Jakarta (ANTARA) - Selasa, 5 November 2024 waktu setempat, Amerika Serikat (AS) mulai menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Terdapat dua kandidat calon presiden AS, Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat.

Proses penghitungan suara sendiri dilakukan selama berbulan-bulan, hingga pada awal Januari 2025 nanti. Kongres AS akan mengumumkan hasil akhir pemungutan suara. Penantian ini menjadi momen paling ditunggu di dunia.

Pilpres AS tahun ini bukan hanya jadi ajang kontestasi dua kandidat dalam memperebutkan kursi Gedung Putih, melainkan juga menjadi momentum yang mendebarkan bagi para pelaku usaha mengingat kebijakan ekonomi AS, baik dalam perdagangan, moneter, maupun fiskal, berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dunia.

Dampak perubahan perekonomian yang timbul dari hasil pilpres nanti tak hanya akan terasa di Amerika, namun juga di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

Untung rugi bagi Indonesia

Selama periode Pilpres AS, kebijakan perdagangan selalu menjadi satu isu krusial yang tidak hanya berdampak pada ekonomi domestik AS sendiri, melainkan juga punya pengaruh signifikan terhadap negara-negara lain.

Selama menjadi presiden pada periode 2017–2021, Donald Trump dikenal dengan kebijakan proteksionismenya. Kebijakan proteksionisme sendiri merupakan arah kebijakan yang bertujuan melindungi industri domestik AS dari persaingan luar negeri.

Dalam praktiknya kala itu, pendekatan ini diwujudkan dalam bentuk tarif impor tinggi untuk produk-produk asing. Trump menerapkan tarif impor lebih tinggi 10 persen sampai dengan 20 persen untuk semua produk impor. Bahkan, ia menerapkan 60 persen tarif impor untuk beberapa produk tertentu dari China.

Meski diharapkan bisa memperkuat sektor industri AS, regulasi semacam ini dinilai mengakibatkan biaya tambahan bagi konsumen di Amerika sekaligus menjadi buntut panjang perang dagang AS-China. Jika Trump terpilih kembali, besar kemungkinan kebijakan proteksionisme akan dilanjutkan.

Dari perspektif Indonesia, kebijakan proteksionisme Trump dapat menciptakan hambatan bagi produk-produk Indonesia di pasar AS. Dengan peningkatan tarif impor, produk Indonesia akan menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di AS, yang bisa mengurangi volume ekspor Indonesia ke sana. Apalagi AS menjadi salah satu mitra dagang andalan bagi ekspor Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, per April 2024 ekspor Indonesia ke AS mencapai sekitar 19,62 miliar dolar AS dengan produk utama seperti minyak kelapa sawit, ban karet, dan alas kaki.

Maka dari itu tak ayal jika Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat bahwa kebijakan Trump akan mempersulit ekspor, dan pemerintah Indonesia harus siap mengantisipasi arus impor produk asing ke dalam negeri.

Di sisi lain, Kamala Harris dari Partai Demokrat memiliki pendekatan berbeda. Ia lebih cenderung mempertahankan ‘status quo’. Ia menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang membuka akses pasar bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Stabilitas kebijakan yang diusung Harris berpotensi meningkatkan akses produk Indonesia di pasar AS, menciptakan peluang ekspor yang lebih besar, dan menjaga hubungan perdagangan bilateral yang selama ini terjalin.

Ini tentu merupakan kabar baik bagi pelaku ekspor Indonesia yang mengandalkan akses pasar internasional untuk pertumbuhan ekonominya.

Kemudian, Wijayanto turut menyoroti soal pengelolaan inflasi. Trump mengusulkan peningkatan produksi minyak domestik guna menurunkan harga minyak internasional. Bagi Indonesia, kebijakan ini dapat menjadi angin segar. Harga minyak yang lebih rendah dapat menurunkan biaya subsidi energi dan membantu mengurangi defisit anggaran.

Kebijakan Trump terkait peningkatan produksi minyak dan penurunan suku bunga jelas akan menguntungkan Indonesia. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia bisa semakin menurun, karena setiap harga minyak naik 1 dolar AS per barel, defisit APBN Indonesia bakal naik Rp5 triliun sampai dengan Rp6 triliun.

Begitu juga dengan langkah penurunan suku bunga dari Trump yang bagus untuk fiskal Indonesia, yang mana masih sangat tergantung pada utang luar negeri.

Di sisi lain, Harris lebih mendukung kebijakan lingkungan dan energi terbarukan yang akan membatasi produksi minyak dan gas fosil. Meski kebijakan ini mungkin akan membuat harga minyak tetap tinggi, pendekatan ini sejalan dengan inisiatif Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kebijakan Harris dalam isu energi terbarukan membuka peluang bagi investasi hijau di Indonesia, yang mendukung agenda transisi energi nasional.

Dampak kebijakan perpajakan AS

Syahdan, kebijakan pajak juga menjadi fokus penting yang bakal memengaruhi hubungan ekonomi AS-Indonesia.

Tatkala dirinya menjabat, Trump pernah menurunkan tarif pajak korporasi dari 35 persen menjadi 21 persen untuk mendorong investasi domestik. Kendati pemangkasan pajak ini tidak sepenuhnya berhasil meningkatkan investasi seperti yang diharapkan, efek jangka panjangnya bisa berpotensi menarik perusahaan AS untuk mempertimbangkan diversifikasi modalnya ke luar negeri, termasuk ke Indonesia.

Di sisi lain, Harris berencana meningkatkan pajak bagi perusahaan besar dan individu dengan penghasilan tinggi, terutama yang berpenghasilan lebih dari 400,000 dolar AS per tahun.

Pendekatan Harris, yang cenderung menaikkan pajak keuntungan modal, dapat berdampak pada minat investor AS dalam melakukan diversifikasi investasi.

Namun, kebijakan ini juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk menarik perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajak mereka di AS, terutama perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur dan teknologi.

Dari hasil wawancara beberapa pelaku bisnis di Indonesia, ada kecenderungan bahwa Harris dianggap lebih menguntungkan dari sisi bisnis dan investasi. Apalagi bila menimbang hubungan AS-China yang kian renggang saat Trump menjabat. Hal ini dapat menimbulkan dampak rambatan lebih lanjut terhadap iklim investasi Indonesia.

Secara langsung, Pilpres AS memang berpotensi memengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketidakpastian pasar yang dipicu oleh hasil Pilpres AS dapat menyebabkan fluktuasi pasar saham.

Tak terbatas sampai di situ, kebijakan luar negeri kedua kandidat juga berpotensi memengaruhi posisi Indonesia di lingkup Asia Pasifik. Harris mendukung keterlibatan AS di kawasan ini dan akan mempertahankan aliansi internasional, termasuk dukungan untuk Ukraina dalam konflik dengan Rusia.

Pendekatan semacam ini bisa memberikan keseimbangan di kawasan Asia Pasifik, terutama dalam menghadapi dominasi China. Bagi Indonesia, dukungan AS terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan juga dapat memperkuat stabilitas politik dan ekonomi yang kondusif bagi perdagangan bebas.

Namun, yang perlu menjadi catatan yakni konflik berkepanjangan antara Ukraina-Rusia, serta konflik Timur Tengah yang tak kunjung menemukan titik tengahnya akan semakin memperpanjang era ketidakpastian ekonomi global. Ini turut menimbulkan efek domino bagi perekonomian domestik Tanah Air.

Sebaliknya, Trump condong pada kebijakan luar negeri yang lebih isolasionis. Ia telah menegaskan jika terpilih, AS tidak akan banyak terlibat dalam konflik internasional, termasuk di Ukraina.

Menyiapkan langkah strategis

Pilpres AS 2024 menawarkan dua jalan yang berbeda dalam arah kebijakan ekonomi. Bagi Indonesia, pemerintah dan pelaku bisnis harus bersiap menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan AS yang dapat berdampak langsung pada ekonomi domestik.

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan untuk melindungi industri lokal dari dampak kebijakan proteksionisme jika Trump terpilih, sekaligus memperkuat hubungan perdagangan dengan AS bila Harris menang.

Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memperkuat daya saing ekonomi melalui diversifikasi ekspor dan mendorong peningkatan kualitas produk lokal. Langkah ini bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar tunggal tertentu dan memperluas peluang di pasar internasional.

Pilpres AS 2024 tidak hanya menentukan masa depan AS, tetapi juga memberi dampak secara tidak langsung pada ekonomi Indonesia. Kebijakan perdagangan, fiskal, dan luar negeri dari masing-masing kandidat menjadi penentu arah hubungan ekonomi Indonesia-AS di masa mendatang.

Di tengah dinamika politik global yang terus bergejolak, Pemerintahan Prabowo-Gibran menanggung pekerjaan rumah untuk menavigasi arah kebijakan ekonomi Indonesia pasca Pilpres AS agar dapat meraih manfaat maksimal dari peluang yang ada, sekaligus meredam risiko ekonomi yang mungkin timbul.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Meski banyak negara mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan, ada beberapa negara yang justru mampu bertahan tanpa utang sama sekali. Hal ini menunjukkan pengelolaan ekonomi yang baik dan kemandirian finansial yang kuat.

Melansir laman OCBC, berikut daftar negara-negara yang berhasil bebas dari utang luar negeri dan menjadi contoh kemandirian di tengah tren ketergantungan pada utang.

Daftar negara tanpa utang ke luar negeri

Berikut ini adalah negara-negara yang berhasil mempertahankan ekonomi tanpa utang luar negeri, berkat pengelolaan sumber daya yang baik dan pendapatan yang tinggi.

Macau

Macau adalah salah satu negara yang tidak memiliki utang, dengan rasio utang terhadap PDB terendah di dunia. Selama 15 tahun terakhir, Macau tidak berutang pada IMF. Pada 2022, pendapatan per kapita Macau mencapai USD32.418, menjadikannya negara terkaya keempat di Asia meskipun berstatus sebagai wilayah khusus Tiongkok.

Baca juga: Yuk Cek! Ini Daftar Negara dengan Pengangguran Tertinggi dan Terendah di Dunia

Brunei Darussalam

Di Asia Tenggara, Brunei Darussalam memiliki rasio utang terhadap PDB yang sangat rendah, hanya 2,3 persen pada 2024. Sejak 1985, utangnya sangat minim, bahkan pernah mencapai nol persen pada 1986.

Negara ini kaya akan minyak dan gas alam, dan pendapatan per kapitanya mencapai USD65.670, membuatnya tak perlu bergantung pada IMF.

Turkmenistan

Turkmenistan, yang terletak di Asia Tengah dan memiliki cadangan gas alam besar, hanya memiliki rasio utang 4,7 persen dari PDB pada 2024. Utang negara ini juga diperkirakan akan terus menurun hingga 2026.

Meskipun sebagian besar wilayahnya berupa gurun Karakum, kekayaan alam membantu ekonomi Turkmenistan tetap kuat.

Tuvalu

Tuvalu adalah negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik yang tidak memiliki utang kepada IMF. Rasio utangnya terhadap PDB hanya tujuh persen pada 2024.

Meskipun kecil, negara yang bertetangga dengan Kiribati, Nauru, dan Fiji ini mampu mempertahankan stabilitas ekonomi tanpa banyak utang.

Baca juga: Daftar 10 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia, Indonesia Masuk?

Kuwait

Kuwait, negara kaya minyak di Teluk Persia, juga memiliki rasio utang rendah, hanya 7,1 persen dari PDB pada 2024. Negara ini pernah menduduki posisi tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia di Jazirah Arab pada 2000-an dan tetap mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil tanpa ketergantungan utang besar.
Negara-negara ini membuktikan ekonomi yang kuat bisa dicapai tanpa bergantung pada utang luar negeri. Dengan pengelolaan yang baik dan pemanfaatan sumber daya, mereka mampu menjaga kestabilan finansial secara mandiri. Kemandirian ini bisa menjadi inspirasi bagi negara lain yang ingin lepas dari ketergantungan utang. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

PERTUMBUHAN ekonomi kita terjebak di dalam dilema yang cukup rumit. Bertumpu pada konsumsi rumah tangga membuat sumber investasi dalam negeri menjadi terbatas karena harus mengorbankan "saving" demi konsumsi, yang membuat kekuatan lembaga pembiayaan nasional menjadi ikut terbatas.

Untuk proyek sekelas kereta cepat saja, misalnya, dibutuhkan keroyokan dari beberapa BUMN dan investasi dari China.

Lembaga pembiayaan nasional, baik perbankan, private investment company, atau public-private investment partnership hanya mampu menindaklanjuti proyek-proyek berskala menengah dan kecil.

Jika angkanya sudah puluhan atau bahkan ratusan triliun rupiah, Indonesia harus bergantung kepada pinjaman untuk lembaga pembiayaan di satu sisi (dalam berbagai bentuk: penerbitan surat utang korporasi sampai right issues/penambahan kepemilikan publik) dan pada investasi asing langsung di sisi lain.

Risikonya, investasi menjadi sangat labil secara keuangan dan kepemilikan, yang berimbas pada rendahnya prospek sustainability manfaat yang bisa dinikmati oleh Indonesia di kemudian hari.

Sangat bisa dibayangkan rumitnya masa depan proyek kereta cepat, misalnya, atau jalan tol, yang dipola dengan skema pembiayaan yang sama.

China secara legal-formal dipatok hanya memiliki saham 40 persen, misalnya, sementara 60 persen sisanya dimiliki oleh gabungan beberapa BUMN (perbankan dan nonperbankan).

Masalahnya, asal muasal pembiayaan untuk gabungan BUMN tersebut justru sebagian dari pinjaman yang diperoleh oleh lembaga pembiayaanya, konon dari negara asal yang sama.

Tentu bukan perkara pinjaman korporasi yang berasal dari negara tertentu yang katakanlah agak sensitif secara politik, tapi perkaranya adalah betapa rendahnya tikat “saving” nasional yang membuat Indonesia harus menempuh skema-skema investasi yang kurang kualitatif terhadap perekonomian nasional.

Namun ini adalah risiko yang harus ditanggung ketika negara harus mengorbankan “tingkat saving” nasional untuk mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah sebagai bahan dasar pertumbuhan ekonomi.

Amerika adalah salah satu contoh yang polanya mirip dengan kita. Lembaga-lembaga keuangan di Amerika, termasuk pemerintahan Amerika sendiri, sangat bergantung kepada pembeli surat utang dari seluruh dunia, karena likuiditas keuangan di dalam negeri yang berasal dari tabungan masyarakat sangat terbatas.

Indonesia tak berbeda. Pemerintah dengan segala cara berupaya untuk mempertahankan tingkat konsumsi publik sembari melakukan kebijakan kontrasilikal.

Jika komsumsi mulai menggeliat negatif, maka pemerintah akan membuka segala celah injeksi fiskal untuk program-program sosial kesejahteraan atau cash transfer di satu sisi dan menggenjot belanja pemerintah di sisi lain.

Masalahnya, kedua strategi tersebut sama-sama tidak berimbas positif pada peningkatan tabungan publik. Bahkan justru akan menguras tabungan publik jika realisasinya didominasi produk dan jasa dari luar negeri, yang membuat potensi profit perusahaan domestik lari keluar.

Harapan tersisa hanya kepada tabungan dari 20 persen kelas atas yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, tabungan kelas menengah yang masih khawatir dengan ketidakpastian ekonomi lalu menahan belanja, dan foreign direct investment (FDI) yang akselerasinya masih terbilang standar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) melaporkan kinerja penjualan yang kurang baik hingga delapan bulan 2024. Meski begitu, Perseroan merevisi naik target penjualan dan berencana membagikan dividen ke pemegang sahamnya.

UNTR mencatatkan volume penjualan alat berat sebanyak 2.950 unit sepanjang Januari—Agustus 2024. Realisasi tersebut turun 25,33% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 3.951 unit.

Jika dirinci, kinerja tersebut terdiri atas penjualan Komatsu sebanyak 518 unit pada Januari. Lalu secara berturut-turut hingga Agustus 2024 sebesar 307, 301, 274, 357, 390, 368, dan 435 unit.

Penjualan Komatsu UNTR sepanjang year-to-date (YtD) didominasi oleh konsumen dari sektor pertambangan 64%. Sektor kehutanan sebesar 9%, konstruksi 14%, dan agro sebesar 13%.Pangsa pasar Komatsu secara YtD adalah sebesar 28%.

Artikel tentang aksi koorporasi UNTR menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Selasa (15/10/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:

Jumlah Perusahaan IPO Melambat, Pergerakan IHSG Melesat

Lembaga Auditor Ernst and Young (EY) melaporkan perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia/BEI mengalami perlambatan di tahun ini. Di sisi lain, indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak melesat.

Berdasarkan catatan EY, ada 34 IPO dengan total dana yang terkumpul sebesar US$300 juta. Realisasi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 66 IPO, dan menghasilkan pendanaan total US$3,3 miliar.

EY Indonesia Strategy and Transactions Partner Reuben Tirtawidjaja mengatakan bahwa perolehan dana IPO Indonesia hingga kuartal III/2024 juga lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia sebesar US$1,4 miliar dan Thailand US$0,6 miliar.

“Perlambatan ini terutama disebabkan oleh pemilihan umum pada awal tahun ini dan antisipasi investor terhadap pembentukan pemerintahan baru pada Oktober 2024," katanya melalui keterangan pers, Senin (14/10/2024).

Tuntutan bagi BPD: Mengejar Modal hingga ‘Menggendong’ BPR

Jelang pengujung tahun, bank pembangunan daerah (BPD) berpacu dengan waktu untuk mengejar ketentuan modal inti minimal melalui pembentukan kongsi. Tuntutan bertambah dengan amanat ‘menggendong’ BPR di daerah.

Pembentukan kongsi menjadi jalan tengah bagi BPD mini untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan OJK No. 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, BPD wajib meningkatkan modal intinya minimal Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2024, atau cukup memiliki Rp1 triliun sepanjang BPD tersebut efektif tergabung menjadi anggota dari KUB.

Salah satu bank daerah, PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) menjadi salah satu calon induk kelompok usaha bank (KUB). Bank DKI tengah memproses transaksi dengan PT BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT).

“Kami sudah sampai di dalam pembahasan draft untuk perjanjian pemegang saham ya, shareholders agreement. Mudah-mudahan kalau ini mulus, lancar, bisa [terwujud],” ujar Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo usai agenda peluncuran Roadmap Penguatan BPD tahun 2024-2027, Senin (14/10/2024).

Kilau Saham UNTR saat Rencana Bagi Dividen dan Revisi Target

Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada menjelaskan di saat pasar komoditas mengalami penurunan dengan demand yang berkurang, penjualan alat berat UNTR mengalami penurunan. Hal tersebut berimbas pada potensi pendapatan.

"Meski di UNTR ada tambang emas dan batu bara, tetapi di saat terjadi penurunan demand maka hal tersebut akan berimbas juga," ucapnya.

Analis CGS International Sekuritas Jacquelin Hamdani dan Nathania Giovanna Adjie dalam risetnya melihat potensi pembayaran dividen yang lebih tinggi bagi UNTR pada tahun 2025—2026.

"UNTR menunjukkan volatilitas yang lebih rendah dalam kaitannya dengan harga batu bara, sehingga memberikan stabilitas yang lebih baik," ujar Jacquelin dan Nathania dalam risetnya.

Jelang Pergantian Presiden, Utang Luar Negeri RI Capai US$425,1 Miliar

Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) RI mencapai US$425,1 miliar pada Agustus 2024, jelang pergantian presiden atau naiak 7,3% secara tahunan.

Angka tersebut setara dengan Rp6.635,81 triliun (kurs Rp15.610 per dolar AS). Sementara itu, secara bulanan, ULN naik US$10,8 miliar dari US$414,3 miliar (kala itu setara Rp6.361,16 triliun dengan kurs Rp15.354 per dolar AS) pada Juli 2024.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebutkan bahwa adanya kenaikan tersebut dalam posisi yang terkendali, di mana perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

“Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Asa Melepaskan Belenggu Impor Mesin RI

Asa pemerintah agar industri pengolahan Indonesia bisa terlepas dari belenggu impor barang modal, terutama alat-alat permesinan, kian menjadi nyata. Dengan diresmikannya Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center/IMC), diharapkan dapat memandirikan industri permesinan dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa keberadaan IMC tak hanya untuk meningkatkan daya saing dan menghasilkan produk mesin industri yang sebagian besar masih diimpor, tetapi juga sekaligus mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“IMC dapat menjadi katalisator program Machine Making Machine(3M) melalui kolaborasi Penta-Helix antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat atau komunitas,” kata Agus saat peresmian Gedung IMC di Purwakarta, Senin (14/10/2024).

IMC juga akan menjadi pusat pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri yang dilengkapi sarana prasarana, kelembagaan, SDM, mesin dan peralatan, serta sistem Information and Communication Technology (ICT) industri manufaktur.

Bisnis.com, JAKARTA — Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah diprediksi bakal terus mencatatkan kenaikan hingga akhir tahun menuju US$218,4 miliar, sejalan dengan rencana pemerintah melakukan prefunding Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan APBN 2025.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyampaikan secara umum ULN Pemerintah masih terkendali, baik secara pertumbuhan maupun rasio terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, ULN Pemerintah masih akan terus tumbuh dengan rasio terhadap PDB terjaga di sekitar 31% hingga akhir tahun.

"ULN akan tumbuh sekitar 8,8% year on year [YoY] atau senilai US$218,4 miliar, itu untuk kondisi di mana pemerintah melakukan prefunding pada akhir tahun," ujarnya pada Senin (14/10/2024).

Myrdal melihat untuk saat ini kondisi pasar keuangan sangat suportif untuk penerbitan utang luar negeri berdenemoninasi asing. Mengingat, kondisi iklim suku bunga saat ini tengah menurun ditambah fluktuasi nilai tukar rupiah masih terjaga dengan level masih di bawah Rp15.800 per dolar AS.

Sementara mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup menguat tipis 0,08% ke Rp15.565,5 per dolar AS.

"Di sisi lain prospek suku bunga global masih akan terus menurun, timing sangat baik mengoptimalkan pendanaan dari luar negeri," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana melakukan menerbitan SBN untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, meski tahun anggaran belum mulai.

Prabowo selaku presiden terpilih akan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun pada tahun pertama pemerintahannya atau pada 2025. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan APBN, mengingat defisit APBN direncanakan sebesar 2,53% pada tahun depan.

Meski demikian, Myrdal tetap memberikan alarm terkait kondisi geopolitik di Timur Tengah, walaupun pergerakan harga minyak memberikan dampak yang terbatas.

Sementara untuk kondisi ekonomi di AS, pemilihan presiden di Negeri Paman Sam tersebut akan sangat mempengaruhi kebijakan suku bunga Federal reserve (The Fed). Secara umum, dengan melihat dotplot terakhir, dirinya masih melihat adanya ruang penurunan suku bunga masih terbuka sampai 2026.

"Begitu terpilih presiden di sana, bisa jadi ada skenario berbeda yang membuat prospek kebijakan suku bunga The Fed berbeda dari kondisi sekarang, itu yang kita waspadai," jelasnya.

Lain kesempatan, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira justru melihat risiko yang sangat mungkin terjadi dengan kenaikan jumlah ULN.

Di mana kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan pembiayaan eksternal dari utang luar negeri untuk menutup defisit anggaran, tapi juga untuk mempersiapkan belanja di awal tahun 2025 ke depan.

Baik untuk belanja yang sifatnya konsumtif di pemerintahan, belanja barang, belanja pegawai, bahkan belanja pembayaran bunga utang yang direncanakan lebih dari Rp500 triliun pada tahun depan. Secara umum, recana belanja dalam APBN senilai Rp3.621,3 triliun.

Menurutnya belanja yang besar dan ditutup melalui utang, hal tersebut berkorelasi dengan rendahnya rasio pajak sampai sejauh ini.

"Maka peningkatan utang luar negeri ini tidak lagi menjadi leverage [daya ungkit], tapi justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi," tuturnya kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah:

Periode	Posisi Utang (US$, miliar)
Agustus 2023	191,6
September 2023	188,29
Oktober 2023	185,13
November 2023	192,55
Desember 2023	196,64
Januari 2024	194,41
Februari 2024	194,81
Maret 2024	192,24
April 2024	189,1
Mei 2024	190,97
Juni 2024	190,99
Juli 2024	194,27
Agustus 2024	200,42

Sumber: SULNI

Bisnis.com, JAKARTA — Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah per Agustus 2024 tercatat menembus angka US$200,4 miliar atau mengalami kenaikan US$10,8 miliar dari Juli 2024.

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), kali terakhir utang pemerintah menembus US$200 miliar adalah pada 2021.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan kenaikan utang tersebut masih dalam posisi yang terkendali. Di mana posisi ULN tersebut tumbuh sebesar 4,6% (year on year/YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% (YoY).

"Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Denny menjelaskan bahwa sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia menekankan ULN pemerintah tersebut tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja negara.

Utamanya, ULN pemerintah terbesar pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang menjelaskan US$41,95 miliar atau mencakup 20,9% dari total ULN pemerintah.

ULN pemerintah terbesar kedua mengalir pada sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib senilai US$37,97 miliar atau menjelaskan 18,9% dati total ULN Pemerintah.

Sementara ULN pemerintah juga mengalir cukup besar pada sektor Jasa Pendidikan US$33,65 miliar (16,8%), sektor Konstruksi US$27,19 miliar (13,6%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi US$18,85 miliar (9,3%).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," tegas Denny.

Secara umum, Bank Indonesia melaporkan pada hari-hari menjelang pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo, posisi Utang Luar Negeri Indonesia berada di angka US$425,1 miliar pada Agustus 2024.

Nilai utang tersebut naik 7,3% dari posisinya pada bulan yang sama tahun lalu. Angka tersebut setara dengan Rp6.635,81 triliun (asumsi kurs Rp15.610 per dolar AS).

Melihat posisi ULN pemerintah yang senilai US$200,4 miliar atau dengan porsi 47,14%, artinya menjelaskan hampir setengah utang luar negeri Indonesia.

Sisanya, ULN milik bank sentral, yakni Bank Indonesia dan swasta yang masing-masing senilai US$28,79 miliar dan US$197,85 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia tumbuh 7,3 persen secara tahunan pada Agustus 2024. Saat ini, total utang luar negeri mencapai US$ 425,1 miliar yang bersumber dari sektor publik dan swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan posisi utang luar negeri Indonesi dipengaruhi beberapa faktor seperti pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Namun, ia menegaskan bahwa situasinya masih dalam batas aman.

“Utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2024 tetap terkendali,” kata Ramdan dalam keterangan resminya, Senin, 14 Oktober 2024.

Sementara itu, BI mencatat posisi utang luar negeri pemerintah pada Agustus 2024 US$ 200,4 miliar. Tumbuh sebesar 4,6 persen secara year on year (yoy). Pertumbuhan pada Agustus lebih tinggi dari Juli yang hanya sebesar 0,6 persen.

Ramdan mengatakan perkembangan utang luar negeri pemerintah dipengaruhi peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Menurutnya, hal itu menjadi indikasi terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Ramdan.

Utang luar negeri pemerintah dialokasikan untuk mendukung belanja sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 20,9 persen; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,9 persen; jasa pendidikan 16,8 persen; konstruksi 13,6 persen; serta jasa keuangan dan asuransi 9,3 persen.

Di sisi lain, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar US$ 197,8 miliar. Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Sektor-sektor tersebut mencakup 79,3 persen dari total utang luar negeri swasta.

Ramdan menyebut baik utang luar negeri pemerintah maupun swasta sama-sama memiliki tenor jangka panjang. Persentase tenor jangka panjang utang luar negeri pemerintah yakni 99,9 persen dan swasta 75,5 persen.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat pada Agustus 2024. Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia mencapai US$ 425,1 miliar pada Agustus 2024, naik 7,3% secara tahunan atau year on year (yoy).

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto melihat, ULN Indonesia memang meningkat secara bertahap. Pada Januari 2024 ULN Indonesia tercatat sebesar US$ 406,3 miliar atau naik US$ 18,8 miliar hingga Agustus 2024.

Menurutnya, memang saat ini iklim suku bunga global sedang dalam tren menurun, sehingga menjadi momentum yang tepat untuk pemerintah maupun swasta melakukan pinjaman dalam denominasi mata uang asing, dengan syarat pertumbuhan utangnya masih di bawah 10%.

“Kalau misalkan pertumbuhan utang luar negerinya sudah double digit, ya hendaknya untuk lebih hati-hati baik itu dari sisi pemerintah maupun juga dari sisi swasta,” tutur Myrdal kepada Kontan, Senin (14/10).

Kehati-hatian tersebut kata Myrdal, diperlukan sejalan dengan kondisi pasar keuangan global yang masih volatile. Pada September 2024, memang pergerakan mata uang rupiah menguat begitu tajam, tapi pada Oktober 2024 volatilitas global cukup tinggi, mengingat The Fed juga tidak terjadwal untuk mengadakan rapat terkait kebijakan suku bunganya.

Hal lain yang perlu diwaspadai juga terkait data-data yang berkembang di luar perkiraan atau ekspektasi dari para pelaku ekonomi maupun para pelaku pasar.

“Jadi itu harus hati-hati terkait dengan volatilitas di pasar keuangan maupun juga di pasar Foreign Exchange (FX). ke depannya ketidakpastian masih tinggi, dari sisi global maupun juga domestik,” terangnya.

Lebih lanjut, Myrdal menyampaikan, ketidakpastian global bisa dilihat dari timing ataupun juga seberapa besar kebijakan penurunan suku bunga global kedepannya, Mengingat, arah penurunan suku bunga The Fed pun belum pasti akan seagresif yang diperkirakan.

Disamping itu, geopolitik juga masih penuh ketidakpastian, baik itu di Amerika Serikat (AS) yang sedang menghadapi pemilihan presiden, maupun di Timur Tengah.

“Misalnya Donald Trump yang terpilih akan mengganggu skenario dari perkembangan ekonomi, karena Donald Trump ini kelihatannya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Joe Biden, termasuk juga kebijakan terkait dengan penurunan tarif pajak korporat sampai 15%,” ungkapnya.

Nah, apabila tarif pajak korporat tidak jadi turun, maka inflasi di AS akan meningkat, dan juga pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Hal ini akan dijadikan The Fed untuk merespon arah kebijakan suku bunganya.

Perkembangan tersebut, lanjutnya, diharapkan korporat atau swasta bisa melakukan hedging atau perjanjian yang bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.

“Kita harapkan supaya kondisi dari eksternal kita terutama dari transmisi utang-utang negeri masih akan terus aman,” tandasnya.

Untuk diketahui, ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 200,4 miliar, atau tumbuh sebesar 4,6% yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% yoy.

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3% yoy, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% yoy.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, perkembangan ULN swasta terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% yoy.

Meski ULN Indonesia meningkat, Denny menyebut struktur ULN Indonesia masih tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah tercatat sebesar US$ 200,4 miliar pada Agustus 2024, naik 4,6% year on year (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 yang sebesar 0,6% yoy.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, utang luar negeri pemerintah meningkat dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” tutur Denny dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/10).

Denny menambahkan, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja.

Antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi sebesar 20,9% dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi sebesar 18,9%, jasa pendidikan sebesar 16,8%, konstruksi sebesar 13,6%, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,3%.

Meski meningkat, Denny menyebut posisi utang luar negeri pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah.

JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2024 dilaporkan tumbuh sebesar 7,3% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Juli 2024. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) per Agustus 2024 mencapai USD425,1 miliar atau setara Rp6.597 triliun (Kurs Rp15.520/USD).

"Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta. Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah ," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Menurut Ramdan, ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 sebesar USD200,4 miliar, atau mencatat tumbuh 4,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% yoy.

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,4%).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan.

Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD197,8 miliar, atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5 yoy.

Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadata dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Oktober 2024 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan.

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyampaikan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebesar USD425,1 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 7,3 persen. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

"Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dikutip dari siaran pers, Senin, 14 Oktober 2024.

Utang pemerintah naik 4,6%

Adapun, posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 sebesar USD200,4 miliar, atau tumbuh sebesar 4,6 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, jelas Ramdan, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Meskipun demikian, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,3 persen).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," jelas Ramdan.

Baca juga: Cadangan Devisa RI Turun Jadi USD149,9 Miliar, BI: Dipakai Buat Bayar Utang

ULN swasta terkendali

Sementara itu, posisi ULN swasta pada Agustus 2024 tercatat sebesar USD197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta.

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta," jelas Ramdan.

Utang Indonesia tetap sehat

Ramdan menekankan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Ramdan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat pada Agustus 2024. Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia mencapai US$ 425,1 miliar pada Agustus 2024, naik 7,3% secara tahunan atau year on year (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

“Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk nilai tukar rupiah,” tutur Denny dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/10).

Adapun ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 200,4 miliar, atau tumbuh sebesar 4,6% yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% yoy.

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3% yoy, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% yoy.

Denny bilang, perkembangan ULN swasta terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% yoy.

Meski ULN Indonesia meningkat, Denny menyebut struktur ULN Indonesia masih tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” ungkapnya.