Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jelang akhir jabatannya, Presiden Joko Widodo memberikan warisan dan karpet merah kepada Freeport untuk perpanjangan operasi tambang hingga 2061 atau sampai cadangan habis.

Jokowi resmi memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia sampai dengan ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 1O (sepuluh) tahun dilakukan sebanyak dua kali atau hingga 2061 dari yang sebelumnya akan berakhir 2041.

Perpanjangan IUPK ini termuat melalui payung hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

PP yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo ini ditetapkan dan berlaku efektif pada 30 Mei 2024. Ketentuan perpanjangan IUPK Freeport termuat pada Pasal 195A dan Pasal 195B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195 (A)

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 merupakan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

Adapun, penjelasan Pasal 195A yang dimaksud dengan "IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian" mengikuti ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan IUPK Operasi Produksi dan termasuk perubahannya.

Pasal 195 (B)

(1) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) yang merupakan perubahan bentuk dari KK sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi kriteria paling sedikit:

a. memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian terintegrasi dalam negeri;

b. memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian;

c. sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh peserta Indonesia;

d. telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN;

e. mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara; dan

f. memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam bentuk:

1. kegiatan eksplorasi lanjutan; dan 2. peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian, yang telah disetujui oleh Menteri.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 1O (sepuluh) tahun.

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.

(4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan: a. surat permohonan; b. peta dan batas koordinat wilayah; c. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; d. laporan kegiatan Operasi Produksi sampai dengan permohonan perpanjangan; e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; f. RKAB; dan g. neraca sumber daya dan cadangan.

(5) Menteri memberikan persetujuan permohonan perpanjangan izin berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya izin.

(6) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta terhadap kinerja Operasi Produksi.

(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada pemegang izin paling lambat sebelum berakhirnya izin dengan disertai alasan penolakan.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai perpanjangan Freeport sampai 2061 atau hingga cadangan habis telah melanggar Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa perpanjangan maksimal 5 tahun sebelum berakhirnya masa berlaku pertambangan Freeport pada 2041.

"Jika berakhirnya 2041 tetapi sudah diputuskan sekarang mestinya melanggar UU," kata Fahmy kepada Kontan.co.id, Minggu (2/6).

Ia menjelaskan, perpanjangan pertambangan Freeport hingga 2061 dengan imbalan 10% penambahan saham tidak tepat dan kurang menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, meskipun bertambah 10% menjadi 61% dari yang sebelumnya 51% tidak ada gunanya karena tidak menjadi pengendali operasional, selain hanya penambahan dividen saja. Penentuan arah kebijakan Freeport masih akan dikendalikan oleh pemegang saham kendali yaitu McMoran.

Apalagi, kata Fahmy, Freeport-McMoran selalu minta relaksasi ekspor konsentrat, di mana menghilangkan kesempatan bagi Indonesia untuk menaikkan nilai tambah dari hasil tambang.

"Kalau yang diekspor cuma konsentrat maka rendah, tapi kalau yang diekspor timah, emas, tembaga maka nilai tambahnya akan tinggi. Kalau relaksasi tetap diberikan, maka Indonesia sebenarnya menanggung opportunity cost atau biaya yang harus ditanggung karena kehilangan kesempatan untuk menaikkan nilai tambah," ungkapnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai, sebenarnya jauh lebih penting dan berharga jika Indonesia mampu menjadi pengendali dan menjadi pihak yang dapat mengambil keputusan untuk berdaulat atas korporasi ini dan pengelolaan tambang di Papua, daripada memiliki saham mayoritas tetapi tidak bisa menjadi pengendali.

"Jadi Freeport ini "anak BUMN" namun rasanya bukan rasa BUMN dan bukan rasa Indonesia karena masih full rasa asing, sehingga pejabat kita masih betapa sibuk memfasilitasi Freeport dengan perpanjangan dan bahkan harus mengubah PP," kata Bisman kepada Kontan.co.id.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pengamat Pertambangan sekaligus Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan, tata kelola industri tambang di dalam negeri mengalami kemunduran.

Menyusuk terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Jadi tata kelola industri tambang akan kembali ke sebelum-sebelumnya, campur aduk segala macam. Kan akamodatifnya sudah bergeser, bukan hanya ke perusahaan tambang tapi sekarang sudah ke ormas. Menurut saya, PP ini syarat akan kepentingan akomodatif dari kekuasaan politik, memasukan unsur politis dalam PP yang sangat operasional dan teknis akan merubah wajah industri pertambangan tanah air kedepannya,” ungkap Ferdy saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (2/6).

Ferdy kemudian menambahkan pemerintah sebelumnya telah mengesahkan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang dilatarbelakangi oleh tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak tertata dengan baik bahkan membuka peluang besar bagi tambang ilegal.

“Di UU No 3 tahun 2020 itu tujuannya untuk mengubah wajah pertambangan, karena tata kelola IUP dulu itu ketika diserahkan ke Bupati atau Wali Kota amburadul, sehingga banyak yang ilegal. Dan ini kita kembali ke hal yang sama, hampir semua kita kembali kesitu, gak berubah-berubah,” jelasnya.

Dirinya juga menekankan bahwa ormas keagamaan yang terjun ke dalam pengelolaan tambang diragukan kapasitas dan kompetensinya dari segi teknis.

“Jadi sudah jelas itu, mereka (ormas) tidak punya kapabilitas atau kompetensi untuk mengelola tambang,” tambahnya.

Dia juga menjelaskan, dalam UU Minerba, IUP memang diakomodasi untuk kepentingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) namun dengan catatan yang sudah punya badan usaha dan atau punya kapasitas untuk mengolah tambang.

“Kalau IUP kecil-kecil, jadi memang tujuannya untuk akomodir perusahaan tambang yang kecil-kecil yang mereka gak sanggup beli lahan dengan jumlah yang besar,” ungkapnya.

Namun apa yang tertuang dalam pasal 83A PP Nomor 25 tahun 2024 menurutnya justru akan menggerus sisi kritis dari ormas-ormas keagamaan besar di Indonesia.

“Ini sekarang sudah mengakomodasi untuk ormas keagamaan, ormas ini kan terkenal dengan sisi kritis terhadap kekuasaan, misalnya PP Minerba dengan Migas ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar, kelompok-kelompok inilah yang diharapkan bisa mengajukan Judicial Review (JR). Ya, sekarang kita gak bisa berharap apa-apa, karena mereka sudah terlibat di dalamnya. Ini kepentingan akomodatif, politis banget,” tutupnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hashim Djojohadikusumo mengatakan, akan fokus pada pengembangan pengolahan timah di bawah naungan PT Solder Tin Andalan Indonesia (PT Stania) yang terletak di Batam, Kepulauan Riau.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking PT Stania pun memang baru dilakukan pada 10 Mei 2024 lalu. Adik dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu mengatakan, pihaknya sedang dalam tahap menambah line produksi agar target produksi per tahun yang sebesar 16.000 ton itu dapat tercapai.

“Ada, kita rencana untuk tambah lagi, kemarin kan di Batam untuk peresmian atau peletakan batu pertama untuk line pertama. Ada kemungkinan kita tambah 4 line lagi atau 5 line lagi,” katanya saat ditemui Kontan beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, untuk timah anak usaha Grup Arsari akan berfokus dulu pada wilayah Batam.

“Selain di Batam? Kita fokus di Batam ya, ini untuk industri,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Hashim menjabat sebagai komisaris utama di Arsari Tambang. Di mana pabrik ini akan memproduksi solder berbahan dasar timah dalam berbagai bentuk mulai dari kawat solder hingga pasta solder.

Pada tahap pertama perusahaan akan memproduksi 200 ton tin solder powder per tahun, dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 16 ribu ton.

Dengan investasi awal pembangunan pabrik tersebut mencapai Rp 100 miliar dan target omzet hingga Rp 1,2 triliun per tahun.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pengembangan menilai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan signifikan bisa membantu mengatasi kesenjangan atau backlog perumahan di Tanah Air.

Direktur Utama PT Pulo Mas Jaya Robby Ferliansyah misalnya, optimistis program dana Tapera akan membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. Ia bilang, Tapera merupakan program yang berpihak kepada rakyat dan bersifat gotong Royong.

“Tapera ini awalnya dikhususkan untuk ASN dan TNI, tapi faktanya yang paling banyak membutuhkan rumah adalah Masyarakat umum lainnya. Akhirnya, program ini diperluas agar bisa menjangkau seluruh masyarakat. Ini adalah pengejewantahan dari semangat gotong royong. Di sisi lain, ini juga tabundan yang bisa ditarik nantinya,” kata Robby dalam keteranganya, Minggu (2/5).

Robby menambahkan, pihaknya siap berkolaborasi dengan program dana Tapera demi menjadi solusi bagi penyediaan rumah yang lebih terjangkau. Menurutnya perusahaan pengembang perumahan akan menjadi pihak yang ikut terdampak positif.

Ia menjelaskan, tantangan terbesar memiliki rumah adalah harga lahan yang sudah sangat tinggi. Sehingga membuat harga rumah jadi ikut terkerek naik, khususnya di Jakarta.

Kondisi harga rumah yang semakin mahal, kata dia, memunculan tren anak mudah tak lagi mau beli rumah untuk investasi, tetap memilih menyewa. Sementara mereka yang memilih memberi rumah hanya punya peluang beli di pinggiran Jakarat yang jarkanya sangat jauh dari tempat bekerja.

Oleh karena itu, Robby melihat adanya dana Tapera bisa memberikan kepastian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Dana itu akan dikelola BP Tapera akan dikelola untuk bisa memberikan subsidi untuk pembelian rumah, kredit renovasi rumah, dan kredit Pembangunan rumah.

“Subsidi ini akan membuat harga rumah menjadi terjangkau. Jadi dana Tapera bisa membantu pengembang dalam kegiatan penyediaan rumah murah bagi masyarakat," kata dia.

Ia menambahkan, Pulo Mas Jaya telah menginisiasi penyediaan rumah murah atau dengan harga di bawah Rp 1 Miliar. Rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membeli rumah pertamanya.

"Kami sedang mengembangkan hunian Cubo House di Pulo Gebang, Jakarta Timur, yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, dengan harga di bawah Rp 1 miliar. Mungkin ini satu-satunya rumah dibawah 1 miliar yang ada di Jakarta,” ujarnya.

Robby menuturkan, pemerintah Jakarta memberi BPHTB gratis bagi rumah pertama. Oleha karenanya, Pulo Mas Jaya juga ikut bergerak kesana untuk membantu masyarakat. “Nantinya dana Tapera bisa memperkuat rencana kami menyediakan rumah murah dalam bentuk subsidi khususnya bagi pengembang seperti kami.” pungkasnya.

Reporter: Amalia Nur Fitri, Dimas Andi, Vina Elvira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mobil bekas kini cukup sering diburu oleh para konsumen di tengah melemahnya penjualan mobil baru di Indonesia akhir-akhir ini.

Beberapa perusahaan otomotif pun mengklaim ada peningkatan permintaan mobil bekas selama 2024 berjalan.

Salah satu Agen Pemegang Merek (APM) otomotif, PT Honda Prospect Motor (HPM) menyebut, penjualan mobil bekas Honda telah meningkat dua kali lipat sejak awal 2024.

Lonjakan signifikan terjadi menjelang momen musim mudik Lebaran Idulfitri lalu. Sejauh ini, banyak konsumen yang membeli mobil bekas seperti Honda Brio, CR-V, dan HR-V.

Sales & Marketing and Aftersales Director Honda Prospect Motor Yusak Billy menilai, kenaikan penjualan unit di dealer used car Honda terjadi mengingat mobil bekas dapat menjadi pilihan alternatif bagi para konsumen tertentu.

Terlebih lagi, akhir-akhir ini pasar mobil baru di Tanah Air kurang bertaji seiring ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Honda berkomitmen untuk selalu memberi nilai lebih ke konsumen, misalnya menjaga harga jual kembali (resale) mobil bekas tetap tinggi.

Maka itu, Honda menerapkan strategi seperti memperkuat jaringan layanan purna jual agar para konsumen loyal dapat dengan mudah merawat mobil bekasnya, sehingga harga jualnya tetap kompetitif.

"Sebagai contohnya adalah Honda Brio harganya bisa hanya turun 7% selama dua tahun pemakaian, sangat baik dibandingkan harga mobil listrik bekas yang bisa turun jauh sekali," ungkap Billy, Minggu (2/6).

Sebagai pengingat, HPM telah membuka 6 dealer mobil bekas bersertifikasi Honda pada 2023 yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Depok, Tangerang, Jambi, dan Yogyakarta. Memasuki 2024, HPM berekspansi dengan membuka dua dealer mobil bekas di Palembang dan Palu.

Ekspansi bisnis

Emiten penjual mobil bekas, PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASLC) turut memprediksi industri mobil bekas nasional akan terus tumbuh sekalipun angka penjualan mobil baru sedang tertekan.

Proyeksi tersebut didasari oleh angka pembiayaan otomotif yang terus tumbuh stabil di atas 10% di tengah penurunan penjualan mobil baru yang telah terjadi sejak akhir 2023 hingga jelang pertengahan tahun ini.

"Melihat kondisi pasar yang masih prospektif, kami optimistis bisa meraih pertumbuhan pendapatan dan laba dobel digit di tahun ini," tutur Jany Candra, Presiden Direktur Autopedia Sukses Lestari, Jumat (31/5).

Untuk mencapai target tersebut, ASLC menggeber ekspansi berupa penambahan minimal 18 showroom mobil bekas Caroline.id pada 2024. Dalam materi paparan publik baru-baru ini, ASLC telah memiliki 11 showroom Caroline.id per Mei 2024. Caroline.id pun disebut sebagai salah satu unit bisnis yang berkontribusi besar bagi kinerja ASLC.

Selain Caroline.id, ASLC juga mencari pendapatan bisnis grosir mobil bekas melalui layanan lelang JBA. Saat ini, emiten tersebut telah memiliki 35 titik lokasi JBA di seluruh Indonesia.

Dari sisi kinerja keuangan, per kuartal I-2024 ASLC mencetak kenaikan pendapatan 37,4% year on year (YoY) menjadi Rp 183,3 miliar. Laba bersih ASLC juga melesat 655,5% YoY menjadi Rp 16,9 miliar.

Di sisi lain, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Jongkie Sugiarto menilai, penjualan mobil bekas tetap berisiko mengalami tren penurunan sebagaimana yang juga terjadi di industri mobil baru.

Hal ini bisa saja terjadi akibat belum membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional, suku bunga acuan tinggi, hingga pelemahan kurs rupiah.