Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dengan organisasi masyarakat (ormas). Penguatan dilakukan melalui forum pembahasan isu strategis, oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri.

“Forum ini juga menjadi sarana untuk memperoleh masukan terkait perubahan-perubahan dalam bidang Organisasi Kemasyarakatan," kata Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Abdul Gafur, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 8 November 2024.

Hal tersebut diungkap Gafur mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI/Pj. Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 peserta, yang terdiri atas pimpinan dan staf lingkup Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, pimpinan dan staf lingkup Ditjen Politik dan PUM, dan juga perwakilan ormas.
Bertajuk “Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan,” kegiatan digelar di Hotel Asyana Sentul, Kabupaten Bogor. Gafur mengatakan forum ini melibatkan sekretariat Tim Terpadu beserta beberapa Ormas seperti Seknas FITRA, Yayasan Indonesia Cerah, dan Yayasan Fahmina, dengan tujuan memperkuat kemampuan Ormas untuk bertransformasi dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Berbagai narasumber turut dihadirkan dalam acara ini untuk memberikan perspektif dari berbagai bidang, di antaranya Edang Kendana, seorang Widyaiswara Ahli Madya dari BPSDM Kemendagri, yang membawakan materi tentang “Pengukuran dan Peningkatan Kapasitas SDM.”

Selain itu, hadir juga perwakilan dari Yayasan Indonesia Cerah, Seknas FITRA, Yayasan Fahmina, Julia dari Program Yayasan The Habibie Center yang membahas “Peta Jalan Transisi Energi di Indonesia,” serta Yayasan Bani Abdurahman Wahid.

Abdul Gofur mengatakan melalui diskusi dan pandangan yang diperoleh dari forum ini, Ditjen Politik dan PUM berharap dapat mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung peran Ormas dalam membangun masyarakat yang inklusif dan tangguh.

“Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sinergi yang efektif antara pemerintah dan Ormas di Indonesia," ujar Abdul Gofur.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai bahwa dukungan sejumlah ormas Betawi kepada pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Jakarta 2024 tak menjamin seluruh anggotanya memberikan suara yang sama.

Kendati beberapa ormas telah menyatakan dukungan secara resmi, tiap anggota tetap memiliki kebebasan pilihan masing-masing.

“Apakah semua anggota atau keluarga mereka mendukung? Kan enggak. Mereka tetap dilihat sebagai individu yang berdiri independen dan punya kepentingan sendiri,” ujar Yunarto dalam program bincang-bincang "Obrolan News Room" di kanal YouTube Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Sebagai contoh, Yunarto menyebut dukungan dari Bang Japar kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono, yang meskipun solid secara deklarasi, masih memungkinkan adanya anggota yang mendukung kandidat lain.

“Misalnya, pemilih Bang Japar, kalau dia tegak lurus karena deklarasi Fahira Idris, dia dukung RK. Tapi bukan tidak mungkin anggota Bang Japar ada juga yang memilih dari PDI-P atau anggota DPRD dari PDI-P,” jelasnya.

Fenomena serupa, lanjut Yunarto, bisa saja terjadi di Forum Betawi Rempug (FBR), yang telah mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Namun, menurut Yunarto, anggotanya bisa saja ada yang memilih kandidat berbeda.

“Banyak juga anggota yang ikut DPRD dari Golkar, misalnya. Artinya, deklarasi saja tidak cukup, harus ada aktivasi lapangan,” ungkap Yunarto.

Ia menyebutkan, aktivasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang langsung melibatkan masyarakat, seperti bazar murah, pengajian bersama, atau konser rakyat. Blusukan dan pertemuan langsung dinilai akan menjadi kunci keberhasilan kandidat.

“Yang lebih rajin blusukan, turun ke masyarakat, lebih rajin aktivasi, itu yang menurut saya akan menang. Karena ini enggak cukup besar hanya di kecamatan; kandidat harus datang sampai ke tingkat kelurahan,” tambah Yunarto.

Sebelumnya, diketahui dua ormas besar Betawi di Jakarta, Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dan Forum Betawi Rempug (FBR), secara resmi menyatakan dukungan kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

Ormas Bang Japar, di sisi lain, mendukung pasangan nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono.

Organisasi masyarakat (ormas) Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) menyatakan dukungannya untuk pasangan cagub-cawagub Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Deklarasi ini disampaikan pada Sabtu (26/10) di Setiabudi, Jaksel.

Ketua Umum Ormas Bang Japar, Fahira Idris, berkumpul bersama dengan perwakilan pengurus dari 44 kecamatan di Jakarta. Ratusan orang yang padati Gedung Nyi Ageng Serang itu, berkomitmen akan mendukung pasangan nomor urut 1 itu hingga nanti sampai menang ke Balai Kota.

"Kami Ormas Bang Japar di DKI ada 6 ribu anggota kami siap mendukung RIDO menang satu putaran," ujar Fahira yang juga merupakan anggota DPD RI itu kepada wartawan.

Diungkapkannya juga, massanya yang juga merupakan basis pendukung Anies Baswedan di Jakarta ini, memberikan dukungan ke pasangan RIDO usai pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu.

"Pertemuan kami diawali dengan ibu Cinta (istri RK Atalia Praratya) setelah pelantikan presiden dan hari itu pun saya bertemu Pak Anies Baswedan sahabat saya, saya bilang 'Pak Anies mohon doanya, untuk Pilkada kali ini saya dukung Pak Ridwan Kamil' dan Pak Anies mengatakan 'Saya menghormati pilihannya Ibu Vera', Alhamdulillah," ceritanya.

RK yang turut hadir bersama sang istri pun menyambut baik deklarasi ini. Dia mengaku baru pertama kali selama kampanye di Jakarta sejauh ini, menerima deklarasi yang sangat meriah.

"Kita bicara data ya, bu Fahira ini kurang lebih punya 800-an ribu suara untuk DPD kemarin kan. Artinya minimal ada 800 ribu warga Jakarta yang mencintai bu Fahira Idris. Mudah-mudahan ini akan dikunjungi kembali oleh relawan dari Bang Japar, Kebangkitan Jawara Pengacara, organisasi kemasyarakatan Bu Fahira Idris, mulai sekarang sampai hari terakhir kampanye," ujar RK.

Dalam kesempatan itu, RK berharap suara pendukung Fahira dan juga yang dikantongi Anies dalam Ormas Bang Japar di Jakarta bisa masuk ke pasangan RIDO pada 27 November mendatang.

"Sehingga kalau pakai teori semuanya kembali terjangkau mudah-mudahan pasangan RIDO mendapatkan tambahan suara yang signifikan, bisa satu putaran. Apalagi beliau sudah minta izin ke Pak Anies, karena Bang Japar ini kan salah satu organisasi pertama yang mengusung Pak Anies lah ya, kira-kira begitu," sambungnya.

Berikut rincian deklarasi yang disampaikan oleh Ormas Bang Japar:

Bismillahirrahmanirrahim

Naskah Deklarasi Bang Japar untuk Kemenangan RIDO

Satu, kami pengurus dan anggota Bang Japar mendukung secara penuh dan siap memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Jakarta 2024.

Dua, kami pengurus dan anggota Bang Japar akan menyatukan barisan di seluruh kekuatan masyarakat dan berkolaborasi dengan seluruh Jakarta untuk berjalan bersama Ridwan Kamil dan Suswono menuju Jakarta Baru Jakarta Maju, untuk kemenangan 1 putaran di DKI Jakarta.

Tiga, kami pengurus dan anggota Bang Japar akan bergerak mengawal dan menjaga TPS di seluruh wilayah DKI Jakarta sampai ke Pulau Seribu.

Semoga Allah Swt melindungi, menjaga, mengabulkan segala hajat kita. Semuanya adalah berjuang bersama Ridwan Kamil-Suswono. Amin Amin ya rabbalamin.

Ditetapkan di Jakarta

26 Oktober 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengaku telah melaksanakan survei untuk mencari titik tambang yang akan dikelola oleh ormas mereka.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Muhammadiyah itu mengatakan tengah mengkaji untuk memakai lahan tambang batu bara wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Adaro Energy, Kideco, dan Arutmin Indonesia di Kalimantan Timur.

“Mengenai di mana yang kami pilih dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil menteri Investasi itu sudah kami survei, kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, dia melanjutkan bahwa proses survei awal yang dilakukan oleh ormasnya mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan.

Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batu bara demi mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan.

“Jadi ini kami masih membentuk lembaga yang ada di Muhammdiyah. Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan,” imbuhnya.

Muhadjir menambahkan Muhammdiyah telah menerjunkan para surveyor internal dari kalangan dosen Universitas Muhammadiyah.

Apalagi, Muhadjir mengaku bahwa saat ini ormasnya telah memiliki lima fakultas program studi pertambangan di Muhammadiyah yang rata-rata sudah berpartner atau bekerja sama dengan perusahaan penambang.

“Kampusnya juga dekat dengan tambang. Misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram itu dekat Newmont [sekarang Amman Mineral] kan. Kemudian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu kan dekat KPC. Ada juga di Berau, itu dengan Berau Coal,” pungkas Muhadjir.

Sekadar informasi, pemerintah akan membagikan 96.854 hektare wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke ormas keagamaan.

Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

Pelantikan ormas di Jalan Medan-Binjai, Medan, Sumatera Utara, pada Minggu (13/10) diserang orang tak dikenal atau OTK.

Dalam video yang beredar, para pelaku melempari batu ke arah pelantikan.

Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Iptu Suyanto, mengatakan ada 2 orang terluka dalam penyerangan tersebut. Mereka telah dirawat di rumah sakit.

"Ada 2 yang terluka di bagian kepala," kata Suyanto kepada kumparan, Rabu (16/10).

Untuk pelaku penyerangan, lanjut Suyanto, masih dalam penyelidikan. Sempat beredar kabar kalau pelaku adalah kelompok geng motor, namun dia belum dapat berkomentar.

"Masih diselidiki dari kelompok mana," ujarnya.

Jakarta -

Pemerintah merestui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah untuk mengelola tambang. Selain dua ormas keagamaan tersebut, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses. Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini.

"Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.

(acd/rrd)

Jakarta -

Pemerintah memberikan restu kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Beberapa yang disorot belakangan ini antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah.

Selain PBNU dan Muhammadiyah, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memberikan izin tambang kepada PP Persis. Dia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses.

Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini. "Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun demikian, Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.

(acd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) terkait pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Bahlil bahkan mengatakan person in charge (PIC) alias penanggung jawab dari Persis sudah menelepon dirinya. Dia juga berjanji untuk memberikan WIUPK untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu.

"Oh, kami kasih. Lagi dalam proses. Persis PIC-nya sudah telepon saya," kata Bahlil di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Namun, Bahlil belum mau bicara banyak terkait progres pemberian izin tersebut. Pemerintah memang menawarkan WIUPK bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Langkah PP Persis tersebut menambah daftar ormas keagamaan yang menerima tawaran untuk mengelola WIUPK dari pemerintah. Sejauh ini, sudah ada Nahdlatul Ulama (NU) yang mengajukan terlebih dahulu izin tambang tersebut, yang kemudian diikuti oleh Muhammadiyah.

Ketua Umum PP Persis Jeje Zaenudin sebelumnya mengungkapkan pihaknya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola WIUPK berdasarkan hasil rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah atau Majelis Fatwa PP Persis yang digelar pada 2-3 Juli 2024.

“Kita sudah putuskan untuk menerima tawaran usaha tambang ini,” ucap Jeje saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, Jeje menuturkan bahwa pihaknya bakal mempersiapkan segala persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pengelolaan tambang.

Selain itu, Persis juga bakal mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk memastikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Serta kawasan mana saja yang tersedia dan potensial dari pertambangan tersebut,” ucap Jeje.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Muhammadiyah mempertimbangkan menggarap lokasi tambang lain alih-alih menerima area tambang batu bara yang ditawarkan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dua lokasi itu yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

"Kami sudah siapkan itu kan antara Arutmin sama Adaro. Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat lain, nanti juga lagi perkembangan," kata Bahlil di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Kendati demikian, Bahlil tak menyebut secara detail lokasi mana yang dipertimbangkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu. Ia hanya mengatakan bahwa Muhammadiyah punya pilihan lahan lain di sekitar lokasi tambang eks Adaro dan Arutmin.

"Mintanya sekitar itu, tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi," ucapnya.

Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan lain, Bahlil memastikan pihaknya akan memberikan lokasi tambang terbaik untuk Muhammadiyah.

"Saya kan sampaikan kemarin bisa dari eks Adaro atau eks Arutmin ini sedang kita kaji, kan kita mau kasih yang terbaik bos. Ini bukan seperti matematika yang 1+1 = 2, saya panggil juru geologi baru saya cek jangan sampai kita kasih yang tidak pas," ujarnya di DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai holding dan perusahaan operator.

"Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi karena itu sekarang sudah kami bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian juga nanti ada operating company," tuturnya.

Menurutnya, Muhammadiyah saat ini tengah berfokus agar saat mendapatkan hak kelola tambang agar dapat dikelola sebaik mungkin. Salah satunya, dalam membuat badan usaha yang nantinya bertugas untuk mengelola tambang batu bara milik Muhammadiyah.

"Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Menko PMK itu mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mulai melakukan pengelolaan tambang. Muhadjir menyebut bahwa PP Muhammadiyah masih melakukan studi lapangan terlebih dahulu.

"[Untuk mulai mengelola lahan tambang] belum, kami belum sampai sejauh itu kita harus siapkan sebaik mungkin, enggak perlu grasa-grusu, enggak usah kesusu, termasuk kita kalkulasi SDM kami sendiri," ucapnya.

Sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang mengajukan gugatan permohonan judicial review atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terkait pemberian prioritas izin tambang bagi ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA).

Tim Advokasi Tolak Tambang menilai bahwa gugatan ini diajukan lantaran aturan tersebut dianggap cacat secara hukum dan berpotensi menjadi sarana transaksi politik.

Menurut para Pemohon, pemberian izin tambang tanpa lelang jelas menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Alih-alih mengurus tambang, Tim Advokasi meminta ormas keagamaan memilih tetap fokus pada pembinaan dan pelayanan umat.

Perwakilan kuasa hukum para Pemohon, M. Raziv Barokah, menekankan bahwa ormas keagamaan perlu diselamatkan dari urusan pertambangan.

"Karena kalau dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk ke depannya di mana lahan tambang akan selalu dijadikan alat transaksi untuk pembungkaman politik oleh pemerintah," ujar dia dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa (1/10).

"Ke depannya, bisa jadi giliran ormas-ormas yang lain, seperti ormas di bidang industri, profesi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Tim Advokasi Tolak Tambang, akan terus mengawal perjuangan ini," sambungnya.

Tak hanya itu, para Pemohon menilai bahwa pemberian izin tambang bagi ormas tak hanya sekadar memperparah kerusakan lingkungan. Namun, juga akan berimplikasi pada konflik dan gesekan di tengah masyarakat. Terlebih, hal itu juga akan berkaitan dengan masyarakat adat.

Oleh karenanya, mereka menilai bahwa pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan justru kebijakan yang tak sejalan dengan visi menyejahterakan umat yang kerap digaungkan oleh ormas keagamaan.

"Hal ini bertentangan dengan Teologi al-Maun Hijau Muhammadiyah, yang mengutamakan perlindungan lingkungan dan menolak ekstraktivisme, sesuai dengan prinsip Dar’ul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih, di mana mencegah keburukan dan kerusakan harus didahulukan daripada mengejar manfaat dan keuntungan," ucap Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam LHKP Muhammadiyah, Wahyu Agung Perdana, yang juga menjadi Pemohon dalam gugatan itu.

Lewat gugatan itu, Tim Advokasi Tolak Tambang pun meminta MA dapat mengabulkan permohonan mereka seluruhnya dan menuntut ormas keagamaan untuk tidak terlibat dalam kegiatan bisnis pertambangan.

"Serta berharap bahwa ormas keagamaan dapat kembali kepada tujuan semula masing-masing ormas, yakni untuk membina dan memberikan perlindungan umat," tutupnya.

Adapun sebanyak 18 Pemohon yang terdiri dari 6 pihak kelembagaan dan 12 perorangan mengajukan gugatan judicial review ke MA hari ini, Selasa (1/10).

Untuk 6 pihak lembaga itu yakni Lembaga Naladwipa Instutute for Social and Cultural Studies, Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, Perserikatan Solidaritas Perempuan, Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah, Trend Asia, dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional.

Selain itu, 12 perorangan lainnya turut mengajukan gugatan judicial review ini ke MA. Mereka adalah:

• Asman Aziz-Wakil Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalimantan Timur.

• Buyung Marajo-Koordinator Forum Himpunan Kelompok Kerja-30 (FH Pokja 30).

• Dwi Putra Kurniawan, S.E. - Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia Kalimantan.

• Inayah Wahid-Warga Masyarakat yang Peduli dengan Lingkungan Hidup.

• Kisworo Dwi Cahyono, S.P., S.H. - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan.

• Mareta Sari-Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur.

• Masduki - Pengajar Universitas Islam Indonesia dan Inisiator Forum Cik Di Tiro

• Rika Iffati Farihah Wakil Ketua I Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

• Sanaullaili - Anggota Bidang IV Kajian Politik Sumber Daya Alam, Lembaga Hikmah, dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

• Siti Maemunah-Anggota Badan Pengurus Jaringan Advokasi Tambang Nasional.

• Trigus Dodik Susilo-Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Trenggalek.

• Wahyu Agung Perdana-Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam Lembaga Hikmah, dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. •

Dalam gugatan tersebut, salah satu yang menjadi kuasa hukum Pemohon adalah Denny Indrayana. Ia bersama 11 orang lainnya terlibat menjadi kuasa hukum gugatan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim advokasi tambang telah resmi melayangkan gugatan terhadap pemberian prioritas izin tambang bagi ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA).

Perwakilan Kuasa Hukum, Raziv Barokah mengatakan penolakan itu dilandasi oleh PP No.25/2024 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dinilai cacat secara hukum.

"[PP No.25/2024] berpotensi menjadi arena transaksi [suap] politik. Pemberian izin tambang tanpa lelang tersebut, jelas menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (30/9/2024).

Dia menambahkan, gugatan ini juga ditujukan untuk menyelamatkan ormas keagamaan dari penilaian buruk ke depannya. Sebab, selain berpotensi merusak lingkungan. Perizinan ini juga dapat memicu konflik antara masyarakat adat dengan ormas terkait.

Dengan demikian, tim advokasi tambang yang berisikan tokoh akademisi dan lembaga masyarakat ini menyarankan agar ormas keagamaan untuk tetap berfokus pada pembinaan dan pelayanan umat.

"Kita harus menyelamatkan ormas keagamaan ini, mengapa? Karena kalau dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk kedepannya. Di mana, lahan tambang akan selalu dijadikan alat transaksi untuk pembungkaman politik oleh pemerintah," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada dua ormas keagamaan yang menyatakan siap mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan oleh pemerintah, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Adapun, PBNU sendiri telah membentuk perseroan terbatas (PT) yang secara khusus untuk mengelola konsesi eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) pemberian pemerintah, yaitu tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Jakarta -

Kelompok masyarakat dan individu yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang mengajukan Judicial Review atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terkait pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA). Menurut mereka aturan ini memiliki cacat hukum hingga berpotensi merusak lingkungan hidup.

Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam LHKP Muhammadiyah Pusat, Wahyu Agung Perdana, berpendapat pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Selain itu, pemberian izin tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan pembentukan ormas yang tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

"Secara substansi juga banyak beberapa catatan dalam PP ini karena satu tentu bertentangan dengan rencana panjang kita soal transisi energi. Kalau kemudian pilihannya adalah upaya perlindungan lingkungan hidup, maka harusnya adalah upaya pemulihan lingkungan hidup, bukan justru kemudian membagi-bagi IUP tambang pada ormas keagamaan," terang Wahyu di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

"Kedua, PP ini juga muncul pada tahun politik di penghujung tahun politik. Kalau kita lihat Undang-Undang Ormas sebagai salah satu batu uji kami selain Undang-Undang Minerba, tidak dikenal kemudian tujuan dalam konteks ekonominya pertambangan. Justru muncul tujuan ormas dalam Undang-Undang Ormas adalah upaya perlindungan lingkungan hidup," sambungnya.

Selain cacat secara hukum menurut para pemohon aturan izin tambang untuk ormas keagamaan ini dapat memberikan sejumlah dampak buruk terhadap lingkungan hidup hingga masyarakat sekitar. Selain itu PP ini juga dinilai dapat memperlambat upaya pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk transisi menuju energi bersih.

Sementara itu pihak lain yang mengajukan permohonan Judicial Review, Arma Yanti Sanusi selaku perwakilan dari Solidaritas Perempuan mengklaim aktivitas tambang di berbagai daerah terbukti memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat khususnya perempuan.

"Berdasarkan catatan Solidaritas Perempuan, setidaknya aktivitas tambang yang terjadi di Morowali, aktivitas nikel, kemudian yang terjadi di Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan juga yang terjadi pada tambang batu andesit di Wadas, memberikan dampak yang sangat negatif terhadap perempuan," kata Arma.

Menurutnya salah satu dampak terburuk dari aktivitas pertambangan yang kini juga diberikan kepada ormas keagamaan adalah limbah yang dihasilkan. Arma mengklaim limbah hasil tambang ini bisa mengancam kesehatan reproduksi banyak perempuan hingga meningkatkan pengidap infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di daerah tersebut.

"Di Morowali misalnya, kita melihat bagaimana kemudian perempuan di sana, tidak hanya sumber penghidupannya yang kemudian diputus, tetapi juga ada ancaman kesehatan reproduksi akibat dari limbah-limbah tambang. Dan juga bicara bagaimana kemudian perempuan dan anak-anak hampir 80% mengidap ISPA," terangnya.

Lebih lanjut alasan-alasan pengajuan Judicial Review ini ditegaskan kembali oleh perwakilan Kuasa Hukum Para Pemohon, M Raziv Barokah. Ia mengatakan PP ini cacat hukum karena dalam UU Minerba, pihak-pihak yang berhak mendapat prioritas izin tambang hanya perusahaan-perusahaan BUMN, sehingga salah jika izin ini diberikan kepada ormas keagamaan.

"PP ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang yang secara hukum lebih tinggi posisinya diatas PP. Bahwa undang-undang Minerba itu mengatur bahwa salah satu pihak yang diberikan prioritas dalam rangka pertambangan itu hanya satu, yaitu BUMN. Dan pasal itu tidak lahir serta-merta, tapi lahir berdasarkan penafsiran mahkamah konstitusi yang panjang," terangnya.

Kemudian penetapan PP ini dinilai juga berpotensi besar memicu konflik horizontal antara masyarakat adat sekitar tambang dengan ormas terkait.

Selain itu menurutnya sangat tidak tepat jika izin tambang diberikan kepada ormas keagamaan yang secara kelembagaan bersifat sosial, bukan untuk mencari keuntungan dan jauh dari nilai-nilai bisnis.

"Sekarang ormas keagamaan, bukan tidak mungkin, nanti juga akan dilakukan kepada ormas kepemudaan misalnya, ormas profesi, ormas industri dan lain sebagainya. Sehingga akan mendorong hasrat yang semakin berlebih dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah-wilayah di Indonesia," tegasnya.

Simak Video: Mereka yang Menolak dan Mendukung Ormas Agama Kelola Tambang

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)