Buat Rumah MBR, Mendagri Bakal Bebaskan BPHTB dan Retribusi PBG
BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda). Halaman all
(Kompas.com) 09/11/24 14:00 17875800
KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian akan menginstruksikan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghapus biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemda.
Hal tersebut dilakukan Tito dalam rangka mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Program 3 Juta Rumah.
Tito menjelaskan, di dalam Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memperbolehkan penghapusan BPHTB untuk MBR.
"Ini tugas saya yang akan menegaskan kepada seluruh daerah," ujarnya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Bank BTN, di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11/2024), dikutip dari Antara.
Begitu pula terkait PBG, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa izin persetujuan PBG dapat diberikan keringanan atau penghapusan retribusi dengan memperhatikan kondisi fiskal Pemda yang bersangkutan.
Untuk itu, dalam waktu dekat Tito akan mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR.
"Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung," tukas Mendagri.
Selain itu, ia juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan perizinan dari Pemda seperti perizinan PBG selesai dalam 10 hari, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan perizinan.