JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,” jelasnya dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Selain itu, dikatakan saat ini Kemendagri sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pengembang di daerah.

Dikatakan, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Kementerian PKP.

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tukas Menteri Tito.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyambut baik rencana pemerintah untuk memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan dengan menerapkan bebas pajak pertambahan nilai (PPN).

Selain itu, rencana pemerintah membebaskan BPHTB dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah juga didukung.

”Pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan memicu permintaan rumah karena harga jual rumah menjadi lebih murah,” tegas Nixon.

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian akan menginstruksikan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghapus biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemda.

Hal tersebut dilakukan Tito dalam rangka mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Program 3 Juta Rumah.

Tito menjelaskan, di dalam Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memperbolehkan penghapusan BPHTB untuk MBR.

"Ini tugas saya yang akan menegaskan kepada seluruh daerah," ujarnya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Bank BTN, di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11/2024), dikutip dari Antara.

Begitu pula terkait PBG, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa izin persetujuan PBG dapat diberikan keringanan atau penghapusan retribusi dengan memperhatikan kondisi fiskal Pemda yang bersangkutan.

Untuk itu, dalam waktu dekat Tito akan mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR.

"Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung," tukas Mendagri.

Selain itu, ia juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan perizinan dari Pemda seperti perizinan PBG selesai dalam 10 hari, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan perizinan.

Jakarta -

Pemerintah berencana untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam waktu dekat ini. Tak hanya itu, nantinya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga akan dibebaskan untuk mengurangi harga jual rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruara Sirait menuturkan pihaknya sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh pemerintah daerah dan para pengembang di daerah.

Penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR, kata Tito, merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Di sisi lain, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon mengatakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

"Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni," papar Nixon.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem 'by name, by address', serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

(abr/abr)

Jakarta: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah langkah penting dalam proses pembangunan gedung. PBG memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan hukum bagi pemilik bangunan.

Dengan memahami PBG, pemilik atau pengembang dapat menjalankan proyek konstruksi dengan lebih aman dan teratur. Berikut ini beberapa hal yang harus kamu ketahui mengenai PBG, mulai dari fungsi hinga biaya jasa pengurusan yang dikutip dari beberapa sumber.

Penjelasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

PBG merupakan perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan atau perwakilan untuk memulai pembangunan, renovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk melakukan berbagai aktivitas terkait bangunan, seperti membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung.

Baca juga: Kisaran Upah Jasa Cor Beton 2024

PBG diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dalam pembangunan gedung.

Fungsi dan pentingnya PBG

PBG berfungsi untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang dibangun memenuhi standar teknis dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya PBG, pemerintah dapat mengawasi dan mengontrol kualitas serta keselamatan bangunan, sehingga dapat mencegah potensi masalah di kemudian hari.

Proses Pengajuan PBG

Untuk memperoleh PBG, pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan utama, antara lain:

1. Dokumen Rencana Teknis: Pemilik harus menyusun dokumen rencana teknis yang mencakup detail desain dan spesifikasi bangunan.
2. Perkiraan Biaya Konstruksi. Dokumen ini juga harus mencakup estimasi biaya pelaksanaan konstruksi.
3. Pendaftaran Melalui SIMBG. Pemohon harus mendaftar melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dengan menyampaikan data pemohon, data bangunan, dan dokumen rencana teknis.
4. Setelah pendaftaran, proses konsultasi akan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan standar teknis yang ditetapkan. Jika semua syarat terpenuhi, PBG akan diterbitkan oleh pemerintah daerah atau pusat.

PBG merupakan langkah penting dalam proses pembangunan gedung yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek teknis dan regulasi dipatuhi. Dengan memahami prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan PBG, pemilik atau pengembang dapat menjalankan proyek konstruksi secara lebih efisien dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Estimasi Biaya Jasa Pengurusan PBG

Estimasi biaya untuk pengurusan PBG bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk lokasi, jenis bangunan, dan kebijakan daerah. Berikut adalah rincian estimasi biaya yang umum terlibat dalam proses pengurusan PBG:

Komponen Biaya Pengurusan PBG

Biaya Administrasi

Kisaran: Rp500 ribu hingga Rp2 juta
Biaya ini mencakup biaya yang dibayarkan kepada pemerintah daerah untuk proses administrasi.

Biaya Pengukuran dan Pemetaan

Kisaran: Rp1 juta hingga Rp5 juta

Diperlukan untuk pengukuran lahan dan pemetaan yang biasanya dilakukan oleh petugas resmi atau konsultan.

Biaya Konsultasi

Kisaran: Rp2 juta hingga Rp10 juta

Jasa konsultan atau arsitek untuk membantu penyusunan dokumen teknis dan gambar rencana.

Retribusi Daerah

Kisaran: Rp20 ribu hingga Rp50 ribu per meter persegi luas bangunan.

Biaya ini dihitung berdasarkan luas bangunan dan jenis bangunan.

Biaya Tambahan (Opsional)

Tergantung pada kebutuhan spesifik proyek, seperti pengurusan sertifikat laik fungsi atau analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Estimasi biaya di atas bersifat indikatif dan dapat bervariasi berdasarkan lokasi dan jenis bangunan yang akan didirikan. Untuk mendapatkan angka yang lebih akurat, disarankan untuk berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau menggunakan jasa konsultan berpengalaman dalam pengurusan PBG di wilayah kamu. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Rencana pemerintahan di era Prabowo-Gibran yang menghidupkan kembali SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) membuat angin segar bagi bisnis para operator SPBG di Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satunya PT. CNG Hilir Raya (CHR) sebagai perusahaan swasta pertama operator SPBG di luar Pulau Jawa sejak 2010 yang berbasis di Provinsi Sumatera Selatan sangat menyambut baik gagasan menteri ESDM Bahlil Lahaladalia yang ingin mengoptimalkan kembali SPBG.

"Kami telah siap secara infrastrukur dan SDM untuk mengoperasikan kembali SPBG jika gagasan ini direalisasikan oleh Pemerintah pusat. Bahkan kami siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan yang terkait untuk mendorong suksesnya program optimalisasi SPBG ini," kata Direktur PT CHR Hernoe Roesprijadji, Minggu, 27 Oktober 2024.

Begitu juga dengan PT. Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) yang merupakan Holding Company dari PT CHR menyatakan kesiapannya untuk mensukseskan program optimalisasi SPBG.

"Kami sudah menjalankan program optimalisasi SPBG selain tetap melayani transportasi berbahan bakar gas (BBG) juga telah melayani pengunaan gas alam untuk kebutuhan Horeka sejak tahun 2017, di wilayah operasional kami di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Lampung dengan merk dagang Gasra," jelas Dirut PT Citra Nusantara Gemilang Tbk, Andika Purwonugroho.

Sebagai informasi beberapa waktu lalu Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto kepada media juga mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan optimalisasi SPBG ini.

Gas bumi menjadi sumber energi yang paling cocok untuk fase transisi energi ini, terutama karena Indonesia memiliki pasokan gas yang cukup melimpah saat ini.

Djoko mengungkapkan bahwa sekitar 30 tahun yang lalu, Indonesia pernah memanfaatkan gas sebagai sumber energi untuk sektor transportasi. Saat itu, telah dibangun 28 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), tetapi permintaan untuk kendaraan berbahan bakar gas menurun karena kurangnya dukungan kebijakan pemerintah.

"Ke depan, kebijakan atau regulasi yang diperlukan untuk mendukung penggunaan gas di Indonesia perlu ditegaskan kembali. Artinya wilayah-wilayah yang dekat dengan sumber gas baik itu yang dilalui pipa bisa dikembangkan dengan lebih masif," kata dia.

Diketahui juga Kementerian di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia ingin menggagas kembali pengoperasian SPBG sebagai program prioritas.

Program ini akan dioptimalkan dan disesuaikan model bisnisnya dengan kondisi yang ada sekarang.

"Mungkin pada waktu itu penggunaannya lebih berat kepada transportasi. Tidak menutup kemungkinan SPBG yang tadinya hanya menyasar pada sektor kendaraan umum, ke depannya bisa menyasar pada sektor lainnya seperti hotel, restoran, dan katering (Horeka)," ungkap Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Infrastruktur Migas, Anggawira.

Jakarta -

Sebagai Subholding Gas PT Pertamina Persero, dua jalur pengembangan bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sejalan dengan Asta Cita Pemerintah 2024-2029 di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Baik itu berkaitan dengan peran strategis gas bumi sebagai energi transisi maupun energi baru terbarukan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari, mengungkapkan dua jalur pengembangan bisnis PGN dimaksud terdiri atas pertama berjalan di legacy business yaitu gas bumi dan kedua adalah menuju Low Carbon Business. Seluruhnya tergabung dalam 6 program strategis yang telah ditetapkan.

"Dari 6 program strategis dimaksud, pertama adalah pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas. Tujuannya untuk konektivitas antar wilayah gas bumi dan meningkatkan akses gas bagi pengguna baru," ungkap Rosa dalam REPNAS National Conference, Senin (14/10/2024).

Peningkatan infrastruktur gas bumi ini sejalan dengan poin kedua dari Asta Cita Prabowo-Gibran yaitu swasembada energi dan ekonomi hijau. Pada upaya swasembada energi, terdapat sejumlah poin penting seperti pembangunan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, serta memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor.

"Gas bumi menjadi sangat penting dalam Visi Emas Indonesia 2045 karena merupakan energi paling bersih dibandingkan sumber energi fosil lainnya. Maka gas bumi juga sangat strategis sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060," jelasnya.

Ditambah lagi, Indonesia adalah salah satu produsen gas bumi sehingga perannya akan sangat membantu keuangan negara ketika direalisasikan sebagai pengganti LPG yang notabene bersumber dari impor.

"Jargas (Jaringan Gas) untuk rumah tangga mendukung kemandirian energi. Karena kemampuan kita untuk mensupply LPG untuk kebutuhan domestik itu lebih kurang hanya 30%. Sementara kebutuhannya semakin meningkat. Apa bedanya dengan kemudian menggunakan gas bumi? Sehingga ini akan mengurangi import LPG dan memberikan penghematan devisa negara," Rosa memaparkan.

Pengembangan Jargas ini menjadi poin ketiga dari Program Strategis PGN. Adapun poin kedua adalah pembangunan Terminal Penerima LNG & LNG Hub. Sedangkan Program Strategis keempat adalah Optimalisasi Aset SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) sebab BBG tetap dibutuhkan baik untuk kendaraan pribadi maupun transportasi massal berdampingan dengan kendaraan listrik di era transisi ini.

"Artinya akan ada peranan sangat penting oleh gas bumi yang kemudian akan membentuk satu ekosistem penyediaan energi bersih," tegasnya.

Di poin kelima dan keenam dari Program Strategis PGN adalah berkaitan dengan Program Dekarbonisasi dengan Carbon Capture dan Program Energi Baru Terbarukan. "Tentu saja yang relate dengan bisnisnya PGN dan kami membuka kemitraan untuk ini," ujar Rosa.

Program Strategis PGN di jalur kedua ini sejalan dengan arah Ekonomi Hijau pada Asta Cita yaitu akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target NZE.

"Atas peranan yang penting ini tidak mungkin dijalankan sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi. Semoga kita semua akan bersama terus bergandengan tangan untuk bersama mewujudkan visi kita menuju Indonesia Emas 2045 dengan energi yang ramah lingkungan dan menumbuhkan pertumbuhan yang berkelanjutan," ucap Rosa.

(fdl/fdl)