan, harga tertekan tetapi Pendapatan dan output (seperti dalam PDB) meningkat. Hal ini dapat menciptakan situasi yang positif bagi perekonomian.

Penelitian BIS selanjutnya mengungkap bahwa deflasi harga aset dan deflasi harga perumahan lebih merusak perekonomian daripada kenaikan harga barang dan jasa konsumen.

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini?

Mengikuti teori ekonomi, sangat wajar kalau kalangan para ekonom khawatir bahwa tren deflasi lima bulan terakhir memberikan sinyal negatif bagi perekonomian Indonesia.

Kekhawatiran tersebut diperkuat data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mengungkapkan ada 53.000 orang tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pihak Jaminan Sosial Kemnaker menjelaskan bahwa ada sebanyak 52.993 tenaga kerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga 26 September 2024.

Lembaga itu merinci bahwa ada tiga provinsi dengan jumlah PHK terbesar, yaitu Jawa Tengah 14.767 tenaga kerja, Banten 9.114 tenaga kerja, dan DKI Jakarta 7.469 tenaga kerja.

Dari sisi sektor usaha, PHK terbesar terjadi di sektor industri pengolahan dengan jumlah PHK sebanyak 24.013 tenaga kerja, disusul sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 tenaga kerja dan pertanian, kehutanan, perikanan sebanyak 3.997 tenaga kerja.

Data PHK tersebut memberikan sinyal sepertinya dunia usaha memang sudah terdampak deflasi.

Namun, dalam periode yang hampir bersamaan, investasi yang seharusnya melemah akibat deflasi, tetapi justru mengalami peningkatan.

Laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan realisasi investasi triwulan III (Juli–September) 2024 mencapai Rp 217,3 triliun, meningkat 6,3 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 211,1 triliun, meningkat 7,1 persen dari tahun sebelumnya.

Ia juga menyebut bahwa sektor investasi yang paling banyak adalah sektor pertambangan dan industri logam dasar, dengan angka investasi sebesar Rp 74,0 triliun.

Total realisasi investasi sebesar Rp 431,48 triliun atau meningkat 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan itu, pertumbuhan ekonomi pada 2024 diproyeksikan meningkat sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan terjadi peningkatan sebesar 22,5 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat, sektor hilirisasi menyumbang Rp 91,51 triliun atau 21,2 persen dari total realisasi triwulan tersebut.

Angka realisasi tersebut tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan 26,15 persen dari total target investasi tahun 2024, tetapi juga menjadi wadah bagi penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 650.172 orang.

Kementerian Investasi/BKPM juga menyebutkan pada semester I 2024, terdapat 2.411.350 proyek yang terdiri dari 2.206.932 proyek mikro dan 204.418 proyek kecil dengan nilai investasi sebesar Rp 127,0 triliun.

Peningkatan pertumbuhan pada sektor UMK juga telah melibatkan 4.696.618 orang yang mendapatkan lapangan pekerjaan dari proyek-proyek UMK tersebut.

Belajar dari kasus deflasi di Swiss

Pada awal 2015, Swis terancam deflasi dahsyat karena nilai franc yang melambung tinggi terhadap euro.

Krisis utang di negara-negara tetangga, dikombinasikan dengan ketidakstabilan ekonomi di negara-negara Eropa Timur, telah mendorong kenaikan permintaan franc Swiss sebesar 15 persen oleh investor yang mencari tempat berlindung yang aman bagi mata uang mereka.

Menurut para ekonomi, apabila franc Swiss tetap 15 persen lebih kuat terhadap euro, maka harga barang (terutama barang-barang impor) akan turun atau mengalami deflasi sebanyak 15 persen juga.

Namun, pada Kamis, 15 Januari 2015, secara mengejutkan bank sentral Swiss menurunkan batas suku bunga atas yang telah diberlakukan pada mata uangnya selama lebih dari tiga tahun.

Suku bunga deposito berjangka, yang sudah negatif (-0.3 persen) diturunkan lagi menjadi -0,75 persen.

Meski deflasi dahsyat sempat bertahan selama tiga jam, langkah berani bank sentral Swiss terbukti mampu meredakan permintaan investor terhadap franc Swiss.

Alhasil, para ekonom yang sebelumnya memperkirakan ekonomi Swiss akan mengalami resesi karena hantaman deflasi dahsyat, akhirnya hanya bisa menepuk dahi mereka sendiri.

Sebab, setelah langkah berani bank sentral, ekonomi Swiss bukannya merosot, tapi sebaliknya tumbuh dan dapat menekan tingkat pengangguran sebesar 4,9 persen pada 2016.
Secara keseluruhan, negara tersebut mengalami peningkatan bersih dalam daya beli.

Selama kurun waktu sekitar lima tahun berikutnya, harga barang-barang konsumen turun di Swiss tanpa dampak negatif yang meluas pada ekonomi negara tersebut.

Fenomena tersebut menyebabkan sejumlah ekonom merevisi pendapat mereka tentang dampak buruk deflasi.

Deflasi biasanya dapat mendorong ekonomi ke dalam resesi. Namun, hal ini tidak terjadi sama sekali di Swiss.

Apa yang hendak dilakukan pemerintah menghadapi tren deflasi selama lima bulan berturut-turut ini?

Tentu saja, jawabannya sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia selaku bank sentral.

Namun, per 11 Oktober 2024 misalnya, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tercatat masing-masing pada level 6,69 persen, 6,79 persen, dan 6,84 persen.

Tingkat suku bunga demikian memang sangat mendukung aliran masuk modal asing. Namun, barangkali tingkat suku bunga tersebut tidak cukup kuat untuk meredam deflasi.

Secara normatif, bank sentral dapat menggunakan politik diskonto, yaitu kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank.

Kebijakan moneter ini bertujuan mendorong para pengusaha dan masyarakat untuk menarik tabungan dan melaksanakan kredit dari bank dan mengeluarkannya untuk dibelanjakan.

Pemerintah juga dapat membuat kebijakan fiskal dengan memberikan insentif pajak kepada industri atau proyek-proyek infrastruktur untuk merangsang produksi.

Selain itu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal dengan cara mengurangi pajak atau meningkatkan belanja publik untuk merangsang pengeluaran masyarakat.

Lalu, langkah manakah yang diambil BI dan pemerintah Indonesia? Kita tunggu saja!

MASYARAKAT Indonesia, terutama para pakar ekonomi cukup terperangah ketika media merilis laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024.

Data itu menandakan bahwa sejak Mei hingga September 2024, Indonesia seakan ‘terpasung’ deflasi.

Menurut BPS, komoditas yang memberikan andil besar terhadap deflasi y-on-y pada September 2024 antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, tomat, ikan segar, bensin, dan telepon seluler.

Perlu diakui, deflasi dapat menguntungkan konsumen dalam jangka pendek karena harga barang dan jasa menjadi lebih murah sehingga mereka bisa mengalokasikan pengeluaran untuk barang lainnya.

Namun, deflasi yang berkepanjangan, selama lima bulan berturut-turut, bisa berdampak negatif terhadap perekonomian. Sebab, secara teori ekonomi, deflasi biasanya dibaca sebagai isyarat segera melemahnya pertumbuhan ekonomi.

Para ekonom mengkhawatirkan, deflasi dapat dikuti langkah kalangan dunia usaha memperlambat produksi, akibat penurunan harga barang produksi.

Langkah tersebut dapat berujung pada kebijakan pengurangan gaji karyawan, bahkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, yang berarti peningkatan pengangguran.

Penurunan gaji dan PHK akan berdampak pada penurunan daya beli konsumen lebih rendah lagi. Padahal tingkat konsumsi menjadi faktor pemicu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, melemahnya kegiatan produksi di sektor usaha biasanya dikuti dengan menurunnya minat para investor untuk melakukan kegiatan investasi.

Selain itu, deflasi juga dapat meningkatkan rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) karena pemerintah terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang untuk program kesejahteraan sosial untuk mengatasi melemahnya daya beli masyarakat.

Jadi, dalam skala tertentu, tren deflasi berkepanjangan dapat menimbulkan stagnasi, bahkan resesi ekonomi.

Deflasi tidak selalu negatif

Meskipun konsensus umum bahwa deflasi berdampak buruk bagi ekonomi suatu negara, penelitian ekonomi terbagi dalam memandang masalah ini.

Dalam makalah yang diterbitkan oleh The National Bureau of Economic Research (NBER) pada Februari 2004 (NBER Working Paper No. 10329), berjudul "Deflasi Baik Versus Deflasi Buruk: Pelajaran dari Era Standar Emas," penulis Michael Bordo, John Landon Lane, dan Angela Redish mempertimbangkan periode deflasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman selama akhir abad ke-19.

Para peneliti itu mengklaim bahwa deflasi dapat menimbulkan dampak lebih positif daripada negatif.

Menurut para ekonom ini, deflasi yang baik terjadi ketika pasokan agregat barang melampaui permintaan agregat. Ini dapat menjadi hasil dari kemajuan teknologi atau peningkatan produktivitas.

Menurut mereka, deflasi yang buruk akan terjadi ketika permintaan agregat turun lebih cepat daripada pertumbuhan pasokan agregat apa pun.

Guncangan uang negatif, seperti yang terjadi selama Depresi Besar tahun 1930 di Amerika Serikat menciptakan deflasi yang "buruk".

Namun, ketika netralitas moneter dipertahankan meskipun terjadi guncangan moneter negatif, dampak deflasi dapat bersifat netral.

Para ekonom penganut ‘deflasi positif’ memandang deflasi tidak selalu merupakan tanda kekurangan permintaan agregat.

Dengan demikian, ancaman deflasi tidak selalu merupakan isyarat akan adanya stagnasi atau resesi ekonomi.

Bahkan, bagi mereka, dalam beberapa kasus, deflasi dapat menjadi hasil dari peningkatan pasokan dari peningkatan produktivitas, persaingan yang lebih besar di pasar barang, atau input yang lebih murah dan lebih melimpah, seperti tenaga kerja atau barang seperti minyak.

Pendapat tersebut tercermin dari publikasi tim peneliti di Bank of International Settlements (BIS). Pada Maret 2015, mereka menerbitkan "The Costs of Deflations: a Historical Perspective."

Dalam studi tersebut para peneliti itu menguji hubungan historis antara pertumbuhan output dan deflasi dalam sampel yang mencakup 140 tahun dan hingga 38 negara.

Mereka kemudian menyimpulkan bahwa hubungan tersebut secara statistik lemah atau tidak signifikan.

Memang, dalam beberapa konteks, deflasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Seperti para ekonom di NBER, para peneliti ini mengklaim bahwa deflasi tidak selalu merupakan tanda kekurangan permintaan agregat dan kelemahan ekonomi.

Namun, dalam beberapa kasus, deflasi dapat disebabkan oleh peningkatan pasokan dari peningkatan produktivitas, persaingan yang lebih besar di pasar barang, atau input yang lebih murah dan lebih melimpah, seperti tenaga kerja atau barang seperti minyak.

Ketika deflasi didorong oleh pasokan, harga tertekan tetapi Pendapatan dan output (seperti dalam PDB) meningkat. Hal ini dapat menciptakan situasi yang positif bagi perekonomian.

Penelitian BIS selanjutnya mengungkap bahwa deflasi harga aset dan deflasi harga perumahan lebih merusak perekonomian daripada kenaikan harga barang dan jasa konsumen.

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini?

Mengikuti teori ekonomi, sangat wajar kalau kalangan para ekonom khawatir bahwa tren deflasi lima bulan terakhir memberikan sinyal negatif bagi perekonomian Indonesia.

Kekhawatiran tersebut diperkuat data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mengungkapkan ada 53.000 orang tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pihak Jaminan Sosial Kemnaker menjelaskan bahwa ada sebanyak 52.993 tenaga kerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga 26 September 2024.

Lembaga itu merinci bahwa ada tiga provinsi dengan jumlah PHK terbesar, yaitu Jawa Tengah 14.767 tenaga kerja, Banten 9.114 tenaga kerja, dan DKI Jakarta 7.469 tenaga kerja.

Dari sisi sektor usaha, PHK terbesar terjadi di sektor industri pengolahan dengan jumlah PHK sebanyak 24.013 tenaga kerja, disusul sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 tenaga kerja dan pertanian, kehutanan, perikanan sebanyak 3.997 tenaga kerja.

Data PHK tersebut memberikan sinyal sepertinya dunia usaha memang sudah terdampak deflasi.

Namun, dalam periode yang hampir bersamaan, investasi yang seharusnya melemah akibat deflasi, tetapi justru mengalami peningkatan.

Laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan realisasi investasi triwulan III (Juli–September) 2024 mencapai Rp 217,3 triliun, meningkat 6,3 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 211,1 triliun, meningkat 7,1 persen dari tahun sebelumnya.

Ia juga menyebut bahwa sektor investasi yang paling banyak adalah sektor pertambangan dan industri logam dasar, dengan angka investasi sebesar Rp 74,0 triliun.

Total realisasi investasi sebesar Rp 431,48 triliun atau meningkat 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan itu, pertumbuhan ekonomi pada 2024 diproyeksikan meningkat sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan terjadi peningkatan sebesar 22,5 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat, sektor hilirisasi menyumbang Rp 91,51 triliun atau 21,2 persen dari total realisasi triwulan tersebut.

Angka realisasi tersebut tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan 26,15 persen dari total target investasi tahun 2024, tetapi juga menjadi wadah bagi penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 650.172 orang.

Kementerian Investasi/BKPM juga menyebutkan pada semester I 2024, terdapat 2.411.350 proyek yang terdiri dari 2.206.932 proyek mikro dan 204.418 proyek kecil dengan nilai investasi sebesar Rp 127,0 triliun.

Peningkatan pertumbuhan pada sektor UMK juga telah melibatkan 4.696.618 orang yang mendapatkan lapangan pekerjaan dari proyek-proyek UMK tersebut.

Belajar dari kasus deflasi di Swiss

Pada awal 2015, Swis terancam deflasi dahsyat karena nilai franc yang melambung tinggi terhadap euro.

Krisis utang di negara-negara tetangga, dikombinasikan dengan ketidakstabilan ekonomi di negara-negara Eropa Timur, telah mendorong kenaikan permintaan franc Swiss sebesar 15 persen oleh investor yang mencari tempat berlindung yang aman bagi mata uang mereka.

Menurut para ekonomi, apabila franc Swiss tetap 15 persen lebih kuat terhadap euro, maka harga barang (terutama barang-barang impor) akan turun atau mengalami deflasi sebanyak 15 persen juga.

Namun, pada Kamis, 15 Januari 2015, secara mengejutkan bank sentral Swiss menurunkan batas suku bunga atas yang telah diberlakukan pada mata uangnya selama lebih dari tiga tahun.

Suku bunga deposito berjangka, yang sudah negatif (-0.3 persen) diturunkan lagi menjadi -0,75 persen.

Meski deflasi dahsyat sempat bertahan selama tiga jam, langkah berani bank sentral Swiss terbukti mampu meredakan permintaan investor terhadap franc Swiss.

Alhasil, para ekonom yang sebelumnya memperkirakan ekonomi Swiss akan mengalami resesi karena hantaman deflasi dahsyat, akhirnya hanya bisa menepuk dahi mereka sendiri.

Sebab, setelah langkah berani bank sentral, ekonomi Swiss bukannya merosot, tapi sebaliknya tumbuh dan dapat menekan tingkat pengangguran sebesar 4,9 persen pada 2016.
Secara keseluruhan, negara tersebut mengalami peningkatan bersih dalam daya beli.

Selama kurun waktu sekitar lima tahun berikutnya, harga barang-barang konsumen turun di Swiss tanpa dampak negatif yang meluas pada ekonomi negara tersebut.

Fenomena tersebut menyebabkan sejumlah ekonom merevisi pendapat mereka tentang dampak buruk deflasi.

Deflasi biasanya dapat mendorong ekonomi ke dalam resesi. Namun, hal ini tidak terjadi sama sekali di Swiss.

Apa yang hendak dilakukan pemerintah menghadapi tren deflasi selama lima bulan berturut-turut ini?

Tentu saja, jawabannya sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia selaku bank sentral.

Namun, per 11 Oktober 2024 misalnya, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tercatat masing-masing pada level 6,69 persen, 6,79 persen, dan 6,84 persen.

Tingkat suku bunga demikian memang sangat mendukung aliran masuk modal asing. Namun, barangkali tingkat suku bunga tersebut tidak cukup kuat untuk meredam deflasi.

Secara normatif, bank sentral dapat menggunakan politik diskonto, yaitu kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank.

Kebijakan moneter ini bertujuan mendorong para pengusaha dan masyarakat untuk menarik tabungan dan melaksanakan kredit dari bank dan mengeluarkannya untuk dibelanjakan.

Pemerintah juga dapat membuat kebijakan fiskal dengan memberikan insentif pajak kepada industri atau proyek-proyek infrastruktur untuk merangsang produksi.

Selain itu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal dengan cara mengurangi pajak atau meningkatkan belanja publik untuk merangsang pengeluaran masyarakat.

Lalu, langkah manakah yang diambil BI dan pemerintah Indonesia? Kita tunggu saja!

MASYARAKAT Indonesia, terutama para pakar ekonomi cukup terperangah ketika media merilis laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024.

Data itu menandakan bahwa sejak Mei hingga September 2024, Indonesia seakan ‘terpasung’ deflasi.

Menurut BPS, komoditas yang memberikan andil besar terhadap deflasi y-on-y pada September 2024 antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, tomat, ikan segar, bensin, dan telepon seluler.

Perlu diakui, deflasi dapat menguntungkan konsumen dalam jangka pendek karena harga barang dan jasa menjadi lebih murah sehingga mereka bisa mengalokasikan pengeluaran untuk barang lainnya.

Namun, deflasi yang berkepanjangan, selama lima bulan berturut-turut, bisa berdampak negatif terhadap perekonomian. Sebab, secara teori ekonomi, deflasi biasanya dibaca sebagai isyarat segera melemahnya pertumbuhan ekonomi.

Para ekonom mengkhawatirkan, deflasi dapat dikuti langkah kalangan dunia usaha memperlambat produksi, akibat penurunan harga barang produksi.

Langkah tersebut dapat berujung pada kebijakan pengurangan gaji karyawan, bahkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, yang berarti peningkatan pengangguran.

Penurunan gaji dan PHK akan berdampak pada penurunan daya beli konsumen lebih rendah lagi. Padahal tingkat konsumsi menjadi faktor pemicu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, melemahnya kegiatan produksi di sektor usaha biasanya dikuti dengan menurunnya minat para investor untuk melakukan kegiatan investasi.

Selain itu, deflasi juga dapat meningkatkan rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) karena pemerintah terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang untuk program kesejahteraan sosial untuk mengatasi melemahnya daya beli masyarakat.

Jadi, dalam skala tertentu, tren deflasi berkepanjangan dapat menimbulkan stagnasi, bahkan resesi ekonomi.

Deflasi tidak selalu negatif

Meskipun konsensus umum bahwa deflasi berdampak buruk bagi ekonomi suatu negara, penelitian ekonomi terbagi dalam memandang masalah ini.

Dalam makalah yang diterbitkan oleh The National Bureau of Economic Research (NBER) pada Februari 2004 (NBER Working Paper No. 10329), berjudul "Deflasi Baik Versus Deflasi Buruk: Pelajaran dari Era Standar Emas," penulis Michael Bordo, John Landon Lane, dan Angela Redish mempertimbangkan periode deflasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman selama akhir abad ke-19.

Para peneliti itu mengklaim bahwa deflasi dapat menimbulkan dampak lebih positif daripada negatif.

Menurut para ekonom ini, deflasi yang baik terjadi ketika pasokan agregat barang melampaui permintaan agregat. Ini dapat menjadi hasil dari kemajuan teknologi atau peningkatan produktivitas.

Menurut mereka, deflasi yang buruk akan terjadi ketika permintaan agregat turun lebih cepat daripada pertumbuhan pasokan agregat apa pun.

Guncangan uang negatif, seperti yang terjadi selama Depresi Besar tahun 1930 di Amerika Serikat menciptakan deflasi yang "buruk".

Namun, ketika netralitas moneter dipertahankan meskipun terjadi guncangan moneter negatif, dampak deflasi dapat bersifat netral.

Para ekonom penganut ‘deflasi positif’ memandang deflasi tidak selalu merupakan tanda kekurangan permintaan agregat.

Dengan demikian, ancaman deflasi tidak selalu merupakan isyarat akan adanya stagnasi atau resesi ekonomi.

Bahkan, bagi mereka, dalam beberapa kasus, deflasi dapat menjadi hasil dari peningkatan pasokan dari peningkatan produktivitas, persaingan yang lebih besar di pasar barang, atau input yang lebih murah dan lebih melimpah, seperti tenaga kerja atau barang seperti minyak.

Pendapat tersebut tercermin dari publikasi tim peneliti di Bank of International Settlements (BIS). Pada Maret 2015, mereka menerbitkan "The Costs of Deflations: a Historical Perspective."

Bisnis.com, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat kembali mengalami inflasi setelah dalam beberapa bulan terjadi fluktuasi daya beli hingga terakhir Jawa Barat mengalami deflasi 0,21% pada September 2024. Oktober ini, Jawa Barat mengalami inflasi 0,02% secara M-to-M.

"Deflasi ini dialami hampir semua provinsi dalam 5 bulan terakhir," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Darwis Sitorus dalam Berita Resmi Statistik (BRS), di Kota Bandung, Jumat (1/11/2024).

Ia mengatakan, berdasarkan kelompok, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menyumbang andil inflasi 0,07% dan Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 0,03%.

"Sementara itu, Makanan, Minuman dan Tembakau andil deflasi -0,03% dan Transportasi -0,06%," ungkap dia.

Sementara itu, berdasarkan komoditas,Emas Perhiasan masih menjadi andil inflasi terbesar untuk Jawa Barat dengan andil 0,06%. Kemudian, disusul oleh Nasi dengan Lauk 0,02%, kopi bubuk 0,02%, Bawang Merah 0,02% dan Telur Ayam Ras 0,02%.

Lalu, untuk komoditas yang masih memberikan kontribusi deflasi yakni komoditas Bensin 0,06%, Cabai Merah 0,03, Kentang 0,02%, Daun Bawang 0,02% dan Jengkol 0,01%.

Ia juga mencatat secara y-on-y, inflasi Jawa Barat 1,92%. Hal ini menurutnya terjadi penurunan secara series, yakni terjadi sejak Maret 2024.

"Mulai melambat inflasinya,cenderung menurun sampai Oktober," jelasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan inflasi terbesar secara m-to-m terjadi di Kota Sukabumi yakni 0,40%. Disusul oleh Kabupaten Subang 0,12%, Kota Bogor 0,08%, Kota Cirebon 0,07%, Kota Depok 0,06%, Kabupaten dan Kota Bandung masing-masing 0,04% dan Kabupaten Majalengka 0,02%.

"Sementara itu ada dua daerah yang mengalami deflasi, yakni Kota Bekasi -0,08% dan Kota Tasikmalaya 0,07%.