JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Triono Junoasmono memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dalam Sidang dengan perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024, 96/PUU-XXII/2024, dan 134/PUU-XXII/2024 yang digelar Rabu (6/11/2024), Triono menyebut kewajiban masyarakat menjadi anggota Tapera sesuai dengan asas gotong royong.

"Asas gotong royong melalui upaya dari setiap warga negara untuk bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta," ucap Triono dalam sidang.

Dia menyebut, tujuan besar UU Tapera untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan atas perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ini sesuai dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negaranya dalam bertempat tinggal yang diatur oleh ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Menurut Triono, asas gotong royong dari pelaksanaan pengelolaan Dana Tapera, tidak semua Peserta Tapera yang telah menabung mendapatkan pembiayaan Tapera, tetapi Peserta yang berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan ditopang pembiayaannya oleh Peserta lain yang lebih mampu melalui pengelolaan tabungan kolektif berupa dana Tapera yang digunakan sebagai pembiayaan perumahan.

Melalui konsep ini, pemerintah menilai peserta yang lebih mampu bisa memberikan dukungan kepada peserta yang kurang mampu sehingga tercipta keadilan distributif dalam pembiayaan perumahan.

Triono mengatakan Skema Tapera yang merupakan bentuk Housing Provident Fund dengan sistem tabungan wajib, adalah solusi efektif dalam penyediaan perumahan yang juga diadopsi di berbagai negara lain.

Dengan memanfaatkan sistem tabungan wajib, Skema Tapera mengumpulkan dana dari Peserta untuk memberikan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi MBR.

Dia juga menegaskan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera merupakan norma yang mewajibkan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi Peserta.

Kemudian, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Tapera mengatur bagi pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum berlaku norma kebolehan dengan adanya frasa “dapat menjadi Peserta”.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Tapera hanya mengatur terkait kepesertaan saja dan tidak mengatur materi muatan mengenai pembebanan finansial kepada peserta Tapera, sehingga tidak menimbulkan beban finansial kepada Para Pemohon.

“Menurut Pemerintah, kata “wajib” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera tidak dapat dimaknai sebagai “sukarela” sebagaimana petitum Para Pemohon karena justru akan menimbulkan tidak tercapainya tujuan negara untuk memenuhi hak warga negara dalam bertempat tinggal sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, tidak tercapainya keadilan distributif, dan pembiayaan perumahan akan kembali berfokus pada APBN melalui mekanisme FLPP saja," ucap Triono.

"Selain itu, UU Tapera tidak menimbulkan beban finansial bagi Para Pemohon dan seharusnya dilihat sebagai tabungan yang mempunyai banyak manfaat,” tandasnya.

Sebagai tambahan informasi, MK menggabung pemeriksaan tiga permohonan perkara pengujian materi UU Tapera. Tiga perkara dimaksud, yakni Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, dan Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024.

Perkara pertama mendalilkan kewajiban Tapera menguras pendapatan masyarakat rendah, sedangkan biaya hidup semakin tinggi dan ditambah pula adanya potongan upah untuk BPJS dan biaya lainnya.

Perkara kedua, mendalilkan upah buruh atau pekerja mandiri masih kecil bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup layak, namun tetap diwajibkan membayar iuran Tapera.

Terakhir, adalah dalil kewajiban Tapera bertentangan dengan konstitusi karena memaksa seolah-olah seperti pajak, serta bukan juga termasuk dalam pungutan lain yang bersifat memaksa untuk diikuti setiap pekerja masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun non-MBR.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Senin siang, 4 November 2024, dimulai dari perombakan jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Berikutnya ada berita tentang desakan agar seluruh Menteri Perdagangan diperiksa dan nasib Tapera di pemerintahan Prabowo. Lalu ada berita tentang manuver Grup Bakrie dalam menghadapi PKPU dan Bank Permata menaggapi piutangnya Rp 595 miliar di Sritex.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Erick Thohir Tunjuk Simon Aloysius Gantikan Nicke Widyawati jadi Dirut Pertamina

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri untuk menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan itu diambil melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dilakukan Kementerian BUMN pada hari ini, Senin, 4 November 2024.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ujar Fadjar di Jakarta, Senin, 4 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Simak lebih jauh tentang Erick Thohir rombak direksi dan komisaris Pertamina di sini.

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho buka suara ihwal kelanjutan kebijakan Tapera di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diteken Presiden ke-7 Joko Widodo pada 20 Mei lalu, gaji pekerja bakal dipotong 3 persen untuk iuran Tapera.

Namun dalam periode pemerintahan saat itu, urusan perumahan masih di bawah naungan Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara kini, Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan (PKP) Permukiman. Karena itu, Heru mengaku masih menunggu arahan Menteri PKP Maruarar Sirait—yang akan berperan sebagai Ketua Komite BP Tapera.

“Kami masih menunggu kebijakan seperti apa terkait Tapera ke depan,” kata Heru ketika ditemui di sela acara groundbreaking program rumah gratis di Tangerang, Banten, Jumat, 1 November 2024.

“Prinsipnya, dengan semangat gotong royong rakyat, kami ingin menjadi bagian solusi menyediakan akses pembiayaan yang murah, terjangkau, dan berkelanjutan untuk masyarakat berpenghasilan rendahh yang belum memiliki rumah.”

Menurut Heru, Menteri PKP akan mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan kebijakan Tapera ke depan. Terlebih, dalam kondisi sekarang banyak tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Salah satunya, tren penurunan kelas menengah yang diikuti penurunan kemampuan daya beli.

Sebagai informasi, PP Nomor 21 Tahun 2021 merupakan revisi PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Pasal 5 dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 menyebutkan, peserta Tapera harus berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah ketika mendaftar. Pekerja juga harus memiliki penghasilan tetap setiap bulan minimal sebesar upah minimum. Namun, ketentuan upah minimum dapat dikecualikan bagi pekerja mandiri.

Setoran simpanan peserta adalah sebesar 3 persen dari gaji, upah, atau penghasilan per bulan. Pembayaran bagi pekerja ditanggung bersama pengusaha sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen melalui pemotongan gaji atau upah. Sementara iuran bagi freelancer ditanggung dirinya sendiri.

“Pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera,” bunyi Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2024.

Kebijakan ini sempat menuai polemik dan penolakan hingga direspons Prabowo Subianto yang saat itu sudah mengantongi kemenangan dalam Pilpres 2024. Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan merespons isu ini ketika ditanya wartawan usai bertemu Jokowi di Istana Negara.

“Kami akan pelajari dan cari solusi terbaik,” kata Prabowo, Kamis, 6 Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang seharusnya digelar pada Selasa (22/10/2024) hari ini.

Sidang tiga perkara uji materi momor 86/PUU-XXII/2024, 96/PUU-XXII/2024, dan 134/PUU-XXII/2024 ditunda karena pihak dari DPR RI tidak hadir.

"Sidang hari ini beragendakan mendengarkan keterangan DPR, namun belum bisa hadir sehingga akan dijadwalkan ulang. Sementara Pemerintah sudah ada keterangan tertulisnya, tetapi pejabat yang harus membacakan tidak ada yang terjadwal di MK," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang, Selasa.

Suhartoyo mengatakan, pejabat pemerintah tidak hadir karena alasan ada rapat tingkat tinggi dengan menteri baru dalam Kabinet Merah Putih hari ini.

Oleh sebab itu, Suhartoyo memutuskan agar sidang ini ditunda agar pihak DPR dan pemerintah bisa memenuhi keterangannya di persidangan.

"Maka Mahkamah bermusyawarah akan memberi kesempatan untuk pembacaan keterangan pada sidang berikut. Maka sidang berikutnya akan diselenggarakan pada Rabu, 6 November 2024 pukul 10.30 WIB," kata dia.

Sebelumnya, MK menjadwalkan sidang lanjutan uji materi terkait UU Tapera dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah.

Tidak hanya satu perkara, MK menjadwalkan tiga perkara terkait uji materi yang sama yang dijadwalkan untuk disidangkan.

Kebijakan Tapera menjadi sorotan karena mewajibkan potongan 3 persen dari gaji pekerja setiap bulannya.

Rincian danannya berasal dari pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.

Aturan dana Tapera tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera untuk pembiayaan perumahan secara gotong royong diwajibkan paling lambat 2027.

Dalam PP Tapera, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada Badan Pengelola Tapera paling lambat tujuh tahun sejak aturan itu berlaku atau pada 2027.

Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu tugasnya merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi industri perumahan di satu sisi. Di sisi lain yang penting menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Fahri Hamzah menjelaskan program 3 juta rumah itu akan menyasar di perkotaan 1 juta unit dan 2 juta unit di pedesaan. Pada prinsipnya pemerintah disebut tidak membangun, hanya menciptakan ekosistem bagi industri untuk menggarapnya.

"Jadi kita prinsipnya pemerintah tidak membangun, tapi menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk terjun dari semua jenis pemain. Cuma yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri yang besar-besar silakan," imbuhnya.

Terkait sektor perumahan seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan ada di dalam ekosistemnya. Saat ini yang menjadi fokusnya terlebih dahulu adalah pemisahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum.

"Nanti Tapera, SMF, BTN, perbankan secara umum nanti diletakkan di dalam ekosistem itu, ini yang lagi kita tuntaskan. Kita harus tetap jalan langsung tahun ini. Makanya kita PR-nya pemisahan kementerian dulu, mudah-mudahan hari ini bisa serah terima, besok kita sudah mulai pembahasan," tuturnya.

Fahri Hamzah memastikan permasalahan backlog atau kesenjangan perumahan akan diselesaikan di tahun pertama menjabat. Terkait kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sementara bergabung dulu dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Semua yang mengatasi backlog 13 juta dan 26 juta rumah tidak layak huni akan diselesaikan langsung di tahun pertama. (Kantor) gabung dulu," pungkas Fahri Hamzah.

Maruarar Sirait yang baru saja dilantik sebagai MenteriPerumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih, berbicara mengenai kebijakan yang menuai pro dan kontra, yakni Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Aturan mengenai Tapera diperluas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, yag merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020.

Dalam PP 25/2020, disebutkan pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun dari aturan tersebut berlaku, ini berarti iuran pegawai peserta Tapera akan dimulai paling lambat pada 2027.

Merespons hal tersebut, Maruarar atau yang lebih akrab disapa Ara mengatakan, belum ada arahan dari Presiden Prabowo mengenai implementasi iuran Tapera.

"Belum sampai ke situ tapi saya sudah sampaikan konsep kami seperti itu. Itu bentuk seperti apa kita bicarakan lebih lanjut," ujar Ara di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Ia menjelaskan, akan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat, mengenai implementasi iuran Tapera.

"Kita mau dengar secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan bisa komprehensif. Kita bisa dengan berbagai kesempatan in Pak Prabowo sampaikan program beliau yang strategis dan penting, sehingga ada yang bermakna di masa kepemimpinan beliau," jelasnya.

Dalam Pasal 15 PP 21/2024, dijelaskan besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja, dan dari penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Besaran simpanan peserta untuk pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen. Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri seperti freelancer ditanggung sendiri.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 ini mengatur ketentuan di antaranya kewenangan pengaturan Kepesertaan Tapera oleh Kementerian terkait, serta pemisahan sumber dana antara dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari dana Tapera.

BP Tapera mengemban tugas penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan dengan berlandaskan gotong royong. Peserta yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh manfaat berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buka-bukaan soal nasib pungutan potong gaji Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini baru akan berjalan di tahun 2027 mendatang.

Namun, sejauh ini kebijakan Tapera banyak memancing pro kontra di tengah masyarakat. Banyak penolakan yang terjadi pada program tersebut.

Maruarar sendiri belum mau menyatakan tegas apakah dirinya akan melanjutkan program tersebut atau tidak. Dia mengaku akan mempelajari kebijakan ini terlebih dahulu dan juga tak lupa untuk mendengarkan masukan dari semua pihak soal kebijakan ini.

"Belum sampai ke situ, tapi saya sudah sampaikan apa konsep kami seperti itu. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicara lebih lanjut. Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak," ungkap Maruarar usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dia juga mengaku akan mendengarkan masukan dari akademisi, para pengamat, para pelaku bisnis, dan juga calon konsumen soal kebijakan ini.

"Kita juga perlu mendengar secara sistematis sehingga apa yang kita lakukan itu comprehensive. Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategis yang sangat penting," ujar Maruarar.

Iuran Tapera yang nantinya akan memotong gaji sebesar 3% akan diterapkan setelah ada peraturan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Paling lambat kebijakan ini akan berjalan di 2027.

INFO BISNIS - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis. 17 Oktober 2024. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat concern terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS. Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak. Untuk di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” ujar Hirwandi usai seremoni Akad Massal KPR Tapera Syariah dan Penandatanganan MOU antara BTN dan Universitas Jember, di Jember, Jawa Timur, Kamis. 17 Oktober 2024 lalu.

Hirwandi mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah sd 30 September 2024 sebanyak 527 unit. Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit. “BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya.

Hirwandi menegaskan, BTN Syariah terus berkomitmen dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia. BTN Syariah hingga akhir September 2024 telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 29.618 unit dengan nilai mencapai Rp. 4,76 triliun, sedangkan untuk pembiayaan rumah non subsidi sebanyak 11.103 Unit senilai Rp. 2,83 triliun. “Tahun depan BTN Syariah menargetkan pembiayaan rumah menjadi 61.791 unit atau naik sekitar 48 persen dari tahun 2024,” katanya.

Untuk mencapai strategi tersebut, Hirwandi menuturkan, BTN Syariah akan mengoptimalkan seluruh potensi kuota FLPP dan KPR Tapera Syariah dengan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder perumahan baik Kementerian PUPR dan BP Tapera serta dengan Organisasi Kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah. “Selain itu, kami juga terus mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi dan pengembang KPR Subsidi serta melakukan perbaikan bisnis proses KPR Subsidi dengan sistem Host-to-Host dengan Sistem BP Tapera,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah sebanyak 594 unit rumah. “Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” ujar Heru.

Heru memaparkan di Provinsi Jawa Timur BP Tapera telah merealisasikan akad Tapera dengan total nominal akad Rp189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah, dimana untuk akad syariah sendiri adalah sebanyak 156 unit rumah senilai Rp23,08 Miliar dimana Kota dan Kabupaten Jember sendiri memberikan kerkontribusi sebanyak 121 unit rumah Tapera, yang 10 unit diantaranya syariah dengan nilai Rp1,3 miliar.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 tertinggi, yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp4,27 triliun. “Kabupaten Jember sendiri menjadi bagian sebanyak 7.553 unit rumah, dimana 870-nya menggunakan skema Syariah. Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp71,45 Triliun,” kata Heru.

MOU bersama Universitas Jember

Di sisi lain, BTN Syariah dan BP Tapera pada kesempatan yang sama melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Universitas Jember. BTN Syariah dan Universitas Jember tandatangani kesepakatan MOU mengenai Jasa Layanan Perbankan Syariah meliputi Giro, Pembukaan Tabungan, Pembiayaan Consumer dan Komersial serta Penggunaan E-Channel.

“BTN merasa bangga dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Universitas Jember, perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi segenap civitas akademika Univeritas Jember, dengan beragam produk dan jasa perbankan yang akan memudahkan manajemen kampus, karyawan, dan mahasiswa dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari,” ujar Hirwandi.

Jakarta, Investor.id- Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur (Jatim), Kamis (17/10/2024).

Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat khususnya pegawai negeri sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat concern terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS.

Untuk itu, kata dia, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jatim khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak. Untuk di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” kata Hirwandi dalam siaran pers dikutip Jumat (18/10/2024).

Dia mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah sd 30 September 2024 sebanyak 527 unit. Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

“BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah sebanyak 594 unit rumah. “Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” jelas Heru.

Heru memaparkan di Provinsi Jawa Timur BP Tapera telah merealisasikan akad Tapera dengan total nominal akad Rp189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah, dimana untuk akad syariah sendiri adalah sebanyak 156 unit rumah senilai Rp23,08 Miliar dimana Kota dan Kabupaten Jember sendiri memberikan kerkontribusi sebanyak 121 unit rumah Tapera, yang 10 unit diantaranya syariah dengan nilai Rp1,3 miliar.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 tertinggi, yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp4,27 triliun.

“Kabupaten Jember sendiri menjadi bagian sebanyak 7.553 unit rumah, dimana 870-nya menggunakan skema Syariah. Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp71,45 triliun,” jelas Heru.

Di sisi lain, BTN Syariah dan BP Tapera pada kesempatan yang sama melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Universitas Jember. BTN Syariah dan Universitas Jember tandatangani kesepakatan MOU mengenai Jasa Layanan Perbankan Syariah meliputi Giro, Pembukaan Tabungan, Pembiayaan Consumer dan Komersial serta Penggunaan E-Channel.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN Syariah) kembali menggenjot pembiayaan perumahan, dalam hal ini penyaluran KPR Tapera Syariah. Di mana, targetnya bisa mencapai 1.000 unit pada tahun ini.

Direktur Konsumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah sampai 30 September 2024 sebanyak 527 unit. Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

“BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (18/10).

Terbaru, BTN Syariah bersama BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024). Adapun, akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember itu berjumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak. Untuk di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

Lebih lanjut, Hirwandi menegaskan, BTN Syariah bakal terus meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

BTN Syariah hingga akhir September 2024 telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 29.618 unit dengan nilai mencapai Rp. 4,76 triliun, sedangkan untuk pembiayaan rumah non subsidi sebanyak 11.103 Unit senilai Rp. 2,83 triliun.

“Tahun depan BTN Syariah menargetkan pembiayaan rumah menjadi 61.791 unit atau naik sekitar 48% dari tahun 2024,” katanya.

Untuk mencapai strategi tersebut, Hirwandi menuturkan, BTN Syariah akan mengoptimalkan seluruh potensi kuota FLPP dan KPR Tapera Syariah dengan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder perumahan baik Kementerian PUPR dan BP Tapera serta dengan Organisasi Kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah.

“Selain itu, kami juga terus mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi dan pengembang KPR Subsidi serta melakukan perbaikan bisnis proses KPR Subsidi dengan sistem Host-to-Host dengan Sistem BP Tapera,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Syariah berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024).

Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat fokus terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS.

SHUTTERSTOCK/KUNLATHIDA6242 Ilustrasi KPR syariah.

Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak.

Adapun di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang, sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” ujar Hirwandi dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Hirwandi mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah hingga 30 September 2024 sebanyak 527 unit.

Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah, kredit pemilikan rumah (KPR).

“BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya.

Hirwandi menegaskan, BTN Syariah terus berkomitmen dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hingga akhir September 2024, BTN Syariah telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 29.618 unit dengan nilai mencapai Rp 4,76 triliun, sedangkan untuk pembiayaan rumah non subsidi sebanyak 11.103 Unit senilai Rp 2,83 triliun.

“Tahun depan BTN Syariah menargetkan pembiayaan rumah menjadi 61.791 unit atau naik sekitar 48% dari tahun 2024,” terang Hirwandi.

Untuk mencapai strategi tersebut, Hirwandi menuturkan, BTN Syariah akan mengoptimalkan seluruh potensi kuota FLPP dan KPR Tapera Syariah dengan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder perumahan baik Kementerian PUPR dan BP Tapera serta dengan organisasi Kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah.

"Selain itu, kami juga terus mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi dan pengembang KPR Subsidi serta melakukan perbaikan bisnis proses KPR Subsidi dengan sistem Host-to-Host dengan Sistem BP Tapera,” tutur dia.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah sebanyak 594 unit rumah.

"Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” jelas Heru.

Heru memaparkan di Jawa Timur BP Tapera telah merealisasikan akad Tapera dengan total nominal akad Rp 189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah, di mana untuk akad syariah adalah sebanyak 156 unit rumah senilai Rp 23,08 miliar.

Kota dan Kabupaten Jember memberikan kerkontribusi sebanyak 121 unit rumah Tapera, yang 10 unit di antaranya syariah dengan nilai Rp 1,3 miliar.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 tertinggi, yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp 4,27 triliun.

“Kabupaten Jember sendiri menjadi bagian sebanyak 7.553 unit rumah, dimana 870-nya menggunakan skema Syariah. Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp 71,45 triliun,” jelas Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Syariah berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024).

Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat fokus terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS.

SHUTTERSTOCK/KUNLATHIDA6242 Ilustrasi KPR syariah.

Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak.

Adapun di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang, sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” ujar Hirwandi dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Hirwandi mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah hingga 30 September 2024 sebanyak 527 unit.

Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.