Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa saham Indonesia dinilai masih punya daya tarik bagi pengelola dana investasi pemerintah alias Sovereign Wealth Fund (SWF) maupun perusahaan konglomerasi global.

Ada sejumlah faktor yang membuat pasar saham Indonesia masih seksi, terutama di kawasan Asia Tenggara.

Vice President Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, menyoroti kondisi makro ekonomi Indonesia yang cukup kondusif, dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang stabil.

Selain itu, Indonesia punya potensi pasar domestik yang besar, sehingga membuka peluang lebih lebar bagi emiten untuk mengembangkan bisnisnya.

Praktisi Pasar Modal & Founder Warkop Saham, Raden Bagus Bima menambahkan, populasi yang besar dan jumlah kelas menengah yang tinggi membuka peluang pasar bagi emiten untuk menggelar ekspansi maupun diversifikasi bisnis.

Sektor-sektor dengan fundamental kuat, seperti perbankan, ekonomi digital (teknologi) dan komoditas punya potensi pertumbuhan yang menjanjikan.

Dus, investasi di pasar saham Indonesia menawarkan diversifikasi geografis dan bisa mengurangi risiko serta volatilitas portofolio secara keseluruhan.

"Pasar Indonesia juga dikenal menawarkan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan beberapa pasar lainnya.," kata Bima kepada Kontan.co.id, Jumat (8/11).

Pengamat & Praktisi Pasar Modal, Agus Pramono menimpali, setiap SWF dan perusahaan konglomerasi global punya karakteristik atau strategi yang berbeda.

Hal ini membuat pilihan saham, nilai, maupun durasi investasi dalam keranjang portofolio setiap SWF dan perusahaan konglomerasi akan berbeda-beda.

Agus mencontohkan SWF asal Singapura, Government of Singapore Investment Corporation (GIC) yang memiliki gaya seperti private equity.

Salah satu strategi yang biasa dilakukan adalah berinvestasi untuk jangka waktu menengah. Berbeda dengan perusahaan konglomerasi asal Thailand, Siam Cement Group (SCG) yang sering memakai gaya strategic investor.

"Kalau GIC melihat return sebagai objective utama. SCG bisa punya alasan yang lain, bahkan bisa saja masuk (memiliki saham suatu emiten) untuk mendapat kerja sama di bidang lain dari grup tersebut," jelas Agus.

Sebagai gambaran saja, beberapa emiten yang sahamnya dimiliki oleh GIC atau afiliasinya adalah PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Avia Avian Tbk (AVIA), PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (PRAY) dan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG).

Sedangkan SGC atau afiliasinya memiliki sejumlah saham, yakni PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP), PT Caturkarda Depo Bangunan Tb (DEPO), PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW), PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk (KIAS), dan PT Kokoh Inti Arebama Tbk (KOIN).

Wawan sepakat, setiap SWF dan perusahaan konglomerasi global punya gaya dan strategi investasi yang berbeda-beda.

Dus, Wawan mengingatkan agar pelaku pasar tetap selektif. Perlu strategi yang memadai dan jangan asal ikutan-ikutan koleksi saham yang dimiliki oleh SWF maupun konglomerasi global.

"Ada beberapa faktor yang mungkin memengaruhi pilihan investasi mereka, bisa jadi strategi investasi jangka panjang dan diversifikasi risiko. Dalam beberapa kasus SWF juga dapat memilih saham dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan dan arah investasinya," ujar Wawan.

Wawan menyoroti, seringkali SWF atau konglomerasi global melakukan transaksi bukan di pasar reguler, tetapi di pasar negosiasi.

Dengan begitu, pertimbangan terhadap likuiditas sahamnya menjadi berbeda. Pelaku pasar pun perlu menyesuaikan dengan profil risiko, strategi dan horizon investasi masing-masing.

"Lakukan analisa terhadap fundamental, prospek bisnis dan likuiditas. Bila investor asal ikut saja dan ternyata saham di pasar reguler tidak likuid, ini bisa berisiko," tegas Wawan.

Di antara saham yang menjadi koleksi SWF asing seperti GIC dan konglomerasi global seperti SCG, Bima melirik saham ARTO, BUKA, TPIA, EMTK dan DEPO sebagai pilihan yang menarik.

Bima mempertimbangkan potensi pertumbuhan sektoral, prospek kinerja emiten, performa fundamental, strategi ekspansi serta sokongan grup yang kuat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tak sampai 5%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 4,95% pada kuartal III-2024.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III lebih rendah dari kuartal I-2024 yang sebesar 5,11% dan kuartal II-2024 sebesar 5,05%.

"Kuartal III dari perekonomian kita growth 4,95%. Kalau kita lihat komposisi pengeluaran dan agregat demand dan dari sisi produksi, konsumsi rumah tangga 4,91%, ini masih comparable dengan situasi Q II-2024," kata dia dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Secara rinci, dari sisi komponen pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,15%.

"Konsumsi rumah tangga PMTB sudah lebih 80% dari GDP. Jadi underlying masih kuat. Konsumsi pemerintah 4,62%, ekspor mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya 9,09%," terangnya.

Sebelumnya, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Demikian disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2024).

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 bila dibandingkan triwulan III-2023 atau secara year on year tumbuh 4,95%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 2024 atau secara q to q tumbuh 1,5%" katanya.

Ekonomi kuartal III yang tumbuh 4,95% lebih rendah dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal sebelumnya. Sebelumnya diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I dan II 2024 masing-masing tumbuh 5,11% dan 5,05% (year on year).

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 8% pada tahun 2029 mendatang. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 dibutuhkan investasi sebesar Rp 13.528 triliun.

Rosan bilang, investasi merupakan penyumbang nomor dua terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang porsinya mencapai 53%-54%. Sementara investasi menyumbang 24%-25% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Jadi kalau dilihat itu kontribusi dari investasi itu sangat besar," kata Rosan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Hitungan Rosan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029, dibutuhkan investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 13.528 triliun.

Rosan juga menyebutkan target realisasi investasi pada tahun 2024 mencapai Rp 1.650 triliun. Hingga kuartal III 2024 realisasi investasi sudah sebesar 76%. Rosan optimistis target realisasi investasi tahun ini dapat tercapai.

"Kemudian di tahun 2025 target investasinya Rp 1.906 triliun dan akan terus menanjak hingga tahun 2029," ujarnya.

Peningkatan investasi juga turut diiringi dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja. Rosan mencatat, penyerapan tenaga kerja pada 2024 ini sebanyak 2,12 juta orang. Pada 2025, target penyerapan tenaga kerja mencapai 2,45 juta orang dan akan terus meningkat hingga 2029 sebanyak 4,55 juta orang.

"Sementara hingga September 2024 ini penyerapaan tenaga kerja sudah mencapai 1,87 juta orang," ucapnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BOGOR. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada tahun 2029.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai dengan mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.

Airlangga mengungkapkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 menurutnya harus mendorong sejumlah sektor utama. Di antaranya adalah dari konsumsi, kemudian investasi juga harus tumbuh 10%.

"Jadi apa yang harus kita dorong? sektornya tetap konsumsi harus kita jaga, kemudian investasi juga harus tumbuh 10%," ungkap Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, di SICC, Bogor Kamis (7/11).

Selain itu, Airlangga bilang, kinerja ekspor juga harus tumbuh 9%. Kemudian juga mendorong sektor hilirisasi, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital hingga pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor.

Transisi energi hijau atau green energy juga terus didorong dengan target Indonesia dapat menjadi green energy tertinggi.

"Seperti di Kalimantan Utara kita bisa kembangkan hydro power sampai 10 GW, kemudian kawasan-kawasan yang kita bangun di sana bisa jadi pusat pertumbuhan baru di mana di situ bisa jadi center of new industry green hydrogen amonia bahkan industri hilirisasi lain," jelasnya.

Airlangga juga mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bukan hal mustahil untuk dicapai Indonesia. Hal itu karena sebelumnya Indonesia juga sudah pernah mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8,2% pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Pertumbuhan itu didorong sektor utama yaitu manufaktur, industri tekstil, otomotif, konstruksi dan juga investasi yang tumbuh tinggi sampai dengan 14,6% dan konsumsi rumah tangga serta ekspor.

"Ekspornya adalah CPO, tekstil dan migas, bahkan kita sempat ekspor migas sampai dengan 1,6 juta barel per hari, produksi kita 1,6 juta barel oil per day tapi pertumbuhan itu tidak sustain karena pada waktu itu dengan deregulasi dan pakto sehingga ekonomi over heating dan juga terjadi krisis keuangan Asia dan perekonomian kita turun," ucapnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat di bawah 5% disebut-sebut hanya akan terjadi di kuartal III 2024. Pada periode berikutnya, yakni kuartal IV, Oktober-Desember, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan laju pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV 2024 dapat didorong sejumlah faktor seperti perayaan natal dan tahun baru.

Kemudian di akhir tahun biasanya pemerintah juga akan menghabiskan sisa anggaran belanja yang pada akhirnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan siklus perekonomian RI dari tahun ke tahun.

"(Pertumbuhan ekonomi) masih bisa (di atas 5%). Kan biasanya di akhir tahun itu memang ada kenaikan ya, biasanya siklus pertumbuhan ekonomi memang biasa begitu," ucap Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Di akhir tahun itu kan biasanya pemerintah genjot belanja, menghabiskan anggaran. Kedua di akhir tahun itu kan ada libur panjang dan perayaan keagamaan, ada natal dan tahun baru. Jadi konsumsi akan naik pada periode itu," terangnya lagi.

Belum lagi sepanjang kuartal IV ini ada agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang juga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Di mana peningkatan dari konsumsi masyarakat ini akan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada lagi faktor ketiga yang di tahun ini kan ada pilkada pada akhir November. Berarti harusnya ada dongkrakan (pertumbuhan ekonomi) untuk di akhir tahun," jelas Piter.

Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga berpendapat laju pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV akan kembali mengalami peningkatan karena sejumlah faktor seperti perayaan natal dan tahun baru tadi.

Dalam hal ini, Tauhid memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode terakhir 2024 ini dapat mencapai 5,01-5,02%. Sehingga rata-rata pertumbuhan RI sepanjang tahun ini berada di kisaran 5%

"Biasanya sih (laju pertumbuhan ekonomi RI kuartal IV) naik sih ya, tapi nggak besar ya. Paling perkiraan saya sekitar 5,01-5,02%. Nah secara agregat (sepanjang 2024) ya 5% lah," ucapnya.

Kemudian ada juga Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, yang memprediksi pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV 2024 ini akan kembali ke atas 5%. Proyeksi ini didukung oleh kemungkinan peningkatan belanja pemerintah dan Pilkada jelang akhir tahun.

"Proyeksi untuk akhir tahun menunjukkan kemungkinan pertumbuhan tahunan sekitar 5,04%, dengan dukungan dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan belanja terkait pemilihan daerah pada kuartal IV," jelas Josua.

Kemudian ada juga perayaan natal dan tahun baru yang berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat menjadi faktor lain meningkatnya pertumbuhan ekonomi RI di akhir tahun.

"Peningkatan konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan terjadi seiring dengan pengendalian inflasi yang relatif rendah, terutama menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru yang cenderung mendorong permintaan domestik," pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2024 melambat.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-III 2024 menunjukkan angka yang tidak menggembirakan, baik dari sisi angka pertumbuhan maupun kualitasnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,95%yoy, serta pertumbuhan kumulatif (c to c) sebesar 5,03%. Angka ini merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir, terkecuali pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021.

“Berdasarkan data historis, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 hanya akan kisaran 5,0%, dan nyaris mustahil mencapai 5,2% seperti target APBN 2024,” ungkap Awalil dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Beberapa sektor kunci yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja juga tidak menunjukkan pertumbuhan yang memadai.

Sektor industri pengolahan, yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, hanya tercatat tumbuh sebesar 4,72% yoy dan 4,27% secara kumulatif (c to c). Jika dilihat dari data historis, diprediksi sektor ini akan mencatatkan pertumbuhan sekitar 4,50% pada tahun 2024.

Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri pada tahun-tahun sebelumnya, dan tren deindustrialisasi yang terjadi selama era Presiden Joko Widodo (2015-2024) tampaknya masih berlanjut.

“Porsi industri pengolahan selama tiga triwulan sebesar 18,93% dari PDB. Diprakirakan hanya kisaran 18,75% dari PDB sepanjang tahun 2024. Dengan demikian, tren deindustrialisasi masih berlanjut,” kata Awalil.

Selain itu, sektor pertanian juga mengalami stagnasi dengan pertumbuhan yang sangat rendah, hanya tercatat sebesar 1,68% yoy dan secara kumulatif sebesar 0,66%.

Tren pertumbuhan sektor pertanian yang telah rendah sejak 2019 diperkirakan tidak akan membaik pada tahun 2024, dengan estimasi pertumbuhannya hanya sekitar 1,75% sepanjang tahun ini.

Menurutnya, rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, yang mencakup juga sektor kehutanan dan perikanan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur perekonomian yang perlu segera diatasi.

Dari sisi pengeluaran, meskipun konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi dengan pertumbuhan 4,91% yoy, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022, 2023, dan periode pra-pandemi (2011-2019) yang rata-rata mencatatkan pertumbuhan lebih dari 5%.

Sementara itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh sebesar 5,15% yoy pada kuartal III-2024. Namun, pertumbuhan ini juga lebih rendah dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 2023 dan masih jauh di bawah rata-rata era pertumbuhan ekonomi pra-pandemi (2011-2019) yang mencapai 6,04% pada periode yang sama.

Secara keseluruhan, Awalil menyimpulkan bahwa meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan angka pertumbuhan positif, kualitas pertumbuhannya sangatlah rendah.

"Kualitasnya pun dilihat dari pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian terbilang tidak baik. Dipertegas dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB yang juga lebih rendah dari data historisnya," imbuh Awalil.

SETELAH bertahun-tahun menyaksikan geliat ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo, kini perhatian publik beralih kepada sosok Presiden Prabowo Subianto.

Sosok ini membawa harapan baru dan janji untuk membawa Indonesia ke tahap berikutnya, dengan misi yang tidak sekadar simbolis.

Dalam visi pemerintah yang kini diusung, tergambar cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil serta iklim investasi yang mengundang minat global.

Target ambisius diumumkan ke hadapan rakyat—Prabowo membidik pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen per tahun. Sebuah target yang mengesankan dan tentunya menuntut kebijakan investasi yang terarah dan berani.

Namun, tantangan sebenarnya justru terletak pada perjalanan menuju ambisi tersebut. Pertanyaan kritis muncul: apakah langkah-langkah yang telah dipersiapkan benar-benar cukup untuk menciptakan iklim investasi yang efisien dan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih menjadi momok dalam struktur ekonomi kita?

Ataukah ini hanya sekadar retorika dan janji-janji besar yang sulit direalisasikan?

Mempertahankan konsistensi dalam kebijakan dan efisiensi dalam pelaksanaan adalah tugas berat. Apakah cita-cita ini hanya menjadi sebatas ilusi, atau Prabowo akan berhasil membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mewujudkan mimpi ekonomi Indonesia?

Kebijakan pro-investasi, apakah sudah tepat?

Pemerintah Prabowo berkomitmen menarik lebih banyak investasi asing melalui berbagai kebijakan.

Salah satu langkah yang cukup kontroversial adalah rencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22 persen menjadi 20 persen. Ini adalah strategi untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.

Prabowo juga berencana membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara) yang dirancang seperti Temasek di Singapura.

BP Investasi Danantara akan mengelola aset-aset pemerintah untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan investasi negara.

Namun, langkah proteksionis seperti kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produsen asing, termasuk Apple, menimbulkan kekhawatiran. Ketentuan TKDN menuntut perusahaan asing menggunakan komponen dalam negeri hingga 40 persen.

Kebijakan ini memiliki sisi positif bagi industri lokal, tetapi juga dapat membatasi minat perusahaan asing untuk berinvestasi jika biaya produksi di Indonesia dinilai terlalu tinggi.

Langkah ini juga berpotensi menambah tekanan pada industri yang belum siap memenuhi standar tersebut, pada akhirnya membuat beberapa perusahaan memilih mundur dari rencana investasi.

Di sisi lain, program hilirisasi industri Prabowo, terutama di sektor mineral dan energi, berpotensi menjadi magnet investasi besar.

Pendekatan ini memberikan nilai tambah bagi sumber daya lokal, tapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

Misalnya, tanpa infrastruktur dan birokrasi yang efisien, ambisi ini akan sulit tercapai, dan ICOR yang tinggi bisa tetap menjadi tantangan.

Tantangan terbesar dalam iklim investasi di Indonesia adalah menurunkan ICOR, yang mencerminkan efisiensi investasi.

Dengan ICOR sekitar 6,5 hingga 7,5, Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak modal untuk menghasilkan output ekonomi yang sama dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina atau Malaysia yang memiliki ICOR lebih rendah. Dengan kata lain, efisiensi investasi di Indonesia masih rendah.

Untuk menurunkan ICOR, reformasi birokrasi adalah langkah mutlak. Menurut laporan World Bank, proses perizinan dan regulasi yang rumit menjadi hambatan besar bagi investor.

Pemerintahan Prabowo akan perlu memangkas jalur birokrasi dan menerapkan digitalisasi layanan publik.

Dalam laporan Ease of Doing Business, Indonesia masih tertinggal jauh dari beberapa negara ASEAN dalam hal kecepatan dan kemudahan bisnis.

Pengalaman investor dalam mengurus izin usaha, seperti izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan, harus diperbaiki agar iklim investasi semakin kondusif.

Selain itu, infrastruktur Indonesia juga perlu diperkuat. Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur selama dekade terakhir, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pemeliharaan dan kualitasnya.

Tanpa infrastruktur memadai, biaya logistik di Indonesia tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Inilah yang membuat Indonesia kalah saing dengan negara-negara tetangga yang memiliki infrastruktur logistik yang lebih efisien dan mendukung investasi.

Realisasi atau sekadar ambisi?

Di atas kertas, berbagai kebijakan Prabowo dalam memperbaiki iklim investasi tampak menjanjikan. Namun, tantangan di lapangan, seperti birokrasi yang belum efisien, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya keterampilan sumber daya manusia, membuat perjalanan menuju iklim investasi yang ideal masih panjang.

Apakah Prabowo mampu mencapai target ambisius ini dalam waktu singkat?

Keberhasilan pemerintahan Prabowo juga akan sangat bergantung pada kemampuannya menciptakan stabilitas politik. Para investor, terutama investor asing, sangat memerlukan kepastian hukum dan kestabilan politik.

Gangguan politik atau perubahan kebijakan yang mendadak akan mengurangi minat investor, apalagi bagi mereka yang datang dari negara dengan ekspektasi standar tinggi dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, ada secercah harapan dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi. Jika Prabowo berhasil menyeimbangkan antara kebijakan pro-investasi dan kepentingan industri dalam negeri, serta menyederhanakan regulasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami pertumbuhan investasi yang signifikan.

Penurunan ICOR dapat tercapai dengan sinergi antara sektor publik dan swasta, termasuk memperkuat kemitraan dengan perusahaan asing yang bersedia mematuhi regulasi Indonesia.

Indonesia di bawah Prabowo menghadapi tantangan besar dan tuntutan yang tak kalah besar. Kebijakan pro-investasi perlu lebih fokus pada implementasi yang konsisten dan menyeluruh agar dapat menurunkan ICOR dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Stabilitas politik, kepastian hukum, dan reformasi birokrasi adalah pilar-pilar utama yang harus diprioritaskan jika pemerintah benar-benar ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dengan segala tantangan yang ada, prospek untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tetap ada, asalkan pemerintahan Prabowo mampu melakukan reformasi yang diperlukan.

Jika tidak, maka target ambisius 7-8 persen pertumbuhan ekonomi akan menjadi sekadar mimpi. Hanya waktu yang bisa menjawab, apakah Prabowo mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan memenuhi harapan besar rakyat Indonesia.

SETELAH bertahun-tahun menyaksikan geliat ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo, kini perhatian publik beralih kepada sosok Presiden Prabowo Subianto.

Sosok ini membawa harapan baru dan janji untuk membawa Indonesia ke tahap berikutnya, dengan misi yang tidak sekadar simbolis.

Dalam visi pemerintah yang kini diusung, tergambar cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil serta iklim investasi yang mengundang minat global.

Target ambisius diumumkan ke hadapan rakyat—Prabowo membidik pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen per tahun. Sebuah target yang mengesankan dan tentunya menuntut kebijakan investasi yang terarah dan berani.

Namun, tantangan sebenarnya justru terletak pada perjalanan menuju ambisi tersebut. Pertanyaan kritis muncul: apakah langkah-langkah yang telah dipersiapkan benar-benar cukup untuk menciptakan iklim investasi yang efisien dan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih menjadi momok dalam struktur ekonomi kita?

Ataukah ini hanya sekadar retorika dan janji-janji besar yang sulit direalisasikan?

Mempertahankan konsistensi dalam kebijakan dan efisiensi dalam pelaksanaan adalah tugas berat. Apakah cita-cita ini hanya menjadi sebatas ilusi, atau Prabowo akan berhasil membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mewujudkan mimpi ekonomi Indonesia?

Kebijakan pro-investasi, apakah sudah tepat?

Pemerintah Prabowo berkomitmen menarik lebih banyak investasi asing melalui berbagai kebijakan.

Salah satu langkah yang cukup kontroversial adalah rencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22 persen menjadi 20 persen. Ini adalah strategi untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.

Prabowo juga berencana membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara) yang dirancang seperti Temasek di Singapura.

BP Investasi Danantara akan mengelola aset-aset pemerintah untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan investasi negara.

Namun, langkah proteksionis seperti kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produsen asing, termasuk Apple, menimbulkan kekhawatiran. Ketentuan TKDN menuntut perusahaan asing menggunakan komponen dalam negeri hingga 40 persen.

Kebijakan ini memiliki sisi positif bagi industri lokal, tetapi juga dapat membatasi minat perusahaan asing untuk berinvestasi jika biaya produksi di Indonesia dinilai terlalu tinggi.

Langkah ini juga berpotensi menambah tekanan pada industri yang belum siap memenuhi standar tersebut, pada akhirnya membuat beberapa perusahaan memilih mundur dari rencana investasi.

Di sisi lain, program hilirisasi industri Prabowo, terutama di sektor mineral dan energi, berpotensi menjadi magnet investasi besar.

Pendekatan ini memberikan nilai tambah bagi sumber daya lokal, tapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

Misalnya, tanpa infrastruktur dan birokrasi yang efisien, ambisi ini akan sulit tercapai, dan ICOR yang tinggi bisa tetap menjadi tantangan.

Tantangan terbesar dalam iklim investasi di Indonesia adalah menurunkan ICOR, yang mencerminkan efisiensi investasi.

Dengan ICOR sekitar 6,5 hingga 7,5, Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak modal untuk menghasilkan output ekonomi yang sama dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina atau Malaysia yang memiliki ICOR lebih rendah. Dengan kata lain, efisiensi investasi di Indonesia masih rendah.

Untuk menurunkan ICOR, reformasi birokrasi adalah langkah mutlak. Menurut laporan World Bank, proses perizinan dan regulasi yang rumit menjadi hambatan besar bagi investor.

Pemerintahan Prabowo akan perlu memangkas jalur birokrasi dan menerapkan digitalisasi layanan publik.

Dalam laporan Ease of Doing Business, Indonesia masih tertinggal jauh dari beberapa negara ASEAN dalam hal kecepatan dan kemudahan bisnis.

Pengalaman investor dalam mengurus izin usaha, seperti izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan, harus diperbaiki agar iklim investasi semakin kondusif.

Selain itu, infrastruktur Indonesia juga perlu diperkuat. Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur selama dekade terakhir, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pemeliharaan dan kualitasnya.

Tanpa infrastruktur memadai, biaya logistik di Indonesia tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Inilah yang membuat Indonesia kalah saing dengan negara-negara tetangga yang memiliki infrastruktur logistik yang lebih efisien dan mendukung investasi.

Realisasi atau sekadar ambisi?

Di atas kertas, berbagai kebijakan Prabowo dalam memperbaiki iklim investasi tampak menjanjikan. Namun, tantangan di lapangan, seperti birokrasi yang belum efisien, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya keterampilan sumber daya manusia, membuat perjalanan menuju iklim investasi yang ideal masih panjang.

Apakah Prabowo mampu mencapai target ambisius ini dalam waktu singkat?

Keberhasilan pemerintahan Prabowo juga akan sangat bergantung pada kemampuannya menciptakan stabilitas politik. Para investor, terutama investor asing, sangat memerlukan kepastian hukum dan kestabilan politik.

Gangguan politik atau perubahan kebijakan yang mendadak akan mengurangi minat investor, apalagi bagi mereka yang datang dari negara dengan ekspektasi standar tinggi dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, ada secercah harapan dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi. Jika Prabowo berhasil menyeimbangkan antara kebijakan pro-investasi dan kepentingan industri dalam negeri, serta menyederhanakan regulasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami pertumbuhan investasi yang signifikan.

Penurunan ICOR dapat tercapai dengan sinergi antara sektor publik dan swasta, termasuk memperkuat kemitraan dengan perusahaan asing yang bersedia mematuhi regulasi Indonesia.

Indonesia di bawah Prabowo menghadapi tantangan besar dan tuntutan yang tak kalah besar. Kebijakan pro-investasi perlu lebih fokus pada implementasi yang konsisten dan menyeluruh agar dapat menurunkan ICOR dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Stabilitas politik, kepastian hukum, dan reformasi birokrasi adalah pilar-pilar utama yang harus diprioritaskan jika pemerintah benar-benar ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dengan segala tantangan yang ada, prospek untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tetap ada, asalkan pemerintahan Prabowo mampu melakukan reformasi yang diperlukan.

Jika tidak, maka target ambisius 7-8 persen pertumbuhan ekonomi akan menjadi sekadar mimpi. Hanya waktu yang bisa menjawab, apakah Prabowo mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan memenuhi harapan besar rakyat Indonesia.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengungkapkan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

“Penghambat utama pertumbuhan ekonomi kita karena faktor ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan, terutama kepastian hukum di dalam menghadapi praktik-praktik koruptif, penyelundupan dan lainnya yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat seperti kasus tindak pidana judi online,” ujarnya.

Budi menyebutkan, pihaknya pun telah membentuk tujuh desk demi menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

Pertama, desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kedua, desk pencegahan dan penyelundupan yang akan dipimpin oleh Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketiga, desk penanganan judi online. Keempat, desk pemberantasan narkoba yang dipimpin oleh Kepala Polisi RI (Kapolri). Kelima, desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara.

Keenam, desk pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan perbaikan tata kelola yang dipimpin oleh Jaksa Agung.

Ketujuh, desk keamanan siber dan perlindungan data yang dipimpin oleh Menteri Kominikasi Digital (Komdigi) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Setiap leading sektor dari masing-masing sektor ini tidak akan ragu-ragu di dalam melaksanakan penegakkan hukum,” kata Budi.

Budi menuturkan, dalam menjalankan tugas terutama untuk penegakkan korupsi tentu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi dapat naik sesuai dengan target 8% yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Tolong kepada kepala daerah agar lebih cermat, lebih berhati-hati, lebih transparan akuntabel dan efisien dalam penggunaan anggarannya,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketika Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pada 2016, banyak yang meramalkan bakal terjadi perubahan besar dalam kebijakan ekonomi, baik di dalam negeri AS maupun di luar negeri, termasuk di Indonesia.

Begitupun dalam Pemilu 2024, ketika Trump unggul atas rivalnya Kamala Harris dengan meraih sekitar 50,9 persen suara.

Kebijakan-kebijakan Trump, terutama yang mengutamakan pendekatan proteksionisme, tampak sebagai tantangan awal bagi banyak negara berkembang.

Trump seperti sebelumnya juga diperkirakan bakal membawa arah baru bagi kebijakan ekonomi dunia.

Dengan pendekatan proteksionisme yang diusung dalam kampanye "America First," Trump mengutamakan kepentingan ekonomi domestik AS dan mendorong kebijakan yang menekan ketergantungan pada negara-negara lain.

Hal itu menjadi faktor yang perlu diwaspadai oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dani Rodrik, Profesor Ekonomi di Harvard, berpendapat bahwa proteksionisme di negara maju seperti AS sering kali membatasi ruang pertumbuhan bagi negara berkembang.

Meskipun proteksionisme bertujuan untuk melindungi pasar domestik, negara berkembang dapat menghadapi tekanan lebih besar dalam mencari pasar alternatif atau dalam bersaing di sektor-sektor lain.

Kebijakan ini juga dapat mempengaruhi dinamika perdagangan global dan menekan negara berkembang untuk fokus pada pasar regional atau dalam negeri sebagai alternatif.

Mengacu pula pada pendapat, Joseph Stiglitz, Ekonom dan Pemenang Nobel Ekonomi, yang memperingatkan bahwa proteksionisme AS dapat merugikan rantai pasok global, dan bisa berdampak pada negara berkembang yang menjadi bagian dari rantai tersebut.

Ia menekankan pentingnya menjaga keterbukaan ekonomi, karena negara berkembang bergantung pada akses pasar global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka.

Proteksionisme dapat meningkatkan biaya produksi, memengaruhi ekspor, dan memicu ketidakstabilan ekonomi di negara-negara berkembang.

Faktanya memang proteksionisme di AS itu, pada akhirnya dapat mengurangi peluang ekspor bagi negara-negara berkembang.

Namun, di sisi lain, hal itu kian mendorong negara-negara berkembang menemukan strategi alternatif, termasuk diversifikasi produk, peningkatan kualitas, dan pengembangan pasar dalam negeri atau regional untuk memitigasi dampak tersebut.

Bagi Indonesia, kebijakan-kebijakan ini memunculkan sejumlah tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat kemandirian ekonomi. Termasuk tantangan dan peluang ekspor bagi masyarakat di tanah air.

Trump memperkenalkan tarif impor tinggi untuk melindungi industri AS dan mengurangi defisit perdagangan. Kebijakan ini berdampak langsung pada negara-negara yang bergantung pada ekspor ke AS, termasuk Indonesia.

Sektor-sektor seperti tekstil, sepatu, dan elektronik menghadapi ketidakpastian, tetapi sekaligus menjadi momentum bagi pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk agar lebih kompetitif di pasar global.

Dengan memanfaatkan tekanan ini sebagai dorongan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu pasar ekspor dan mencari peluang di wilayah lain. Dan ini tentu saja menjadi peluang untuk memperkuat daya saing produk lokal.

Di bawah tekanan proteksionisme, pelaku usaha di Indonesia didorong untuk mengembangkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, mencakup perbaikan mutu, efisiensi produksi, dan inovasi produk yang dapat menjangkau pasar internasional.

Pemerintah juga harus turut mendukung melalui insentif pajak, penyederhanaan perizinan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat peralihan Indonesia dari eksportir komoditas mentah menjadi eksportir produk jadi bernilai tambah, yang dapat menguntungkan perekonomian secara keseluruhan.

Kerja Sama Regional

Mengacu pada pendapat Direktur Earth Institute, Columbia University Jeffrey Sachs yang mengemukakan bahwa negara berkembang sebaiknya meningkatkan kerja sama regional dan memperkuat blok perdagangan seperti ASEAN atau Mercosur untuk menciptakan pasar yang lebih stabil dan tangguh.

Mercosur adalah organisasi ekonomi dan politik yang didirikan pada tahun 1991 oleh empat negara di Amerika Selatan, yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.

Ia juga mendorong negara berkembang untuk memperjuangkan reformasi dalam organisasi perdagangan internasional, seperti WTO, untuk melindungi kepentingan mereka dari kebijakan proteksionis negara maju.

Merespons kebijakan AS itu pula, Paul Krugman, Ekonom dan Pemenang Nobel menyarankan agar negara berkembang meningkatkan nilai tambah produk ekspor dan beralih ke sektor-sektor yang memiliki rantai pasok lebih kompleks dan sulit dipindahkan oleh kebijakan proteksionisme.

Misalnya, negara-negara berkembang bisa fokus pada industri yang menghasilkan produk dengan teknologi atau layanan khusus yang lebih sulit untuk digantikan oleh negara maju.

Dampak kebijakan proteksionisme AS juga mestinya bisa mendorong Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, mengurangi ketergantungan pada AS sebagai pasar utama.

Kerja sama regional, termasuk melalui ASEAN dan perjanjian dengan negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, membuka akses terhadap pasar yang lebih stabil serta transfer teknologi dan investasi.

Langkah ini menjadikan sistem ekonomi Indonesia lebih beragam dan tangguh, dengan peluang bagi UKM untuk tumbuh dalam pasar internasional. Termasuk untuk menggarap peluang investasi dalam infrastruktur dan konektivitas nasional.

Pemerintah Indonesia dapat mengambil inspirasi untuk memperkuat infrastruktur, mengikuti jejak AS yang di bawah Trump dengan memperbanyak pembangunan infrastruktur untuk merangsang ekonomi.

Dengan investasi besar di jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api, pemerintah bisa mendorong kian lancarnya distribusi dan akses produk Indonesia ke pasar internasional.

Infrastruktur yang kuat juga mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan yang penting untuk peningkatan ekonomi daerah.

Kebijakan ekonomi Trump yang lebih selektif terhadap impor juga mendorong UKM Indonesia untuk bereksplorasi mencari pasar baru dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan internasional.

Dengan bantuan teknologi digital, UKM dapat memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan produk mereka ke seluruh dunia.

Pemerintah juga penting untuk mendukung transformasi ini dengan menyediakan pelatihan digital untuk pelaku UKM, mendorong mereka untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam memperluas pasar.

Meskipun Trump menarik AS dari Perjanjian Paris dan kerap dianggap mengabaikan isu lingkungan, Indonesia justru melihat kesempatan untuk menjadi pelopor dalam bidang keberlanjutan.

Dengan mempromosikan produk ramah lingkungan dan memprioritaskan energi terbarukan serta pelestarian hutan, Indonesia menarik investor yang peduli lingkungan.

Komitmen ini diharapkan menjadikan Indonesia lebih unggul dalam aspek keberlanjutan, sekaligus menarik minat dunia terhadap produk-produk yang dihasilkan secara berkelanjutan.

Maka, terpilihnya Donald Trump memang menimbulkan beragam tantangan bagi Indonesia, terutama terkait proteksionisme dan tekanan di sektor perdagangan.

Namun, dari tantangan ini muncul peluang besar bagi Indonesia untuk beradaptasi, memperkuat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan daya saing global.

Melalui kebijakan peningkatan kualitas produk, perluasan kerja sama regional, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan UKM, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif.

Menyangkut hal ini, Arvind Subramanian, Mantan Kepala Penasihat Ekonomi India, juga menyarankan agar negara berkembang berinvestasi dalam sektor-sektor yang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pasar AS, seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur yang lebih berkelanjutan.

Ia juga merekomendasikan agar ditingkatkan hubungan perdagangan antara negara-negara berkembang untuk menciptakan rantai pasok yang lebih memiliki ketahanan terhadap kebijakan proteksionisme AS.

Secara umum, beberapa langkah yang penting untuk segera dilakukan oleh Indonesia di antaranya memperkuat pasar domestik dan regional, meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pasar AS, dan fokus pada peningkatan kualitas dan nilai tambah produk.

Selain juga mendorong reformasi di organisasi perdagangan internasional untuk menciptakan aturan yang lebih adil bagi negara berkembang.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk membantu negara berkembang khususnya Indonesia agar mampu menghadapi ketidakpastian dalam perdagangan internasional akibat kebijakan proteksionisme AS sekaligus untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Copyright © ANTARA 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 melambat dibandingkan dua periode sebelumnya. Namun kondisi ini ternyata dapat menjadi lingkaran setan yang terus melemahkan perekonomian Indonesia jika tidak ditangani dengan baik.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menjelaskan rendahnya pertumbuhan ekonomi negara secara langsung dapat memengaruhi laju investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Artinya, jika laju pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%, maka hanya mampu meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja 5%.

"Penciptaan lapangan kerja baru kan dipengaruhi oleh investasi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tahun ini ya di kisaran 5%, ya berarti penciptaan lapangan kerja kita ya di kisaran 5%. Itu tidak akan bisa menyerap dari jumlah total tenaga kerja," kata Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Padahal menurutnya penciptaan lapangan kerja ini menjadi penting untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga secara nasional. Sebab pada akhirnya masyarakat butuh pekerjaan untuk mendapatkan pemasukan, yang kemudian pemasukan itu digunakan untuk modal konsumsi.

Menurut Piter konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya lemahnya konsumsi masyarakat akibat sedikitnya pembukaan lapangan kerja baru akan berdampak langsung terhadap pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Konsumsi itu kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu besar, sekitar 50% lebih. Maka, ya otomatis pertumbuhan ekonomi akan turun karena turunnya daya beli, turunnya konsumsi," jelasnya.

Nah kondisi berulang seperti inilah yang Piter katakan dapat menjadi lingkaran setan. Di mana lemahnya laju pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan pembukaan lapangan kerja baru, kemudian sedikitnya lapangan kerja baru dapat melemahkan konsumsi, dan lemahnya konsumsi kembali menurunkan kinerja ekonomi nasional.

"Ini kan kayak lingkaran setan ya. Kita untuk tumbuh tinggi kita butuh konsumsi, konsumsi membutuhkan lapangan kerja, lapangan kerja membutuhkan pertumbuhan ekonomi, ya muter seperti itu," terang Piter.

Untuk itu ia berharap pemerintah dapat memutus rantai pelemahan ekonomi ini. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dalam negeri yang secara langsung dapat menumbuhkan lapangan kerja. Dari lapangan kerja ini, daya beli masyarakat bisa meningkat dan seterusnya.

"Makanya pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Yaitu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter.

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan salah satu penyebab utama melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III hingga di bawah 5% ini adalah menurunnya konsumsi masyarakat.

Ia menjelaskan penurunan ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ada ketersediaan lapangan kerja, yang dalam hal ini menurut Tauhid belum bisa memberikan pemasukan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

"Konsumsi masyarakat biasanya ada beberapa sebab, pertama ya lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak mampu menyediakan penghidupan yang layak," kata Tauhid.

Belum lagi menurut Tauhid ada masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang semakin menekan ketersediaan lapangan kerja sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan melambat dan siklus itu dapat terus berulang kembali jika tidak ditangani.

"Karena PHK plus pengangguran naik, ya otomatis itu dorongan buat pertumbuhan ekonominya semakin melemah, bener nggak? Kalau ekonomi tumbuh dia bisa menurunkan pengangguran. Tapi kalau pengangguran tinggi juga bisa menurunkan konsumsi," jelasnya.

Untuk itu Tauhid juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Sebab dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan seterusnya.

Saksikan juga video: Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dua kuartal sebelumnya, yakni 5,11% untuk kuartal I dan 5,05% pada kuartal II.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, berpendapat pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III mengalami pelemahan merupakan hal yang wajar dan sudah diperkirakan sebelumnya. Sebab laju pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"(Ekonomi di bawah 5%) ya, nggak apa-apa. Ya memang kondisinya seperti itu, memang sudah diperkirakan pertumbuhan kita akan menurun di triwulan tiga," kata Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Berbeda dengan kondisi pada kuartal I dan II yang selama periode tersebut banyak agenda yang mampu meningkatkan kinerja perekonomian seperti berbagai hari raya dan libur nasional maupun keagamaan hingga Pilpres.

"Semua indikator-indikator perekonomian kan menunjukkan hal tersebut (penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi) mulai dari menurunnya daya beli, turunnya angka PMI, purchasing management index. Ya berarti kan kondisi perekonomian itu mengalami perlambatan," terang Piter.

"(Pada kuartal III) memang tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lebih tinggi," ucapnya lagi.

Di sisi lain, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad berpendapat pertumbuhan ekonomi RI yang berada di bawah 5% ini merupakan tanda pelemahan daya beli masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah.

Sebab menurutnya meski pertumbuhan ekonomi RI secara musiman memang turun pada kuartal III dari tahun ke tahun, namun biasanya penurunan yang terjadi tidak separah ini. Artinya ada faktor lain yang mendorong angka pertumbuhan ekonomi RI jauh di bawah dua kuartal sebelumnya.

"Memang ada siklus pengaruh Tapi kalau itu aja Biasanya naik growth-nya (penurunan pertumbuhan ekonomi dibanding kuartal sebelumnya) hanya nol koma sekian. Harusnya masih bisa di atas 5%," ucapnya.

Dalam hal ini Tauhid menyoroti dua faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja saat ini adalah melemahnya daya beli masyarakat dan rendahnya konsumsi pemerintah. Sebab menurutnya ini merupakan dua faktor paling berpengaruh dalam angka pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada persoalan daya beli yang kemudian membuat ekonomi kita nggak bergerak naik. Bahkan kalau daya beli masih 4,9% ya pertumbuhan ekonomi pasti rendah. Jadi persoalan daya beli cukup kuat di situ," terangnya.

"Kedua menurut saya yang kurang begitu baik adalah konsumsi pemerintah. Itu hanya tumbuh 4,62%. Artinya bahwa anggaran pemerintah yang sudah dibelanjakan ternyata belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi," sambung Tauhid.

Selain itu ada juga faktor lain seperti pelemahan sektor industri yang pertumbuhannya hanya 4,72%. Padahal sektor ini mempengaruhi sekitar 19% kondisi ekonomi nasional. Kemudian ada juga dari sektor pertanian yang hanya tumbuh 1,69% dan pelemahan kinerja di sektor-sektor lain.

Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2024 yang tercatat hanya 4,95% menunjukkan perlambatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga hingga melemahnya ekspor dibandingkan impor.

"Perlambatan aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh masih terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga serta kenaikan impor yang lebih besar dari ekspor, terutama untuk barang modal dan bahan baku yang diperlukan oleh sektor industri, sehingga menekan kontribusi ekspor netto pada pertumbuhan," jelasnya.

Menurutnya kondisi perlambatan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya potensi permasalahan ekonomi lebih jauh. Namun ia mengkhawatirkan kondisi perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah yang masih rendah. Sebab dua faktor ini merupakan salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi RI.

"Meskipun kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan masalah struktural, perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran sosial pemerintah yang tertunda menandakan pemerintah perlu fokus mengeluarkan kebijakan sisi permintaan yang dapat mengungkit daya beli masyarakat," terang Josua.