Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti berjanji membereskan masalah yang kerap timbul pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Utamanya, yang berkaitan dengan penerimaan jalur zonasi.

Ia mengaku telah banyak mendengar persoalan dalam jalur zonasi. Hampir setiap tahun dalam PPDB, zonasi menjadi polemik di masyarakat.

"Itu semuanya masih dalam proses pengkajian," kata Mu'ti di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Pihaknya bakal mengundang Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia untuk membahas persoalan PPDB Jalur Zonasi. "Nanti kami akan mengundang dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia untuk rapat terkait dengan zonasi dan pendidikan," beber dia.

Mu'ti menyebut akan mendengarkan masukan sesungguhnya terkait pelaksanaan zonasi di lapangan. Termasuk, suara dari masyarakat.

"Karena memang selama ini kan masih ada persoalan-persoalan baik menyangkut regulasi maupun beberapa hal teknis yang membuat zonasi ini menjadi polemik juga di masyarakat," ujar dia.

Mu'ti menegaskan zonasi bertujuan mendekatkan peserta didik ke sekolah. Selain itu, jalur zonasi memberikan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak.

"Tempat tinggal ini memang menjadi pertimbangan, selain juga memang ada afirmasi yang mungkin dilakukan," tutur dia.

Dia juga ingin pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan zonasi. Mu'ti berharap berbagai masukan itu bisa memberikan perbaikan.

"Jadi mohon menunggu, tunggu waktunya," ujar Mu'ti.

Baca juga: PPDB 2024, Kemendikbudristek Sebut Keberadaan 'Siswa Siluman' Bisa Jadi Masalah

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji ulang penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN).

Abdul Mu'ti menerangkan dia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

“Jadi soal ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi, ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” kata Abdul Mu'ti dilansir dari Antara.

Dia menambahkan akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini.

“Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” katanya.

Di samping itu, dia juga memastikan kementeriannya memprioritaskan berbagai target, menengah hingga panjang dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dia berharap seluruh jajaran di dalam Kementerian Dikdasmen nantinya dapat bergotong royong dalam memastikan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif sehingga pendidikan dasar dan menengah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi.*

Terkait karut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA tahun ajaran 2024/2025 di Sumsel, membuat Ombudsman RI memanggil Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi di kantornya di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024.

Pemanggilan Pj Gubernur Sumsel tersebut sebagai tindak lanjut dari tindakan korektif laporan hasil pemeriksaan investigasi atas prakarsa sendiri (LHP-IAPS) yang dinilai Ombudsman RI belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel. "Iya betul kemarin dilakukan pemanggilan langsung Pj Gubernur Sumsel di kantor Ombudsman RI Jakarta. Dihadirkan juga pihak Kemendagri dan Kemendikbud untuk didengar langsung klarifikasinya," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M Adrian Agustiansyah saat dikonfirmasi, Jumat 11 Oktober 2024. Adrian mengaku, permasalahan PPDB 2024/2025 di Sumsel kini ditangani Ombudsman RI yang ingin meminta klarifikasi langsung dari pihak terkait "Penanganannya bukan di kami lagi, tapi sudah dilimpahkan ke pusat. Jadi penanganan ke depan terkait masalah ini dilakukan pusat. Makanya kemarin pusat yang memanggil Pemprov Sumsel," ungkapnya. Dalam keterangan resmi yang dilihat, Ombudsman RI menilai tindakan korektif LHP-IAPS belum sepenuhnya dilaksanakan. LHP dimaksud terkait dengan izin dan prosedur penyimpangan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel dan Kepala SMA Negeri se-Kota Palembang dalam proses pelaksanaan PPDB 2024/2025 Jalur Prestasi pada SMA Negeri di Kota Palembang. Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais yang hadir sebagai pimpinan pertemuan menyampaikan bahwa audiensi dilakukan untuk mengetahui permasalahan PPDB jalur prestasi di Sumsel. "Kami telah menyampaikan LHP kepada Pemprov Sumsel pada beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini dapat ditemukan solusi yang menjadi manfaat bagi semua pihak," ujarnya, Kamis (10/10/2024). Indraza menyebut ada 4 poin tindakan korektif yang telah disampaikan Ombudsman RI beberapa waktu lalu kepada Pemprov Sumsel. Pertama, Pj Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Sumsel sesuai dengan kewenangan diminta menganulir dan/atau melakukan peninjauan kembali atas hasil PPDB online jalur Prestasi SMA Negeri se-Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025. Kedua, Kepala SMA Negeri se-Kota Palembang melakukan penetapan peserta didik baru jalur prestasi dengan mengacu pada hasil rapat dewan guru yang dipimpin Kepsek dan ditetapkan melalui keputusan Kepsek berdasarkan peringkat nilai kumulatif dari setiap bobot prestasi. Apabila jumlah nilai kumulatif sama, maka diprioritaskan berdasarkan jarak terdekat dari domisili calon peserta didik ke sekolah. Ketiga, Kepala SMA Negeri se-Kota Palembang mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak lolos seleksi jalur prestasi berdasarkan peringkat nilai kumulatif yang memuat informasi total skor secara transparan dan akuntabel. Skor itu harus dapat diakses masyarakat luas termasuk orang tua/wali peserta didik. Keempat, Pj Gubernur Sumsel sebagai atasan para terlapor agar memberikan sanksi atas perilaku maladministrasi Disdik Sumsel termasuk kedudukan Plh Kepala Disdik Sumsel dan Panitia PPDB. Sanksi tegas harus diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan melibatkan Inspektorat Provinsi Sumsel sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Berdasarkan pertemuan, diketahui bahwa tindakan korektif poin 1-3 belum mendapatkan tanggapan mengenai pelaksanaannya. Sedangkan poin 4 telah mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut berupa sanksi disiplin teguran tertulis terhadap pegawai yang dinilai melakukan kesalahan. Hanya saja sanksi dinilai belum mencukupi sesuai tingkat kesalahan. "Oleh karena itu, fokus pertemuan ini kita akan menggali secara lebih dalam hal-hal apa yang bisa menjadi perbaikan dan solusi atas permasalahan yang ada, sehingga pelaksanaan PPDB bisa semakin baik ke depan," ungkap Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Dominikus Dalu.

Sejumlah aparat keamanan melakukan apel jelang aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan SMAN 2 Depok, Jawa Barat, Senin (5/8).

Beredar informasi bahwa Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat (FPPJB) akan menggelar aksi damai di SMAN 4 dan SMAN 2 Depok.

Aksi damai ini dilakukan karena minimnya daya tampung sekolah tingkat SMA dan SMK Negeri di Kota Depok yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD dan SMP setempat.

Aksi rencananya digelar pukul 6 pagi. Namun, hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda peserta aksi tiba di lokasi.

Bekasi: Sebanyak 7.352 pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP gagal masuk sekolah negeri. Hal ini disebabkan lantaran ketimpangan jumlah kuota yang tersedia dan jumlah pendaftar.

Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad, menyampaikan untuk jenjang SMP jumlah kuota yang tersedia sebanyak 17.000. Sementara itu, jumlah pendaftar mencapai 24.352 calon peserta didik.

"Untuk tingkat sekolah dasar tidak ada kesenjangan yang signifikan, namun untuk SMP ada gap, sebanyak 7.352 calon peserta didik. Kami menyadari, dari calon siswa ataupun pendaftar yang belum puas dengan kondisi ini," kata Gani di Bekasi, Senin, 29 Juli 2024.

Baca juga: 279 Peserta PPDB di Jawa Barat Dianulir

Dia mengatakan, Pemkot Bekasi tidak lepas tangan dengan hal tersebut. Namun, calon siswa diharapkan tetap melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
"Mohon diingat, yang utama adalah anak-anak kita tetap melanjutkan pendidikan, baik di sekolah negeri, sekolah swasta, MI, MTs, Pesantren maupun PKBM, karena yang hebat adalah para generasi penerus ini yang tumbuh kembang didampingi dengan teladan baik Ayahanda, Bunda, dan orang dewasa di sekitarnya," ucap dia.

Gani pun mengimbau agar 248 SMP swasta di Kota Bekasi memperpanjang pendaftaran bagi calon peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025.

(MEL)

Bandung: Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengungkapkan, terdapat 279 peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dianulir dalam tahap I dan II 2024. Temuan ini merupakan data terbaru hasil dari hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat.

"Ada tambahan peserta PPDB yang dianulir menjadi 279 dari sebelumnya 277," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Kamis, 25 Juli 2024.

Bey menuturkan, semua kecurangan ini nantinya dilaporkan secara tatap muka langsung ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan Bey sebagai penegasan banyaknya temuan kecurangan di Jabar terhadap Nadiem agar mengetahui kondisi di lapangan.
"Kami akan melaporkan ke Pak Mendikbudristek, tapi kami ingin tidak hanya melaporkan tertulis, tapi saya akan melaporkan secara lisan juga. Jadi saya ingin presentasi supaya Pak Menteri juga minimal, Kementerian itu mendapatkan gambaran bagaimana di lapangan," beber Bey.

Baca juga: Mayoritas SDN di Boyolali Kekurangan Siswa

Bey berharap, dengan laporan secara langsung nanti, kementerian bisa jadi bahan evaluasi untuk proses PPDB ke depannya terutama jalur zonasi. Bahkan, Bey juga akan melaporkan kondisi infrastruktur pendidikan di Jabar yang kini masih ada kekurangan sekolah.

"Jadi kita ke depan bagaimana, Jadi kami inginnya secepatnya melaporkan supaya tahun depan seperti apa kita siapkan.Dan hasil analisa tadi bahwa di Jawa Barat, kecamatan yang tidak ada SMA negeri maupun swasta itu 16 kecamatan beberapa kabupaten dan kota," tandasnya.

Bey pun menginginkan adanya kebijakan yang merata terhadap waktu gelaran PPDB SMA, SMK swasta dan negeri. Sebab hal itu berdampak pada banyaknya keluhan orang tua calon peserta didik yang tidak diterima di PPDB tidak bisa masuk ke swasta.

"Dan kami juga ingin PPDB tahun depan, beberapa sekolah swasta favorit itu, jangan egois ya. Bandung terutama, mereka itu membuka pendaftarannya di Januari, tesnya di Januari," kata Bey.

(MEL)

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengemukakan sejumlah evaluasi dan rencana perbaikan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri di Jabar.

Bey menekankan pentingnya melaporkan perkembangan dan evaluasi PPDB tak hanya secara tertulis, tetapi juga secara lisan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Saya ingin tak hanya laporan tertulis, tapi juga melaporkan secara lisan, dengan presentasi supaya Pak Menteri minimal mendapatkan gambaran," ujar Bey Machmudin dikutip Kamis (25/7/2024).

Salah satu isu yang diangkat terkait PPDB adalah mengenai penambahan data yang dianulir menjadi 279 peserta, yang sebelumnya 277 pendaftar. Rata-rata peserta yang dianulir karena kedapatan memanipulasi data tempat tinggal.

Selain itu, Bey mengungkapkan hasil analisa di Jabar yang menunjukkan bahwa terdapat 16 kecamatan yang tak memiliki SMA.

Bey juga mengimbau pada pelaksanaan PPDB ke depan untuk sekolah swasta favorit agar tidak bersikap egois.

Ia juga mengkritik praktik beberapa sekolah swasta favorit di Bandung yang membuka pendaftaran dan tes pada bulan Januari, yang menyebabkan uang pendaftaran tak bisa dikembalikan jika siswa diterima di PPDB sekolah negeri.

Bey juga mengajak seluruh pihak untuk memperbaiki dan mengawal sistem PPDB yang ada.

"Apapun sistemnya kalau selalu ada (kecurangan), jadi lebih baik sistem yang sudah ada kita perbaiki dan bersama-sama mengawalnya," jelasnya.

Pihaknya juga menyinggung aturan Kartu Keluarga (KK) yang belum satu tahun. "Kalau menyalahi aturan akan ada proses baru lagi, nanti saya sampaikan bersama Kepala Dinas Pendidikan," tambahnya.

Tak hanya itu, mengenai penghapusan pemisahan jurusan IPA dan IPS di SMA, menurutnya belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan Jabar.

"Dari Kadisdik belum ada sosialisasi, Pak Menteri pun menyampaikan tidak semudah itu dilaksanakan, jadi kita tunggu. Sementara ini masih ada (jurusan IPA dan IPS) karena belum ada sosialisasi, jadi berjalan seperti biasa," ujarnya.

Bey menegaskan pula bahwa Pemprov Jabar terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB serta memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Boyolali: Mayoritas sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kekurangan siswa pada tahun ajaran baru 2024/2025. Tercatat dari 543 SDN yang tersebar di 22 kecamatan di Boyolali, sekitar 75 persen di antaranya kekurangan siswa.

"Hanya sekitar 25 persen SDN yang bisa memenuhi rombel. Setiap kelas itu maksimal 28 anak. Itu hanya bisa tercapai di beberapa sekolah," ujar Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali, Setyawan, di Boyolali, Rabu, 24 Juli 2024.

Menurutnya, kekurangan siswa di sekolah-sekolah tersebut bervariatif. Dimana sekolah hanya menerima puluhan hingga belasan siswa baru.
Ia mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana regrouping. Namin pihaknya terus mengusulkan terkait itu.

Baca juga: Jelang Tahun Ajaran Baru, Mak-mak di Cirebon Cat Ruangan Kelas Sekolah

"Di setiap kecamatan pasti ada sekolah favorit yang bisa memenuhi (maksimal rombel). Namun sekolah-sekolah yang lain masih di bawah 20 siswa, ada yang 23 siswa. Jadi yang maksimal hanya ada beberapa sekolah. Lainnya masih di bawah pada sekitaran 20. Upaya regrouping sebenarnya dulu pernah kami ajukan untuk efisiensi," bebernya.

Namun rencana regrouping tersebut terkendala jarak dengan sekolah terdekat. Pasalnya, mayoritas SDN di Kabupaten Boyolali berada di setiap desa.

"Kami mapping, siswa yang kurang mampu berapa, kami ajukan ke Pak Bupati. Tapi karena sifatnya pelayanan pada masyarakat nanti kalau sampai di-regrouping SD-nya hanya satu-satunya di desa itu terus pada sekolah di mana. Justru itu akan memberatkan masyarakat. Berapapun siswanya tetap kita memberikan pelayanan," ungkapnya.

(MEL)

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut terdapat banyak kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Sehingga, banyak melukai siswa hingga orang tua.

"Sistem PPDB yang belum berkeadilan bagi semua dan juga proses yang diwarnai dengan banyak kecurangan membuahkan kekecewaaan dan melukai hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024.

Ubaid menuturkan akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadi rebutan bangku sekolah yang tidak adil. Sehingga, hal itu memicu kecurangan merata di semua daerah.
Berdasarkan pemantauan JPPI, modus-modus kecurangan saat PPDB sangat banyak ragamnya. Apabila disederhanakan, ada 10 jenis kecurangan terbanyak di PPDB 2024.

10 jenis kecurangan terbanyak di PPDB 2024

1. Cuci Rapor
2. Sertifikat Palsu
3. Jual Beli Kursi dan Suap
4. Permainan Kuota Bangku
5. Manipulasi Kartu Keluarga (KK)
6. Siswa Titipan
7. Pungutan Liar di PPDB
8. Penerima KIP-K Tidak Lulus
9. Sistem Online tapi Tertutup
10. Otak-atik Titik Zonasi

Ubaid menuturkan dri data di atas, lima kecurangan terbesar yang terjadi di tahun ini adalah cuci rapor (19 persen), sertifikat palsu (16 persen), jual beli kursi (15 persen), permainan kuota bangku yang tersedia (11 persen), dan manipulasi KK (10 persen). Ubaid menyebut cuci rapor dan pemalsusan sertifikat merupakan modus lama yang semakin marak tahun ini.

Kasus cuci rapor khusus terjadi di jalur prestasi. Sedangkan, Manipulasi KK, hanya terjadi di jalur zonasi. Sementara itu, kasus jual beli kursi yang diwarnai dengan suap dan permainan kuota bangku terjadi di semua jalur, seperti prestasi, zonasi, dan afirmasi.

“Memang, sebagian anak-anak yang tidak lulus PPDB ini, ada yang berhasil melanjutkan pendidikan di sekolah swasta hingga lulus tuntas. Tapi, pada sisi lain, ternyata masih ada jutaan anak Indonesia yang harus gigit jari dan menelan pil pahit karena tidak bisa sekolah,” ujar Ubaid.

Baca juga: 51 Siswanya Mark Up Nilai Demi Masuk SMA Negeri, Ini Penjelasan Kepsek SMPN 19 Depok

(REN)

Jakarta: Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini dimeriahkan dan disambut senyum anak-anak Indonesia yang berhasil lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 sembari mereka bergembira ria di hari pertama masuk sekolah. Namun, di balik keceriaan mereka, pecah tangis juga dialami oleh teman-teman sebayanya yang lain.

Nasib memilukan ini dialami oleh anak-anak korban PPDB dan mereka harus mengubur mimpi untuk bisa sekolah. “Sistem PPDB yang belum berkeadilan bagi semua, dan juga proses yang diwarnai dengan banyak kecurangan, membuahkan kekecewaaan dan melukai hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Menurut Ubaid, di negeri ini, sekolah saja masih menjadi barang mewah. "Padahal, sekolah adalah barang publik yang mestinya bisa dinikmati oleh semua anak, tanpa terkecuali,” kata Ubaid.
Akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadilah rebutan bangku sekolah yang tidak berkeadilan yang memicu kecurangan terjadi merata di semua daerah. Berdasarkan pemantauan JPPI, modus-modus kecurangan saat PPDB sangat banyak sekali ragamnya.

Jika disederhanakan, ada 10 jenis kecurangan terbanyak yang terjadi di PPDB 2024. Dari data JPPI, lima kecurangan terbesar yang terjadi di tahun ini adalah cuci rapor (19 persen), sertifikat palsu (16 persen), jual beli kursi (15 persen), permainan kuota bangku yang tersedia (11 persen), dan manipulasi KK (10 persen).

Cuci rapor dan pemalsusan sertifikat ini, modus lama yang tambah marak di tahun ini. Kasus ini khusus terjadi di jalur prestasi. Sedangkan Manipulasi KK, hanya terjadi di jalur zonasi. Sementara kasus jual beli kursi yang diwarnai dengan suap dan juga permainan kuota bangku, ini bisa terjadi di semua jalur (prestasi, zonasi, dan afirmasi).

Berbagai kecurangan ini melukai harapan anak-anak untuk bisa lanjut bersekolah. “Memang, sebagian anak-anak yang tidak lulus PPDB ini, ada yang berhasil melanjutkan pendidikan di sekolah swasta hingga lulus tuntas. Tapi, pada sisi lain, ternyata masih ada jutaan anak Indonesia yang harus gigit jari dan menelan pil pahit karena tidak bisa sekolah,” papar Ubaid.

Anak-anak yang tidak sekolah akibat gagal PPDB ini ada dua model. Pertama, anak yang tidak lanjut ke jenjang lebih tinggi, atau diistilahkan “lulus tidak melanjutkan”. Misalnya mereka lulus SD, tapi kemudian tidak lanjut ke jenjang SMP. Data tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan jumlahnya mencapai 1.267.630 anak.

Kedua, mereka lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, tapi kemudian putus sekolah tidak sampai lulus (drop out). Berdasarkan data Pusdatin Kemendikbudristek 2023/2024, mereka ini jumlahnya mencapai 1.153.668 anak.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Momentum Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Papua

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Ombudsman RI Provinsi Banten mengatakan, ada indikasi sejumlah siswa yang masuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi lewat lomba yang tidak jelas kredibilitasnya. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi di Serang, Senin mengatakan, temuan tersebut menjadi menarik, lantaran baru marak ditemukan di tahun PPDB ini.

Pihaknya mendapat laporan adanya siswa yang merasa tiba-tiba ada siswa lain yang nilainya tinggi sekali. Padahal pelapor merasa di sekolahnya tidak pernah ada yang ikut lomba, dan sampai juara tingkat nasional.

"Nah begitu kami selidiki, kami dalami ternyata yang bersangkutan mengikuti lomba yang dilakukan secara daring yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara yang izinnya itu adalah pendidikan non formal," ujar dia.

Fadli mengatakan, peserta tersebut mengikuti kompetisi gratis, namun bisa mendapatkan hadiah jika membayar. Terduga siswa tersebut rupanya mendapatkan medali emas, yang juga banyak didapatkan oleh peserta lomba lainnya.

"Jadi kami mengindikasikan adanya upaya komersialisasi dalam rangka pemberian sertifikat, karena di juknis (petunjuk teknis)-nya tidak secara tegas menyatakan bahwa harus lembaga yang berizin penyelenggara kompetisi, tapi lembaga berizin. Sehingga akhirnya sama sekolah di loloskan," kata dia

Akibatnya, siswa yang merasa nilainya lebih tinggi, jadi tersingkir dengan terduga siswa yang meraih medali emas dari penyelenggara lomba non-formal tersebut, dan mendapat 18 poin lebih tinggi. Fadil mengatakan, Ombudsman Banten tengah mendalami hal tersebut, dan sejauh mana data semacam itu digunakan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Ombudsman RI Pusat mengenai hal tersebut.

"Dan pesan kami tolong karena ini sudah mulai masuk Program Belajar Mengajar, kita mendorong jangan lagi sekolah menerima siswa di luar proses PPDB. Tahun kemarin kita menemukan cukup banyak jumlah siswa yang melebihi informasi daya tampung awal," ujar dia.

Fadli mengatakan, penerimaan harus sesuai dengan Peraturan Kemendikbudristek tentang yang menyatakan standar pelayanan rombongan belajar SD sebanyak 8, SMP sebanyak 32, dan SMA sebanyak 32.

Solo: SDN Dawung Tengah, Serengan, Kota Solo hanya menerima dua siswa baru pada tahun ajaran 2024/2025 ini. Suasana sepi terasa di sekolah tersebut pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru, Senin, 22 Juli 2024.

Diketahui, dua siswa baru tersebut diterima SDN Dawung Tengah lewat jalur zonasi. Kedua siswa baru tersebut yaitu satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan.

"Tahun ini dapat dua anak, tahun kemarin yang naik kelas dua cuma dapat 10 siswa," ujar Kepala Sekolah SD Dawung Tengah, Turhadi, di Solo, Senin, 22 Juli 2024.
Ia mengatakan, salah satu faktor sedikitnya siswa baru yang masuk SDN Dawung Tengah karena minim anak usia sekolah di sekitar SD. Hal itu didukung dengan tutupnya TK yang berada di belakang sekolah. Menurutnya, TK tersebut biasanya menjadi suplai utama siswa untuk SDN Dawung Tengah.

“Yang paling kelihatan itu faktor jumlah usia sekolah. Di sekitar sini itu kami tanya beberapa tokoh masyarakat yang ada di sini termasuk ke RT, RW itu memang banyak anak usia sekolah yang tahun ini itu tidak banyak,” bebernya.

Turhadi mengungkapkan, sekolah masih menerima pendaftaran siswa melalui jalur offline hingga bulan Agustus 2024. Saat ini, jumlah total siswa kelas 1 hingga kelas 6 di SDN Dawung Tengah sebanyak 43 anak.

“Jadi misalkan kalau ada dari luar kota kalau mau masuk ya tetap kita terima. Kalau offline-nya kita masih terima sampai sebelum cut off dapodik, bulan Agustus,” tuturnya.

(WHS)