Inovasi dan Rekayasa Kebijakan Ekonomi Halaman all

Betapa rendahnya tikat “saving” nasional yang membuat Indonesia harus menempuh skema investasi yang kurang kualitatif terhadap perekonomian nasional. Halaman all?page=all

(Kompas.com) 04/11/24 14:11 17473270

PERTUMBUHAN ekonomi kita terjebak di dalam dilema yang cukup rumit. Bertumpu pada konsumsi rumah tangga membuat sumber investasi dalam negeri menjadi terbatas karena harus mengorbankan "saving" demi konsumsi, yang membuat kekuatan lembaga pembiayaan nasional menjadi ikut terbatas.

Untuk proyek sekelas kereta cepat saja, misalnya, dibutuhkan keroyokan dari beberapa BUMN dan investasi dari China.

Lembaga pembiayaan nasional, baik perbankan, private investment company, atau public-private investment partnership hanya mampu menindaklanjuti proyek-proyek berskala menengah dan kecil.

Jika angkanya sudah puluhan atau bahkan ratusan triliun rupiah, Indonesia harus bergantung kepada pinjaman untuk lembaga pembiayaan di satu sisi (dalam berbagai bentuk: penerbitan surat utang korporasi sampai right issues/penambahan kepemilikan publik) dan pada investasi asing langsung di sisi lain.

Risikonya, investasi menjadi sangat labil secara keuangan dan kepemilikan, yang berimbas pada rendahnya prospek sustainability manfaat yang bisa dinikmati oleh Indonesia di kemudian hari.

Sangat bisa dibayangkan rumitnya masa depan proyek kereta cepat, misalnya, atau jalan tol, yang dipola dengan skema pembiayaan yang sama.

China secara legal-formal dipatok hanya memiliki saham 40 persen, misalnya, sementara 60 persen sisanya dimiliki oleh gabungan beberapa BUMN (perbankan dan nonperbankan).

Masalahnya, asal muasal pembiayaan untuk gabungan BUMN tersebut justru sebagian dari pinjaman yang diperoleh oleh lembaga pembiayaanya, konon dari negara asal yang sama.

Tentu bukan perkara pinjaman korporasi yang berasal dari negara tertentu yang katakanlah agak sensitif secara politik, tapi perkaranya adalah betapa rendahnya tikat “saving” nasional yang membuat Indonesia harus menempuh skema-skema investasi yang kurang kualitatif terhadap perekonomian nasional.

Namun ini adalah risiko yang harus ditanggung ketika negara harus mengorbankan “tingkat saving” nasional untuk mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah sebagai bahan dasar pertumbuhan ekonomi.

Amerika adalah salah satu contoh yang polanya mirip dengan kita. Lembaga-lembaga keuangan di Amerika, termasuk pemerintahan Amerika sendiri, sangat bergantung kepada pembeli surat utang dari seluruh dunia, karena likuiditas keuangan di dalam negeri yang berasal dari tabungan masyarakat sangat terbatas.

Indonesia tak berbeda. Pemerintah dengan segala cara berupaya untuk mempertahankan tingkat konsumsi publik sembari melakukan kebijakan kontrasilikal.

Jika komsumsi mulai menggeliat negatif, maka pemerintah akan membuka segala celah injeksi fiskal untuk program-program sosial kesejahteraan atau cash transfer di satu sisi dan menggenjot belanja pemerintah di sisi lain.

Masalahnya, kedua strategi tersebut sama-sama tidak berimbas positif pada peningkatan tabungan publik. Bahkan justru akan menguras tabungan publik jika realisasinya didominasi produk dan jasa dari luar negeri, yang membuat potensi profit perusahaan domestik lari keluar.

Harapan tersisa hanya kepada tabungan dari 20 persen kelas atas yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, tabungan kelas menengah yang masih khawatir dengan ketidakpastian ekonomi lalu menahan belanja, dan foreign direct investment (FDI) yang akselerasinya masih terbilang standar.

#utang-luar-negeri #kebijakan-ekonomi

https://money.kompas.com/read/2024/11/04/141152326/inovasi-dan-rekayasa-kebijakan-ekonomi?page=all