Mewujudkan Iklim Investasi Kondusif
Stabilitas politik, kepastian hukum, dan reformasi birokrasi adalah pilar-pilar utama yang harus diprioritaskan. Halaman all
(Kompas.com) 07/11/24 13:40 17666322
SETELAH bertahun-tahun menyaksikan geliat ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo, kini perhatian publik beralih kepada sosok Presiden Prabowo Subianto.
Sosok ini membawa harapan baru dan janji untuk membawa Indonesia ke tahap berikutnya, dengan misi yang tidak sekadar simbolis.
Dalam visi pemerintah yang kini diusung, tergambar cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil serta iklim investasi yang mengundang minat global.
Target ambisius diumumkan ke hadapan rakyat—Prabowo membidik pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen per tahun. Sebuah target yang mengesankan dan tentunya menuntut kebijakan investasi yang terarah dan berani.
Namun, tantangan sebenarnya justru terletak pada perjalanan menuju ambisi tersebut. Pertanyaan kritis muncul: apakah langkah-langkah yang telah dipersiapkan benar-benar cukup untuk menciptakan iklim investasi yang efisien dan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih menjadi momok dalam struktur ekonomi kita?
Ataukah ini hanya sekadar retorika dan janji-janji besar yang sulit direalisasikan?
Mempertahankan konsistensi dalam kebijakan dan efisiensi dalam pelaksanaan adalah tugas berat. Apakah cita-cita ini hanya menjadi sebatas ilusi, atau Prabowo akan berhasil membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mewujudkan mimpi ekonomi Indonesia?
Kebijakan pro-investasi, apakah sudah tepat?
Pemerintah Prabowo berkomitmen menarik lebih banyak investasi asing melalui berbagai kebijakan.
Salah satu langkah yang cukup kontroversial adalah rencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22 persen menjadi 20 persen. Ini adalah strategi untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.
Prabowo juga berencana membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara) yang dirancang seperti Temasek di Singapura.
BP Investasi Danantara akan mengelola aset-aset pemerintah untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan investasi negara.
Namun, langkah proteksionis seperti kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produsen asing, termasuk Apple, menimbulkan kekhawatiran. Ketentuan TKDN menuntut perusahaan asing menggunakan komponen dalam negeri hingga 40 persen.
Kebijakan ini memiliki sisi positif bagi industri lokal, tetapi juga dapat membatasi minat perusahaan asing untuk berinvestasi jika biaya produksi di Indonesia dinilai terlalu tinggi.
Langkah ini juga berpotensi menambah tekanan pada industri yang belum siap memenuhi standar tersebut, pada akhirnya membuat beberapa perusahaan memilih mundur dari rencana investasi.
Di sisi lain, program hilirisasi industri Prabowo, terutama di sektor mineral dan energi, berpotensi menjadi magnet investasi besar.
Pendekatan ini memberikan nilai tambah bagi sumber daya lokal, tapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.
Misalnya, tanpa infrastruktur dan birokrasi yang efisien, ambisi ini akan sulit tercapai, dan ICOR yang tinggi bisa tetap menjadi tantangan.
Tantangan terbesar dalam iklim investasi di Indonesia adalah menurunkan ICOR, yang mencerminkan efisiensi investasi.
Dengan ICOR sekitar 6,5 hingga 7,5, Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak modal untuk menghasilkan output ekonomi yang sama dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina atau Malaysia yang memiliki ICOR lebih rendah. Dengan kata lain, efisiensi investasi di Indonesia masih rendah.
Untuk menurunkan ICOR, reformasi birokrasi adalah langkah mutlak. Menurut laporan World Bank, proses perizinan dan regulasi yang rumit menjadi hambatan besar bagi investor.
Pemerintahan Prabowo akan perlu memangkas jalur birokrasi dan menerapkan digitalisasi layanan publik.
Dalam laporan Ease of Doing Business, Indonesia masih tertinggal jauh dari beberapa negara ASEAN dalam hal kecepatan dan kemudahan bisnis.
Pengalaman investor dalam mengurus izin usaha, seperti izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan, harus diperbaiki agar iklim investasi semakin kondusif.
Selain itu, infrastruktur Indonesia juga perlu diperkuat. Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur selama dekade terakhir, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pemeliharaan dan kualitasnya.
Tanpa infrastruktur memadai, biaya logistik di Indonesia tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Inilah yang membuat Indonesia kalah saing dengan negara-negara tetangga yang memiliki infrastruktur logistik yang lebih efisien dan mendukung investasi.
Realisasi atau sekadar ambisi?
Di atas kertas, berbagai kebijakan Prabowo dalam memperbaiki iklim investasi tampak menjanjikan. Namun, tantangan di lapangan, seperti birokrasi yang belum efisien, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya keterampilan sumber daya manusia, membuat perjalanan menuju iklim investasi yang ideal masih panjang.
Apakah Prabowo mampu mencapai target ambisius ini dalam waktu singkat?
Keberhasilan pemerintahan Prabowo juga akan sangat bergantung pada kemampuannya menciptakan stabilitas politik. Para investor, terutama investor asing, sangat memerlukan kepastian hukum dan kestabilan politik.
Gangguan politik atau perubahan kebijakan yang mendadak akan mengurangi minat investor, apalagi bagi mereka yang datang dari negara dengan ekspektasi standar tinggi dalam tata kelola pemerintahan.
Namun, ada secercah harapan dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi. Jika Prabowo berhasil menyeimbangkan antara kebijakan pro-investasi dan kepentingan industri dalam negeri, serta menyederhanakan regulasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami pertumbuhan investasi yang signifikan.
Penurunan ICOR dapat tercapai dengan sinergi antara sektor publik dan swasta, termasuk memperkuat kemitraan dengan perusahaan asing yang bersedia mematuhi regulasi Indonesia.
Indonesia di bawah Prabowo menghadapi tantangan besar dan tuntutan yang tak kalah besar. Kebijakan pro-investasi perlu lebih fokus pada implementasi yang konsisten dan menyeluruh agar dapat menurunkan ICOR dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Stabilitas politik, kepastian hukum, dan reformasi birokrasi adalah pilar-pilar utama yang harus diprioritaskan jika pemerintah benar-benar ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dengan segala tantangan yang ada, prospek untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tetap ada, asalkan pemerintahan Prabowo mampu melakukan reformasi yang diperlukan.
Jika tidak, maka target ambisius 7-8 persen pertumbuhan ekonomi akan menjadi sekadar mimpi. Hanya waktu yang bisa menjawab, apakah Prabowo mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan memenuhi harapan besar rakyat Indonesia.
https://money.kompas.com/read/2024/11/07/133907626/mewujudkan-iklim-investasi-kondusif