JPPI Terima Laporan, Banyak Anak Putus Sekolah Imbas Tak Lolos PPDB
JPPI menerima banyak laporan anak putus sekolah imbas tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan tak mampu bayar biaya sekolah swasta. Halaman all
(Kompas.com) 07/07/24 12:36 9961012
JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengaku menerima banyak laporan anak putus sekolah imbas tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan biaya mahal.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji mengatakan saat ini banyak orangtua meributkan persoalan anak-anak mereka yang tidak lolos dan tidak mendapat kursi di sekolah negeri.
Sebab, gara-gara tidak berhasil seleksi PPDB, mereka terpaksa menyekolahkan anak-anaknya ke swasta dengan biaya yang mahal.
"Sehingga ada laporan dari masyarakat gara-gara gagal PPDB ini mereka jadi putus sekolah," kata Ubaid saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (7/7/2024).
Di sekolah swasta, orangtua harus membayar SPP, uang seragam, uang pangkal, uang buku, uang ekstrakurikuler, dan lainnya.
Bahkan, terdapat anak yang tetap sekolah di swasta meskipun mereka tidak mampu membayar.
Ketika lulus, ijazah mereka ditahan pihak sekolah karena tanggungannya belum lunas.
"Padahal Pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 31 Undang-Undang Dasar1945 itu jelas bahwa semua anak Indonesia punya hak yang sama untuk mendapatkan akses layanan pendidikan," tutur Ubaid.
Karena itu, kata Ubaid, pihaknya mengampanyekan sekolah tanpa biaya karena semua anak memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan.
"Karena itu tujuan kami yang pertama adalah mengajak partisipasi masyarakat supaya mereka sadar tentang haknya sehingga jangan mau lagi ada PPDB sistem kompetisi karena mereka punya hak yang sama," ujar Ubaid.
Persoalan PPDB ini juga menjadi sorotan Onbudsman RI. Lembaga itu menemukan permasalahan pelaksanaan PPDB di 10 provinsi.
Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais mengatakan, permasalahan dalam PPDB antara lain meliputi manipulasi dokumen, kesalahan prosedur, hingga diskriminasi terhadap siswa.
"Ini adalah hal-hal yang memang cukup menonjol. Karena kalau ditanya \'Apakah tidak ada temuan semua provinsi?\' Jawabannya ada. Akan tetapi, ini yang cukup menonjol karena yang lain masalah klasik temuannya," kata Indraza dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (5/7/2024), seperti dikutip Antara.